cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amirullah
Contact Email
amirullah8505@unm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.pattingalloang@unm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Pattingalloang : Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23552840     EISSN : 26866463     DOI : https://doi.org/10.26858/pattingalloang.v7i1.12476
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
Jurnal Pattigalloang adalah Publikasi Karya Tulis Ilmiah dan Pemikiran Kesejarahan dan ilmu-ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 3, Desember 2022" : 7 Documents clear
Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter Andi Aco Agus
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.214 KB) | DOI: 10.26858/pattingalloang.v5i1.8520

Abstract

Identitas Nasional adalah ciri, tanda, jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Identitas nasional sebagai suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh idiologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yang merupakan pencerminan dari kebudayaan bangsa dan merupakan pembeda dari bangsa lain. Identitas bangsa penting untuk dimiliki, dibangun, dibentuk atau dikonstruksikan agar suatu bangsa sebagai persekutuan hidup manusia memiliki ciri khasnya sendiri, selain itu berguna untuk membangun kesatuan sosial. Sebuah bangsa tidak mudah terombang ambing oleh arus globalisasi, menciptakan cita rasa keanggotaan yang sama, menciptakan rasa kepemilikan dan hasrat yang sama untuk melanjutkan kehidupan. Beberapa bentuk identitas Nasional Indonesia yaitu Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia. Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang Negara Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Dasar Falsafah Negara adalah Pancasila Konstitusi (Hukum Dasar) Negara, yaitu UUD NRI 1945, Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.Kata Kunci : Identitas Nasional Pembangunan Bangsa dan Karakter. National Identity as One of the Determinants of National and Character DevelopmentAbtractNational identity is a characteristic, sign, identity attached to a country so that it differentiates it from other countries. National identity as a nation will be largely determined by the adopted ideology and basic norms that serve as guidelines for behavior. Pancasila as the identity of the Indonesian nation is a reflection of the nation's culture and is a differentiator from other nations. National identity is important to have, built, formed or constructed so that a nation as a community of human life has its own characteristics, besides that it is useful for building social unity. A nation is not easily swayed by the flow of globalization, creating the same sense of membership, creating the same sense of ownership and desire to continue life. Several forms of Indonesian National identity, namely the National Language is Indonesian. The national flag is the Red and White. The national anthem is Indonesia Raya, the national symbol is Garuda Pancasila, the national motto is Bhinneka Tunggal Ika, the basic philosophy of the state is Pancasila, the constitution (basic law) of the state, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which has people's sovereignty, the concept of the archipelago's perspective, regional culture which has been accepted as national culture.Keywords: National Identity and Character Development.
Kora-Kora Banda Naira : Dari Kapal Perang Menjadi Perahu Belang Najirah Amsi
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.25171

Abstract

Penelitian ini Merekonstruksi kembali sejarah Kora-kora dalam pelayaran laut di Kepualaun Banda, Menjelaskan bentuk konstruksi Kora-kora menjadi kapal perang dan Mendeskripsikan perubahan Kora-kora menjadi Belang. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian terdiri dari empat tahap antara lain heuristk (pengumpulan data), kritik (vefirifikasi data secara intern dan ekstern), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penyajian data dalam bentuk tulisan). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa asal muasal kora- kora dalam pelayaran laut di Kepulauan Banda dalam berbagai sumber disebutkan bahwa Kora- kora berasal dari Jong, kapal miliki nusantara yang ada sejak abad I Masehi. Ciri khas Jong adalah penggunaan papan-papan yang disatukan dengan pasak dari kayu. Sumber lain menyebutkan bahwa kora-kora berasal dari kolondiophonta yaitu kapal-kapal Indonesia yang bercadik bertiang dua yang menyeberangi Teluk Bengal dan terus berlayar menuju pantai timur dan barat daya India Selatan. Kora-kora dijadikan sebagai kapal perang.  Perubahan kora-kora menjadi belang berawal dari kepentingan VOC untuk menarik simpati orang-orang pribumi dengan melakukan lomba belang antar negeri. Untuk mengingat perjuangan rakyat pribumi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan menggunakan kora-kora maka belang muncul sebagai simbol perjuangan. Belang Banda Naira terbagi menjadi dua kelompok yaitu belang adat dan belang nasional.Keywords: kora-kora, belang, kapal, Banda NairaABSTRACTThis study reconstructs the history of the Kora-kora in sea shipping in the Banda Islands, explains the shape of Kora-kora's construction into a warship and describes the transformation of Kora-kora into Belang. Using a qualitative descriptive research type. The research method consists of four stages, including heuristics (data collection), criticism (internal and external data verification), interpretation (interpretation) and historiography (presentation of data in written form). The results of the research show that the origin of the kora-kora during sea voyages in the Banda Islands, in various sources it is stated that the Kora-kora came from the Jong, a ship belonging to the archipelago which has existed since the 1st century AD. Jong's characteristic is the use of boards that are held together with wooden pegs. Another source says that the kora-kora came from the colondiophonta, namely Indonesian ships with two-masted outriggers that crossed the Bay of Bengal and continued sailing towards the east and southwest coasts of South India. Kora-Kora was used as a warship. The change from kora-kora to striped originated from the VOC's interest to attract the sympathy of native people by conducting striped competitions between countries. To remember the struggle of the indigenous people in fighting against the invaders by using kora-kora, the belang appears as a symbol of struggle. Banda Naira stripes are divided into two groups, namely traditional stripes and national stripes.Keywords:  kora-kora, striped, ship, Banda Naira
Peran Harun Tohir dalam Operasi Klandestin Pada Konfrontasi Indonesia-Malaysia di Singapura (1965-1968) Muhammad Danang Prabowo; Agus Setiawan
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.39265

Abstract

 Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan peristiwa sejarah yang disebabkan karena pemerintahan Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno menolak pembentukan negara federasi Malaysia pada 31 Agustus 1963. Bagi Soekarno hal tersebut merupakan penghinaan terhadap cita cita revolusi Indonesia sebagaimana Federasi Malaysia merupakan bentukan Inggris dan produk dari paham Neo-Kolonialisme Imperialisme yang Bung Karno sangat tentang. Oleh karenanya, Soekarno menyerukan “Ganyang Malaysia” dan mengerahkan kekuatan militer Indonesia untuk menggempur Malaysia dengan cara membuka pendaftaran calon sukarelawan. Salah satu di antara orang yang mendaftarkan diri adalah Harun Tohir. Kelak, beliau akan melaksanakan operasi bersifat klandestin yang akan membawa dampak besar terhadap Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Harun dalam operasi klandestin pada konfrontasi Indonesia-Malaysia dan dampak dari operasi Harun Tohir di Singapura pada masa konfrontasi. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan sejarah dan akan memakai metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk tahap heuristik, sumber yang diperoleh merupakan sumber primer yang berupa dokumen dari Pusat Penerangan Marinir, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku dan jurnal dengan topik serupa serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harun Tohir melakukan operasi klandestin dengan cara menyusup ke wilayah Singapura dan melakukan peledakkan terhadap gedung Macdonald House. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membuat Malaysia dan sekutunya menjadi geger. Akibat aksinya, beliau tertangkap dan dihukum oleh Pemerintah Singapura berupa hukuman mati. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia sampai bernegosiasi dengan pemerintah Singapura dalam rangka membebaskan Harun Tohir bersama rekannya Usman Janatin dari jeratan hukuman mati.Kata Kunci : Harun Tohir; konfrontasi Indonesia-Malaysia; operasi Klandestin; Abtract Indonesia-Malaysia confrontation was a historical event that caused by Republic of Indonesia’s government under President Soekarno reject the formation of Federal State of Malaysia on 31st August 1963. For Soekarno, such thing was an insult towards the dream of Indonesian revolution as Malaysian Federation was formed by the British and a product of Neo-colonialism and imperialism that Soekarno against. Therefore, Soekarno exclaims “Destroy Malaysia” and deploy Indonesian military power in order to defeat Malaysia by opening a recruitment for volunteer’s candidate. One of the people that registered himself was Harun Tohir. Later, he would conduct a clandestine operation that brought big effect towards Singapore. The purpose of this research is to understand Harun's role in clandestine operation during the Indonesia-Malaysia confrontation and the impact of Harun Tohir's operation in Singapore during the confrontation. In addition, this study will use a historical approach and will use historical method that consist of four steps which are heuristics, criticism, interpretation, and historiography. For the heuristic step, the sources obtained are primary sources in the form of documents from the Marine Corps Information Center, while secondary sources are obtained from books and journals with similar topics and interviews. The research results showed that Harun Tohir carried out a clandestine operation by infiltrating to Singapore territory and exploding the Macdonald House building. This was done in order to make Malaysia and its allies become agitated. As a result of his actions, he was arrested and sentenced by the Government of Singapore in form of death penalty. This is what prompted the Indonesian government to negotiate with the Singaporean government in order to save Harun Tohir and his colleague Usman Janatin from the death penalty.Keywords: Harun Tohir; Indonesia-Malaysia confrontation; Clandestine operation
Pemikiran KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam Dunia Pendidikan Murdiah murdiah; Patahuddin Patahuddin
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.40364

Abstract

Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok KH. Abdurrahman Ambo Dalle  melalui organisasi DDI. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah awal dan perkembangan DDI yang ditunjukkan oleh ketokohan KH. Abdurrahman Ambo Dalle melalui  ide pembaharuan atau gerakan tajdid terkhusus dalam bidang pendidikan. Jurnal ini melihat ketokohan KH. Abdurrahman Ambo Dalle dari sisi pendidikan. Pembacaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui  peran sang tokoh dalam peta peran pemikirannya dalam dunia pendidikan. Hal utama yang ingin dikaji dalam jurnal ini adalah korelasi ketokohan KH. Abdurrahman Ambo Dalle dan sistem pendidikan pesantren di Indonesia. Korelasi DDI dan Pesantren dikaji dengan menggunakan pembahasan model simplifikasi kategoris pada tiga indikator fungsi dan peran DDI, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ajaran Islam, sebagai lembaga perjuangan dan dakwah Islamiyah, dan sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Dari ketiga kategori itulah dapat diketahui bahwa KH. Abdurrahman Ambo Dalle adalah sosok yang mampu merespon tantangan terkininya secara cepat dan tepat melalui gerakan tajdid (pembaharuan) dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.   Kata Kunci: KH. Abdurrahman Ambo Dalle, Pendidikan, Dakwah KH's thoughts. Abdurrahman Ambo Dalle in the World of Education AbtractThe Islamic renewal movement in Indonesia cannot be separated from the figure of KH. Abdurrahman Ambo Dalle through the DDI organization. This can be traced through the early history and development of DDI shown by the character of KH. Abdurrahman Ambo Dalle through the idea of renewal or the tajdid movement, especially in the field of education. This journal looks at the character of KH. Abdurrahman Ambo Dalle in terms of education. The reading is intended to determine the character’s role in the map of his thinking in the world of education. The main thing to be studied in this journal is the correlation of KH's characterbetweenAbdurrahman Ambo Dalle and the pesantren education system in Indonesia. The correlation between DDI and Pesantren is studied by using a discussion of the categorical simplification model on three indicators of the function and role of DDI, namely as an educational institution and the development of Islamic teachings, as an institution for Islamic struggle and da'wah, and as an institution for empowerment and community service. From the three categories, it can be seen that KH. Abdurrahman Ambo Dalle is a figure who is able to responcanatest challenges quickly and precisely through the tajdid (renewal) movement in the fields of education, da'wah, and empowerment of the Indonesian people.Keywords: KH. Abdurrahman Ambo Dalle, Education, Da'wah
Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945 Erik Dwi Prassetyo; Siti Fatimah
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.38930

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil. Historis ketatanegaraan kita menjelaskan Indonesia pernah mempraktikkan dua model sistem pemerintahan. Pada tahun 1945-1959 menganut sistem pemerintahan parlementer dan ketika Presiden mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada sistem presidensil. Reformasi mengakibatkan banyak perubahan, perubahan tersebut tak luput pada sistem ketatanegaraan. Fakta ketatanegaraan menunjukkan sistem presidensil dihadapkan pada gejolak politik yang mengarah kearah sistem parlementer, Karena presidensil dihadapkan dengan sistem multipartai. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengolah data dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan amandemen terhadap UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensil. Hal ini merupakan tindakan perbaikan terhadap sistem presidensil sebelum UUD 1945 diamandemen. UUD 1945 hasil amandemen menegaskan fungsi dan hak DPR sebagai legislatif dan pengawas kinerja pemerintah. Dipandang dari sisi demokrasi, penggunaan sistem multi partai memang memberikan kesempatan yang luas kepada setiap orang untuk ambil bagian dalam pelaksanaan hak-hak politiknya. Namun dipandang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sistem ini malah memperlemah pelaksanaan sistem presidensil. Keywords : Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945  Presidential Democracy Problems Post Amendment of the UUD 1945 ConstitutionAbstract Indonesia is a country that adheres to a presidential system. Our constitutional history explains that Indonesia has practiced two models of government systems. In 1945-1959 adopted a parliamentary system of government and when the President issued a decree 5 July 1959, returned to a presidential system. Reforms resulted in many changes, these changes did not escape the state administration system. The constitutional facts show that the presidential system is faced with political turmoil that leads to a parliamentary system, because the presidential system is faced with a multi-party system. This research is library research, namely research that processes data from various reading sources related to this research. This research uses a statutory and historical approach. The method used in the analysis of this research is a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the amendment to the 1945 Constitution confirms that the system of government adopted is a presidential system of government. This is a corrective action against the presidential system before the 1945 Constitution was amended. The 1945 Constitution as a result of the amendments affirms the functions and rights of the DPR as a legislature and supervisor of government performance. From a democratic point of view, the use of a multi-party system does provide ample opportunity for everyone to take part in the implementation of their political rights. However, in terms of the effectiveness of the administration of government, this system actually weakens the implementation of the presidential system.Kata Kunci : Presidential Democracy After The Amendment 1945 Constitution
Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh dalam Lintas Sejarah Ruhdiara Ruhdiara
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.41014

Abstract

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus dalam berbagai hal, diantaranya dalam hal mendirikan Partai lokal, dan juga dalam menjalankan Syariat Islam. Perjuangan provinsi Aceh untuk memiliki keistimewaan melalui jalan yang panjang, dimulai pada masa Daud Berueh yang berkompromi dengan Soekarno untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istiemewa namun tak dipenuhi, hingga kemunculan Gerakan Aceh Merdeka atas refresif pemerintahan Soeharto. (GAM) yang di pelapori oleh Hasan Tiro. Pemerintahan pusat mulai dari Soeharto sampai ke Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik antara pemerintah RI dengan Aceh, namun tidak pernah berhasil. Karena disebabkan jalan damai yang di tempuh selalu merugikan satu pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historis research). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki dua sisi yang berbeda, Pertama; sisi ke–Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islamya pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan political, langkah politik darurat, untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Kedua; gagasan atau tujuan dari rakyat Aceh. Artinya bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan cita-cita dan hasrat yang sudah lama terpendam sejak zaman DI/TII yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh. Untuk menwujudnkan tujuan-tujuan tersebut Pemerintah Indonesia Melaui DPR-RI telah mensahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada Tahun 1959. Setelah itu, disahkan pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Dalam undang-undang ini, kepada Aceh diberikan Peradilan Syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syariah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun.Kata Kunci : Aceh, Syariat Islam, Sejarah Reconstruction of Islamic Shari'a in Aceh in HistoryAbtract Aceh is a province that has special privileges in various ways, including in terms of establishing local parties, and also in implementing Islamic law. The struggle for the province of Aceh to have privileges went a long way, starting from the time of Daud Berueh who compromised with Soekarno to make Aceh a special region but this was not fulfilled, until the emergence of the Free Aceh Movement over the reform of Suharto's government. (GAM) which was reported by Hasan Tiro. The central government, starting from Suharto to Megawati Soekarno Putri, made various attempts to end the conflict between the Indonesian government and Aceh but was never successful. Because the path of peace that is taken is always detrimental to one party. The type of research used in this research is library research and the approach used is historical research. While the method used in this research is the descriptive qualitative research method. The results of the study show that the implementation of Islamic law in Aceh has two different sides, first; on the Indonesian side, namely the implementation of Islamic law in Aceh is intended to prevent Aceh from separating from the Unitary State of the Republic of Indonesia. From this point of view, it can be seen that the process of enforcing Islamic law in Aceh is not a genuine and natural process, but rather a political move and policy to prevent Aceh from trying to separate itself from the Unitary State of the Republic of Indonesia. The application of Islamic law at this stage is to minimize Aceh's dissatisfaction with the policies of the central government, and is more of a political, emergency political step, to save Aceh in the bosom of the republic, which aims to bring psychological comfort to the people of Aceh. Second; the ideas or goals of the people of Aceh. This means that the implementation of Islamic law in Aceh is an aspiration and desire that has been hidden for a long time since the DI/TII era led by Teuku Muhammad Daud Beureueh. To realize these goals, the Government of Indonesia, through the DPR-RI, passed Law Number 44 of 1999 which regulates the implementation of the privileges granted to Aceh in 1959. After that, Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of the Special Region of Aceh as the Province of Nangro Aceh Darussalam (NAD). In this law, Aceh is given an Islamic Sharia Court which will be run by the Sharia Court, whose authority is determined by QanunKeywords : Aceh, Islamic Sharia, History
Pengaruh Sistem Kekerabatan Matrilineal dalam Kegiatan Pertanian dan Perdagangan Lada di Minangkabau pada Abad XVI Lenni Ertati; Marwan .; Saefur Rochmat
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.33105

Abstract

Minangkabau adalah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut dengan sistem matrilineal yang mengatur  hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, penerus harta warisan diambil melalui garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai peran yang cukup besar dalam mengelola harta pusaka keluarga seperti ikut terlibat dalam kegiatan perekonomian. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat dari kegiatan pertanian dan perdagangan lada di tanah Mingkabau terutama di wilayah aliran sungai Batanghari di wilayah Tanjung, Kuamang, Sumai, Muara Tembesi, dan daerah lainnya di VII Koto pada abad XVI. Metode yang  digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini bertujuan untuk memahami kearifan lokal sistem kekerabatan matrileneal dalam adat Minangkabau dan pengaruhnya terhadap pertanian dan perdagangan lada di Minangkabau pada abad XVIKata Kunci : Matrilineal, Perdagangan Lada, Minangkabau

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12, No. 3 (2025) Vol. 12, No. 2 (2025) Vol 12, No. 1 (2025) Vol 11, No. 3, Desember 2024 Vol 11, No. 2, Agustus 2024 Vol 11, No. 1, April 2024 Vol. 10, No. 3 Desember 2023 Vol. 10 No. 2, Agustus 2023 Vol. 10, No. 1, April 2023 Vol. 10, No. 1 April 2023 Vol. 9 No. 3, Desember 2022 Vol. 9 No. 3 Desember 2022 Vol. 9, No 2, Agustus 2022 Vol. 9, No. 1 April 2022 Vol. 8, No. 3 Desember 2021 Vol. 8, No. 2 Agustus 2021 Vol. 8, No. 1, April 2021 Vol. 7, No. 3, Desember 2020 Vol. 7, No. 2, Agustus 2020 Vol. 7, No. 1, April 2020 Vol. 6, No. 3, Desember 2019 Vol. 6, No. 2, Agustus 2019 Vol. 6, No. 1, April 2019 Vol. 5, No. 3, Desember 2018 Vol. 5 No. 2, Agustus 2018 Vol. 5, No. 1, April 2018 Vol. 5 No. 1 Januari - Maret 2018 Vol. 4, No. 3, Desember 2017 Vol. 4, No. 2, Agustus 2017 Vol. 4, No. 1, April 2017 Vol. 3 No. 4 Oktober - Desember 2016 Vol. 3 No. 2 April - Juni 2016 Vol. 3 No. 1 Januari - Maret 2016 Vol. 2 No. 3 Juli - September 2015 Vol. 2 No. 2 April - Juni 2015 Vol. 2 No. 1 Januari - Maret 2015 Vol. 1 No. 2 April - Juni 2014 Vol. 1 No. 1 Januari - Maret 2014 More Issue