cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2013)" : 45 Documents clear
URGENSI ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG KREDIT TERKAIT DENGAN PASAL 1338 AYAT ( 3) KUH PERDATA DIKOPERASI PERIKANAN “SUMBER TANI NELAYAN”, SAMARINDA SEBERANG Andi Saharudin
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.333 KB)

Abstract

AbstrackAgreement borrowing money should be conducted in good faith . Good faith is very closely related to the execution of agreement borrowing money . At the start time of executing the agreement timbullan assortment of issues that need to be done , because this is very important in good faith in carrying out the agreement . Implementation of the agreement is also dependent on the honesty of a person to comply with the agreement . If the agreement is done in bad faith ( bad faith ) such agreement has been violated norms of good faith determines that the agreement must be executed in good faith .In the implementation of the agreement in good faith to be run in human hearts one must remember , that the man was a member of the community should be away from the deceptive nature of the other party . Sanagt good faith in the execution of the agreement is important because in good faith then someone will believe the lain.Para the parties to the agreement should avoid the implementation of the agreement in bad faith . If this happens then the aggrieved may submit a claim to court . As state law , every citizen gained an equal footing in the law so that every citizen thus protected by hukum.Dengan occur close relationship between the doctrine of good faith in the execution of the agreement and the theory of confidence at the time of the agreement . Good faith ( Article 1338 , paragraph 3 ) and propriety ( section 1339 ) is generally mentioned in the same breath , if the judge after examining the appropriateness of an agreement can not be implemented then it means that the agreement was contrary to public order and decency .
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERHADAP PEMBANGUNAN MENARA BTS OPERATOR TELEPON SELULER DALAM SISTEM TATA RUANG DI KOTA SAMARINDA wendy william
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.41 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana  implementasi kebijakan pemerintah secara umum melalui perizinan sebagai salah satu instrumen pemerintahan dalam sektor riil khususnya terhadap pengaturan mengenai pembangunan BTS di kota Samarinda. Keberadaan izin gangguan tersebut sesungguhnya adalah untuk menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari resiko yang dapat terjadi akibat pembangunan dan pengoperasian menara BTS  di wilayahnya. Tanpa adanya penerbitan izin tersebut, sebuah menara BTS tidak dapat dibangun dan dioperasikan, pada kenyaataannya kurang dari separuh menara BTS yang memiliki izin gangguan.Kata Kunci: perizinan, gangguan
PENTINGNYA PENCANTUMAN LABEL HALAL DALAM KEMASAN PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM Hernawan hernawan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.28 KB)

Abstract

ABSTRAKSI                          Pentingnya Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim. Di bawah bimbingan Dr. H. Syahrin Naihasy, S.H, M.A, M.Phil. Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2013.                    Penelitian ini bertujuan dalam rangka membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam serta agar dapat memberikan rasa aman  pada umat tentang produk yang dikonsumsi, maka pada tanggal 6 Januari 1989, bertepatan dengan 26 Januari Awal 1409 H bersadarkan Surat Keputusan Nomor : 18/MUI/1989 Majelis Ulama Indonesia membentuk suatu lembaga yaitu, LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Dalam LPPOM-MUI, didudukkan sejumlah tenaga ahli pangan, kimia, fiqh Islam dan lain-lain yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S-1, S-2 serta S-3 dan lama berkiprah di bidang keahliannya masing-masing. Tanpa hal tersebut peran LPPOM – MUI dalam perlindungan konsumen muslim tidak tercapai dan akan terjadi masalah. Oleh karena itu peran LPPOM – MUI ini sangat diperlukan terutama dalam memberikan rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam sehingga seluruh konsumen terutama konsumen muslim dapat merasa aman dengan produk yang dikonsumsinya.Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah sekedar hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya. Pemahaman tentang cara membaca label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu permasalahannya adalah  kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut.
SUATU TINJAUAN PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 DI DESA LENGGANG KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KAL – TENG Bintara Bintara
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.496 KB)

Abstract

ABSTRACTThis raised the issue Impelentasi a review of the role of the village chief in the Context of Regional Autonomy Law No. According to. 32 of 2004 in the village of Lenggang, South Barito regency, Central Kalimantan province. The background of this research role of the village chief is expected to be able to advance his village along with BPD as legislative bodies at the village level.OBJECTIVE: To describe the procedure village chief duties under the Act No.. 32 of 2004, this study uses Juridical Empirical methods, field research and interviews, while the subject of research is the village chief in the village Lenggang, South Barito regency, Central Kalimantan Province.Research explains that happen on the field that the implementation of the role of the village chief in the village Lenggang running optimally, because the village chief in running the Government to establish a cooperative relationship in almost all institutions in the village Lenggang, South Barito regency, Central Kalimantan Province.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENDAFTARKAN AKTA DIBAWAH TANGAN (WAARMERKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 Nurlina Nurlina
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.936 KB)

Abstract

ABSTRAKSIPerkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa Notaris (klien). Tugas Notaris selain membuat akta otentik, juga mempunyai kewenangan lain, salah satu di antaranya adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.Dari hasil penelitian dengan tipe penelitian yuridis normatif, maka penulis berkesimpulan bahwa kekuatan hukum terhadap pembuktian untuk akta dibawah tangan yang telah didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris tidak berpengaruh terhadap waarmerking itu sendiri artinya kekuatan hukum pembuktiannya akan berlaku sempurna apabila kedua belah pihak mengakuinya karena Notaris hanya membukukan saja dalam buku khusus, selain itu Notaris tidak memiliki tanggungjawab apapun atas legalitas akta dibawah tangan yang telah didaftarkan tersebut, karena setiap akta dibawah tangan yang didaftarkan Notaris hanya memberi Nomor Register dan Dicatat dalam buku khusus, tanpa dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris, dengan kata lain bahwa pendaftaran akta bertujuan agar negara mengetahui tentang keberadaan akta tersebut.Berdasarkan kondisi riil dari hasil penelitian penulis, pada umumnya masyarakat tidak memahami arti waarmerking secara benar, oleh karena itu saran penulis  sebagai masukan bahwa seyogyanya Notaris yang bersangkutan dapat menjelaskan lebih dahulu arti waarmerking tersebut sehingga masyarakat akan dapat mengetahui dampak daripada akta dibawah tangan tersebut yang di waarmerking.
MASALAH PELAKSANAAN TUGAS JURU SITA DALAM PROSES PERKARA PERDATA Abu Bakar
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRACTBailiff is part of the implementation of its work in examining and prosecuting civil cases, has a no less important role with other officials in court, because its existence is treated since before the start of the trial so that the execution of court decisions. As a judicial officer presence, stipulated in the legislation, such as the common law courts, religious courts, administrative courts of the State, while the working set in procedural law (HIR / RBg)In Article 41 of Law - Law No. 8 of 2004 states that the District Court bailiff is appointed and dismissed by the Supreme Court upon the recommendation of the Chairman of the District Court is concerned, while the Bailiffs Substitutes shall be appointed and dismissed by the Chairman of the District Court besangkutan. while becoming a substitute bailiff, a candidate must be experienced at - least three (3) years as a Public Servant civil (PNS) it is stipulated in Article 40 of Law - Law No. 8 of 2004
PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA SAMARINDA. Heriansyah Heriansyah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.128 KB)

Abstract

ABSTRACTIONHeriansyah, Fakultashukum, University 17 August 1945, Samarinda Kalimantan East. Evaluation Evaluation Punish Role On Duty Management Of Market In Improving Original Opinion In Area Town of Samarinda .In guiding by DrawanHasyim, SH, M.Hum and of Elviyanti Double of Mas, SH, M.Hum.Target of this penelituan is to know the Target of Deskirptif and Creative Target. To know execution of purchasing and selling agreement of kiosk / los,untuk know the way of switchover of rights and way of payment in purchasing and selling agreement of kiosk / kiosk [in] market of Segiriulusamarinda . To know do purchasing and selling agreement have fully to regulation arranging about sales in general.Pursuant to solution of Execution of purchasing and selling agreement of kiosk / kiosk [in] market of segiriSamarinda, arranged in by law of number 5 year 2010 about containing market retribution about obligation of merchant that is paying retribution and [his/its] rights to get merchant bill of evidence showing type, location and situation, dasaranto trade.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, BERKAITAN DENGAN TANAH ADAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Errfan Iswahyudi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.112 KB)

Abstract

ABSTRACT Background contained in this thesis is that land has a very important position in customary law, because it is the only thing that even wealth will however remain in its original state, sometimes even become more profitable, in terms of the land is not necessarily economically will disappear. The fact that land is a place where families and communities, providing livelihood, a place where the people who died were buried. In the common law, the legal community as an integral part of the occupied land, there is a close relationship once the relationship is rooted in the view that the religio-magical, causing people to obtain legal right to control the land, utilizing the land, collect the result of growing -plants that live on land, it also hunt the animals that live there. Community rights law upon this land called seignorial rights or customary rights that existed before the making of a law governing the land of the Law. 5 of 1960 on Basic Agrarian.Implementation issues raised are the Basic Agrarian Law Against Land Registry We recognize two kinds of land transactions, the first which is a unilateral act, and the second is a legal act which is essentially a two-party transfer of land rights are accompanied by payment of the other party the land law is referred to as a sale transaction. This customary land transactions especially in Kalimantan called jada sell the cash payment and delivery with no requirement for ever and ever. This transaction, so that a legal act, then the transaction must be done with the help of the head of the fellowship and considered valid, it means the right to receive legal protection, to help the alliance chief witness typically earn money.According to the authors conclusion is that if the transaction is carried out without the knowledge of the head of the alliance, the transaction is not recognized by customary law and therefore the third party is not bound by it and by the recipient common ground is not recognized their rights to the land in question, this act is considered misconduct and should be bright Local governments in particular Samarinda National Land Agency to disseminate-socialization to all levels of society both society at large and in particular indigenous peoples understand how to register the land.Keywords:  Implementation, Land Registry
PELAKSANAAN HAK ISTERI DAN ANAK ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PERCERAIAN Remon Egle
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.488 KB)

Abstract

ABSTRACTTechnical implementation rather than the rights of the ex- wife of her husband's former salary , salary division when the divorce was due to the will of the male civil servants salary divided as follows Legal consequences of divorce are as follows : At the level ba'in talaq , divorce is talaq which has entered level three where the couple is forbidden to reconcile his ex-wife before marrying another person prior to that person later divorced ; Divorce for li ' s, then the marriage can no longer be done for ever ; Treasure joint wealth is shared between husband and wife while the cost of maintenance and education is the responsibility of the father . More entitled to maintain his children are his mother , for the mother was married to someone else .
MASALAH HAK WARIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM mashari .
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.089 KB)

Abstract

ABSTRAKMasalah hak waris atas harta bersama dalam perkawinan kedua menurut hukum islam Untuk menjawab masalah ini untuk lebih memudahkan siapa yang berhak cukup kita melihat siapa yang meninggal dan yang ditinggalkannya juga ada hubungan dengan yang meninggal, misalnya yang mininggal dunia katakan saja bapaknya, dari perkawianan istri pertama dan istri kedua sama – sama memiliki keturunan, maka dari anak – anak yang ada hubungan darah dari bapaknya itu dapat mewarisi harta peninggalan dari bapak yang telah meninggal, untuk itu siapa yang berhak atas harta waris tersebut anak – anak dari perkawianan pertama dan kedua juga istri kedua dari perkawinan kedua juga memiliki hak atas waris tersebut, juga termasuk hutang – hutang si yang meninggal menjadi tanggung jawab ahli waris yang di tinggalkan.        Faktor – Faktor Yang Menjadi Sebab Tidak Mendapatkan Waris pertama faktor sebab membunuh, kedua faktor sebab perbedaan agama dan yang ketiga faktor walak atau budak, faktor – faktor inilah yang menghalangi untuk dapat menerima waris sebagaimana tersebut diatas disebut Hijab Hirman bilwashfi.

Page 2 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue