cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015)" : 129 Documents clear
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN HAKIM PENGAWAS DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SAMARINDA Dwi Prayudi Oetomo
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKHakim pengawas dan pengamat dalam melasanakan tugas pengawasan dan pengamatan sehubungan dengan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa selaku eksekutor tidak dilakukan secara mutlak dan langsung. Pengawasan tersebut tidak dilakukan secara langsung dan mutlak disebabkan karena antara jaksa dan hakim secara struktural berbeda, dalam hal ini jaksa tetap bertanggung jawab pada atasannya yaitu Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam tanggung jawabnya tersebut, jaksa selaku eksekutor akan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang kemudian akan diserahkan pada Kepala Kejaksaan Negeri. Pengawasan lain yang tak kalah pentingnya harus dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat adalah terhadap terpidana bersyarat. Selama terpidana bersyarat tidak menjalani pidananya di dalam LAPAS, maka terpidana dapat bergerak bebas di masyarakat. Peran hakim pengawas dan pengamat akan diperlukan disini untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku terpidana bersyarat. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terhadap narapidana bersyarat seperti diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan dengan cara hakim pengawas dan pengamat mengadakan kerjasama dengan aparat pemerintah desa, sekolah-sekolah, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Jenderal Rehabilitasi dan Pelayan Sosial Departemen Sosial, dsb. Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas hakim pengawas dan pengamat diantaranya adalah : Tak adanya sanksi yang jelas bagi jaksa bila hakim melakukan peneguran atas keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga dalam pelaksanaan tugas jaksa selaku eksekutor peranan hakim pengawas dan pengamat tidak terlalu berarti; Tidak mengikatnya saran hakim pengawas dan pengamat yang berupa perbaikan jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan yang akan diberikan kepada narapidana pada dasarnya disusun oleh kepala LAPAS, dalam penyusunan program tersebut kepala LAPAS dapat menerima saran dari hakim pengawas dan pengamat ataupun Tim Pengamat Pemasyarakatan.
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DIRUMAH TAHANAN KLAS II A SAMARINDA Sultan Sultan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakNegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Warga negaranya dilindungi dan dipersamakan haknya dihadapan hukum serta negara menjamin akan pendidikan bagi anak-anak. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.Pemenuhan Hak Pendidikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Klas II A Samarinda termasuk kegiatan pendidikan dan pembinaan kepribadian maupun pendidikan dan pembinaan kemandirian belum dapat terpenuhi dengan baik. Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pendidikan, adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Apriyani Damai Yanti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT his study aims to find out what that factor into consideration Judges and the Government's efforts to protect children who are victims of crime. Kids should be seen as a valuable asset of the Nation in the future which should be preserved and protected their rights. Legal protection for children can be interpreted as an effort to legal protection of the freedoms and rights of children as well as the various interests related to child welfare. Lately phenomena that occur in the community showed criminal offenses committed by children increased from time to time, as often reported in the media both print and electronic media about the events of that crime perpetrators are children.The basic problem in the sentencing of children is an adverse effect of punishment on child development, criminal acts committed by children is similar to acts committed by adults, the difference lies in the principal culprit is done by children. But the age limit is usually used to benchmark the extent to which children can be accounted against crime. Based on Article 45 of the Criminal Code can we mentioned that the definition of a child is not yet 16 years old. Criminal sanctions and measures imposed on children who commit criminal acts in particular Article 23 and Article 24 of Law No. 11 of 2012 on Child Criminal Justice.Method The approach taken in this study is a juridical empirical research data collection techniques derived Writer based research in the field and library research or analysis of the articles of the Regulation Legislation governing theses problems. Therefore, in carrying out the examination of the child as a criminal, it must be noted about the purpose of Juvenile Justice. That is make corrections and rehabilitation, so that the child can come back to life normal and independent for the sake of its future potential. Keywords        : the Child Protection Law, Law Number 11 Year 2012 About Child Criminal Justice     System.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN PINJAMAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) TIRTA KENCANA TERHADAP PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Hefry Hefry
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSemenjak era reformasi 1998, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan itu pula UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.Apabila kreditur dan debitur merupakan subjek perikatan, maka objek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur biasanya merupakan ‘prestasi’. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi ini dapat berupa ‘memberikan sesuatu’, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu’. Apa yang dimaksud dengan ‘sesuatu’ disini tergantung dari maksud atau tujuan dari para pihak yang mengadakanhubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Perikatan ‘sesuatu’ tersebut bisa dalam bentuk materiil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immateriil (tidak berwujud).
PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS Joni Njuk
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam rangka untuk melindungi Peraturan Daerah perlu adanya,  Pengawasan dalam penjualan minuman beralkohol serta adanya penertiban dan penegakan hukum pihak-pihak terkait didalam peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu.  Salah satu masalah tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi adalah penjualan secara illegal,  sehingga pengawasan yang dilakukan tidak dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakkan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberi dampak negatif terhadap masyarakat berdasarkan hal-hal tersebut.  Rumusan masalah yang diungkapkan bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana ringan berkaitan dengan minuman beralkohol di Kota Samarinda dan bagaimana cara-cara pembuktian yang dilakukan oleh Instansi-instansi Pemerintah Kota dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan penjualan minuman beralkohol di kota Samarinda provinsi kalimantan timur.Hasil penelitian dalam melakukan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda terhadap pihak-pihak yang terkait didalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa,  penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu,  dan harus memiliki ijin usahanya,  sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi yang ditunjuk.  seperti Aparat Kepolisian untuk melakukan razia-razia secara rutin di tempat-tempat kios-kios kecil yang berada di Wilayah Kota Samarinda sehingga dapat berjalan secara efektif dan tepat menggenai sasaran yang dituju.  Kata Kunci : Proses pemeriksaan dan pengawasan Penjualan minuman beralkohol.
KEABSAHAN PERLAWANANPIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Juari Juari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSDalam perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan baik itu diajukan terhadap sita eksekutorial, maupun terhadap sita jaminan, pihak ketiga tersebut pelawan, dan pihak penggugat semula disebut terlawan penyita dan pihak tergugat semula disebut terlawan tersita. Pasal 195 (6 dan 7) HIR mengatur:Perlawanan terhadap sita eksekutoria; Yang diajukan oleh terlawan/tersita; Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;Perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang      melaksanakan eksekusi;Adanya kewajiban dari ketua pengadilan negeri yang memeriksa/memutus perlawanan untuk melaporkan pemeriksaan/ putusan perkara perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi. Perlawanan yang diajukan oleh pihak pelawan apabila berhasil   membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, maka permintaan yang diajukan oleh pelawan akan  dikabulkan dan dinyatakan bahwa perlawanan  itu adalah tepat , dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar , sita jaminan / sita ekskutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat dan terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara, hal ini sebagai akibat hukum apabila perlawanan pihak ketiga tersebut dikabulkan. Begitu juga sebaliknya Jika perlawanan itu tidak beralasan , oleh karena pelawanan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang sita adalah miliknya, maka Pengadilan akan menyatakan, bahwa perlawan terhadap pensitaan itu tidak beralasan, dan pelawan akan pula dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar. Selain itu pensitaan akan dipertahankan, dan biaya perkara dibebankan kepada pelawan, inilah sebagai akibat hukum  Verzet ( Perlawanan ) pihak ketiga apabila Verzet ( perlawanan) tersebut ditolak, artinya perlawanan atau verzet pihak ketiga itu tidak benar  dan tidak beralasan.
PERANAN VISUM ET REPERTUM BAGI PENYIDIK JAKSA DALAM MELAKUKAN TUNTUTAN PIDANA KASUS PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Aris Wibowo
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Visum Et Repertum in criminal proceedings, particularly in resolving the cases that related to a person’s soul or body, given the judges, prosecutors, public prosecutors and legal advisors only legally able to master it. Vise as documentary evidence, as well as other evidence which in article 184 of the criminal code that are not binding on the judge. This corresponds to a negative proof adopted in criminal procedural law in Indonesia, where elements of the judges conviction plays an important role in the resolution of a criminal case. The role of a Visum Et Repertum as documentary evidence greatly help the public prosecutor in the role in the manufacture of the demands that will be proposed upfront court, because in a Visum Et Repertum was contained or contains the testimony of a doctor who explains about what is seen and found in the examination of considered judges in decisions.Visum Et Repertum role of the prosecutor in conducting the criminal charges against cases of abuse, namely : as a substitute for evidence, provide input as the making charges by the public prosecutor in determining whether there is a criminal act or whether the accused guilty in the act.According to the body condition and health of the victim, then a Visum Et Repertum were given based on individual circumstances, for it was known five different Visum Et Repertum are Visum Et Repertum Tempat Kejadian Perkara, Visum Et Repertum Korban Hidup, Visum Et Repertum Jenasah, Visum Et Repertum Penggalian Jenasah, Visum Et Repertum Barang Bukti.            In Criminal Procedure Code and the role in legislation that others do not, there is one role which explicity mentions the post mortem, but safeguards that exist in the Criminal Code only mentions the statements of the experts are as stated in Pasal 1 Ayat 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 184 and 184 KUHAP.  Keywords        :           children as victims of sexual crimes, child protection, and special protection to children vitims of sexual crimes
MEKANISME ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SAMARINDA Ridarmawan Ridarmawan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  Tanah adalah sumber daya alam terpenting saat ini, dimana hampir setiap kegiatan manusia berkaitan dengan tanah, baik untuk tempat permukiman maupun sumber mata pencaharian. Tanah bukan saja dilihat dari hubungan ekonomis sebagai salah satu faktor produksi, tetapi lebih dari itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat.Hubungan manusia dengan bumi terus berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Hubungan itu bahkan menjadi semakin rumit sebagai akibat dari penguasaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Kegiatan alih fungsi tanah Pertanian harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, agar semua pihak yang bersangkutan dalam pengalihan fungsi tanah Pertanian lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih selektif dalam pemberian izin, sehingga pengendalian alih fungsi tanah Pertanian tidak mempengaruhi produksi pangan dan juga pembangunan tetap bisa ditingkatkan, dan pada akhirnya tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia selanjutnya.
HADIAH UNDIAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN HARTA BERSAMA SELAMA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Aprilia Susanti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak        Penyelenggaraan undian dengan hadiah ini tidak hanya sekedar basa-basi tetapi dilakukan dengan praktek kejujuran sebagaimana dapat diketahui dari kenyataan adanya konsumen yang memperoleh hadiah fantastis berupa uang tunai maupun mobil baru maupun dalam bentuk tabungan bernilai ratusan juta rupiah.        Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif       Mengacu pada isi dari Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, maka status kepemilikan atas harta benda yang berasal dari undian berhadiah yang didapatkan di dalam sebuah perkawinan adalah merupakan harta pribadi dari suami maupun isteri yang menjadi pemenang dari undian berhadiah tersebut. Oleh karenanya, suami atau isteri yang menjadi pemenang adalah merupakan pemilik mutlak dari hadiah undian yang ia peroleh dan berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atasnya tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain.
DALUARSANYA HAK PENUNTUTAN PADA PERKARA PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS MENURUT PASAL78 KUHP Ajehar Ajehar
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The Code of Penal (Penal Code) has set a certain period of time on the subject of prosecution, may be expired by law. The provisions in the Criminal Code article 78 is actually set up for criminal prosecution expired rights, but it should also be linked to the right to run a penalty. Time of death of the right to run a longer sentence than the death the right of criminal prosecution because the accused is certain errors. The criminal act of forgery as governed by Article 263 Penal Code was actually a criminal act that should be done deliberately up to declare a person charged with a criminal act of forgery was proven, the prosecutors and judges must prove the existence of the will of the defendant to act in a false or falsified letter. The intent of the defendants to use their own letter as the letter is genuine and not faked or to make any other person a letter that he created artificially, required the knowledge of the defendants that of the use of the letter that he has made is false or that he trumped it can cause harm.

Page 12 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue