Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2010)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[QUO ANNIMA DAN QUOVADISKEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Djaelangkara, Rizali]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.971 KB)
<![CDATA[Indonesia merupakan negara terdiri dari beragam suku bangsa,agama dan budaya menuju proses Indonesia yang utuh, di manadalam proses tersebut berdasarkan sejarah perjuangan, pembentukandan pembangunan bangsa Indonesia, potensi konflik selalu ada, baikyang bersifat laten maupun berwujud, baik yang bersifat vertikalmaupun horizontal. Ancaman potensi konflik tersebut bukan sesuatubahaya yang signifikan jika dalam penanganannya terlembagakandalam kerangka kebijakan yang lebih tinggi yang dapat menjadipayung bagi kerangka kebijakan dan operasional di bawahnya bagisemua sektor, tingkatan Pemerintah dan pemangku kepentinganyang terkait. Selama ini, cara penanganan Bencana Konflik Sosial,masih berpijak pada paradigma sentralistik dan represif (kuratif)dan disamakan dengan cara penangan bencana alam, pada halkonflik memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan denganbencana alam. Untuk itu sangat urgen dibuatnya regulasi setingkatundang-undang yang khusus menangani bencana konflik sosial.Kata Kunci: Bencana, Konflik Sosial]]>
<![CDATA[BUDAYA POLITIKDAN IKLIM DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Alamsyah, Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (84.666 KB)
<![CDATA[Masyarakat Indonesia dan elitnya pada penyelenggaraan kekuasaansering memakai kekuasaannya tanpa control atau kendali akibatnya,aturan permainan dan hukum kerap tidak dijadikan koridor dalampelaksanaan kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan.Kepercayaan (trust) masyarakat menjadi sangat lemah terhadaphukum atau aturan, budaya politik. Hal tersebut melemahkan disiplinsosial yang telah memiliki cikal bakal dan catatan sejarah dalammasyarakat Indonesia secara luas.Pada setiap aktifitas dalam setiap proses politik masyarakat, akansenantiasa terjadi dalam lingkup budaya, yang dapat digambarkanbahwa pada jangka waktu tertentu, akan selalu terjadi prosesdialektika timbal balik antara kehidupan politik di satu pihak dengansistem nilai budaya masyarakat pada pihak lain, yang kemudianmembentuk sebuah kepercayaan yang luas dan dijadikan sebagaisebuah komitmen meskipun hadir sebagai consensus yang tidaktercatat, tetapi dilakukan dan mengalami perbaikan secara kualitatifsetiap saat. Keberhasilan penguatan budaya politik pada setiapbangsa dapat tercapai melalui proses sosialisasi politik. Proses inilahyang mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasiberikutnya.Kata Kunci: Politik, Budaya Politik, Demokrasi]]>
<![CDATA[TEORI KONVERGENSI SIMBOLIK ]]>
<![CDATA[Suryadi, Israwati]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.441 KB)
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang Symbolic Convergence Theory(CST) atau dalam bahasa Indonesia menjadi Teori Konvergensi Simbolik(TKS) yang diilhami dari riset Robert Bales mengenai komunikasi dalamkelompok-kelompok kecil. Kemudian gagasan tersebut oleh ErnestBormann direplikasi ke dalam tindakan retoris masyarakat dalam skala yanglebih luas dari sekedar proses komunikasi kelompok kecil. Konvergensi(convergence) sebagai suatu cara dimana dunia simbolik pribadi dari duaatau lebih individu saling bertemu, saling mendekati satu sama lain, ataukemudian saling berhimpitan (the way in which the private symbolic worldsof two or more people begin come together or overlap). Sedangkan istilahsimbolik itu sendiri terkait dengan kecenderungan manusia untukmemberikan penafsiran dan menanamkan makna kepada berbagai lambang,tanda, kejadian yang tengah dialami, atau bahkan tindakan yang dilakukanmanusia.Ernest Bormann mengoperasionalkan teorinya dengan istilahFantasy Theme Analysis (FTA), sebagaimkata kunci dalam teori ini. Dalam teori ini, sebuah fantasi tidak merujukpada cerita-cerita fiktif atau keinginan erotis. Fantasi adalah cerita ataulelucon yang mengandung atau mengungkapkan emosi. Fantasi meliputiperistiwa dari seorang anggota kelompok di masa lalu, atau peristiwa yangmungkin terjadi di masa depan. Fantasi tidak mencakup komunikasi yangberfokus pada apa yang terjadi di dalam kelompok.Adapun istilah-istilahkunci dalam ATF adalah : Fantasy Theme ( Tema Fantasi), Fantasy Chain(rantai fantasi), Fantasy Type (Tipe Fantasi) dan Rhetorical Visions (Visiretoris).Di samping keempat konsep kunci tersebut, Bormann jugamenjelaskan bahwa dalam setiap analisis fantasi, atau kajian visi retorisyang lebih luas lagi, selalu terdapat empat elemen pokok berikut ; (1)Tokoh-tokoh terlibat (dramatic personae atau character); (2) Alur cerita(plot line); (3) Latar (scene) dan (4) Agen penentu kebenaran cerita(sanctioning agents).Kata Kunci : Simbolik dan Konvergensi]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH SUATU TINJAUAN FILOSOFIS ]]>
<![CDATA[Pasinringi, Andi]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.601 KB)
<![CDATA[Proses pemantapan integrasi nasional pada prinsipnyamelibatkan dua problema pokok. Pertama, bagaimana membuatrakyat tunduk, taat dan patuh kepada tuntutan negara. Kedua,bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkahlaku politik masyarakat atau individu-individu yang ada didalamnya,Dilihat dari sudut ini, ada dua mainstream yang terbentuk didalam masyarakat bangsa Indonesia yakni, bahwa pemberiankebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Perspektif pertamamelihat otonomi daerah sebagai suatu ancaman terhadap integrasinasional, sementara yang lain justru otonomi daerah adalah sebagaiperekat integrasi bangsa. Dari kedua perspektif tersebut, makapenulis mencoba melihat secara jernih problema otonomi daerahdari perspektif filosofis, sehingga dapat terungkap makna hakiki darikebijakan otonomi daerah tersebut sebagai suatu solusi untukmenghilangkan atau meminimalisir diskursus mengenai konsepotonomi daerah yang seakan-akan menjadi pokus perdebatan yangtak pernah berkesudahan antara pemerintah pusaat denganpemerintah daerah dalam konteks Negara kesatuan.Kata kunci: Otonomi daerah, ontologi, epistemologi dan aksiologi]]>
<![CDATA[KONTESTASI KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN SDA ]]>
<![CDATA[Zainuddin, Sulthan]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.199 KB)
<![CDATA[Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2009, ratusan kali kejadian bencana di Indonesia dengan memakan korban jiwa yang tidak sedikit serta kerugian ratusan milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan, seperti bencana banjir dan tanah longsor di Banjarnegara Jawa Tengah, Jember Jawa Timur, Ciwiday dan perbukitan Waringin Bandung,banjir di Citarum Karawang Jawa Barat, Panajam Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kutacane Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta dan yang terakhir Banjir bandang yang menyapu Wasior di Teluk Windoma Kabupaten Papua Barat pada tanggal 4 Oktober 2010.Munculnya berbagai bencana tersebut di atas tidak dapat dilihat sebagai fenomena alam semata, tapi sangat terkait dengan ulah âkekuatan tangan manusiaâ (Hempel, 1996; Panayotou 1993; Bank Dunia, 2001; Adiwibowo, 2005; Dharmawan, 2007). Studi-studi ekologi dan ilmu lingkungan telah membuktikan dengan kuat bahwa longsor dan banjir semata-mata adalahakibat eksploitasi berlebihan terhadap alam di luar batas kemampuannya.Kata Kunci : Kontestasi, Kekuasaan dan SDA]]>
<![CDATA[KONSEP DAN APLIKASI PUBLIC RELATIONS POLITIK PADA KONTESTASI POLITIK DI ERA DEMOKRASI (Pemilihan Langsung) ]]>
<![CDATA[Lampe, Ilyas]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.18 KB)
<![CDATA[Sistem politik yang semakin demokratis di Indonesiayang ditandai dengan pelaksanaan pemilu legislative, pemilihanpresiden dan pemilukada secara langsung dengan melibatkan seluruhrakyat, telah menyebabkan popularitas seseorang atau partai politikmenjadi hal yang mutlak dalam setiap kontestasi. Membangun citrapositif seorang calon legislative, calon presiden, calon gubernur,bupati dan walikota memerlukan strategi komunikasi politik yangtepat. Salah satu konsep dan praktek komunikasi politik yang akhirakhirini berkembang dalam usaha membangun citra positifmenghadapi kontestasi politik adalah Public Relations Politik.Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa citra positif dapatdibangun dengan komunikasi timbal balik (two ways trafficcommunication). Karenanya dimensi hubungan atau konteks(context) komunikasi menjadi menonjol dibandingkan dengandimensi isi (content) pesan kolaporan munikasi sebagaimana dalampraktek kampanye dan iklan politik yang proses komunikasinyaberjalan satu arah.Kata Kunci: Public Relations, PR Politik, Opini Publik dan PolitikPraktis]]>
<![CDATA[STUDI EVALUASIIMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA NO.12 TAHUN 2007TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA KECAMATAN UNTUKMELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Arief, Muhammad]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.476 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan yang ada di KotaPalu, Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalamdan penyebaran kuisioner dengan pegawai dan pejabat pemerintahkota dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh darilaporan, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota . Datadianalisis dengan menggunakan analisis teori kebijakan publik.Hasil analisa data menunjukkan bahwa implementasikebijakan walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang kepadakecamatan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerahsecara umum dalam bidang urusan wajib dan pilihan telah berjalandengan cukup baik, meskipun demikian masih dibutuhkan penguatanpada bidang bidang tertentu agar implementasi kebijakan walikotalebih efektif.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Otonomi Daerah]]>
<![CDATA[Anthropology and egalitarianism : ethnographic encounters from Monticello to Guinea-Bissau ]]>
<![CDATA[Nasrum, Muhammad]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (63.916 KB)
<![CDATA[Salah satu antropolog yang paling berpengaruh dalam kurunwaktu terakhir, Clifford Geertz, mengatakan bahwa antropologi budayaadalah studi tentang orang yang tinggal di luar "tempat tinggal kita."Bagi Geertz, hal ini dimaksudkan karena antropolog mempelajari orangorangyang jauh dari dunia mereka sendiri yang mereka terima begitusaja, di mana antropologi telah memberikan sumbangsih pentingterhadap pemahaman kolektif kita mengenai kemanusiaan. Dalam erasebelumnya, era yang lebih polos, para antropolog telah menulis bukutentang " pikiran orang liar, "tentang" kehidupan seksual liar "atau"pemerintahan primitif "atau " agama primitif." Mereka menggunakanistilah-istilah - primitif atau liar - tidak dengan maksud merendahkan,tetapi untuk memberikan visi-visi alternatif tentang apa artinya menjadimanusia dalam masyarakat yang menganggap dirinya beradab. Orangorangberadab pada hari ini berharap bahwa mereka masih dekat denganalam, satu sama lain, dan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang beradabjuga benci orang-orang liar - atau setidaknya memandang rendah atastakhayul mereka, kekumalan mereka, dan kekusutan mereka. Namun,dalam sudut pandang yang bertentangan, yang sesungguhnya liar adalahkita.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF ETNIK SITUASIONAL DALAM KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD PADA WILAYAH MULTI ETNIK ]]>
<![CDATA[Marzuki, Muhammad]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (60.064 KB)
<![CDATA[Sentimen etnik seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan sekaligusproblematika dalam arena demokrasi. Tak terkecuali pada kontestasi Pemiludan Pilkada di Indonesia. Etnisitas sebagai salah satu kategori dalamsosiologi politik berkembang seiring dengan perubahan pola politikidentitas. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat tertutup, etnisitas secarasengaja dicoba untuk dieliminasi dari panggung arena politik. Kendatidemikian, etnisitas dalam kadar tertentu terus bermain dalam politikidentitas dalam panggung kekuasaan secara laten. Sementara itu, dalamtatanan rezim politik yang bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terusmengalami penguatan, mendapatkan ruang ekspresi yang semakin luas.Bahkan etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politikstruktur politik pada level lokal atau daerah.Kata Kunci: Komunikasi Politik, Multi Etnik, Anggota Dewan.]]>
<![CDATA[KONTESTASI KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN SDA ]]>
<![CDATA[Zainuddin, Sulthan]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.199 KB)
<![CDATA[Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2009, ratusan kali kejadian bencana di Indonesia dengan memakan korban jiwa yang tidak sedikit serta kerugian ratusan milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan, seperti bencana banjir dan tanah longsor di Banjarnegara Jawa Tengah, Jember Jawa Timur, Ciwiday dan perbukitan Waringin Bandung,banjir di Citarum Karawang Jawa Barat, Panajam Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kutacane Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta dan yang terakhir Banjir bandang yang menyapu Wasior di Teluk Windoma Kabupaten Papua Barat pada tanggal 4 Oktober 2010.Munculnya berbagai bencana tersebut di atas tidak dapat dilihat sebagai fenomena alam semata, tapi sangat terkait dengan ulah “kekuatan tangan manusia†(Hempel, 1996; Panayotou 1993; Bank Dunia, 2001; Adiwibowo, 2005; Dharmawan, 2007). Studi-studi ekologi dan ilmu lingkungan telah membuktikan dengan kuat bahwa longsor dan banjir semata-mata adalahakibat eksploitasi berlebihan terhadap alam di luar batas kemampuannya.Kata Kunci : Kontestasi, Kekuasaan dan SDA]]>
