Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Rian VAn Frits Kapitan; Tontji Christian Rafael
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Penerapan asas contra legem oleh hakim dalam perkara pidana memang menimbulkan perdebatan yang panjang, apalagi jika hal itu dilakukan terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian publik, misalkan perkara korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa hakim menerapkan asas contra legem dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg, motode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian-penelitian hukum, yaitu metode pendekatan perudandang-undangan (statute aprroach), metode pendekatan konseptual (conseptual aprroach), dan metode pendekatan kasus (case aprroach). Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan alasan hakim menerapkan asas contra legem dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang nomor : 72/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg adalah karena hakim menegakan asas ne bis in idem dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menganut aliran penemuan hukum Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule).Saran dalam penelitian ini adalah Penuntut Umum harus lebih teliti dalam melakukan penuntutan, sebab terdapat perkara-perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dantelah berkeuatan hukum tetap sehingga akan terjadi penuntutan yang lebih dari satu kali bagi seorang Terdakwa dan Hakim sebaiknya konsisten memaknai asas ne bis in idem sebagaimana makna ne bis in idem dalam Peraturan Perundang-undangan, agar hanya penuntutan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah pernah dihukum (berkekuatan hukum tetap) atas perkara yang sama yang sementara dituntut yang dimaknai sebagai perkara yang t ne bis in idem

BINDING FORCE OF CONSTITUTIONAL REVIEW DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT TOWARD SUPREME COURT Rian Van Frits Kapitan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 16, No 3 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2016.16.3.449

The Supreme Court decision which sentenced dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of Law No 29 Year 2004 on the Practice of Medicine which had been annulled by the Constitutional Court has proved that the Supreme Court has put aside constitutional court's decision on constitutional review. This paper attempts to justify that at any reason, Constitutional Review decision of Constitutional Court still has binding force on the Supreme Court. It is based on four perspectives: 1. Historical perspective 2. Protected object perspective 3. Functional perspective, and 4. Normative perspective.Keywords: Binding Force, Constitutional Review, Constitutional Court, Supreme Court.

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG Rian Van Frits Kapitan
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Existence of Supreme Court ruling that punishes dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of law no 29 of 2004 on medical practices that had previously been cancelled by the Constitutional Court it self has proved that the Supreme Court has ruled constitutional the constitutional court's decision. This paper attempts to justify that by reason of any Constitutional Court still has binding force for the Supreme Court. It is based on four perspectives namely: 1. Historical perspective 2. Perspective protected object 3. Perspective functional 4. And normative perspectivAdanya putusan Mahkamah Agung yang menghukum dr. Bambang Suprapto, Sp.M.Surg mengunakan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya telah membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah mengesampingkan putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini mencoba untuk menjustifikasi bahwa dengan alasan apapun putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan atas empat perspektif, yaitu : 1.perspektif historis, 2.perspektif objek yang dilindungi, 3.perspektif fungsional, dan 4.perspektif normatif

Unsur Kesengajaan Dan Aspek Keperdataan Dalam Tindak Pidana Pasal 385 ke-4e KUHPidana Christian Rafael, Tontji; Frits Kapitan, Rian Van; Ndaomanu, Frengky
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1695

Penelitian berfokus terhadap bagaimanakah seyogyanya putusan hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim yang tepat terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan. Kesimpulan : seyogyanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa Ferry Hermanus David Loak dijatuhi putusan bebas karena unsur kesengajaan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana tidak terbukti atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Hermanus David Loak bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam ranah hukum perdata.

DISHARMONISASI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA kapitan, Rian Van Frits
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3.9096

This research focuses on the form of disharmony in the implementation of restorative justice by the Police and Prosecutor's Office in resolving criminal cases. Forms of disharmony in the application of restorative justice by the Police and the Prosecutor's Office in resolving criminal cases are: first, the application of restorative justice by the Police is only aimed at the actions of perpetrators who are not classified as repeat criminal acts based on court decisions, while the Prosecutor's Office requires that restorative justice be applied if the suspect commits it for the first time. criminal act. Second, the Police do not provide limits regarding the threat of punishment for criminal acts that can be resolved through the application of restorative justice, while the Prosecutor's Office explicitly determines that criminal acts that can be closed by law or whose prosecution is terminated are criminal acts that are only punishable by a fine or not punishable by imprisonment. more than 5 (five) years and thirdly, the Prosecutor's Office sets a limitation that criminal acts that can be resolved using restorative justice must be criminal acts with the value of evidence or not. The crime results in a loss value for the victim of no more than Rp. 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah) while the Police do not set a limit on the value of evidence and the value of losses experienced by the victim as a condition for terminating the investigation and the investigation using restorative justice.

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan Pengujian Pasal 29E dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Fransina Pattiruhu; Ellon B. C. Mau; Frengki Ndaomanu; Rian Van Frits Kapitan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.7784

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengananlsis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ditemukan, bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 huruf (e) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 34 Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif.

Analisis Faktor Peyebab Dan Akibat Hukum Bagi Anak Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang Fransina Pattiruhu; Frengki Ndaomanu; Rian Van Frits Kapitan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.10298

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengananlsis faktor penyebab dan akibat hukum bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris (apllied law research), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yakni tahap kajian hukum normatif dan tahap penerapan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka dan wawancara. Wawancara di lakukan terhadap 25 responden yang terdiri dari 22 orangtua anak yang menjadi sampel penelitian dan 3 orang dari aparat desa sehingga menjadi 25 responden. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka di peroleh jawaban bahwa faktor peyebab tidak dimilikinya akta kelahiran yaitu karena tidak lengkapnya persyaratan administrasi dan rendahnya kesadaran hukum. Hal ini di lihat dari tingkat pengetahuan hukum, pemahaman hukum yang kurang oleh karena tingkat pendidikan yang rendah. Akibat hukumnya berdampak pada hak-hak anak yang nantinya akan sangat di perlukan untuk kelanjutan hidup mereka seperti sulit untuk mendapatkan atau mengakses pelayanan publik dan memperoleh pendidikan formal.

Prosedur Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatulue Tengah Pattiruhu, Fransina; Polin, Filmon Mikson; Kapitan, Rian Van Frits
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 2 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i2.717

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa,dan keberadaannya dalam satu negara sangatlah penting, karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah negara.Untuk itu segala hal yang berhubungan dengan identitas anak sangatlah berarti, salah satunya adalah akta kelahiran.Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran merupakan bagian dari akta catatan sipil, yang dapat menentukan status hukum seseorang, serta sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim dan tentunya memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebagian anak-anak Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang belum memiliki akta kelahiran. Permasalahan yang dihadapi adalah : (1) rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang kepemilikan akta kelahiran, (2) persyaratan adminitrasi belum terpenuhi, (3) rendahnya kesadaran masyarakat. Sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan dengan memberikan materi terkait bagaimana prosedur pengurusan akta kelahiran dan bagaimana akibat hukumnya, memberikan motivasi kepada masyarakat dengan melakukan pendampingan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Target yang dicapai adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap 50 (lima puluh) orangtua dan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap kepemilikan akta kelahiran. Penyuluhan dilakukan dengan menyampaikan 3 (tiga) materi yaitu 1) Dasar hukum tentang akta kelahiran, 2) Prosedur kepemilikan akta kelahiran, 3) Akibat Hukum. Hasil dari penyampaian materi tersebut meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sehingga masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya akta kelahiran bagi anak demi masa depannya.

Membentuk dan Malabelkan Usaha Keripik Singkong Masyarakat Melalui BUMDEs Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Mau, Ellon Belwan Cornelius; Kapitan, Rian Van Frits
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.797

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan seringkali melibatkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Secara konseptual BUMDes didirikan untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dilakukan di Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah untuk mengembangkan usaha keripik singkong, mengingat singkong merupakan komoditas andalan yang potensinya belum tergali. Meski menghadapi tantangan kelembagaan, PKM bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi produk, seperti keripik singkong. Meskipun survei menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan BUMDes akibat persaingan antara pengurus lama dan baru, namun kegiatan produktif masih dapat dilakukan. Dengan demikian, PKM ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Naimana melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

URGENSI PENDAMPINGAN OLEH ADVOKAT DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA : Studi terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Ibu dan Anak di Kota Kupang Kapitan, Rian Van Frits
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i2.2147

Randy Badjideh was officially named a suspect by East Nusa Tenggara Regional Police investigators on December 2 2021 in the case of the murder of a mother and child in Kupang City. Randy Badjideh immediately appointed several advocates to accompany him when he was questioned as a suspect. However, there were many insults towards the Advocate Team accompanying Randy Badjideh. Therefore, the formulation of the problem in this paper is whether it is urgent for Randy Badjideh to be accompanied by an advocate in the investigation process? The purpose of this article is to determine the urgency for Randy Badjideh to be accompanied by an advocate in the investigation process. The research method used in this paper is normative juridical research which focuses on several approach methods, namely the case approach method, conceptual approach method and statutory approach method. The conclusions obtained regarding the urgency for Randy Badjideh to be accompanied by an Advocate in the investigation process are: first, Randy Badjideh must always be accompanied by an Advocate when being questioned as a suspect. Second, without being accompanied by an Advocate when being examined, the examination will be invalid and result in being null and void. Third, if the examination of Randy Badjideh is null and void, all of Randy Badjideh's confessions regarding the murder of Astrit and Lael Maccabee will be deemed to have never existed, so that it will dim the disclosure of the murder case which he has been working hard to uncover since the beginning. Fourth, investigators who carry out examinations of Randy Badjideh without being accompanied by an advocate may be subject to code of ethics sanctions which will result in him being removed from his position as an investigator.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search