cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2013)" : 45 Documents clear
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 JENIE PURWASARI
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSILembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari Peradilan Pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Penghukuman melalui mekanisme pemenjaraan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seorang Narapidana guna memperbaiki hidupnya. Untuk itu diperlukan kegiatan pembinaan bagi Narapidana tersebut.            Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda dan Upaya-upaya apa saja yang  dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda dalam mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan yang efektif.Dengan demikian dari hasil penelitian berdasarkan data, informasi dan fakta di lapangan maka penulis memberikan masukan sebagai saran bersifat membangun bahwa seyogyanya program-program pelatihan yang diadakan bagi warga binaan wanita lebih beragam, sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda lebih sering mengadakan kerjasama dengan Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi vertikal di jajaran Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur / kota Samarinda, dan sarana dan prasarana yang ada lebih ditingkatkan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENGAJUAN GUGATAN SECARA CLASS ACTION DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN Sopian sopian
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSIPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi prosedur dan tata cara pengajuan gugatan secara class action agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dan untuk mengetahui faktor­faktor apakah yang menghambat pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan basil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1)Prosedur dan tata cara pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen, berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, gugatan perwakilan kelompok (class action) harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi supaya dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. 2)Adapun faktor-faktor yang menghambat pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen adalah keengganan para konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Keengganan ini disebabkan masing-masing konsumen merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dalam jumlah yang relatif kecil, selain itu juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat konsumen tentang prosedur pengajuan gugatan class action
TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR ATAS BANGUNAN YANG RUSAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PEMERINTAH Roni .A. Barito
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.056 KB)

Abstract

ABSTRACTIONRonny. A. Barito, Fakultashukum, University 17 August 1945, Samarinda Kalimantan East. Account To Sue Contractor Of Damage Building And Its Legal Consequences In Agreement Contract Government Project. [In] guiding by Double Elviyanti [of] Mas, SH, M.Hum and of Dr. H. Abdul Rokhim, SH, M.Hum.Intention of this research [is] accounting to sue contractor to employer To the result of building in work agreement of contruksi otherwise as according to bestekof[is Solving of dispute if there are to [do] not according to result of building of akiba mistake of contractor sub [party/ side].An agreement of contract in fact represent a[n agreement by which contractor side and employer  side is binding itself each other to execute an work at the price of is certain. Solving of dispute to the to do not according to result of building with bestek can be [done/conducted] in so many way of like passing konsoliasi, mediasi, body of arbitrase, deliberation and or through justice
KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MILIK ORANG TUA ADOPSINYA ahmad basthomi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.112 KB)

Abstract

ABSTRACT Adoption carried out by people with the motivation and the reasons vary , according to the legal system that live and thrive in their respective areas . Adopted in customary law is other people's children raised by adoptive parents with the authorized according to customary law, because the purpose for offspring survival or maintenance of household wealth . Special in East Borneo works raised this child will eventually arise familial relationship between the adoptive parents with children who are raised . While Islamic law does not recognize adopted children but does not deny the existence of child welfare and foster so far provide for the child . According to Islamic law a child may not receive the entire inheritance from his adoptive parents , or if there is no probate law , an adopted child will not receive the slightest legacy of his adoptive parents .
TINJAUAN YURIDIS ATAS KEWAJIBAN INVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA DI SAMARINDA BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2007 Jupri Jupri
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.073 KB)

Abstract

ABSTRACT In the implementation of National Development , foreign investment has the role and position are very important for businesses as well as the center area . For foreign capital investment in the field of mining , especially PT . United Coal - Samarinda -based Housing Jl.DIPanjaitan . Citraland City office for the I -walk Blue Lane N0.01 in accordance with the legislation in force by the Chairman of BKPM ( Investment Coordinating Board ) on the basis of the Contract of Work . Foreign investment company that is run for the whole or part in Indonesia as a separate business unit to be incorporated Indonesian law and domiciled in Indonesia . PT . United Coal - Samarinda has been established in accordance with the terms of the shape , position and area trying applicable , all of the capital is foreign , must provide opportunities for participation by national capital effectively after a certain period of time and according to the balance prescribed by the Government . In fact , the efforts that have been made both Local and Central Government can not be fully implemented in our own strength . Various well as : capital accumulation has not been effective and efficient , Skills ( skills) , and management capabilities are not yet sufficient technology often creates a potential conflict between the needs of the real economic power by using funds derived from domestic and from abroad

Page 5 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue