cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015)" : 129 Documents clear
PERNIKAHAN DENGAN MENGGUNAKAN WALI HAKIM DITINJAU DARI FIQIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI SAMARINDA Faridz Hasmy Rushadi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAllah telah memberi batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya dan Hadits Rasul-Nya dalam bentuk hukum-hukum perkawinan, misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau mas kawin, yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya. Demikian juga dengan perkawinan itu sendiri yang mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun.Tiap orang dapat memiliki hak-hak, atau dengan perkataan lain tiap orang menjadi pendukung hak dan ia diperbolehkan kalau memliki kecakapan sempurna bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Fikih Islam menggunakan istilah ahliyah untuk menunjuk arti kecakapan. Kecakapan mendukung hak disebut Ahliyatul Wujub dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut Ahliyatul Ada'.Pernikahan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim padahal wali nasabnya masih ada dipandang sah oleh Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, sepanjang wali hakim tersebut telah terlebih dahulu mempertimbangkan boleh tidaknya perpindahan kewalian sebagaimana tersebut diatas.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RESIDIVIS DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB TENGGARONG Rahman Adi Ramadani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan umumnya terdiri dari 2 (dua), yaitu : Faktor Intern, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri pribadi manusia itu sendiri meliputi : faktor agama, pendidikan; Faktor Ekstern, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi manusia yang meliputi : lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, faktor ekonomi. Adapun mengenai upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari dua segi, yaitu pertama dari segi sebelum kejahatan terjadi yang sering dikenal dengan cara preventif, dan kedua dari segi sesudah terjadinya kejahatan yaitu dengan cara represif.  Faktor penyebab terjadinya residivis adalah merupakan suatu faktor yang saling berkaitan. Baik karena faktor pendidikan, masyarakat atau ekonomi. Sedangkan menurut pengakuan daripada residivis itu sendiri, bahwa hasil daripada kejahatan adalah untuk berfoya-foya terutama untuk dirinya sendiri dan teman-temannya yang bersifat negatif. Semua perbuatan itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya serta kurangnya pengetahuan agama, dan rendahnya pendidikan. Ditambah lagi tidak adanya penghasilan setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
MASALAH KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DALAM BENTUK MENURUT HUKUM PERDATA WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA Petra Silvia Devi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKWewenang orang tua adopsi dalam hal pembagian warisan baik itu dilakukan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali, sangatlah bergantung pada budi pekerti atau tingkah laku sehari-hari dari ahli warisnya (anak adopsi (anak angkat) tersebut). Anak adopsi (anak angkat) pada umumnya berhak mewaris harta gono-gini dari orang tua adopsinya sedangkan terhadap harta asal orang tua adopsinya dapat diwarisi apabila : Harta gono-gini orang tua adopsinya tidak mencukupi untuk kelangsungan hidup anak adopsi (anak angkat)nya; Pewarisan harta asal tersebut adalah atas kata sepakat dari mereka yang bersangkutan atau mereka yang berhak.
PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PRAKTEK Riswan Riswan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFaktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan umumnya terdiri dari 2 (dua), yaitu : Faktor Intern, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri pribadi manusia itu sendiri meliputi : faktor agama, pendidikan; Faktor Ekstern, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi manusia yang meliputi : lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, faktor ekonomi. Adapun mengenai upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari dua segi, yaitu pertama dari segi sebelum kejahatan terjadi yang sering dikenal dengan cara preventif, dan kedua dari segi sesudah terjadinya kejahatan yaitu dengan cara represif. Faktor penyebab terjadinya residivis adalah merupakan suatu faktor yang saling berkaitan. Baik karena faktor pendidikan, masyarakat atau ekonomi. Sedangkan menurut pengakuan daripada residivis itu sendiri, bahwa hasil daripada kejahatan adalah untuk berfoya-foya terutama untuk dirinya sendiri dan teman-temannya yang bersifat negatif. Semua perbuatan itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya serta kurangnya pengetahuan agama, dan rendahnya pendidikan. Ditambah lagi tidak adanya penghasilan setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain daripada itu juga adanya pengaruh pergaulan yang memberi kesempatan terjadinya pengulangan kejahatan tersebut. Adapun mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Samarinda untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan atau residivis adalah dengan melakukan pembinaan-pembinaan di segala bidang yang menurutnya perlu diberikan terhadap narapidana. Pembinaan-pembinaan tersebut menurut penulis adalah sudah maksimal. Apabila nantinya terdapat bekas narapidana yang melakukan lagi perbuatannya, hal itu hanyalah tergantung kepada masing-masing individu sendiri yang dalam hal ini adalah bekas narapidana tersebut. Juga mengenai pembinaan terhadap narapidana biasa dengan narapidana residivis tidak ada suatu perbedaan khusus.
TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN maya yunita
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT            Marriage is one of the social events that would cause legal consequences for prospective husbands and wives, children or any third party . Act No. 1 of 1974 article 22 on marriage say that marriage can be canceled if the parties do not meet requirements that have been determined to enter into marriage.            The purpose of this paper is divided into 2 (two), namely: general purpose and special purpose. The general aim in writing this paper are: First, to qualify and academic work to earn a law degree in Faculty of Law, University August 17, 1945. Second, is one form of application of knowledge that have been acquired during the course in life community. Third, to contribute ideas that benefit society, students of the Faculty of Law, University August 17, 1945 and alamamater. While the specific objectives: First, to know and understand the legal status of children whose parents canceled the marriage. Second, to know and understand the legal consequences of the cancellation of the marriage of husband and wife for the rights of the child. Type in the writing of this thesis is a normative juridical approach while the problem of using the Act and conceptual. Methods of collecting legal material used is a source of primary legal materials, sources of secondary law, chapter discussion, will discuss the two (2) what is in the formulation of the problem.            Children born out of wedlock still have a clear legal status as a legitimate child of the parents canceled the wedding was canceled . Annulment both parents do not remove or do not result in the loss of its status . So in this case the children born of the marriage canceled remain entitled to inheritance rights against parents. Keywords : Marriage Abrogation, Inheritance rights of the Child and Child Protection. Keywords        :   Implementation, Regulation Election Commission, voters list, the General Election Commission
PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PIHAK PERBANKAN DENGAN CARA NOVASI Rusbandi Rusbandi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAktor terpenting untuk dapat dilakukannya novasi adalah kesediaan dan kemampuan dari calon debitur baru yang akan mengambil alih kewajiban dari debitur macet. Oleh sebab itu hambatan yang ditemui dalam praktek perbankan untuk pelaksanaannya novasi ini adalah : Sulitnya menemukan debitur baru yang bersedia untuk mengambil alih kewajiban dari debitur macet; Jika debitur baru yang bersedia mengambil alih tersebut ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak kreditur, dalam hal ini adalah bank. Atau jika tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai persyaratan-persyaratan dalam novasi. Untuk terjadinya novasi diperlukan adanya tahapan sebagai berikut : Adanya kesediaan dari calon debitur baru untuk mengambil alih hutang dari debitur macet; Setelah adanya keputusan dari kantor pusat, maka kantor cabang akan membuat surat kepada calon debitur baru tersebut mengenai persetujuan dari pihak bank untuk adanya novasi; Calon debitur baru diminta untuk mempelajari ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam novasi; Dibuat perjanjian kredit di bawah tangan antara bank dengan debitur baru; Bank meminta kepada notaris untuk membuatkan akta novasi, pengakuan hutang dan pengikatan barang jaminan untuk perjanjian kredit yang baru; Notaris mempersiapkan surat-surat yang dimaksud, kemudian diteliti kembali mengenai hal-hal yang tercantum di dalam surat-surat tersebut; Penandatanganan bersama di hadapan notaris antara pihak bank yang dalam hal ini diwakili oleh pemimpin cabang dengan debitur baru; Bank mengirimkan pemberitahuan kepada debitur lama bahwa ia dianggap telah melunasi kewajibannya. Sehingga bank berkewajiban untuk memintakan penghapusan nama debitur lama dari daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia kepada kantor cabang Bank Central Asia setempat. Dengan efektifnya perikatan yang baru, maka perikatan yang lama akan menjadi hapus atau gugur, dan yang berlaku sekarang adalah perjanjian yang terjadi antara pihak bank dengan debitur baru.
BEBERAPA MASALAH TENTANG BENTUK-BENTUK PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM ( ILEGAL POSSESION ) DALAM KAITANNYA DENGAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI SAMARINDA Agung Hamdani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKS Pemilihan studi kasus bentuk-bentuk peralihaan hak atas tanah yang cacat hukum (ilegal possesion) dalam kaitannya dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah di Samarinda bersifat penelitian dengan metode yuridis empiris dan metode yuridis normatif dengan bersumber hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian tersebut serta ditinjau dalam pasal 19 ayat 2 huruf c No 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA), dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Penelitian ini berkesimpulan Bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah yang cacat hukum (illegal possesion) dalam kaitannya dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah seperti jual beli tanah milik bersama tanpa persetujuan semua pemilik, hibah dengan surat keterangan hibah palsu, pewarisan tanpa disertai dengan surat keterangan ahli waris, perwakafan tanah yang dilakukan tidak dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf serta Akibat peralihan hak atas tanah yang cacat hukum terhadap sertipikat hak atas tanah telah diterbitkan maka dibatalkan karena telah memenuhi unsur-unsur cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti hal tersebut yang banyak di Samarinda.
PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Astika Suriyani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis research aims to determine the extent of the special protection granted by the government to the child victims of sexual crimes according to Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, and to determine the factors that cause children vulnerable as victims of sexual crimes and what is impeding the efforts to provide protection especially to children as victims of sexual crimes.Authors to achieve these objectives using tecniques of data collection in the form of library research and field studies in the relevant agencies are Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda and Polsekta Samarinda Ilir.Data children as victims of sexual crimes reported to the Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda as many 137 cases adn for offenders who are in Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda there are 97 actors consisting of 8 child offenders and 89 adult offenders.Role Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda in accordance with Pasal 59 Ayat (1), which reads “government, local government and other state institutions are obliged and responsible to provide special protection to children”, among others, mentoring psychologist, set up safe houses. And for criminal sanctions for sexual offenders which is regulated in Pasal 81 Ayat (1) and (2) Undang-Undang Perlindungan Anak to a penalty of minimum 5 (five) years and maximum of 15 (fifteen) years with fine of Rp 5.000.000.000 (five billion rupiah).Children as victims of sexual crimes has not received adequate special protection because of several factors. Of the research is still much to be improved both on the infrastructure, legal standing Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Samarinda and understanding of society and the law enforcement will be the framework of child protection. So expect the government to improve and prepare including finding stake holder (authorities) on the way out how child victims of sexual crimes can be handled in rehabilition area.Keywords : children as victims of sexual crimes, child protection, and special protection to children vitims of sexual crimes
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MAGANG CALON NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 (DI KOTA SAMARINDA) Citra Wahyuni Ayu Pallawa
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis research  review  on the implementation  of the apprentice Candidate Notary based on Act No. 2, 2014, in the city of Samarinda, this research using methods of Juridical Normative Juridical and Sociological, in this case the notary is a public official or officials who perform the duties of the state in legal services to the community in order to achieve legal certainty, A notary public is a powerful document maker in legal proocedings because  the deed-a deed which he has the power of proof is perfect and the certificate used by the parties as a means of proof.Notary  public in carrying out its duties related to the ethical values of the profession which regulated either in legislation or in the code of ethics of the profession of notary public itself, therefore the notary  should always be based on the provisions.One of  the conditions of the appointment of a notary public is an intern for 24 consecutive months the office of notary public, for internships is very necessary for a candidate notary to apply knowledge that has been gained  by the practice of a notary public lecture significantly, but in the process of apprenticeship apprentice Notary candidates don’t have the guidelines in carrying out the practice of science internships so that they get maximum not.
LAMANYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERHADAP SUBYEK HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN Galih Paska Anggredianto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACKIn connection with the criminal case that the defendant was sentenced for five (5) months, the authors argue that the punishment is very light. In connection with the problem of classification of criminal cases as stipulated embezzlement and threatened Article 374 Penal Code in conjunction with article 64 paragraph (1) Criminal Code is a criminal act embezzlement by weighting. As a result of the law against the perpetrators of criminal acts of embezzlement by weighting as stipulated in article 374 Criminal Code is imprisonment - the length of five (5) years. While the criminal case verdict No. 15 / Pid.B / 1999 / PN.Smda as described above, the perpetrators of criminal acts of embezzlement of company goods are carried in a row - were included in the classification of criminal cases by weighting by imprisonment for five (5) months. Therefore, the act included in the classification of criminal cases of embezzlement by weighting, the act should be achieved with sufficiently severe punishment.

Page 11 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue