cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 99 Documents
 6   7   8   9   10 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2016)" : 99 Documents clear
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGUSAHA KAPAL TERHADAP PENGGUNA JASA KAPAL JIKA TERJADI KECELAKAAN AKIBAT TIDAK LAYAKNYA KAPAL OPERASIONAL Muhammad Riyan Adi Saputra
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn the development of the world, with the formation of a state is necessary law for the security of its citizens. The law regulates the entire device of the people's devices in the country. There are written laws, such as the 1945 Constitution, the Criminal Code Law, jurisprudence, treaties and so forth, made by the Executive Body together with representatives in the DPR, and there are also unwritten laws such as: customary law, law customs, etc., made by people empowered by the people, such as community leaders and recognized by the people and upheld by law enforcement.The entrepreneurs providing sea transport services, in this case play an important role to promote domestic trade because it helps facilitate the flow of freight in the form of goods and passengers (people) from one area to another. To manage it is not only required to operate the ship as a tool to provide sea freight services, it is also necessary knowledge of domestic trade, organization, administration, sound management, engineering, nautics, marine law, etc. and knowledge of the stockpiling procedures or compaction of the cargo in the space of each hatch of the ship in such a way that the maximum capacity of the vessel (full) and the capacity or carrying capacity of the vessel (down) or in other words is achieved full and down.
TINJAUAN TERHADAP ZONASI PEMBANGUNAN BIG MALL SAMARINDA BERKAITAN DENGAN PENATAAN TATA KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013-2034 Rasma Rasma
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDaerah kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Zonasi daerah kawasan sempadan sungai khusunya Sungai Mahakam Samarinda mengacu dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (2) butir (a) yakni 15 meter dari kaki tanggul sungai. Sebelum melakukan pembangunan apapun khusunya bangunan yang berada di pesisir sungai harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada salah satunya adalah ketentuan batas zonasi sempadan sungai. Selain ketentuan zonasi sempadan sungai ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan yakni hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan ITBX untuk zona perlindungan setempat dan sub zona sempadan sungai yang bersumber dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana batas-batas zonasi Sungai Mahakam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, untuk mengetahui apakah pemberian izin terhadap pembangunan Big Mall Samarinda telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, dan untuk mengetahui sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.Hasil penelitian penulis berdasarkan kondisi real yang ada, maka pada penulisan skripsi ini pembangunan Big Mall Samarinda yang terletak di Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang Samarinda sangat dekat dengan daerah kawasan sempadan sungai dan ternyata tidak memenuhi ketentuan yang ada yakni kurang dari 15 meter sehingga hal tersebut adanya pelanggaran secara teknis yakni melanggar jarak zonasi sempadan sungai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 dari pihak Big Mall Samarinda.Kata Kunci: Zonasi Kawasan Sempadan Sungai.
PELAKSANAAN DANA REBOISASI HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2007 DI KOTA SAMARINDA Fany Pebrilly Ping
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengertian Dana Reboisasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Pengertian Reboisasi (go green) Adalah penanaman kembali hutan yang telah di tebang (tandus, gundul). Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbo dioksida dari udara, serta dimanfaatkan hasilnya (terutama kayu). Upaya reboisasi dilakukan secara vegetative (kegiatan tanam menanam) dengan menggunakan jenis tanaman yang sesuai dengan fungsi hutan, lahan, dan kondisi setempat.Dana Reboisasi di bagi dengan imbangan 40% untuk daerah penghasil dan 60% untuk pemerintah pusat pengunaan reboisasi bagian pemerintah pusat diutamakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan diluar daerah penghasil Dana Reboisasi. Dana reboisasi di pakai untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kegiatan pendukungnya. Dana Reboisasi merupakan penghasilan negara bukan pajak. Sejauh ini yang kita lihat disekitar kita, sudah banyak yang melakukan penanaman pohon, seperti di sekolah-sekolah atau pun di tempat lain. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengolahan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu pembangunan proyek. Pengolahan yang baik menjaga ekosistem dengan mencegah berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, yang penting disini adalah membangun dengan berdasarkan wawasan lingkungan bukan membangun yang berdasarkan wawasan ekonomi semata saja. Sesuai dengan dampak yang di duga akan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis melakukan penelitian di Dinas Kehutanan Kota Samarinda serta wawancara kepada instansi terkait. Agar peraturan yang hidup dalam maasyarakat dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan itu harus dilengkapi dengan unsur  memaksa.Kata kunci : Dana, Reboisasi, Pelaksanaan.
HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI SAMARINDA Dewy Handiny
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Land registration is an important thing for every landowner to do. In the beginning, the lands belonged to the community did not have any documents at all. To indicate and determine that a person is a landowner, it is marked with certain objects as boundaries, such as pacak, stone, wood or tree.Land is one of the most important natural resources and takes a lot in human life. Man and land are two things that have strong attachments. The land gives a lot to humans and humans really interpret the importance of the land.Through Article 5 and Article 6 of Government Regulation No.24 of 1997 it is affirmed that the implementation of land registration is the National Land Agency and the implementation of land registration is conducted by the Head of Land Office in every Regency and City.
AKIBAT HUKUM BAGI MASYRAKAT YANG MENERIMA KAYU TITIPAN HASIL PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Mardianus Bayu
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hutan merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya. Namun dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan akan ekonomi semakin bertambah, dengan kesulitan yang dialami saat ini banyak masyarakat yang cendrung mengambil jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi, antara lain dengan melakukan kegitan penebangan liar.Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan kayu yang diterima sebagai kayu titipan  merupakan kayu hasil dari hutan yang mana kayu tersebut dikelola masyarakat dengan cara ditebang menggunakan alat chinso (gregaji mesin) dan dijual kepada pengusaha kayu, Kemudian dari pada itu papan dan balok yang telah dibeli pelaku usaha pada masyarakat yang menjual kayu tersebut diolah kembali menjadi bahan papan dan balok yang rapi dengan menggunakan mesin somil (mesin penghalus kayu) kemudian diketam (dihaluskan) setelah itu kayu yang telah diketam siap untuk dijual’’. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya illegal logging ; Tingginya permintaan akan kayu, Pengangguran, Faktor ekonomi, membuka lahan untuk Bercocok Tanam, Minimnya pengetahuan akan hukum atau aturan. Kata Kunci : Kayu, Illegal Logging.
PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL BERBINTANG V (STUDI PADA HOTEL SAHID JAYA JAKARTA) Norbaiti Norbaiti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTIONThe extent of the deposit liabilities RECIPIENTS singer hung from the following: Fill their approval Yang has promised; Purpose And Individual Contract Nature ITU. Apart from the breadth of storage Goods issue consignment, section 1706 gives affirmation as a guideline: RECIPIENT deposit required to "maintain" as befits her surrogate Goods Goods maintain Alone. Maintenance obligations entrusted goods, starting from the Establishment Contract and Delivery of Goods. Maintenance and hearts did he "should not apply passip". Maintenance Not Work As then Saja. But it should be made WITH Maintenance Safety That Gives Certainty differences of Goods, According WITH contents and nature of the agreement Yang accompanied ATTITUDE Good faith. Goods in Custody Agreement in Grand Elty do Operates written and poured hearts Custody Form for Goods. Contents And Form for each AT DIFFERENT depending starred hotels. Nevertheless ON generally consists From Identity penitip, (name, address, number ROOM And Sign serbi, Custody number, date / time Decision As well as the name and Signs About Custody Officer Yang ACCEPT). Besides IT AT-Star Hotel in Grand Elty The prayer System using the key ON Care Goods, written magnitude replace Losses Should be replaced by parties Hotel When eliminating key carries. There are some important HAL The content of the agreement is NOT listed hearts Care Goods at Hotel Grand Elty. Between lay, NOT mentioned Remedies In Case of damage / loss of goods whose entrusted Due to Errors Officers Hotel And Losses The magnitude of dressing received penitip. Goods in Custody Agreement Hotels Only Applies For The Guest Room hire Hotel, HAL singer can Seen ON Card Custody Receipt Goods Which Must therein specified number ROOMS The guest in question.Searching Google Pages approval of the agreement ROOMS Hotel Hence arises the rights and obligations of the parties to carry out the review Achievement. One is get the right tenant for the Protection of Goods luggage. The rights set hearts of Article 1709 of the Civil Code and Article 28 of the Decree of the Director General of Tourism No. 14 / U / II / 98. Some of the rights to the reviews get Protection Against The goods has fulfilled By Leader Hotel Namely WITH disediakannya Care Goods. But in one of the parties of their rights eliminated Alone By Leader Hotel WITH existence exoneration clause The deployment of IN Guest Card And Forms Services Directive. Custody exoneration clause intended Item Also dihotel By Leader Hotel to review the contents of the agreement supports the Custody of goods subject to ADA IN Custody Form Item. Besides the clause hearts ITU ABOUT Also notified their storage Safe Goods. As for the obligation of notifying shown to the Leader Hotel Guest Hotel to review storing luggage storage place Valuable Treasures Provided Hotel, has set hearts of article 29 paragraph (2) Decision of the Director General of Tourism. On one side of the Good BECAUSE THINGS is a prayer One Form responsibility Against the Safety Leadership Awards goods the Guests That WITH let them know where the safe box. But unfortunately HAL is followed or preceded BY clause of exoneration
TINJAUAN PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG DI PERUSAHAAN PENERBANGAN, (TINJAUAN UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN ) Herlinus Patandean .P
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine any losses which are the responsibility of the insurer to domestic passengers, as well as to determine what factors are the obstacles in the realization of the responsibility of insurance against domestic flight passengers and how solutions address the problem tersebut.dan data collection techniques with interviews and studies dokumen.Berdasrkan research obtained result that the losses were the responsibility of the airlines and airline passengers are insured against death or injury of passengers, lost or damaged baggage and delays pesawat.Dalam passenger death or injury of passengers the carrier and the insurance reimburse besar.Kurang specific loss provisions regarding flight delays so that passengers who feel disadvantaged Because of not knowing the provisions regarding flight delays. The existence of the above, the need for clear provisions regarding flight delays.
KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Maulidya Dwie Septiani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Memiliki anak adalah dambaan bagi setiap pasangan suami isteri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada keadaan dimana seorang isteri tidak dapat mengandung karena adanya kelainan pada rahim sang isteri. Teknologi kedokteran telah menemukan program bayi tabung yang dalam perkembangannya dapat dilakukan dengan menggunakan surrogate mother.Surrogate Mother adalah seorang wanita yang mengadakan perjanjian (Gestational Agreement) dengan pasangan suami isteri yang mana dalam perjanjian tersebut si wanita bersedia mengandung benih dari pasangan suami isteri infertil tersebut dengan suatu imbalan tertentu.Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi, proses surrogate mother ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus infertilitasi, tetapi ternyata proses ini terkendala oleh aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan etika, norma-norma yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan perjanjian yang dibuat, apakah bisa berlaku berdasarkan hukum perikatan nasional, terlebih objek yang dijanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik sebagi benda maupun difungsikan sebagai jasa.Secara hukum, penyewaan rahim dilarang di Indonesia. Larangan ini termuat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan PelayananTeknologi Reproduksi Buatan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT USAHA PEDESAAN ANTARA BANKALTIM DENGAN MASYARAKAT PEDESAAN DI KECAMATAN SANGA SANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Eko Prasetyo Kurniawan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTCredit is a product and services that provide substantial profits for the bank, especially credit interest,  it has greater profits than anothers service products of Bankaltim.The research of this study was purposed to determine the development of the credit amount, the amount of revenue and provision of credit in terms of increased Bankaltim in Sanga-Sanga.The object of research that is used in the preparation of this thesis is about the provision of credit in increasing revenue at Bankaltim in Sanga-Sanga, The method used is descriptive analysis. Descriptive analysis is research that describes the object of research based on facts  that are ongoing, by collecting, composing and explain the data obtained by the research techniques include the form of observations.The results showed that the provision of credit could increase Bankaltim Sanga-sanga revenue.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA YANG MELAPORKAN DIRI KE BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN MENDAPATKAN REHABILITASI Agum Andi Matalata
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.424 KB)

Abstract

ABSTRACTAt first drug used only as a tool for religious rituals and in addition it is also used for treatment, the type of drug used in the beginning was the opiate or commonly known as opium or opium. However, with the development of the times, the drug used for negative things, in the world of medicine narcotic widely used, especially in the process of patient's anesthesia before surgery. Along with the times as well, someone who at first lay against narcotics turned into an addict is difficult regardless of dependence.Addicts are "self-victimizing victims", because drug addicts suffering from dependency syndrome as a result of drug abuse were done by themselves. Rehabilitation of drug addicts is a treatment process to free addicts from dependence, rehabilitation of drug addicts is also a form of social protection that integrates drug addicts into the social order so that he could no longer carry out drug abuse.Under the law number 35 of 2009 on narcotics mentioned that mandatory drug addicts undergoing rehabilitation. However, this provision was never implemented so that the National Narcotics Agency initiative to encourage the agreement of 7 (seven) state institutions concerned to give priority to the implementation of rehabilitation for drug addicts. The study was conducted through library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data in the form of interviews on respondents and informants.

Page 9 of 10 | Total Record : 99

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue