cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Arifin
Contact Email
diskursus@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
diskursus@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Diskursus Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23385537     EISSN : 26227223     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Diskursus Islam adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang merefleksikan diri sebagai wadah akademik untuk publikasi artikel ilmiah. Jurnal ini menfokuskan pada kajian/studi islam dalam berbagai aspeknya yang diharapkan dapat memberi referensi bagi pembaca dalam pengembangan wawasan akademik dan keilmuan.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2014)" : 9 Documents clear
AKULTURASI ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI MOLONTHALO DI GORONTALO Mustakimah Mustakimah
Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v2i2.6525

Abstract

Artikel ini adalah studi sosio religius terhadap akulturasi Islam dengan budaya lokal dengan fokus penelitian pada tradisi molonthalo di Gorontalo. Penelitian ini mengkaji melalui tiga pendekatan: fenomenologi, sosio-etnografi, dan antropologi. Oleh karena penelitian artikel ini merupakan penelitian studi kasus (case study), maka pada dasarnya penelitian ini bersifat eksplanatoris. Studi tentang tradisi molonthalo dalam masyarakat Gorontalo sebagai bagian dan kebudayaan nasional tidak dapat dilepaskan dari Islam yang menjadi mayoritas di dalamnya. Kehadiran Islam pada wilayah tertentu melibatkan konstruksi lokal dalam membangun Islam sebagaimana yang ada saat ini. Berbagai medan budaya yang diwarnai ataupun disentuhkan dengan Islam sesungguhnya berorientasi secara konseptual untuk memperoleh "berkah" sebagai suatu yang sakral, mistis, dan magis. Eksplorasi terhadap ritus molonthalo pada masyarakat Gorontalo mengisyaratkan adanya kesadaran kolektif untuk mengejar keberkahan tersebut melalui ekspresi dan emosi keagamaan yang kesadaran diri yang terdalam serta dibarengi dengan lokalitas yang membentuk dan mempengaruhi cipta, rasa, dan karsa mereka. Sebagai ritus yang mengupacarakan kehamilan seorang ibu di usia kandungan tujuh bulan, kesadaran kolektif yang muncul adalah bahwa hidup ini harus terus berjalan dinamis seiring dengan upaya mencapai kesadaran tertiuggi untuk keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Tradisi molonthalo membuktikan bahwa Islam mewakili contoh dari semua agama yang secara empirik telah ikut mempengaruhi, bahkan membentuk struktur dimensi kehidupan manusia secara sosial dan budaya. ABSTRACTThis article is a social and religious study of Islam acculturation with local culture by focusing on Molonthalo ritual in Gorontalo. This research employs three approaches: phenomenology, social- ethnography, and anthropology. This research is a case study so that basically the research is an explanatory. Study of Molonthalo ritual in Gorontalo as part of national culture cannot be separated from Islam's influence as majority religion. The presence of Islam in a certain place involves local construction in establishing Islam as existing now. Islam interplay with various cultural terrains is basically conceptually oriented to obtain a blessing as something sacred, mystic, and magic. The exploration of Molonthalo ritual annunciates the existence of collective awareness to seek the blessing through the religious expression and emotion that are a deep self-awareness and coupled with the locality that shaping and influencing their creativity, taste, and intention. As a ritual celebrating the age of seven months womb of a pregnant women, the collective awareness that might appears is that life has to run dynamic in line with efforts to obtain the highest awareness for their safety in world and here after. Molonthalo ritual proves that Islam is an instance from all religions that empirically has played pivotal role in influencing, even constructing the dimension of human's life socially and culturally.
HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Ipandang Ipandang
Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v2i2.6521

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang hak-hak anak jalanan perspektif hukum Islam dan hukum positif di kota Makassar. Metodologi penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan ilmu  hukum  dan bidang ilmu lain yang mendukung seperti pendekatan rasionalistik, fenomenologis, teologis normatif, dan sosiologis sehingga tercakup di dalamnya pendekatan multidisipliner, yang datanya merujuk pada field research. Faktor munculnya anak jalanan di kota Makassar disebabkan oleh faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor broken-home, faktor relasi gender yang pincang, tidak adanya ruang bermain, juga karena peluang mendapatkan uang dengan mudah, urbanisasi, dan karena musiman.   Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keluarga belum maksimal, ini dapat dilihat pada tiga aspek. Pertama, pembinaan anak jalanan dihadapkan pada lingkungan kehidupan yang tidak sesuai dengan proses pembentukan pribadi mereka. Kedua, Negara memandang semua anak sama kedudukannya dalam undang-undang, namun kelihatan bahwa anak jalanan tidak mendapatkan perhatian dan pembinaan serius.Ketiga, pembinaan anak jalanan di kota makassar menjadi tanggung jawab pemerintah, namun karena belum maksimal, maka pembinaan tersebut dilaksanakaan secara bersama dengan lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Efektivitas pemenuhan hak-hak anak jalanan perspektif hukum Islam maupun hukum positif di kota Makassar pada prinsipnya telah memenuhi aspek kemanusiaan, perlindungan HAM, dan pembinaan secara seimbang sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang, dan peraturan pemerintah, khususnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, namun pelaksanaannya belum efektif, dan pasal demi pasal perlu ditinjau ulang terutama pasal 47 ayat 1 dan 2, karena pasal tersebut tidak mendidik  berdasarkan asas hukum keadilan, karena jumlah anak jalanan tidak  dapat diminimalisir.ABSTRACTThis dissertation examines the central issue of how street children's rights perspective of Islamic law and positive law in Makassar City. As a sub-problem is how the coaching philosophy of families of street children in Makassar City, how the philosophy and principles of coaching families of children on the basis of a review of Islamic law and positive law in Makassar City, what is the factor of the emergence of street children in Makassar City and development efforts undertaken Makassar City government, how the effectiveness of the fulfillment of the rights of street children and the Islamic legal perspective positive law in Makassar City. The research methodology used in this dissertation are originated from the determination of the location and type of research, the approach based on scientific theories approach preaching and other disciplines that support such a rationalistic approach, phenomenology, normative theological, and sociological approaches to this include multidisciplinary , which refers to the field research data. Thus the data obtained mainly sourced directly from study sites and populations by taking samples. The data collection procedures through observation, interviews, questionnaires, and documentation. Processing and analysis of qualitative data and analyzed in the form of a table with the results of the data by dividing the frequency distribution. This dissertation formulates the conclusions that the problem of street children in Makassar City family coaching philosophy is based on a review do not meet the principles of the caliphate, and this can be seen in three aspects. First, the development of street children are exposed to the environment are not living according to their personal forming process. Second, the state looked at all children are equal in law, but it appears that street children are not getting the attention and coaching seriously. This is proven by the number of street children in Makassar City, which amounted to 2229. Third, development of street children is the responsibility of the government but because it is not maximized, the building in Makassar dilaksanakaan also by the Child Protection agency (LPA), Non Governmental Organizations (LSM), and the Legal Aid Institute (LBH) is jointly Makassar City Government seek guidance in terms of emphasis on maintenance and protection of street children. Factors emergence of street children in Makassar City caused economic factors or because of poverty, brokenhome factors, factors that lame gender relations, the lack of play space, as well as opportunities to earn money easily, because the suffering/ descendants of lepers, urbanization, and due to seasonal. In order to address the street children, it was a strategic move. First, an integrated coaching system ranging from household environment, society and the government of Makassar. Second, build konprehensif understanding of the position of the child in life coaching through religious, economic empowerment and skills enhancement through alternative education, cultural arts activities and others have been made by the government of Makassar. Third, the government of Makassar coordinated approach with all the elements, especially LSM, Ornop, and other observers of street children with a variety of activities that promote the development and empowerment of street children. In the meantime, the effectiveness of the fulfillment of the rights of street children as well as the perspective of Islamic law positive law in Makassar City in principle meets the humanitarian aspects, protection of human rights and development in a balanced manner as stated in the law, and government regulations, particularly Regulation (Perda) Makassar City No. 2 of 2008 on Development Street children, homeless, beggars and musician, but not yet effective implementation based on the legal principle of justice because the number of street children can not be minimized. Conclusions based on the description above, implies an understanding that the presence of street children in Makassar City is an undeniable social fact. Therefore suggested the need for a special development in an integrated and continuous. For this purpose, the government should Makassar held posts at each point as a control point ditengarahi gathering place for street children in order to develop more intensively.
TERAPAN GAGASAN GARDNER BAGI PENGEMBANGAN TEORI BELAJAR Muh. Sain Hanafy
Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v2i2.6526

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi membuktikan asumsi globalisme tersebut dengan temuan aneka alat yang memperpendek jarak komunikasi personal. Berbagai media muncul yang memudahkan umat manusia untuk mencapai keinginannya. Dunia memasuki fase baru yang persoalannya jauh lebih kompleks dari dunia yang dikenali sebelumnya. Problemnya adalah bahasa sains rupanya tidak cukup memadai menyadarkan orang atas gejala alam hingga tuntutannya para saintis sebaiknya mulai belajar linguistik. Linguistik penting karena fenomena alam tidak berbicara bahkan atas dirinya namun berekspresi dan menstimulasi manusia untuk memahaminya. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan deskriptif yakni untuk menjelaskan gagasan Gardner yang memperkelankan Multiple intelegence. Multiple intelegence adalah salah satu teori yang mentransendensikan berbagai disiplin pengetahuan untuk kepentingan pembelajaran yang di dalam prakteknya mengklasifikasi kecenderungan belajar setelah menyelami karakter dasar kecerdasan personal. Teori ini sedemikian rupa bermanfaat untuk mendekatkan pembelajar dengan persoalan-persoalan nyata kehidupannya.ABSTRACTThe development of communication technology proves the assumption about globalism with the invention of various tools that can shorten the distance of personal communication. The diverse media appears that allows man to achieve their will. The world enters a new phase which its problems are more complicated than the known world before.The problem is that the scientific languages seem not to be enough to disenchant man on natural phenomenon so that scientists need to learn about linguistics. The linguistics are important thing since the natural phenomena are silent but attracting man's attention to understand it. The research method in this article uses description, that is, exploring Gardner's paradigm that introduces multiple-intelligence. The multiple-intelligence is one of theories that transcend any knowledge disciplinary in the sake of learning which its implementations classify learning tendencies after recognizing the basic character of individual intelligence. The theory is more beneficial to familiarize students with their own real-lifel problems.
PENGEMBANGAN METODE IJTIHAD KONTEMPORER Fathurrahman Fathurrahman
Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v2i2.6522

Abstract

Berbagai persoalan baru tentang hukum-hukm yang berkaitan dengan ajaran Islam senantiasa bermunculan mengitari kehidupan, yang tidak boleh tidak, fiqh Islam harus memberi jawaban yaitu dengan cara ijtihad. Dengan demikian terbukti bahwa syariat Islam cocok untuk semua masa dan tempat. Pada era keterbukaan ini, banyak generasi muda Islam yang memperlihatkan keberanian dan bakatnya dengan mengeluarkan pernyataan-pemyataan sehubungan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat. Mereka itu adalah aset umat yang perlu dibina agar menjadi mujtahid yang kini dirasakan semakin langka. Otoritas berijtihad bukanlah faktor sarjana atau bukan sarjana, bukan pula faktor berani atau tidak berani tetapi faktor kemampuan untuk berijtihad. Pada masa-masa yang akan datang diduga keras persoalan-persoalan baru akan bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. yang cocok untuk untuk semua masa dan tempat dapat memberikan solusi tentu dengan cara ijtihad. Kalau pada masa silam ijtihad diperlukan, maka pada era kontemporer ini justru semakin diperlukan karena semakin banyaknya persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang menghendaki pemecahan dengan segera. Namun demikian yang menjadi kendala yaitu yang punya otoritas untuk berijtihad terasa semakin kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga persoalan itu lamban diselesaikan kalau enggan dikatakan tidak terselesaikan. Meskipun demikian semangat untuk berijtihad yang dimiliki oleh mereka hendaknya ditumbuh-kembangkan, diberikan dukungan dan arahan-arahan karena terkadang berijtihad di luar lapangan ijtihad sehingga bukannya menyelesaikan masalah tetapi justru semakin menamfoah masalah.ABSTRACTAny new Islamic law issues that constantly are popping up around Muslim life require Islamic fiqh to answer by means of ijtihad method. Therefore, it proves that Islamic shariah is coincided with every place and time. In this era of openness, many young Muslims show their courage and talent to issue statements-statements with respect to contemporary issues raised among society. They are ummah's assets that need to be nurtured in order to become a mujtahid who is now perceived increasingly rare. Authority to do ijtihat is not about graduate or not and also not about braveness or not but it is about capability of doing ijtihad. In the past time, ijtihad was needed, then the contemporary era it even is more necessary due to the increasing number of issues arising in a society that require immediate solution. However, the main obstacle dealt with is the lack of people who are capable of doing ijtihad so that these issues are too late to be solved, if not be solved. Nonetheless spirit to do ijtihad among the young Muslim should be encouraged, providing support and direction since without the certain direction ijtihad is more likely to be misguided so rather than it resolves the problems but even more adds these.
HMI, CAK NUR DAN GELOMBANG INTELEKTUALISME ISLAM INDONESIA JILID 2 Muhammad Sabri
Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v2i2.6527

Abstract

Artikel ini menjawab pertanyaan bagaimana posisi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia dan kaitannya dengan fenomena kegairahan intelektualisme Islam. Munculya gelombang baru intelektualisme Islam di Indonesia ditujukan dengan yang disebut sebagai “kelompok pembaruan pemikiran Islam” di Indonesia. Gerakan ini muncul merupakan respons Islam terhadap gagasan modernisasi di tanah air. Atau fenomena tersebut merupakan respons intelektual kaum Muslim terhadap situasi sosio-historis yang melingkari kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Dalam mencermati perjalanan sejarahnya yang telah melampaui usia setengah abad, dinamika HMI adalah sebuah catatan yang berkembang, dan diyakini sebagai salah institusi yang telah memainkan peran fungsional-historisnya dalam mozaik sejarah perjuangan Indonesia. Peran-peran historis yang telah secara inheren melekat dalam tubuh HMI semestinya menjadi energi gerak dalam satu misi besar: transformasi sosial menuju Indonesia baru dengan visi intelektualisme Islam yang kompatibel. Untuk mengantisipasi perubahan masyarakat yang cepat, maka upaya-upaya mengubah orientasi, cara-pandang, metode, paradigma, dan gerak juang HMI, dengan sendirinya menjadi sebuah kemestian sejarah, khususnya dalam “membayangkan” masa depan bangsanya.ABSTRACTThis article answers the question of how the position of the Islamic Student Association (HMI) as an oldest Islamic student organization in Indonesia and its relevance to the phenomenon of Islamic intellectual excitement.  The emergence of a new wave of Islamic intellectualism in Indonesia is marked by the so-called “group of Islamic thought reform”. Its presence is a response to the idea of modernization in Indonesian country. In other words, the phenomenon is a response of Muslim scholars to social and historical atmospheres encircling the Indonesian life at that time.  By looking at its historical path that has exceeded the age of half a century, HMI's dynamics is a growing record and is believed as an institution which has played its functional and historical role in mosaic story of Indonesian struggle. These historical roles that have been inherently embedded in the body of HMI should be the energy of motion in one tremendous mission; social transformation toward new Indonesia with compatible vision of Islamic intellectualism. To anticipate rapid social changes, HMI’s efforts of changing orientations, perspectives, methods, paradigms, and also struggle moves become a historical necessity, particularly in “reflecting” the future of the nation.    
RELASI GENDER DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM Lilik Andaryani
Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v2i2.6523

Abstract

Hukum keluarga dalam syariat Islam mulai tersentuh pembaruan setelah tahun 1915. Berbeda dengan model pembaruan tahap pertama yang mengadopsi hukum-hukum Barat, pada tahap kedua ini, pembaruan ditujukan untuk menyentuh persoalan metodologi hukum Islam (ushul al-fiqh). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, yaitu al-Qur'an dan hadis dan pendekatan yuridis. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang merujuk pada undang-undang. Objek penelitiannya yaitu Mesir, Tunisia, dan Indonesia. Ada tiga belas aspek dalam hukum keluarga di dunia Islam yang mengalami pembaruan, yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris, wasiyat wajibah, dan pengelolaan wakaf. Pembaharuan hukum keluarga muslim dibagi dalam tiga kelompok, yakni: 1) negara yang sama sekali telah meninggalkan hukum syari'at; 2) negara yang sama sekali tidak melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga; dan 3) negara yang memberlakukan hukum keluarga yang di dalamnya telah diadakan pembaruan terhadap hukum Islam atau merupakan kombinasi antara hukum tradisional dan konsepsi hukum modern.ABSTRACTFamily law in Islamic shari’ah begun to experience reform after 1915. In contrast to the first phase of reform models adopting the laws of West, in the second stage, the reform is intended to approach the issue of Islamic legal methodology ( ushul al-figh). The approach used in this study is a normative approach, namely the Qur'an and the Hadith and judicial approach. Data collected is qualitative data. Technique of collecting data employed in this research is documentation that refers to laws. The research objects are Egypt, Tunisia, and Indonesia. There are thirteen aspects in the family law in the Islamic world which have experienced renewal, namely limitation of ages marriage, restriction of guardian's role in marriage, mandatory of marriage registration, economy capability in marriage, restriction of polygamy, family income, restriction of husband's rights of divorce, the rights and obligations for all parties due to divorce, pregnancy period and its implication, parental custody, the rights of inheritance, wasiyat wajibah, and waqf management. The reform of the Muslim family law can be divided into three groups, namely; (1) state altogether has left Shari'ah law; (2) state is in no way to reform the family law; (3) state has enacted the family law within which it has been held the reform of Islamic law or combination between traditional and modern legal conception.
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN WAKAF DI PROVINSI GORONTALO Ayyub Ishak
Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v2i2.6519

Abstract

Artikel ini membahas tentang perwakafan di Provinsi Gorontalo dengan fokus pembahasan bertolak dari permasalahan pokok, yaitu bagaimana optimalisasi perwakafan di Provinsi Gorontalo. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang berlokasi di Provinsi Gorontalo, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i/teologis normatif, sosiologis, sejarah dan manajemen. Pengumpulan data menggunakan teknik; observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data diawali dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwakafan di Provinsi Gorontalo perlu dioptimalkan penanganan dan pengembangannya, karena umumnya harta wakaf digunakan untuk penyediaan fasilitas ibadah dan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan dan yayasan. Upaya nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dilakukan melalui program pengklasifikasian jenis harta wakaf, potensi/produktivitas, nazir profesional agar pengelolaan harta wakaf lebih optimal. Pengoptimalan pengelolaan harta wakaf bertujuan untuk memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dilakukannya wakaf, optimalisasinya diarahkan kepada pengelolaan yang bernilai ekonomi.ABSTRACTThis article discusses about property donated (wakaf) and its endurance in Gorontalo Province. The focus of the discussion is based on the central issue, is how the endurance of property donated (wakaf) in Gorontalo Province. This research is field research which by adapting qualitative research methodology, and using normative theologies approach, sociology approach, historical approach, and management approach. The data source is taken from primer and secondary data. The result of this research shown that the department, the organization or the institute who control the property donated (wakaf)  has been doing socialization of how importance of property donated (wakaf), The effort and the program of the supervisors (nazir) in developing and endeavoring  the potency of property donated  in Gorontalo Province, is shown from their effort in arranging legality formal of the property donated (wakaf) both in certificate of property donated statements and in certificate of land donated, the beneficial of property donated (wakaf) which is still potential and productive. The benefit of productivity of property donated for Muslim societies in Gorontalo Province, is the beneficial of the result of property donated management for the necessity of public societies.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBINAAN AKHLAK MULIA BAGI ANAK PANTI ASUHAN DI KOTA MAKASSAR Husen Sarujin
Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v2i2.6524

Abstract

Penelitian terhadap Panti Asuhan dianggap penting untuk dilakukan karena dengannya dapat diketahui efektivitas pembinaan anak-anak panti, dan berbagai kendala yang dihadapinya, serta solusinya dalam upaya pembentukan akhlak. Manajemen sarana dan prasarana merupakan kendala utama yang dihadapi panti asuhan di Kota Makassar. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian panti asuhan masih menempati rumah kontrakan padahal tempat tinggal merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan. Di samping itu, manajemen keuangan juga menemui hambatan kurangnya perhatian dan bantuan dari pihak pemerintah terkait, seperti Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Sosial, dan dinas lain yang terkait, serta donatur tidak tetap. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori pola pendidikan pada panti asuhan, yakni pendidikan otoriter, demokratis dan permisif, tetapi yang paling dominan adalah pendidikan demokratis. Pola pembinaan akhlak mulia bagi anak panti asuhan di Kota Makassar dapat tercapat dilihat dari ouput berupa akhlak mulia bagi anak panti asuhan, berbeda dengan anak lain yang ada di luar panti asuhan. ABSTRACTThe research about orphanage is considered important to do because it can comprehend the effectiveness of orphans development, the obstacles faced by the orphanage as well as the solutions in an effort of moral formulation. The infrastructure management is a major challenge facing by the orphanage in Makassar. The fact shows that some orphanages are still occupying the rented house when shelter is a primary need in life. In addition, financial management also encounters  obstacles the lack of attention and support from the relevant goverment such as city goverment through social services, other related agencies, and aslo from unfixed donors. This research shows that there are three categories of education pattern of the orpahanage, namely, authoritarian, democratic, and permissive, but the most dominant is democratic education. The pattern of moral building for orphans in Makassar can be regarded successful if those orphans are more noble compared to other children who live outside the orpahanage.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM : Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Haries
Jurnal Diskursus Islam Vol 2 No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v2i2.6520

Abstract

Hukum kewarisan yang masih dominan tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, pada pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut. Salah satu suku yang penduduknya beragama Islam adalah suku Banjar. Di Kalimantan Selatan khususnya, masuk Islam sama dengan masuk Banjar atau sebaliknya masuk Banjar sama artinya masuk Islam. Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan karena daerah ini dikenal sebagai basis ulama sekaligus sebagai kota santri selain Martapura untuk wilayah Kalimantan Selatan. Pembagian harta warisan dalam keluarga Ulama Banjar ditemukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum Islam, pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum adat. Apabila terjadi konflik dalam pembagian harta warisan itu, maka diadakan islah. Sebagian ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggap bahwa islah juga dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Dalam hal ini mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka.ABSTRACTThe dominant inheritance law in the midst of society still exists and lives and the implementation of inheritance division of Indonesian society is based on Islamic and local laws. This is because the majority populations of Indonesia are Muslim and consist of various ethnics so that the inheritance division also is diversity depending on their own embedded family structures. One of ethnic groups that its majority populations are Muslim is Banjar. In South Kalimantan in particular, converting to Islam means converted to Banjar and also vice versa. This research took place in Hulu Sungai Utara regency, South Kalimantan province. It is done since this place has been well known as the basis of ulama as well as being santri town except Martapura in South kalimantan. There are two kinds of inheritance division in the family of Banjar ulama, namely the inheritance division in virtue of Islamic laws and another based on local laws. If conflict happens in the division, it will do islah. Some Banjar ulama in that region regard that islah is line with Islamic laws, because inheritance is contained in muamalah realm that its implementation is depending on ummah, as long as there is no conflict on it. In that case, they do the division of inheritance based on what they agreed with peacefully and also in virtue of their own general good.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Tafsir, Hadis, Syariah, Ekonomi Islam Vol 13 No 1 (2025): Sejarah Islam, Perpustakaan dan Informasi Islam, Pemikiran Islam, Dakwah Vol 12 No 3 (2024): Pendidikan Agama Islam, Menajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab Vol 12 No 2 (2024): August Vol 12 No 1 (2024): April Vol 11 No 3 (2023): December Vol 11 No 2 (2023): August Vol 11 No 1 (2023): April Vol 10 No 3 (2022): December Vol 10 No 2 (2022): August Vol 10 No 1 (2022): April Vol 9 No 3 (2021): December Vol 9 No 2 (2021): August Vol 9 No 1 (2021): April Vol 8 No 3 (2020): December Vol 8 No 2 (2020): August Vol 8 No 1 (2020): April Vol 7 No 3 (2019): December Vol 7 No 2 (2019): August Vol 7 No 1 (2019): April Vol 6 No 3 (2018): December Vol 6 No 2 (2018): August Vol 6 No 1 (2018): April Vol 5 No 3 (2017): December Vol 5 No 2 (2017): August Vol 5 No 1 (2017): April Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue