cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Hidayah
Contact Email
iqtishad@uinjkt.ac.id
Phone
+62217401925
Journal Mail Official
iqtishad@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Faculty of Shariah and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, South Tangerang, Banten-15412
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 2087135X     EISSN : 24078654     DOI : 10.15408/aiq.v14i1.
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
This journal focused on Islamic law on economics and finance studies and present developments through the publication of articles. Specifically, the journal will deal with topics, including but not limited to Islamic law on Islamic Banking, Islamic Marketing, Islamic Human Resources, Islamic Finance, Zakah, Waqf, Poverty Alleviation, Islamic Public Finance, Monetary Economics, Economic Development, Maqasid al-Shariah, Institutional Economics, Islamic management, Behavioural Economics and Finance, Corporate Governance, Risk Management, Shariah issues, Financial Engineering, Securitization and Sukuk, Islamic Capital Markets, Insurance and Takaful, Regulatory Issues, Corporate Social Responsibility in Islam and other topics which related to this area. The journal is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 1 (2019)" : 10 Documents clear
The Potential of Bait al-M l wa Tamwil (BMT) in Developing The Border Area of Indonesia - Malaysia Maulana, Muhammad Iqbal; Akbar, Nashr
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.6834

Abstract

This research aims at investigating the potential of Bait al-Māl wa Tamwil (BMT) in the development of border areas of Indonesia-Malaysia by prioritizing the welfare approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with respondents from academics, practitioners, and regulators. The Analytic Network Process (ANP) method and Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR) network are used to review the interview results. The results reveal that BMT is able to help the development of the border areas. Moreover, the aspects of benefit and opportunity in exploiting BMT is more significant than the cost and risk aspects. There are three alternative strategies to be implemented in order to maximize the benefits and opportunities and also minimize the costs and risks, namely the capital of third parties, linkage programs, and special regulations. Penelitian ini mengkaji potensi Bait al-Māl wa Tamwil (BMT) dalam pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan memprioritaskan pada pendekatan kesejahteraan. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden yang berasal dari akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan. Metode Analytic Network Process (ANP) and Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR) network digunakan dalam analisis hasil wawancara. Dalam studi ini ditemukan bahwa BMT berpotensi untuk dapat membantu pembangunan di wilayah perbatasan, Selain itu, aspek manfaat dan peluang dari pemanfaatan BMT lebih signifikan daripada kerugian dan resikonya. Ada tiga strategi alternative yang dapat diimplementasikan untuk memaksimalkan manfaat dan peluang dari BMT dan juga meminimalisir kerugian dan resikonya, yaitu modal pihak ketiga, keterkaitan antar-program, dan peraturan-peraturan khusus terkait.
Modified Reverse Salam Product as an Innovative alternative for mobilizing fixed deposits in Jurisdictions with Limited Sharia Compliant Investment Avenues to Promote Financial Inclusion Muneeza, Aishath
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.7111

Abstract

With the fintech (financial technology) solutions available in the market today, innovative ways to provide financial inclusion is needed. However, the most critical challenge in the arena is the limited availability of shariacompliant investment avenues in some of the jurisdictions of the world where Islamic banking and finance has not yet fully taken off. The main objective of this research is to introduce a universally accepted mechanism using salam, one of the least used Islamic finance contracts in Islamic commercial banking for mobilizing fixed deposits. This will be ideal to be used in jurisdictions with limited sharia-compliant avenues. This is exploratory legal research that aims to provide an adequate and effective product for the jurisdictions that aspires to have a sophisticated fixed return guaranteed investment products structured in a sharia-compliant manner. Simultaneously, the proposed product in this research will serve the less privileged community of the society whose commodities can be used as an underlying asset in structuring the product. However, this social impact of the product will differ depending on the jurisdiction in which it is applied and the decision of the financial institution in which the product is offered as it is there discretionary power to choose the underlying commodity used in the transaction. Fintech can also be fused with the suggested product, and as such, the product can be easily used by the population in physically remote locations in a convenient manner. Keberadaan solusi fintech di pasaran saat ini memerlukan adanya inovasi-inovasi untuk mewujudkan keuangan inklusif. Akan tetapi, tantangan yang paling serius dalam hal ini adalah terbatasnya cara investasi yang sesuai dengan syariah di beberapa yurisdiksi di dunia, dimana perbankan dan keuangan syariah belum sepenuhnya diadopsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperkenalkan mekanisme yang diterima secara universal dengan menggunakan salam, sebagai salah satu jenis kontrak keuangan yang paling jarang digunakan dalam perbankan komersial syariah untuk memobilisasi deposito dengan pengembalian tetap. Hal ini dapat menjadi ideal digunakan dalam yurisdiksi yang memiliki kesusaian syariah terbatas. Studi ini merupakan penelitian hukum eksploratori yang bertujuan untuk menawarkan produk yang tepat dan efektif bagi yurisdiksi yang berkeinginan untuk memiliki produk investasi terjamin dengan pengembalian tetap yang terstruktur dengan cara yang sesuai dengan syariah. Selain itu, produk yang ditawarkan ini akan dapat dimanfaatkan oleh komunitas yang kurang mampu dengan komoditas yang dapat digunakan sebagai asset dasar dalam penataan produk. Akan tetapi, dampak sosial dari produk ini akan berbeda-beda tergantung pada yuridiksi di mana ia diterapkan dan keputusan lembaga keuangan di mana produk tersebut ditawarkan. Hal ini karena adanya kekuatan diskresi untuk memilih komoditas dasar yang digunakan dalam transaksi. Fintech juga dapat digabungkan dengan produk salam, dan dengan demikian, produk tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh populasi di lokasi-lokasi terpencil.
Income Inequality and Regional Index of Financial Inclusion For Islamic Bank in Indonesia Prastowo, Prastowo; Putriani, Diyah
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.8380

Abstract

This research is proposed to measure financial inclusion index in 2 dimensions (2D-FII) in Indonesia Islamic banks. This research contributes to the measurement 2D-FII at the regional level in Indonesia. The analysis of crosssection data from 33 provinces in Indonesia between 2014 and 2015 shows that the value of FII in Islamic banking in Indonesia is still low. Previous works show one of the determinants on increasing inequality in any country is limited access to the financial sector, especially for low-income household (Akimov, Wijeweera, and Dollery 2006; Kenourgios and Samitas 2007; Levine 2003; D. Park and Shin 2015). Thus, the low level of FII in Indonesia perhaps is caused by inequality of income. Therefore, this research recommends policymaker to have more concern on poverty alleviation program and open new Islamic banks branches at the regional level. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks inklusi keuangan pada 2 dimensi (2D-FII) pada bank-bank syariah di Indonesia. Secara umum, penelitian ini berkontribusi pada pengukuran 2D-FII di tingkat regional Indonesia. Analisis terhadap data dari 33 provinsi di Indonesia antara tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa nilai FII pada perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu penentu peningkatan ketimpangan di berbagai negara adalah akibat akses terhadap sector keuangan yang masih terbatas, khususnya pada rumah tangga dengan pendapatan rendah (Akimov, Wijeweera, and Dollery 2006; Kenourgios and Samitas 2007; Levine 2003; D. Park and Shin 2015). Dengan begitu, rendahnya tingkat FII di Indonesia bisa jadi disebabkan oleh ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan pengambil kebijakan untuk lebih fokus pada program pengentasan kemiskinan dan pembukaan cabang-cabang bank syariah di tingkat regional.
Public Willingness to Pay for Halal Certified Beef Fiqi, Muhammad Dzakir; Darwanto, Darwanto
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.8415

Abstract

This research aims at analyzing the scale of public willingness to pay for halal-certified beef and the influence of age, income, awareness, perception, and religiosity on their willingness. This study employs a purposive sampling method to obtain 100 respondents. Descriptive statistical analysis is used along with contingent valuated method and logit regression. The result shows that 77 of the respondents are willing to pay more for halal-certified beef, while the other 23 are not. The average value of WTP obtained is 7% of the ordinary meat price. The result of logit regression analysis shows that awareness variable has a significant effect on willingness to pay halal certified beef, while the income, age, perception, and religiosity do not have a significant effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran kesediaan membayar masyarakat serta menganalisis pengaruh usia, pendapatan, awareness, persepsi dan religiusitas terhadap kesediaannya membayar dagingsapi bersertifikat halal. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan metode purposive sampling dan responden yang berjumlah 100. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, contingent valuated method, dan regresi logit. Hasil yang diperoleh menjukkan bahwa 77 responden bersedia membayar lebih daging sapi bersertifikat halal, sementara 23 lainnya tidak. Rataan nilai WTP yang diperoleh adalah 7% dari harga daging sapi biasa. Hasil dari analisis regresi logit menunjukkan bahwa variabel awareness berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar daging sapi bersertifikat halal. Sementara usia, pendapatan, persepsi, dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan.
Islamic Mutual Funds Promotional Activities: Normal Approximation of Binomial Distribution and Type I Error Mohd Isa, Mohd Yaziz Bin; Azzahra, Hannan; Mohamed, Zulkifflee
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.9592

Abstract

The paper applies the normal approximation procedure to a binomial probability distribution. A sample of 392 respondents is surveyed whether they agree or not agree that promotional activities determined the level of awareness of the benefits of Islamic mutual funds. The paper hypothesizes the population mean µ of success effects of promotional activities at 68%, and attempts to reduce Type I error—the probability of rejecting the null hypothesis when it is true. This study reveals that 0.68% of respondents agreed that promotional activities determined the level of awareness of the benefits of Islamic mutual funds. Studi ini menerapkan prosedur perkiraan normal untuk distribusi probabilitas binomial. Survey dilakukan terhadap sampel yang terdiri dari 392 responden untuk mengetahui apakah mereka setuju atau tidak setuju bahwa kegiatan promosi menentukan tingkat kesadaran akan manfaat reksa dana syariah. Hipotesis yang diuji adalah rata-rata populasi µ keberhasilan kegiatan promosi sebnyak 68% dan berupaya untuk mengurangi kesalahan Tipe 1—kemungkinan untuk menolak hipotesis null. Studi ini menemukan bahwa 0.68% dari responded menyetujui bahwa aktifitas promosi menentukan tingkat kesadaran akan manfaat reksadana.
Growth and Value Effect on Jakarta Islamic Index: Analysis towards Performance of Sharia Equity Mutual Fund Rusmita, Sylva Alif; Che Mohd Salleh, Marhanum; Sucia Sukmaningrum, Puji; Zulaikha, Siti
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.9670

Abstract

This study provides evidence that value and growth stocks are able to explain Net Asset Value of sharia mutual fund. Growth and value stocks in 2013-2017 are used to predict mutual fund profits. Thus, prior to any losses or lower Net Asset Value experienced by customers, investment managers and investors can estimate the profit or loss obtained. This study uses quantitative method with the latest secondary data from companies indexed in the Jakarta Islamic Index and sharia mutual fund data. The results of statistical tests show that growth and value shares equally affect the profit of sharia mutual funds. The growth stock has a larger R-Square than stock value. Meanwhile, the ratios that most affect Net Asset Value of sharia mutual fund are the Return on Equity and Book to Market Value. Penelitian ini membuktikan bahwa growth stock dan value stock mampu menjelaskan Net Asset Value dari mutual fund syariah. Growth stock dan value stock digunakan untuk memperdiksi keuntungan dari mutual fund. Sehingga, sebelum nasabah mengalami keuntungan atau kerugian atas Net Asset Value, manajer investasi dan investor dapat memprediksi kemungkinan keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari perusahanperusahaan yang terindeks oleh Jakarta Islamic Index dan data mutual fund syariah. Hasil penguajian data statistic menunjukkan bahwa baik growth stock maupun value stock mempengaruhi keuntung mutual fund syariah. Growth stock menunjukkan R-square lebih besar daripada stock value. Sementara itu, rasio yang paling berpengaruh terhadap Net Asset Value pada mutual fund syariah adalah Return on Equity dan Book to Market Value.
Halal Industry in Indonesia: The Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem Rachman, M. Aulia; Syamsuddin, Syamsuddin
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.10221

Abstract

t. Halal market has emerged as a sector of new development and creating market potential in the global economy. Sharia Financial Institutions (SFI) has an important role as an intermediation between unit deficits and surpluses in the economy with sharia principles. As the development of halal products and industries make SFI have an important role in encouraging the growth, literacy and potential of the halal industry. This paper presents the ideas and roles of SFI in encouraging the potential of halal industry in Indonesia. Using qualitative descriptive approach, this paper finds out that there is still unbalance between the availability of products, demands, markets and the structure of halal industrial institutions. The halal certification efforts are still focused on food, medicines, and sharia financial institutions. Products related to tourism industries and information media remain untouched. Pasar produk halal muncul sebagai sektor pembangunan baru dan telah menciptakan pasar potensial dalam ekonomi global. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peranan penting untuk menjembatani antara unit defist dan surplus dalam praktek ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai potensi, prospek dan literasi terkait dengan industri halal di Indonesia; dan peran LKS dalam mendorong tumbuhnya ekosistem dan industri halal. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, kajian ini menemukan bahwa potensi yang besar pada industri halal masih perlu dikembangkan dan didukung oleh pemangku kepentingan terkait. Masih ada ketidakseimbangan antara produk, permintaan, pasar dan stuktur kelembagaan dalam industri halal. Terkait dengan jaminan halal, upaya sertifikasi halal masih difokuskan pada produk-produk makanan, obatobatan dan LKS, sementara produk terkait dengan industri pariwisata dan media informasi masih belum tersentuh.
Disharmonization of Wakalah Contract in Law Number 34 of 2014 and DSN-MUI Fatwa Number 122/DSN-MUI/II/2018 Hasan Ali, A.M
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.11144

Abstract

BPKH, as a Hajj financial management institution in Indonesia, plays an essential role in evolving the Hajj Fund. With the biggest potential of the Muslim population in the world, Indonesia can administrate hajj finances in a larger scope by investing them on business lines, which are in accordance with sharia principles. However, the wakalah contract, as the foundation of agreement between the prospective pilgrims and the BPKH institution, is interpreted differently by Law Number 34 of 2014 and the DSN-MUI Fatwa Number 122/DSN-MUI/ II/2018. As a consequence, the difference causes disharmony between the two laws. The different interpretations of these regulations have led to some legal consequences. These are related to the determination of the responsible parties in the case of the failure in investment, which involve the government or BPKH as the hajj fund administrators. This paper is based on a qualitative inquiry, using regulations as the primary sources, supported by non-legal materials. Content analysis with normative juridical themes is used to analyze the legal system and principles. BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji di Indonesia memiliki peranan penting dalam mengembangkan Dana Haji. Dengan potensi umat Islam terbesar di dunia, Indonesia dapat mengelola keuangan haji dalam ruang lingkup yang lebih besar dengan menginvestasikan keuangan haji pada lini usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun akad wakalah sebagai dasar yang digunakan antara para calon jamaah haji kepada lembaga BPKH diinterpretasikan berbeda antara Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 dengan Fatwa DSN-MUI No. 122/ DSN-MUI/II/2018 sehingga menimbulkan disharmonisasi pada kedua perundang-undangan tersebut. Perbedaan interpretasi peran wakil pada kedua perudang-undangan ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa perbedaan penerima tanggung jawab yang melibatkan pemerintah maupun BPKH selaku pengelola keuangan haji apabila mengalami kegagalan investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan, buku terkait, dan bahan non hukum. Teknik yang digunakan adalah content analysis dengan tema penelitian yuridis normatif yang menganalisis asas-asas dan sistematika hukum.
Non-Performing Finance in Sharia Financial Institutions in Indonesia: A Case Study of BPRS Adeco (Aceh Development Corporation) Hidayah, Nur; Tabrani, Tabrani
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.11696

Abstract

High level of Non-Performing Finance (NPF) has become one of the risks faced by intermediary financial institutions, including Islamic banks. Indonesia’s Financial Authority found that NPF ratio of Islamic banks is relatively higher (4,12%) that one of the conventional banks (OJK, 2017). Literature indicates the influence of the bank’s internal and external factors on high NPF. This study aims to analyze the factors that influence the high level of NPF and its settlement and strategies to reduce the level of NPF in Sharia Rural Banking (BPRS/Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Taking BPRS Adeco (Aceh Development Corporate) located in Langsa City District, Aceh, as a case study, this research takes a qualitative approach. Through a survey to 26 BPRS Adeco employees and semi-structured interviews with four employees, this study found three factors leading to an increase in the NPF ratio, namely weak bank’s financing risk management, changing economic conditions and regulations, and the conditions of customers who are vulnerable to socio-economic change. Tingkat Non-Performing Finance (NPF) yang tinggi telah menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan perantara, termasuk bank syariah. Otoritas Keuangan Indonesia menemukan bahwa rasio NPF bank syariah relatif lebih tinggi (4,12%) dibandingkan bank konvensional (OJK, 2017). Studi terdahulu menunjukkan pengaruh faktor internal dan eksternal bank terhadap NPF tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya level NPF dan solusinya, serta strategi untuk mengurangi tingkat NPF di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS / Bank Kredensial Syariah). Penelitian ini menjadikan BPRS Adeco (Perusahaan Pembangunan Aceh) yang berlokasi di Kabupaten Kota Langsa, Aceh sebagai kasus, dengan menggunakan kualitatif. Melalui survei terhadap 26 BPRS Karyawan Adeco dan wawancara semi-terstruktur dengan empat karyawan, penelitian ini menemukan tiga faktor yang menyebabkan peningkatan rasio NPF, yaitu lemahnya manajemen resiko bank, perubahan kondisi dan regulasi ekonomi, dan kondisi konsumen yang rentan terhadap perubahan sosial ekonomi.
Political Economy From the Perspective of Ibn Khaldun Muslim, Moch Bukhari; Saepullah, Saepullah; Widayatsari, Any
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v11i1.13341

Abstract

The political economy encompasses the management of revenues and spending to achieve the social welfare of the community. Hence, development is not solely emphasized economic growth but also equity. This article discusses the political economy according to Ibn Khaldun, written in his book, Muqaddimah. This study concludes that that political budgets must be carried out in a balanced manner by establishing budget certainty and increasing the discipline in use of the budget. Legislators make laws, referring to the creation of income sources so that the community will be able to meet their needs independently, and the government can gather capabilities to carry out their duties and functions. Ibn Khaldun saw budget management as a means to solve public matters while also factoring the interests of rulers and governments. Ekonomi politik meliputi pengelolaan pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya, pembangunan adalah tidak semata-mata menekankan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan. Artikel ini membahas tentang ekonomi politik menurut Ibnu Khaldun, ditulis dalam bukunya, Muqaddimah. Studi ini menyimpulkan bahwa anggaran politik harus dilakukan secara seimbang cara dengan menetapkan anggaran kepastian dan meningkatkan disiplin dalam penggunaan anggaran. Legislator membuat undang-undang, merujuk pada penciptaan sumber pendapatan sehingga masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri, dan pemerintah dapat mengumpulkan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Ibn Khaldun melihat manajemen anggaran sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah publik sementara juga anjak kepentingan para penguasa dan pemerintah.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025) Vol. 16 No. 2 (2024) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol. 16 No. 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol. 15 No. 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol. 15 No. 1 (2023) Vol. 14 No. 2 (2022) Vol 14, No 2 (2022) Vol. 14 No. 1 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol. 13 No. 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol. 11 No. 1 (2019) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol 10, No 2: July 2018 Vol. 10 No. 1 (2018) Vol 10, No 1: January 2018 Vol 9, No 2: July 2017 Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2017) Vol 9, No 1: January 2017 Vol 8, No 2: July 2016 Vol. 8 No. 2 (2016) Vol. 8 No. 1 (2016) Vol 8, No 1: January 2016 Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7, No 2: July 2015 Vol 7, No 1: January 2015 Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6, No 2: July 2014 Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6, No 1: January 2014 Vol 5, No 2: July 2013 Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5, No 2: July 2013 Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5, No 1: January 2013 Vol 5, No 1: January 2013 Vol 4, No 2: July 2012 Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4, No 2: July 2012 Vol 4, No 1: January 2012 Vol 4, No 1: January 2012 Vol. 4 No. 1 (2012) Vol. 3 No. 2 (2011) Vol 3, No 2: July 2011 Vol 3, No 1: Januari 2011 Vol 3, No 1: Januari 2011 Vol. 3 No. 1 (2011) Vol 2, No 2: July 2010 Vol. 2 No. 2 (2010) Vol 2, No 1: January 2010 Vol. 2 No. 1 (2010) Vol 1, No 2: July 2009 Vol. 1 No. 2 (2009) Vol. 1 No. 1 (2009) Vol 1, No 1: January 2009 More Issue