cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Arjuna Subject : -
Articles 269 Documents
 12   13   14   15   16 
Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan Ening Ariningsih; Handewi P.S. Rachman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n3.2008.239-255

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kerawanan pangan rumah tangga dan alternatif strategi penanggulangannya. Hasil analisis diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan tingkat pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kerawanan pangan rumah tangga. Data yang digunakan adalah data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) tahun 1996-2005 dari Badan Pusat Statistik.  Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) proporsi rumah tangga rawan pangan di provinsi-provinsi luar Jawa khususnya wilayah Kawasan Timur Indonesia dan daerah perdesaan relatif tinggi dibanding wilayah Kawasan Barat Indonesia dan derah perkotaan, implikasinya adalah penanganan masalah rawan pangan perlu diprioritaskan pada wilayah-wilayah tersebut agar kesenjangan antara Kawasan Timur dan Barat Indonesia serta kesenjangan desa - kota tidak semakin melebar; (2) perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, masing-masing tingkatan pemerintahan melaksanakan kebijakan dan program ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan sesuai dengan mandat dan tupoksinya. Sementara itu, dalam upaya penanggulangan rawan pangan masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan potensinya dan dapat diapresiasikan pada kegiatan pemberdayaan posyandu, dasawisma, kepedulian sosial, kegiatan PKK dan aktifitas sosial keagamaan.
Pemberdayaan Petani di Kawasan Subak Guama dan Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali nFN Ngadi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.149-162

Abstract

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan petani dalam sistem pertanian subak di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Indonesia. Data untuk analisis adalah data penelitian dari PPK LIPI 2012 yang dilakukan dengan penelusuran data sekunder, wawancara, diskusi kelompok, dan observasi. Ada kecenderungan kurangnya minat pekerja muda untuk bekerja sebagai petani di Subak Guama. Sektor pertanian kurang menarik bagi kaum muda karena nilai upah dan pendapatan di sektor ini lebih rendah dari sektor lainnya. Namun, belum ada masalah terkait dengan pemenuhan tenaga kerja di sektor pertanian karena kepemilikan lahan di daerah ini sempit (sekitar 0,3 ha). Petani di Subak Guama memiliki kerja sama kelembagaan yang telah berakar di masyarakat. Koperasi memberikan bantuan untuk meringankan beban petani dengan pinjaman modal. Peran Subak Guama juga sangat menonjol dalam aspek teknologi. Teknologi dari pemerintah dan sektor swasta akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh petani jika dilakukan melalui lembaga-lembaga lokal. Program tajarwo, sistem integrasi padi dan ternak, budidaya tanaman secara berimbang akan diterima dengan baik oleh petani melalui koperasi. Koperasi di Subak Guama telah menjadi salah satu contoh yang memainkan peran penting dalam peningkatan pengetahuan dan informasi bagi petani.
Dampak Krisis Finansial Global dan Kebijakan Antisipatif Pengembangan Industri Kelapa Sawit Bambang Dradjat
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n3.2011.237-260

Abstract

Krisis finansial global (KFG) yang terjadi pada tahun 2008 ternyata menimbulkan resiko dan ketidakpastian bagi pengembangan industri kelapa sawit. Dalam jangka yang sangat pendek, harga minyak sawit terpukul. Importir dari AS, negara-negara Eropa Barat, Cina, India dan Pakistan - yang mengalami dan terkena dampak KFG – menunda bahkan membatalkan kontrak sehingga ekspor minyak sawit Indonesia terganggu. Pengkajian kebijakan ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi dampak KFG terhadap industri kelapa sawit, dan (ii) mengevaluasi pengaruh berbagai kebijakan antisipatif pemerintah dan faktor eksternal pada industri kelapa sawit. Dampak yang ditimbulkan dari KFG pada industri kelapa sawit Indonesia berupa tekanan harga, ekspor dan produksi. Antara bulan Oktober 2008 hingga Maret 2009, harga CPO dan TBS terendah dan sempat menyentuh US$ 483 per ton dan Rp. 584 per kg. Tekanan harga selama KFG membawa dampak pada penurunan volume ekspor bulanan minyak sawit jatuh hingga hanya 937.000 ton. Sedangkan produksi bulanan minyak sawit sempat hanya mencapai 815.000 ton. Kebijakan lobi internasional kombinasi Government (G) dan Business (B), penyesuaian kebijakan BK, kebijakan perluasan formula harga TBS, peningkatan akses informasi harga, dan peremajaan merupakan kebijakan antisipatif utama yang direkomendasikan dari kajian ini. Kebijakan ini diperlukan supaya jika krisis berulang atau terjadi lagi, industri kelapa sawit mampu bertahan dari tempaan krisis. Jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan ini, resiko yang ditanggung akan lebih parah sehubungan dengan makin berkembangnya perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya/mandiri. Dampak negatifnya adalah kontribusi industri kelapa sawit dalam perekonomian nasional dapat terganggu.
Impacts and Future Perspectives of Fertilizer Policy in Indonesia Benny Rachman; Tahlim Sudaryanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n3.2010.193-205

Abstract

The implementation of fertilizer subsidy policies have been applied comprehensively starting from the planning stage to fertilizer distribution system, including setting the highest retail price and the amount of subsidy. However, the policy has not been able to ensure adequate availability of fertilizers at the farm level. Planning on the amount of fertilizer demand is not fully accurate and supervision has not optimally implemented causing the distribution of subsidized fertilizer below the target. It is reported that farmers who manage less than 0.5 hectares of land received only 40 percent of the total subsidy and most farmers (90%) purchase subsidized fertilizer at prices higher than the highest retail prices. To overcome this problem, the government plan to change the distribution mechanism of subsidy from indirect subsidy to direct subsidy to farmers/ farmer groups. The expected impacts of that policy are: (1) farmers obtain direct benefits from fertilizer subsidies, (2) avoid disparity between the prices of subsidized  and non-subsidized fertilizers at the market, (3) reduce the possibility of scarcity of subsidized fertilizer supply, (4) improve cultural practices, especially in crops fertilizing, (5) increase the efficiency of using government subsidies, and (6) increase farmers income and welfare.
Concept And Implementation of Pes Program in the Cidanau Watershed: A Lesson Learned for Future Environmental Policy Gelar Satya Budhi; Kuswanto SA; Muhammad Iqbal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n1.2008.37-55

Abstract

Objective of the paper is to depict the concept of PES (Payment for Environmental Services) and its implementation in the Cidanau Watershed. This paper is a success story of PES implementation starting from the early adoption of the concept. The study shows that PES has impressed by many institutions, which was then initiated by PT KTI (Krakatau Tirta Industri) as a pilot project of the concept implementation. The main practice of PES implementation activities was promoting conservation farming, including transfer of conservation technology and trees growing. The conservation farming showed good development, which was characterized by more trees planted, more conservation technology applied, and more optimistic expectation for income increase. Moreover, PES Program will not only attract the farmers who participated in the program, but also other farmers who were not included in it. With such promising performance, PES Program can potentially be adopted by farmers and provide solution to various problems encountered in the Cidanau Watershed.
Strategi Penguatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Mendukung Sistem Kesehatan Hewan Nasional Muhammad Iqbal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n1.2011.53-71

Abstract

Undang Undang Nomor 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Institusi ini dapat dianggap sebagai ujung tombak strategis yang perlu diperkuat kinerjanya dalam rangka mendukung Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas). Secara mendasar penguatan kinerja Puskeswan dapat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu : (1) strategi pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur); (2) strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petugas; dan (3) strategi penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi. Implementasi ketiga strategi tersebut perlu dukungan institusionalisasi otoritas veteriner sehingga diharapkan dapat menjadikan Puskeswan sebagai lembaga yang tertata baik, mudah diakses, dan terpercaya dalam pelayanan sistem kesehatan hewan. Akan tetapi institusionalisasi otoritas veteriner harus bersifat mandiri dan bebas dari kepentingan politik.
Penggunaan Technology Roadmap dalam Penentuan Prioritas Penelitian dan Pengkajian Achmad M. Fagi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n4.2003.306-314

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Kerangka Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Lingkungan (SAIL) dalam Pemerintahan yang Sehat Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v2n2.2004.167-182

Abstract

Abstrak tidak tersedia
RSPO Certification Impacts on Oil Palm Smallholders’ Welfare in Jambi Province Dompak MT Napitupulu; nFN Rosyani; Ernawati HD; Rukaiyah Rafiq
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n2.2017.127-136

Abstract

World demand for Crude Palm Oil (CPO) consistently increases. On the other hand, CPO market moves slowly probably due to Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification. International trade system requires large CPO producers to have a RSPO Certificate as one of requirements for exporting their product. It is expected that this requirement will also be applied immediately to smallholding oil palm plantations. This paper aims to analyze the benefits of RSPO certification on improving oil-palm smallholders’ welfare in Jambi Province. Data collected in this study were analyzed using both descriptive and quantitative methods. Results of the study showed that RSPO certification, in several aspects, significantly improved farmers’’ wealth, timely availability of input factors, oil palm yield, processing and marketing, and CSR financial support. It also indicates that oil palm plantation companies tend to give preferential treatment in transaction process with farmers having RSPO certificates. AbstrakPermintaan Crude Palm Oil (CPO) dunia pada dasarnya mengalami peaingkatan secara konsisten, namun pasar CPO cenderung mengalami kelesuan yang diduga sangat berkaitan dengan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).  Sistem perdagangan internasional mengharuskan produsen CPO untuk memiliki sertifikat RSPO sebelum memasarkan produk ke luar negeri. Dapat diduga bahwa kewajiban memiliki sertifikat RSPO tidak akan hanya terbatas kepada pengusaha perkebunan besar, namun lambat laun akan juga diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap pengusaha kebun kelapa sawit termasuk petani rakyat swadaya. Tulisan ini bertujuan menganalisis manfaat sertifikasi RSPO terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Jambi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan statistik nonparametrik. Sertifikasi RSPO dalam beberapa aspek telah dapat dirasakan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani khususnya dalam hal ketersediaan input produksi secara tepat waktu, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil dan pemasaran, serta dukungan dana CSR dari perusahaan inti. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit cenderung memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi kepada kelompok tani yang sudah memiliki sertifikat RSPO.
Partisipasi Masyarakat Petani terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan A. Rozany Nurmanaf
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n2.2003.1-13

Abstract

Abstrak tidak tersedia

Page 14 of 27 | Total Record : 269

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue