cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Arjuna Subject : -
Articles 269 Documents
 13   14   15   16   17 
Pengembangan Sistem Integrasi Padi-Ternak dalam Upaya Pencapaian Swasembada Daging di Indonesia: Suatu Tinjauan Evaluasi Chairul Muslim
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v4n3.2006.227-240

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Modernisasi Penyuluhan Pertanian di Indonesia: Dukungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Eksistensi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Daerah nFN Syahyuti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n2.2016.83-96

Abstract

Agricultural extension is moving toward modern one which is accelerated by Law No. 16/2006 on Agricultural, Fishery, and Forestry Extension System based on the spirit of decentralization, democracy, and participation. This progress is disturbed by Law No. 23/2014 on Regional Government. To some extent, the Law No. 23/2014 threatens regional agricultural extension institution existence. This paper aims to review and to analyze the future of agricultural extension modernization in Indonesia. Results of the analysis found that agricultural extension should refer to the Law No. 16/2006. The government should maintain the well-arranged regional agricultural extension existence as it is in accordance with decentralization spirit described in the Law No. 23/2014. According to the Letter of Minister of Agriculture No. 02/SM.600/M/1/2015 on the Implementation of Agricultural Extension, in transition period waiting for the derived Law on Local Government, regional agricultural extension institution is implemented in accordance with Law No. 16/2006. Ministry of Agriculture may keep referring to Law No. 16/2016 because this act is lex specialis. Modernization spirit of Law No. 16/2006 will be reinforced along with the Law on Regional Government to be legislated. AbstrakSetelah dibangun puluhan tahun, penyuluhan pertanian Indonesia sesungguhnya telah mulai mewujud sebagai bentuk penyuluhan yang modern. Kemajuan ini didorong oleh kelahiran UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3) yang berbasiskan semangat desentralisasi, demokratis, dan partisipatif. Namun, kondisi ini terusik dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bagi sebagian orang dianggap mengancam keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Tulisan ini berupaya mempelajari masa depan modernisasi penyuluhan pertanian di Indonesia dengan berdasarkan kepada kajian kebijakan dengan pendekatan review ilmiah teoretis dan kebijakan. Cakupan analisis dibatasi kepada kedua kebijakan tersebut, yakni UU Penyuluhan dan UU Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan eksistensi kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Hasil analisis mendapatkan bahwa seharusnya penyuluhan pertanian tetap dijalankan dengan berpedoman kepada UU SP3. Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah yang sudah tertata baik seharusnya tidak perlu diubah karena sesungguhnya sejalan dengan semangat desentralisasi yang diusung oleh UU Pemerintahan Daerah ini. Sesuai dengan Surat Menteri Pertanian No. 02/SM.600/M/1/2015 perihal Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dalam masa transisi menunggu turunan UU tentang Pemda, kelembagaan dan operasional penyuluhan di daerah tetap berjalan sebagaimana biasa dengan berpedoman kepada UU SP3. Kementerian Pertanian dapat tetap berpegang kepada UU SP3 dengan argumentasi bahwa UU ini bersifat lex specialis. Sesungguhnya semangat modernisasi dari UU Penyuluhan akan dikuatkan dengan kelahiran UU tentang Pemda tersebut.ri UU Penyuluhan akan dikuatkan dengan kelahiran UU tentang Pemda tersebut.
Perilaku Harga Produk Peternakan Pada Hari Besar Keagamaan Nasional Atien Priyanti; Ismeth Inounu
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n2.2016.149-162

Abstract

Livestock products such as beef, broiler meat, and eggs are commodities deal with increased prices during national religious holidays (HBKN), especially during Idul Fitri. The objective of this research was to study the dynamic changes and price behavior during HBKN to anticipate food price fluctuation in the future. The research was conducted in three consecutive years, i.e. from 2012 to 2014, and carried out in 8 provinces representing centers of producers and consumers. Data were analyzed using a general linear model procedure to find out the inflection point of the highest price of livestock products during HBKN. Results showed that average price of beef rose by 10–20%, whereas those of broiler meat and egg increased by 10–16% and 5–13%, respectively. Region and time period significantly affected price changes (P < 0.001). A sigmoid curve of dynamic changes of livestock price was shown in this study. The results indicated that the highest price changes of livestock products were one day before Idul Fitri. The government needs to assure consumers not to be panic due to significant changes in livestock product prices since this temporary adjustment would reach the price equilibrium such as those before Idul Fitri. Public panic could be exploited by speculators to increase profit.   AbstrakKomoditas pangan asal ternak, utamanya daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras selalu mengalami peningkatan menjelang atau menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN), khususnya pada Hari Raya Idul Fitri. Dinamika perkembangan dan perilaku harga menjelang HBKN perlu dianalisis untuk mengetahui dan mengantisipasi gejolak harga pada masa yang akan datang. Suatu penelitian telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, 2012–2014, di delapan provinsi yang merepresentasikan wilayah produsen dan konsumen untuk mengamati perubahan harga eceran daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras. Data dianalisis dengan menggunakan prosedur General Linear Model untuk mengetahui puncak kenaikan harga dari masing-masing produk tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata harga daging sapi menjelang HBKN berkisar antara 10−20%, sedangkan untuk daging dan telur ayam ras masing-masing mencapai 10−16% dan 5−13%. Variabel wilayah dan tahun serta interaksinya memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan harga daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras (P<0,001). Faktor wilayah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga daging sapi dan telur ayam ras (P<0,001). Dinamika perubahan harga ditunjukkan dengan kurva sigmoid, di mana puncak kenaikan tertinggi untuk daging sapi dan telur ayam diperoleh masing-masing pada hari ke-7,62 dan hari ke-7,65 atau sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut untuk daging ayam ras ditunjukkan pada hari ke-8,07 atau sedikit melewati dan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah harus dapat meyakinkan masyarakat untuk tidak terlalu panik dalam menghadapi dinamika perubahan harga menjelang HBKN karena kepanikan masyarakat justru dapat digunakan oleh para spekulan untuk memperoleh keuntungan.
Manajemen Rantai Pasok Komoditas Cabai pada Agroekosistem Lahan Kering di Jawa Timur nFN Saptana; Chaerul Muslim; Sri Hery Susilowati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v16n1.2018.19-41

Abstract

Chili is one of high-value horticulture commodities, prioritized for its production expansion, and has no substitute. Chili price is inflationary due to its high fluctuation.  This research aims to analyze performance of its supply chain management. Primary data was collected in Malang Regency, East Java, from chili agribusiness actors. Data collected were analyzed using both descriptive and marketing margin approaches. Great red chili, curly red chili, and cayenne farm businesses were profitable with benefits each ranged from Rp 24.44 million to Rp83.8 million/season/hectare. The R/C ratios varied from 1.62 to 2.89 indicating that chili farming is feasible. Most of value chain was gained by retailers, merchants, and wholesalers. Wholesalers at the central market played significant role in collecting chili from farmers and distributed it to consumers through retailers. Strategy to improve marketing efficiency is through enhancing integrated chili supply chain management. AbstrakKomoditas cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapatkan prioritas pengembangan. Komoditas cabai merupakan komoditas sayuran tidak bersubtitusi dan tergolong komoditas bernilai ekonomi tinggi. Permasalahan utama adalah sering terjadi gejolak harga yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap inflasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja kelembagaan manajemen rantai pasok komoditas cabai dari hulu hingga hilir. Hasil kajian menunjukkan  kinerja usaha tani cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit cukup menguntungkan dengan keuntungan berkisar antara Rp24,44–83,8 juta/musim/ha, dan dengan nilai R/C ratio bevariasi antara 1,62–2,89 yang merefleksikan usaha tani cabai sangat layak untuk terus diusahakan. Secara nominal berturut-turut nilai tambah terbesar adalah pada pedagang pengecer, pedagang pengumpul, pedagang besar. Meskipun nilai tambah pada pedagang besar dan pedagang pengumpul desa lebih kecil dari nilai pedagang pengecer, namun karena omzet penjualan cabai yang jauh lebih besar maka secara keseluruhan keuntungan yang didapat pedagang besar adalah yang paling besar, kemudian menyusul pedagang pengumpul desa, dan terakhir pedagang pengecer. Strategi untuk meningkatkan efisiensi tata niaga dapat dilakukan dengan pengembangan manajemen rantai pasok komoditas cabai merah secara terpadu.
Sistem Perbenihan Padi dan Karakteristik Produsen Benih Padi di Jawa Timur Bambang Sayaka; Deri Hidayat
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n2.2015.185-202

Abstract

EnglishRice seed is a promising business. Partnership between rice seed producers and seed growers is profitable to both parties and enhances production scale. This study was conducted in November 2013 in Mojokerto and Banyuwangi Regencies, East Java Province. Results of the study showed that rice seed producers in East Java were able to supply more than the rice farmers’ dema nd in the province. Some of the rice seed production was sold to other provinces. Partnership between producers and growers are intended to reduce risks. Furthermore, growers received soft loans fr om producer, attained higher yield, and better selling price. It is necessary to improve role of Food Crops and Horticulture Seed Control Agency (UPT PSBT PH) to oversee rice seed production and its distribution. Crops Seed Controller (PBT) enhancement will improve role of UPT PSBTPH.  IndonesiaProduksi benih padi merupakan bisnis yang relatif menjanjikan. Kemitraan antara produsen dan penangkar benih padi menguntungkan kedua belah pihak dan dapat meningkatkan skala produksi. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2013 di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen benih di Jawa Timur mampu menghasilkan benih padi untuk mencukupi kebutuhan petani di provinsi tersebut, bahkan sebagian dijual ke luar provinsi. Umumnya produsen benih bermitra dengan penangkar benih untuk mengurangi risiko kerugian. Penangkar benih diuntungkan karena mendapat bantuan pinjaman dari produsen sehingga dapat menghasilkan calon benih padi dengan produktivitas tinggi dan harga jual yang lebih baik dari gabah konsumsi. Peranan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau Unit Pengelola Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) perlu ditingkatkan dalam mengawasi produksi benih sejak di lapang, setelah panen hingga pengolahan benih dan peredaran di pasar. Penambahan Pengawas Benih Tanaman (PBT) dapat meningkatkan peran BPSB. 
Potensi dan Prospek Lahan Rawa sebagai Sumber Produksi Pertanian Wayan Sudana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v3n2.2005.141-151

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia Ketut Kariyasa; M. Maulana; Sudi Mardianto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v2n3.2004.277-287

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Politik Ekonomi Reformasi Irigasi: Tinjauan Kritis terhadap RUU Sumberdaya Air Effendi Pasandaran
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n4.2003.281-296

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Inkorporasi Perspektif Gender dalam Pengembangan Rekayasa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Rita Nur Suhaeti; Sri Suharni
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v2n1.2004.67-76

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Pengembangan Tanaman Jagung (Zea mays L.) di antara Tanaman Karet Belum Menghasilkan nFN Sahuri
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n2.2017.113-126

Abstract

Land between juvenile rubber rows in the rubber plantation is potential for corn farming. This research aimed to assess corn production and added value of corn farming intercropped with juvenile rubber. It also studied effect of corn intercrop on land productivity improvement and juvenile rubber growth.  The experiment was conducted at the Sembawa Research Station from January until April 2016 on the juvenile rubber plantation using IRR 112 clone and spacing of 6 m x 3 m (550 tree per ha). The experiment was carried using a randomized block design (RBCD) with treatments of two planting-patterns, i.e. PT1 (rubber+corn) and PT2 (monoculture corn) with three replications, and the control was monoculture corn. The data were analyzed using ANOVA followed by DMRT at the level of 5%. Results of the research showed that corn intercropped with rubber significantly affected land productivity and IRR 112 clone growth during juvenile rubber period. Intercropped corn farm business in the juvenile rubber plantation was profitable as its R/C ratio of 1.62 at corn lower price and R/C ratio of 2.27 at corn higher price. Intercropped corn farming was profitable and it was feasible practiced inside the juvenile rubber plantation. AbstrakLahan di antara tanaman karet belum menghasilkan (TBM) berpotensi untuk dimanfaatkan guna mengembangkan tanaman jagung. Penelitian bertujuan mengetahui produksi jagung serta nilai tambah usaha tani jagung sebagai tanaman sela dan mengetahui pengaruh tanaman sela jagung terhadap peningkatan produktivitas lahan karet dan pertumbuhan lilit batang karet. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Sembawa, kebun karet TBM klon IRR 112, jarak tanam 6 m x 3 m (550 pohon/ha), dimulai dari bulan Januari sampai April tahun 2016. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), terdiri dari dua pola tanam yaitu: PT1 (karet+jagung) dan PT2 (karet monokultur), diulang tiga kali dan sebagai pembanding adalah jagung monokultur. Data dianalisis dengan sidik ragam, jika berbeda nyata diuji lanjut DMRT pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman jagung sebagai tanaman sela karet berpengaruh nyata terhadap peningkatan produktivitas lahan karet dan pertumbuhan tanaman karet klon IRR 112 pada masa TBM. Usaha tani jagung sebagai tanaman sela karet pada saat harga rendah masih menguntungkan dengan R/C ratio 1,62, sedangkan pada saat harga tinggi sangat menguntungkan dengan R/C ratio 2,27. Secara ekonomi usaha tani jagung menguntungkan dan layak untuk dikembangkan sebagai tanaman sela karet pada masa TBM.  

Page 15 of 27 | Total Record : 269

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue