Articles
1,052 Documents
<![CDATA[TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JEJARING SOSIAL ]]>
<![CDATA[Cahyo, Ngabidin Nur]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKÂ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam cyber crime (kejahatan dunia maya) yang ada di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber crime (kejahatan dunia maya) di Indonesia dan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan cyber crime (kejahatan dunia maya) serta faktor-faktor apa saja yang mendasari pelaku sehingga melakukan perbuatan tindak pidana penipuan cyber crime (kejahatan dunia maya). Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban cybercrime secara mendasar ada dua model yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli online, faktor minimnya resiko tertangkap oleh aparat penegak hukum, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN JASA INDIHOME PADA PT. TELKOM Tbk CABANG SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Wahyu Surya Susanto Erman]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKIndiHome adalah produk layanan dari PT. Telkom Tbk Cabang Samarinda dimana pada layanan tersebut akses Internet, TV dan lain-lain. Salah satu wilayah kerja PT. Telkom yaitu kota Samarinda. Kenyataan dilapangan masih banyak keluhan yang terjadi pada layanan IndiHome terutama pada kenyamanan dan kecepatan pada telekomunikasi pada layanan IndiHome. Maka diperlukan perlindungan terhadap pengguna layanan jasa Indihome agar konsumen mendapatkan pelayanan jasa secara maksimal. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tersebut merupakan payung yang menintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dalam bidang perlindungan konsumenPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan berupa wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model interaktif terhadap sumber data : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi yang saling terkaitBerdasarkan hasil penelitian maka di ketahui pihak PT. Telkom dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya secara maksimal. Pelayanan –pelayanan yang berikan pada pihak PT. Telkom bertujuan agar mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen, pelaku usaha layanan IndiHome telah memenuhi hak tersebut. Upaya penyelesaian sengketa atara pihak PT. Telkon dengan konsumen Pengguna layanan IndiHome adalah melaluimusyawarah, apabila tidak tercapai maka konsumen dapat menggugat melalui pengadilan. Pengaturan upaya penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pengguna Indihome]]>
<![CDATA[PENETAPAN DALUARSANYA PENUNTUTAN OLEH PENEGAK HUKUM POLRI-JAKSA PENENTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS ]]>
<![CDATA[Siagian, Natalin]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTWith the entry into force of criminal law in Indonesia, the legal rights and obligations of a person who commits a violation or a crime that is against the law must be subject to an examination in the court to determine whether a person charged with a crime is proven to have committed accountable for his actions.The Criminal Code (KUHP) has stipulated a certain period of time regarding the problem of prosecution, can be expired according to law. The provisions in article 78 of the Criminal Code actually regulate the expiration of criminal prosecution rights, but also need to be related to the right to carry out the sentence. At the time of the death of the right to carry out a sentence longer than the death of the criminal prosecution because the defendant's mistake was certain.For the sake of ensuring legal certainty, it should be evidenced regarding the forgery of signatures on the letter applied as in accordance with existing criminal laws.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERWALI NOMOR 9 TAHUN 2015 TERHADAP IZIN USAHA ALFA MIDI di SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Nurcahyo, Eko]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlaksanaan aturan-aturan yang terumus dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan oleh toko modern Alfa Midi di Kota Samarinda dan bentuk sanksi terhadap para pelaku usaha toko modern Alfa Midi di Kota Samarinda yang melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta siapa sajakah yang dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap toko modern Alfa Midi di Kota Samarinda berdasar pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Tujuan internalisasi kebijakan pengendalian iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah untuk menciptakan harmonisasi serta keseimbangan peran (equal playing field) antara pelaku usaha toko modern dan pedagang pasar tradisional pada kegiatan perdagangan yang dilandasi dengan prinsip demokrasi ekonomi dan sarana pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan keunggulan kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha toko modern yang berpotensi menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dengan pedagang pasar tradisional. Keynote: Implementasi, Perwali Nomor 9 Tahun 2015, Alfa Midi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KONTRAKTAN DALAM KONTRAK PEMBORONGAN BANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DI SAMARINDA ]]>
<![CDATA[MUHAMMAD HABIBI]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKBahwa perjanjian pemborongan bangunan lahir dan mengikat para pihak, secara materiil pada saat diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Perintah Kerja (SPK). Namun secara formil lahir dan mengikatnya perjanjian pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak. Perjanjian pemborongan bangunan yang diterapkan adalah dalam bentuk baku (standar) dari lingkungan pemerintah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perjanjian pemborongan bangunan termasuk kategori “geleid contract”. Perjanjian pemborongan bangunan yang telah berbentuk baku itu, dibuat secara sepihak oleh pemerintah sebagai pihak yang memborongkan berposisi sebagai pihak yang kuat, berhadapan dengan pihak pemborong sebagai pihak yang lemah, sehingga dalam perjanjian pemborongan bangunan belum terjadi keseimbangan baik dalam menentukan hak, kewajiban maupun tanggung jawab atau isi perjanjian. Semuanya yang menentukan semata-mata adalah pihak Pemerintah sebagai yang memborong, sehingga tidak ada pilihan lain selain menerima perjanjian, meskipun terdapat klausula eksonerasi, sebagai klausula perjanjian yang memberatkan.Bahwa tanggung jawab sebagai realisasi dari kewajiban terhadap pihak lain ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas belum terdapat keseimbangan, keadaan itu cukup memberatkan pihak pemborong. Hal tersebut sebagai konsekuensi pihak yang memborongkan merupakan pihak yang sangat berpengaruh sehingga dapat menentukan tanggungjawab para pihak. Tanggung jawab terhadap pihak pemborong yang memberatkan pihak pemborong karena klausula eksonerasi yang berkaitan dengan resiko yang disebabkan keadaan memaksa (overmacht), dimana menurut peraturan hukum yang berlaku resiko ditanggung oleh pihak yang memborongkan, sedangkan dalam klausula perjanjian pihak pemborong diikut sertakan dalam menanggung beban yang disebabkan bukan karena kesalahannya]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBERITAAN PERS YANG TIDAK SEIMBANG ]]>
<![CDATA[Iwan, Iwan]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTThat there is still a tendency to display the news of sensations in excess or dramatization disproportionately by the press. So to change the public appreciation of the news depends on the intention of the press itself, this is where the role of the press as agents of change and social control. That against them (news sources) who have the power, either state authority or economic power, they will try to avoid the news that they claim to be harmed. As for them (news sources) who do not have power and power like many people, of course the press must protect because one of the main functions of the press is to protect the people in accordance with the slogan "journalists are protector of democracy". Legal conditions that put the subordinate press with the government to make journalists are not free in expression, interpretation and others. Many limitations are not clear either from the government or from the managers of the press itself that ultimately the sensitivity of journalists in the face of social reality becomes dull. As a result that happens journalist (pers) only serves as public relations (mouthpiece) government.Keywords : Press Coverage, Unclaimed Guilt Principle]]>
<![CDATA[KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK DALAM TINDAKAN MENYURUH BERHENTI ORANG YANG DI CURIGAI (TINJAUAN PASAL 5 HURUF A, ANGKA 3 KUHAP) ]]>
<![CDATA[WIDODO, MUHAMMAD TAUFIK]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT           The Authority That Owned By Investigators In Action To Stop A Suspected Person ( Consderation to Article 5, No. 3 KUHAP ). Under the Guidance by Mr. Abdul Rokhim And Mrs. Lily Erlianti.           The purpose of the study is to know how the investigators get a warran to do the authority to stop a person that suspected and how about the person want to to the order from the investigators.           The research used the methodology normative or research literature, where research normative law is a procedure scientific research to found the truth according to the logic science rhat sees from the normative sides. The caracteristic on this thesis writing is descriptive analysis, that meant to explain the problem of the study and then for doing the analyze to get the conclusion.           According to this research can be summarize that the investigators action to do the authority in order to stop a person to stop being suspected and asking and also to check the identity that added to Article 5 Letter E No. 3 Constitution the criminal law, doesn’t need the warrant from the higher or investigatord can take an action to arrest the suspected person, after the investigators had the evidence that strong enough to be proof and appropriate with Article 184 KUHAP and also orientation to PERKAB (According to the Police Chief No. 1 year 2009 ) about use the strength in police action .  Keyword : Investigator, Proposionalitas, Profesionalism.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[KUSUMAWARDHANI, RR ESTI DIAH]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract  Leasing is one of the most important parts of human economic and social needs because it can support living standards. However, sometimes leasing transactions cause disputes if not done transparently by both parties.Whereas the form of rent that is not permitted in Islam There is a muzara'ah which is commonplace in the time of the Prophet, but by him it is prohibited because there are elements of deception and obscurity which result in disputes and conflicts. Islam gives freedom to humans to work such as: buying and selling, renting a lease, farming as well as entrepreneurship, etc. but must be avoided from vanity,To all parties that enter into a lease agreement - rent as far as possible and be able to implement the rules set by Islamic law.   Keywords: Lease-Rent Agreement, Islamic Law]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Syah, Galang Abdurahman]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT The type of research used by the author is normative legal research, the other name is doctrinal legal research which is also referred to as library research or document study because this research is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials.Disputes between workers and employers occur due to several factors, namely internal factors and external factors. Factors originating from the internal, among others, are due to not exercising the rights and obligations of each party, the absence of openness from the management of the company. The principle of resolving industrial relations disputes according to Law Number 2 Year 2004 prioritizes deliberations for consensus through bipartite negotiations, as the first step that must be taken by the disputing parties before taking another mechanism.Awareness and the desire of the parties to really want to resolve the dispute by using mediation has a big role for the smoothness and success of the mediation itself. Keywords: Industrial Relations Disputes]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PROSTITUSI BERKEDOK PANTI PIJAT DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Murliana, Murliana]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract     Prostitution that often occurs in massage parlors in the city of Samarinda is common in the community and has even been passed down from previous generations.             Type of research in this paper uses normative legal research and uses the Law-Invitation approach and the Conceptual approach.             Results showed that the act of prostitution that was cultivated / provided by massage parlors, was more focused on someone who runs the prostitution business, namely pimps. Clearly and firmly running a business in the practice of prostitution can be punishable by imprisonment if their actions fulfill the elements of the Criminal Code. From these actions there are several factors that have led to the practice of prostitution under the guise of massage parlors. Efforts made by the government to tackle prostitution under the guise of massage parlors are through prevention through the provisions stipulated in the Samarinda City Regulation Number 03 of 2009 concerning Prevention and Control of HIVS and AIDS in Samarinda City as well as enforcement of Samarinda City Regulation Number 18 of 2002 concerning Control and Prevention of Commercial Sex Workers in the Samarinda City Region. A Commercial Sex Worker in the practice of prostitution cannot be convicted due to the lack of legal provisions that can ensnare a Commercial Sex Worker related to the prosecution of cases of prostitution, therefore legal provisions that strictly regulate the case of the Commercial Sex Worker are needed.]]>
