cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
E-Journal Graduate
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy,
Jurnal elektronik pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan media bagi mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah hasil penelitian maupun karya pemikiran lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 85 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN PEMBAYARAN MELALUI PAYPAL Indra Kirana Darajat
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 2 (2014): Part B - Legal Science
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.599 KB)

Abstract

ABSTRAK Perdagangan berkembang sangat pesat, dari konvensional menjadi online. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi informasi yang berbasis internet yang dimanfaatkan untuk perdagangan yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, serta media yang dipergunakan adalah internet. Kondisi tersebut di satu sisi menguntungkan pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha dapat memasarkan barang secara lintas batas negara sedangkan konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan, tetapi di sisi lain muncul kejahatan dunia maya yang dapat merugikan keduanya misalnya kejahatan kartu kredit atau penipuan.PayPal menjadi alat pembayaran yang dapat memberikan rasa aman untuk pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli secara online. Namun demikian, muncul masalah ketika terjadi penipuan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berbeda kewarganegaraan dan wilayah hukum. Yurisdiksi hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, apakah hukum negara konsumen, hukum negara pelaku usaha atau hukum negara yang membawahi yurisdiksi PayPal.Dalam tulisan ini diangkat dua permasalahan, pertama bagaimana perlindungan PayPal terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli online dalam pasar Internasional, kedua sejauh mana peraturan peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UUPK, UUITE, dan PBI tentang Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang terkait perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen berperan pada kasus transaksi internasional pada transaksi jual beli online dengan pembayaran melalui PayPal. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal sebagai data primer dan sekunder dalam menunjang kelengkapan tulisan ini.Dapat disimpulkan bahwa pertama, PayPal melindungi pelaku usaha dari klaim konsumen terhadap pembayaran dengan adanya bukti pembayaran yang harus diberikan oleh konsumen terlebih dahulu, serta PayPal  melindungi konsumen dengan waktu klaim selama 45 hari dari pembayaran. Selain itu, hukum Singapore menjadi hukum yang disyaratkan PayPal  jika terjadi sengketa apabila tidak ditentukan oleh para pihak. Kedua, peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UUPK, UUITE, dan PBI tentang Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dapat diberlakukan atas sengketa transaksi internasional pada transaksi jual beli online dengan pembayaran melalui PayPal jika disepakati oleh para pihak, atau dapat dijadikan rujukan jika salah satu pihak berasal dari Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Pelaku usaha dan Konsumen, PayPal, E-commerce.
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI, KOMPETENSI, DAN KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DENGAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus : 15 Desa di Kecamatan X Kabupaten Bogor) Handari Pramanitia
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 1 (2014): Part A - Economics
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.499 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi, kompetensi dan kinerja pegawai pemerintahan desa, serta mengetahui bagaimana kepemimpinan demokratis diterapkan oleh kepala desa di lingkungan kerja. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah  hubungan  antara  motivasi,  kompetensi,  kepemimpinan  demokratis  dengan  kinerja. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pemerintahan desa di Kecamatan X yang berjumlah 103 responden. Data yang dianalisis berasal dari penyebaran kuesioner dan menggunakan analisis deskriptif dan korelasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki nilai motivasi yang rendah, kompetensi yang sedang, dan kinerja yang rendah. Selain itu, gaya kepemimpinan demokratis yang telah diterapkan termasuk kategori sedang. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dan signifikan antara variabel motivasi dengan variabel kinerja sebesar 0.501, dan terdapat hubungan yang lemah dan signifikan antara variabel kompetensi dengan variabel kinerja sebesar 0.353, serta terdapat hubungan yang sedang dan signifikan antara variabel kepemimpinan demokratis dengan variabel kinerja sebesar 0.449. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima. Keywords : Motivasi, Kompetensi, Kepemimpinan Demokratis, Kinerja
Citra Gerbang Pada Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin 2, Palembang Steven Christian
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 2 (2014): Part D - Architectur
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.012 KB)

Abstract

AbstrakBandara merupakan sebuah sarana transportasi udara yang menghubungkan antara daerah yang satu dengan yang lain, baik itu antar provinsi maupun antar negara. Oleh karena bandara merupakan sebuah gerbang transportasi yang penting maka bandara perlu menunjukan citranya sebagai gerbang daerah. Gerbang dalam fungsinya dapat terbagi menjadi gerbang kontekstual dan gerbang fungsional. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin 2 sebagai bandara internasional yang berada di provinsi yang memiliki aspek lokal yang kuat maka pada tulisan ini akan ditelaah lebih dalam bagaimana aspek lokal Palembang membentuk citra gerbang. Metode yang digunakan adalah dengan metode deskriptif eksploratif pada elemen-elemen pembentuk bandara internasional Sultan Mahmud Badaruddin 2 untuk menemukan nilai positif dan negatif dalam pembentukan citra gerbang. Dengan penelitian ini diharapkan ditemukan aspek-aspek yang mempengaruhi citra gerbang pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin 2 yang dapat dijadikan masukan desain.Kata kunci: Citra Gerbang, Bandara Internasional Sultan Mahmud   Badaruddin 2,     Palembang,  Aspek Lokal. Abstract Airport is an air transport facility which connecting one region with the other province or even states. Because an airport is a transportation gate, its important to show the image as gate of that region. Gate in function classified as contextual gate and functional gate. Sultan Mahmud Badaruddin 2 international airport is located in a province which have strong local aspect, so in this research will be investigate how local aspect of Palembang can create image as a gate. Descriptive explorative method will be used in elements of Sultan Mahmud Badaruddin 2 International Airport to find positive and negative value in creating gate image. This research is expexted to find all the aspect which effect gate image at Sultan Mahmud Badaruddin 2 Iinternational Airport so that aspect can be use as design suggestion.Keyword: Gate Image, Sultan Mahmud Badaruddin 2 International Airport, Palembang, Local Aspect.
INKONSISTENSI HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KERINGANAN PAJAK BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 Hari Yanto
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 2 (2014): Part B - Legal Science
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.405 KB)

Abstract

12 Juni 2013, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disingkat PP Nomor 46 Tahun 2013). Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai 1 Juli 2013 dan dikenal kalangan masyarakat sebagai peraturan Pajak Penghasilan Final 1% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Kehadiran PP Nomor 46 Tahun 2013 ini banyak mengundang pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Kalangan pro berasal dari Pemerintah selaku pembuat PP Nomor 46 Tahun 2013. Mereka mengklaim bahwa kemunculan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada pengusaha usaha Mikro Kecil, dan Menengah sedangkan kalangan kontra adalah masyarakat pada umumnya yang terkena dampak pengenaan PP Nomor 46 tahun 2013, para praktisi perpajakan, konsultan pajak dan pemerhati perpajakan. Kalangan kontra menganggap bahwa kemunculan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak sejalan dengan tujuannya untuk memudahkan dan memberikan fasilitas perpajakan melainkan menambah besarnya beban pajak. Melihat pada fakta yang terjadi, penulis tidak membahas mengenai pro-kontra kemunculan PP Nomor 46 Tahun 2013, melainkan lebih mengajak pembaca untuk memahami kedudukan hukum PP Nomor 46 Tahun 2013 dimata peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ada.Kata Kunci: Fasilitas pajak, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pro dan Kontra
PENERAPAN KONSEP ARSITEKTUR INFILL PADA BANGUNAN MUSEUM DALAM KAWASAN HERITAGE DI BANJARMASIN I Made Yuridha Wirawan
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 2 (2014): Part D - Architectur
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.856 KB)

Abstract

AbstrakPerubahan dan perkembangan yang terjadi diperkotaan saat ini sudah tidak terbendung lagi. Berbagai keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk menuntut fasilitas-fasilitas baru  seringkali tidak memperhatikan keberadaan bangunan-bangunan bersejarah disekitarnya, sehingga merusak citra kawasan yang telah terbentuk. Fenomena ini juga terjadi di kota Banjarmasin yang mengalami pertumbuhan dengan pesat, dalam kasus ini bangunan bersejarah rumah tradisional yang menjadi museum di kawasan museum Wasaka. Berbagai aktifitas dan benda-benda bersejarah sudah tidak dapat tertampung lagi karena keterbatasan ruang, oleh karena itulah fungsi museum Wasaka perlu ditambahkan dan diperluas dengan penambahan bangunan baru.Museum Wasaka yang akan ditambahkan fungsi-fungsi bangunan baru, memiliki kekhawatiran bangunan baru tersebut tidak hadir dengan harmonis diantara kawasannya.  Dengan kondisi tersebut maka diperlukanlah sebuah pedoman untuk menyisipkan bangunan baru terhadap konteksnya yang bersejarah.Untungnya beberapa pembangunan belakangan ini ada usaha untuk penggunaan konsep infill sebagai  acuan untuk menyisipkan bangunan baru pada kawasan bersejarah, sebagai contoh bangunan Memorial Park Soekarno, Blitar dan Museum Nasional, Jakarta. Kedua bangunan tersebut dikatakan memiliki aspek-aspek kontekstual dalam penyisipan bangunan barunya. Meskipun keduanya menggunakan konsep infill, Namun terdapat beberapa perbedaan dan persamaan konsep kedua bangunan ini, sehingga dilakukan penelitian yang lebih detil untuk mengetahui konsep infill apa saja yang digunakan dalam menyisipkan bangunan baru ke kawasan bersejarah.Hasil analisa kemudian akan dijadikan sebuah pedoman desain untuk menghadirkan bangunan baru  pada kawasan Museum Wasaka di Banjarmasin . Diharapkan dengan adanya bangunan baru tersebut dapat menambah nilai dari citra kawasan yang telah ada.Kata kunci : arsitektur infill, museum, kawasan bersejarah, Banjarmasin AbstractThe chances and developments in some city today is unstoppable. Wishes and needs from the people from that city often ignore the existence of surroundings historic building or heritage. Those (new building) can destroy architecture characteristic of its quarters.This Condition also can be discovered in rapidly growing Banjarmasin, particulary concerning the context of traditional building  heritage in Wasaka Museum. Various of social and cultural activities and historic object could no longer be accomodated because of its limited space. According to that, the existing building need to be added and expanded with a new building.The Wasaka Museum will be added with some new functions of the new building, The new building has a concern not present with the harmony between the surroundings. Based on that conditions, it required a guideline to a new building to heritage areas.Fortunately some recent development have been some effort made in order to use infill architecture as a reference to insert a new building to heritage area, the examples of such case area the Memorial Park Soekarno in Blitar and National Museum in Jakarta.  Both buildings have a contextualism values of the insertion the new buildings. Although both building use a infill concept. There are several difference and similirarities of the two concepts of this building, and detailed research have been done in order to examine the infill concepts in the designs of both buildings. The results of analysis from case study will be used as a guidelines for the design of new building in Wasaka Museum Banjarmasin. Hopefully with the new buidling can add another value of existing image that already existed. Keywords : infill architecture, museum, heritage,  Banjarmasin    
TANGGUNG JAWAB PENERBIT OBLIGASI TERHADAP INVESTOR DALAM HAL GAGAL BAYAR MENURUT KETENTUAN HUKUM PASAR MODAL Roselina Oktavia Kamarga
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 2 (2014): Part B - Legal Science
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.382 KB)

Abstract

Dalam penerbitan obligasi, kadang-kadang terjadi gagal bayar atas pokok dan bunga obligasi. Penerbit obligasi (emiten) bertanggung jawab terhadap investor jika terjadi gagal bayar. Penulis meneliti tanggung jawab penerbit obligasi dalam hal gagar bayar menurut ketentuan hukum pasar modal dengan tujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari penerbitan obligasi oleh pihak emiten dan menganalisis pertanggungjawaban penerbit obligasi kepada investor jika terjadi gagal bayar.Untuk mewujudkan tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum yang timbul dari penerbitan obligasi oleh emiten adalah kewajiban emiten untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunga obligasi. Kewajiban ini merupakan kewajiban kontraktual yang timbul dari perjanjian penerbitan obligasi (bond indenture). Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh emiten, karena perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Selain kewajiban kontraktual, akibat hukum lainnya adalah kewajiban emiten untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UUPM serta peraturan pelaksanaannya, antara lain kewajiban menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi sesuai Pasal 85 UUPM, kewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam (OJK) dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat sesuai Pasal 86 ayat (1) UUPM, dan kewajiban untuk menyampaikan kepada Bapepam (OJK) dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek. Penerbit obligasi bertanggung jawab kepada investor jika terjadi gagal bayar. Pertanggungjawaban tersebut adalah dengan tetap membayar pokok dan bunga obligasi kepada investor sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, maka sesuai ketentuan UUPM, penerbit obligasi yang mengalami gagal bayar dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103, dan Pasal 111 UUPM. Kepentingan investor diwakili oleh wali amanat sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) UUPM, yang mengatakan bahwa sejak ditandatangani perjanjian perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat, maka wali amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang. Dalam hal ini, wali amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang untuk mewakili pemegang obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang obligasi tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang obligasi.Kata kunci: tanggung jawab, obligasi, gagal bayar.ABSTRACT In the issuance of bonds, sometimes event of default on principal and interest on the bonds. Bond issuer (the issuer) is responsible for the investor in event of default. The author examines the responsibility of the issuer in terms of pay under the provisions of the law gagal capital markets with the aim to analyze the legal consequences arising from the issuance of bonds by the issuer and the issuer analyze accountability to investors in case of default.To achieve the goal above, an authors conducted a descriptive study using a normative approach. The data were used are secondary data from primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The data were analyzed using qualitative methods normative.Based on the research results revealed that the legal consequences arising from the issuance of bonds by the issuer is the issuer's obligation to return the loan principal and interest on the bonds. This obligation is a contractual obligation arising from contract issuance (bond indenture). Such obligations must be carried out by the issuer, because the treaty is the law of the parties (Article 1338 paragraph (1) of the Indonesia Civil Code). In addition to contractual obligations, due to other legal obligation of the issuer is to implement the provisions of the Capital Market Law and its implementing regulations, including the obligation to submit reports and information disclosure in accordance with Article 85 of Capital Market Law, the obligation to submit periodic reports to Bapepam (FSA) and the report announced to the public in accordance Article 86 paragraph (1) of Capital Market Law, and the obligation to submit to Bapepam (FSA) and announced to the public about material events that may affect the price of securities. Issuer have responsible to investors in case of default. Accountability is to continue to pay principal and interest on the bonds to investors in accordance with what is stated in the agreement. As a form of accountability, then the corresponding provisions of the Capital Market Law, the issuer is in default may be subject to administrative sanctions, criminal sanctions and civil penalties under the provisions of Article 102 paragraph (1) and paragraph (2), Article 103, and Article 111 of the Indonesian Capital Market Law. Interests of investors represented by the trustee in accordance with Article 51 paragraph (2) of Capital Market Law, which says that since the agreement was signed between the trustee and the issuer trustee, the trustee has agreed and committed themselves to represent holders of debt securities. In this case, the trustee is authorized by law to represent the bondholders in legal actions relating to the interests of the bondholders, including the prosecution of bondholder rights, both inside and outside the court, without the need for special power of attorney of the bondholders.Keywords: responsibility, bonds, default.
PENGARUH KARAKTER INDIVIDU TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN FRONTLINER DI BCA KCU SOEKARNO-HATTA BANDUNG ERICA GRIFFINIA
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 1 (2014): Part A - Economics
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.009 KB)

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh karakter individu terhadap prestasi kerja karyawan frontliner di BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung. Hal ini dikarenakan, meski semua karyawan frontliner di BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung telah dibekali ilmu pengetahuan yang sama, tetapi prestasi kerja yang dihasilkan berbeda-beda serta pencapaian target yang belum stabil. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) karakter individu karyawan frontliner di BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung, (2) tingkat prestasi kerja karyawan frontliner di BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung, dan (3) pengaruh karakter individu terhadap prestasi kerja karyawan frontliner di BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penjelasan (explanatory) dan survey deskriptif, unit analisis dalam penelitian ini adalah para karyawan frontliner di lingkungan BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung. Sampel diambil sebanyak 30 orang yang terdiri atas 17 orang Teller dan 13 orang Customer Service Officer (CSO).Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa karakter individu karyawan frontliner di BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung beragam, yaitu karakter agreeableness, openness to experience, conscientiousness, extraversion, dan neuroticism dengan kategori tinggi. Tingkat prestasi kerja karyawan frontliner di BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung masih di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pihak BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung. Adapun pengaruh karakter individu terhadap prestasi karyawan frontliner di BCA KCU Soekarno-Hatta Bandung yaitu karakter agreeableness, openness to experience, conscientiousness, dan extraversion dengan skor tinggi berpengaruh positif terhadap prestasi kerja, sedangkan karakter neuroticism berskor tinggi berpengaruh negatif terhadap prestasi kerja karyawan.Kata Kunci: Karakter Individu, Prestasi Kerja.
Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO dan NIM Terhadap Kinerja Profitabilitas (ROA) Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia Taufik Zulfikar
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 2 (2014): Part A - Economics
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.176 KB)

Abstract

AbstrakPerbankan yang segmen pasarnya lebih banyak UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah bank perkreditan rakyat (BPR). Dalam menjalankan usaha bank perkreditan rakyat dilarang 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro, 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, 3) Melakukan penyertaan modal, 4) Melakukan usaha perasuransian. Dalam beberapa tahun ini jumlah BPR semakin berkurang namun disisi lain jumlah aset BPR semakin meningkat.  Dengan keterbatasan usaha dan jaringan usaha yang bersifat lokal bank perkreditan rakyat dituntut untuk memperoleh laba untuk meningkatkan nilai perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO dan NIM terhadap ROA sebagai tolak ukur profitabilitas BPR. Pengambilan sample menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: 1) BPR yang menyampaikan laporan keungannya secara lengkap ke website Bank Indonesia 2). Bank yang memperoleh laba.  Tehnik analisis yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikoleniearitas, dan uji heterokedastisitas serta analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dengan tingkat signifikansi 5%.Hasil penelitian menunjukan bahwa  secara simultan semua variabel terbukti mempunyai pengaruh terhadap ROA. Secara parsial, hasil analisa pada BPR secara keseluruhan menunjukan hasil yaitu variabel CAR, NPL dan LDR secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Variabel BOPO berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukan bahwa BPR belum mengeluarkan biaya operasional misal biaya tenaga kerja, biaya marketing yang signifikan untuk menghasilkan laba. Sementara variabel NIM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti BPR dalam penyaluran kredit kepada debitur cenderung menerapkan bunga pinjaman yang tinggi, sehingga dalam penyaluran kredit belum menghasilkan jumlah nominal ataupun debitur  secara optimal  untuk menghasilkan laba.Kata Kunci : BPR, Permodalan, Likuiditas, Resiko Kredit, Resiko Operasi, Resiko Pasar
EVALUASI PERWUJUDAN PLACE ATTACHMENT PADA KAWASAN TEPI AIR BENTENG KUTO BESAK PALEMBANG Mas Muhammad Hizbullah Sesunan
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 2 (2014): Part D - Architectur
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.667 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada faktor-faktor keterikatan tempat/place attachment (hubungan tempat dengan manusia) yang terwujud pada ruang terbuka publik di kawasan tepi air perkotaan, dengan mengambil obyek studi plaza (lapangan) Benteng Kuto Besak di Palembang. Dari penelitian ini diharapkan dapat terbentuk pemahaman tentang perwujudan prinsip-prinsip keterikatan tempat pada ruang terbuka publik, yang dapat menjadi kerangka dasar pengembangan ruang terbuka publik pada kawasan tepi air perkotaan di Indonesia. Ini merupakan  penelitian deskriptif kualitatif, dan beberapa teori rancang kota digunakan untuk mendapatkan kerangka konseptual pembentuk keterikatan tempat seperti place attachment, responsive environments, dan townscape. Dari hasil studi, didapatkan tiga buah dimensi utama terbentuknya sebuah keterikatan tempat yaitu faktor manusia/human factor, gubahan fisik/physical setting dan aktivitas/activities, dengan prinsipnya masing-masing. Kerangka konseptual ini kemudian dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi obyek studi. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa mayoritas prinsip-prinsip tersebut telah terwujud di dalam plaza Benteng Kuto Besak, sehingga hasilnya pengunjung kawasan memiliki keterikatan dengan kawasan dan selalu ingin kembali ke kawasan ini, suatu indikasi keberhasilan sebuah ruang terbuka publik. Kata kunci: tempat, keterikatan tempat, makna tempat, kawasan tepi air perkotaan, ruang terbuka publik  ABSTRACTThis reasearch focusing on the manifestation of place attachment (people-place relationship) on public open space at the urban waterfront area, and focusing the research on Kuto Besak fortress in Palembang as an object. The goal of this  research is to get a better understanding of the manifestation of place attachment on public open space, which also can be used as a conceptual framework for developing an urban waterfront in Indonesia. This is a descriptive qualitative research, and some urban design theories were used to conceptualized a framework of place attachment, such as place attachment, responsive environments, and townscape.  From the study, there are three major dimensions that build a place attachment: human factor, physical setting and activities, along with their priciples. This framework, then used to evaluate the research object. As the result, most of these principles have become manifestated at the plaza of Kuto Besak fortress, so as the result, visitors having an attachment to the area and always wanted to visit the area over and over, and this is an indication of a public open space that works. Keywords: place, place attachment, sense of place, urban waterfront, public open space
KAJIAN MENGENAI KESESUAIAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MENJADI PUSAT PERBELANJAAN Raymond Sudjono
E-Journal Graduate Unpar Vol. 1 No. 2 (2014): Part D - Architectur
Publisher : E-Journal Graduate Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.294 KB)

Abstract

PD. Pasar Bermartabat sedang melakukan program revitalisasi pasar tradisional di Kota Bandung dengan menambahkan fungsi pasar modern diatas fungsi pasar tradisional di dalam sebuah pusat perbelanjaan. Ada beberapa yang berhasil, namun ada yang gagal atau tidak berjalan dengan baik. Objek penelitian yang dipilih merupakan pasar tradisional kelas 1 (satu) yang direvitalisasi dan telah beroperasi, yaitu Pasar Baru Trade Center dan Bandung Trade Mall. Penelitian berfokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan revitalisasi pasar tradisional. Aspek tersebut antara lain konsep penggabungan pasar tradisional dan pasar modern, alur aktivitas, penataan ruang, ekonomi bangunan, dan kondisi bangunan.  Kelima aspek tersebut dijabarkan dan dianalisis untuk ditemukan kelebihan dan kekurangan dari setiap objek studi, sehingga didapatkan pedoman dalam merevitalisasi pasar tradisional menjadi pusat perbelanjaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa revitalisasi akan berhasil apabila antara fungsi pasar tradisional dan fungsi pasar modern memiliki kesetaraan pada kelima aspek tersebut.Kata kunci : revitalisasi, pasar tradisional, pasar modern, dan  pusat perbelanjaan