cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id
Phone
+6224-3558376
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : 10.35973/Spektrum hukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM" : 9 Documents clear
PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Rian VAn Frits Kapitan; Tontji Christian Rafael
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1581.008 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1336

Abstract

Penerapan asas contra legem oleh hakim dalam perkara pidana memang menimbulkan perdebatan yang panjang, apalagi jika hal itu dilakukan terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian publik, misalkan perkara korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa hakim menerapkan asas contra legem dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg, motode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian-penelitian hukum, yaitu metode pendekatan perudandang-undangan (statute aprroach), metode pendekatan konseptual (conseptual aprroach), dan metode pendekatan kasus (case aprroach). Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan alasan hakim menerapkan asas contra legem dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg adalah karena hakim menegakan asas ne bis in idem dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menganut aliran penemuan hukum Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule).Saran dalam penelitian ini adalah Penuntut Umum harus lebih teliti dalam melakukan penuntutan, sebab terdapat perkara-perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dantelah berkeuatan hukum tetap sehingga akan terjadi penuntutan yang lebih dari satu kali bagi seorang Terdakwa dan Hakim sebaiknya konsisten memaknai asas ne bis in idem sebagaimana makna ne bis in idem dalam Peraturan Perundang-undangan, agar hanya penuntutan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah pernah dihukum (berkekuatan hukum tetap) atas perkara yang sama yang sementara dituntut yang dimaknai sebagai perkara yang t ne bis in idem
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH KAVLING Imam Sujono; Sugeng Irawadi; Setiawan Indradiyasa
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.093 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1389

Abstract

ABSTRAKObjek pembahasan dalam Tinjauan Yuridis ini adalah Putusan Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY dalam perkara sengketa Pembatalan Akta Perjanjian lkatan Jual Beli No. 33 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi, SH, tertanggal 15 Februari 2012 setelah Ronawati Wongso sebagai pembeli tanah kavling melunasi pembayaran atas pembelian tanah kavling kepada PT. Darmo Green Land sebagai penjual tanah kavling. Penulisan Tinjauan Yuridis putusan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan Kepada norma yuridis hukum atas objek yang diteliti mulai duduk perkara sengketa, fakta hukum, pertimbangan majelis hakim sampai dijatuhkan putusan terhadap perkara Pembatalan Akta Perjanjian lkatan Jual Beli. Tinjauan Yuridis ini menekankan bahwa salah satu tugas utama pengadilan yaitu membuat putusan atas sebuah perselisihan yang memberi kemanfaatan terhadap kedua pihak yang berselisih. Putusan yang dijatuhkan idealnya dapat memberikan kemanfaatan secara positif, agar putusan yang dibuat oleh pengadilan mampu menjadi sebuah putusan yang berwibawa dan bijaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim sangat cermat dan berhati-hati dalam mengambil pertimbangan hukum. Sehingga, putusannya mencerminkan keadilan dan bersesuaian dengan norma hukum yang ada. Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian, Akta Perjanjian, Ikatan Jual Beli, Jual Beli Tanah Kavling, Tinjauan Yuridis Putusan ABSTRACTThe object of discussion in this Juridical Review is Decision Number: 535 / Pdt.G / 2015 / PN.SBY in the case of dispute Cancellation of Purchase Agreement No. 33 that was made in front of Wahyudi, SH, as Notary dated February 15, 2012 after Ronawati Wongso as the buyer of land plots settled payment for the purchase of land plots to PT. Darmo Green Land as a seller of land plots. Writing the Judicial Review this ruling uses the method of normative legal research based on the legal juridical norms of the object under study, starting to sit on disputes, legal facts, judges' deliberations until a verdict is handed down on the case of cancellation of the Deed of Sale Agreement. This Juridical Review emphasizes that one of the main tasks of the court is to make a decision on a dispute that benefits both parties. Decisions handed down should ideally be of positive benefit, so that decisions made by the court are capable of being authoritative and wise. The results showed that the panel of judges was very careful and careful in taking legal considerations. Thus, the decision reflects justice and is in accordance with existing legal norms. Key Words : Juridical Review, Cancellation of Purchase Agreement, Legal Research, Decision, Legal Norms
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI ATAS TERJADINYA KEGAGALAN BANGUNAN Yuni Asih; Alfiddah Alfiddah; Rizki Zahra Istanti; Saktia Lesan Dianasari
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1422

Abstract

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Akan tetapi, walaupun suatu kontrak konstruksi telah memenuhi syarat-syarat sah dan memenuhi asas-asas suatu kontrak, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan bangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka timbul pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab terhadap kegagalan kontruksi mengacu dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam atas terjadinya kegagalan bangunan (studi kasus tergenangnya Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Ruas Ngawi – Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis. Sumber penelitian hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika terbukti adanya kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan kegagalan serta menimbulkan kerugian maka tentu ada sanksi pidana dan perdata untuk pihak yang terbukti merugikan. Dalam kasus tergenangnya Jalan Tol Ngawi – Kertosono - Kediri Ruas Ngawi – Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650, terjadinya kegagalan bangunan akibat banjir atau force majeure,  PT. Adhi Karya selaku penyedia jasa konstruksi telah melakukan tanggungjawabnya yaitu mendesain ulang saluran drainase.
TINJAUAN YURIDIS PASAL 43D UU No 5 Tahun 2018 PELAKSANAAN DAN KENDALA DERADIKALISASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME Reki Wicaksono; Nyoman Serikat Putrajaya
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.571 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1390

Abstract

Deradikalisasi merupakan usaha preventif untuk menanggulangi terorisme.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan Landasan hukum pelaksanaan Deradikalissi di Indonesia, pelaksanaan deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme.  Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif.  Hasil penelitian sebagai berikut.  Penanggulanagn terorisme dengan deradikalisasi dimanakan dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  Menjadi Undang undang (UU pemberantasan Terorisme) Bagian keempat Pasal 43 D ayat 1 sampai 7.  Pemerintah membentuk BNPT berdasar Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.  Kegiatan penangkalan dan penanggulangan teror, antara lain meliuti kemampuan deteksi dini, cegah dini , penanggulangan, pengungkapan, rehabilitasi akibat teror, dan yang tidak kalah enting adalah deradikalisasi.  Secra resmi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan pada dua hal, yaitu : Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan dan Counter-radicalism (program deradikalisasi) untuk menetralisir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksis terorisme.  Pelaku utama pelaksanaann kegiatan radikalisme yaitu  Institusi Lembaga Pemasyarakatan, Polri, BNPT, dan Lembaga informal masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan sebagainya.  Dalam melaksanakan deradikalisasi tersebut para pelaku utama menghadapi kendala antara lain berupa : Faktor Sarana dan Prasarana, Petugas Minim dan Sifat tidak koopertifnya narapidana, ex narapidana atau kelompok masyarakat radikal.
KAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Edi Pranoto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (854.41 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1570

Abstract

Fungsi negara yang mutlak salah satunya adalah melaksanakan penertiban , termasuk didalamnya mengatur kehidupan masyarakat mulai belum lahir sampai meninggal dunia, sebagai konsekwensi konsep welfare estate yang dianut Indonesia. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Dengan mempergunakan metode pendekatan  menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan, akhirnya dapat diketahui bahwa pengaturan yang ditolak adalah terkait :  Definisi Ormas,  RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap ; RUU Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat ; RUU Ormas mengembalikan politik sebagai panglima; RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri ; RUU Ormas memukul semua rata semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ;  Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk meningkatkan akuntabilitas publik hanyalah apologi;  RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi tafsir ; Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhi sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil ; RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditolak
KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENYELIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN, KPK DALAM PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI DARI KELEMBAGAAN NEGARA Sumiaty Adelina Hutabarat
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.443 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1477

Abstract

There are two law enforcement agencies combating corruption, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Police, having the same authority, but in implementing authority there are differences, for example in the application of laws that govern the two institutions.The problem that becomes the study of this research is how the problem of the existence of the KPK as an institution to eradicate corruption has the authority regulated in RI Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, whose authority lies with the Police regulated in RI Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which refers to the Criminal Code The results of the study showed that the resolution of the dispute between the Police and the Corruption Eradication Commission in the investigation of corruption was carried out by coordinating the Corruption Eradication Commission and the Police in Corruption Criminal Investigations. Law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission regulates the relationship between the performance of the KPK and the Police regarding investigations, investigations and prosecutions.Settlement of authority disputes between the Police and the KPK should be the authority of the Supreme Court, due to judicial review under the Supreme Court Law. The right to test the law is the application of a balanced and balanced government. The Corruption Eradication Commission was formed by the Law 30/2002 whereas the Indonesian Police was formed by the 1945 Constitution, article 30 paragraph 4.Keywords : Authority, investigation, KPK 
PEMAHAMAN TENTANG PENGERTIAN PASAL 1321 KUHPERDATA DALAM HUKUM PERJANJIAN sigit irianto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.441 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1431

Abstract

ABSTRAKHokum perjanjian sangat membuka diri untuk berkembangnya penafsiran, namun penafsiran tersebut harus dapat diungkapkan secara jelas untuk dapat dipahami oleh orang lain. Secara normal seseorang yang hendak melakukan perjanjian mempunyai kehendak, bahwa perjanjian itu dibuat sesuai dengan kehendaknya, namun seringkali ada factor-faktor yang mempengaruhi kehendaknya tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata merupakan salah satu materi hokum perjanjian yang perlu diperjelas pengertiannya. Rumusan masalah: 1).  Apakah maksud dari istilah yang digunakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata? 2). Bagaimana Penafsiran dalam Pasal 1321 KHUPerdata?. Pembahasan :1) Istilah cacat kehendak sesuai dengan harus dipahami dalam konteks subyek hokum yang mengadakan perjanjian, 2). Substansi Pasal 1321 KUHPerdata yaitu:Kekhilafan, paksanaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan merupakan factor yang dapat mempengaruhi kehendak seseorang. Kehendak bukanlah cacat tetapi ada factor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga kehendaknya menjadi keliru. Kata Kunci: factor kehendak, penafsiran, hokum perjanjian, pemahaman.   ABSTACTThe contract law is very open to developing interpretations, but these interpretations must be clearly expressed in order to be understood by others. Normally someone who wants to make an agreement has a will, that the agreement was made according to his will, but often there are factors that influence his will. Article 1321 of the Civil Code is one of the legal material agreements that need to be clarified. Problem formulation: 1). What does the term used in Article 1321 of the Civil Code mean? 2). What is the interpretation in Article 1321 of the Civil Registry? Discussion: 1) The term deformed will according to must be understood in the context of the subject of the law that entered into the agreement, 2). The substance of Article 1321 of the Civil Code, namely: Errors, practices, fraud, and abuse of circumstances is a factor that can affect one's will. The will is not flawed but there are factors that influence it, so the will becomes wrong. Keywords: will factor, interpretations, contract law, understanding.
RESTRUKTURISASI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK Purwanto Purwanto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.656 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1513

Abstract

HukumAdministrasiNegaramerupakanhukumyangselaluberkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi  negara  dan  kebutuhan  masyarakat serta  interaksi  diantara keduanya.  Di  saat sistem  administrasi  negara  yang menjadi   pilar   pelayanan   public menghadapi   masalah   yang fundamental maka  rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasinegaramenjadisatukeharusandalamrangkapenyelenggaraan pemerintahandanpenerapangoodgovernance. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.Tujuan Penulisan Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas  pada mata kuliah  Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia dan ingin lebih mengetahui serta mengkaji tentang  Pelayanan Public dalam Konsep Good Governance,  Penerapan Hukum Perizinan  di Indonesia,  Restrukturisasi Pelayanan Perizinan di Indonesia. Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.Karena izin merupakan suatu hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat maka Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat  dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya didaerah. Khusus dalam Restruturisasi dan revitalisasi di bidang perizinan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission /OSS ). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik  dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ayudya Adisti Dwinalasari; Hans Samuel Listijono
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1569

Abstract

Tujuan Penelitian ini didasariolehpelaksanaanperjanjiankontrak kerjadanpemutusanhubungankerjayangdilakukanolehperusahaanterhadappekerjanya yangbelumefektifdanoptimal, studi pada putusan perkara nomor748K/Pdt.Sus-PHI/2015tidakdidasari  oleh  peraturan   Undang  –  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaanyangberakibattidakterpenuhinyahakdankewajibanpekerjaitu sendiri,sehinggabanyakmerugikanpihakpekerjamengingatbahwahubungan antara  pekerjadan  pengusaha,  pekerjalah  yang  mempunyai  kedudukan  paling lemah.    HarmenSaeniadalahFinanceOfficeryang pekerjaannya bersifatberkelanjutan tetapi kontrak kerjanya menggunakan  isi  perjanjian  kerjawaktu  tertentu  yang  di  mana  bahwa  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  adalah pekerjaanyangbersifatsementaraataumusimandanhanyadapatdiperpanjang kontraknya  selama  satu  kali,  berarti  dalam  hal  ini  bahwa  Pengusaha  telah melanggarketentuanisiPasal59Undang–UndangNomor13Tahun2003,dan berakibatpemutusanhubungankerjasecarasepihakolehPerusahaanPT.MetaEpsitanpamelalui  penetapandarilembagapenyelesaianperselisihanhubunganindustrial bahwa dalam menetapkapemutusan  hubungan  kerja  tanpa  adanyaPenetapan  adalah  batal  demi  hukum  dan  dapat  di  pekerjakan  kembali, olehPerusahaanPasal155Ayat(1)Undang–UndangNomor13Tahun2003 dan setelah  melakukan  proses  bipartit  dan  mediasi  tripartit  yaitu   perundingan pengusahadanpekerjabersertaserikatpekerjapengusahadanpemerintahuntuk berkomunikasi dan  mempertimbangan  jangan  sampai terjadinya  pemutusanhubungan kerja

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Spektrum Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM More Issue