cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Arjuna Subject : -
Articles 269 Documents
 11   12   13   14   15 
Respon terhadap Kebijakan IP Padi 400: Pola Penelitian vs Pola Tanam Petani Wayan Sudana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n2.2010.103-117

Abstract

Peningkatan produksi beras dalam rangka ketahanan pangan nasional, mengharuskan pemerintah untuk menempuh berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah melalui peningkatan Indek Pertanaman dengan jalan penanaman 4 kali padi dalam setahun (IP Padi 400). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengantisipasi atau merespon syarat keharusan dan kecukupan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan program IP Padi 400 dapat berjalan sesuai harapan. Berdasarkan evaluasi pola petani, agar program ini dapat berjalan sesuai rencana, dibutuhkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Diantaranya, air irigasi tersedia sepanjang tahun, tersedianya varietas umur sangat genjah dibawah 80 HST, periode waktu pengolahan tanah, tanam dan panen dalam satu hamparan lahan tidak melebihi dari satu minggu. Hal ini membutuhkan kecukupan tersedianya tenaga kerja orang maupun traktor. Selain itu, juga perlu mengubah kebiasaan petani dengan mempercepat jadwal pengolahan tanah, pesemaian dan tanam padi serta memperpendek waktu antara kegiatan panen padi dengan waktu tanam padi berikutnya (turn around time), yaitu maksimum satu minggu.
Telaahan Penggunaan Pendekatan Sekolah Lapang dalam Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi: Kasihs di Kabupaten Blitar dan Kediri, Jawa Timur Erizal Jamal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n4.2009.337-349

Abstract

Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) untuk tanaman padi merupakan upaya sistematis yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petani terhadap masalah yang dihadapinya dalam usahatani padi serta identifikasi peluang pengembangan yang mungkin dilakukan. Pada pendekatan ini dipersyaratkan adanya pemahaman petani tehadap komponen inovasi yang diintroduksi dengan memperhatikan local knowledge yang ada, dan proses pembelajaran pengambilan keputusan secara sistematis berdasarkan pengalaman kegiatan bersama di lahan terpilih. Penggunaan sekolah lapang dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk percepatan pemahaman petani serta proses adopsi itu sendiri. Sementara itu agar pendekatan sekolah lapang dapat efektif, diperlukan beberapa syarat keharusan yang antara lain terkait dengan adanya kegiatan bersama di lahan petani secara reguler. Dengan jumlah petani yang terbatas, petani dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama semusim dengan kurikulum yang berbasis kondisi spesifik lokasi dan pendampingan yang intensif. Beranjak dari persyaratan di atas dicoba melihat proses pelaksanaan di Desa Sido Warek dan Watu Gede,Kediri serta Desa Plumbangan, Blitar. Secara umum terlihat bahwa pelaksanaan SLPTT belum sepenuhnya didukung oleh berbagai syarat keharusan yang ada bagi terlaksananya sekolah lapang yang baik, sehingga pemahaman petani dan adopsi belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Ketersediaan tenaga pendamping masih merupakan faktor utama bagi keberhasilan pendekatan ini. Sementara itu, proses penciptaan suasana belajar diantara petani sendiri belum dapat berjalan dengan baik. Diperlukan sinergi berbagai program yang ada, sehingga kegiatan belajar dalam kelompok dapat maksimal dilakukan.
Analisis Kebijakan Pengembangan Padi, Jagung, dan Kedelai di Indonesia dalam Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN Saktyanu K. Dermoredjo
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n1.2014.51-68

Abstract

Perdagangan bebas mempengaruhi seluruh aspek kegiatan pertanian, khususnya terhadap kebijakan pembangunan pertanian. Untuk meningkatkan produksi komoditas pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai diperlukan perhatian khusus terhadap dampak perdagangan bebas. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan pengembangan padi, jagung, dan kedelai di tingkat lokal untuk medukung pengembangan produksi ketiga komoditas tersebut. AHP (Analytic Hierarchy Process) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi prioritas kebijakan dalam strategi pengembangan pangan utama dalam menghadapi kondisi yang terjadi pada petani. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah pusat merupakan aktor yang paling berperan dalam penentuan kebijakan pembangunan pertanian, kecuali aktor penentu kebijakan pengembangan kedelai di luar Jawa dipegang oleh pemerintah kabupaten. Di samping itu, sebagian besar arahan kebijakan yang telah dilakukan tertuju pada kesejahteraan masyarakat, kecuali untuk komoditas jagung di Jawa yaitu kebijakan produksi, pendapatan, dan permintaan modal serta kebijakan pengembangan kedelai di Jawa yaitu produksi dan permintaan modal, selanjutnya lainnya relatif beragam. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan yang dimulai dari hulu hingga hilir serta adanya penekanan pembagian kewenangan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
The Features of Vegetables in Indonesia and The Current Policy in The Framework of Agricultural Development Mohamad Maulana; Bambang Sayaka
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v5n3.2007.267-284

Abstract

Vegetables are grown throughoutIndonesia, especially on high altitude areas. Indonesians traditionally consume vegetables for their daily food. The objectives of this paper are (1) to describe status and characteristics of agriculture and vegetables inIndonesiaand (2) to illustrate current policy in the framework of agricultural development. The results showed that during the period of 1998 – 2005 the trend of vegetable tended to decline in harvested area and stagnant in production. On the other hand, vegetable consumption inIndonesiais very small. Budget allocation for vegetable increased from 8.96 percent of total food expenditure in 1996 to 9.91 percent in 2002. During the same period, vegetable import value fluctuated. However, the share of vegetable export value showed a constant performance, especially during 1999 – 2003 period, namely 0.09 – 0.11 percent. Entering global market, increasing strategies currently implemented in developing horticulture products are aimed at increasing production, yields, and improving quality through efficient farm management to produce competitive products.
Pola Pengembangan Kelembagaan UPJA untuk Menunjang Sistem Usaha Tani Padi yang Berdaya Saing Henny Mayrowani; Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n4.2012.347-360

Abstract

Untuk mempercepat adopsi alsin pertanian oleh petani, pemerintah mengembangkan Usaha Pelayanan Jasa Alsin Pertanian (UPJA). UPJA sudah ada, namun kelembagaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tulisan ini mencoba memberikan alternatif pengembangan kelembagaan UPJA yang dapat memberikan manfaat berupa efisiensi dan dayasaing yang lebih baik dari usahatani padi sawah di perdesaan. Permasalahan pengembangan UPJA terletak pada kelembagaan/organisasi dan dalam kaitannya dengan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya seperti kelembagaan finansial. Permasalahan tersebut antara lain adalah : kelembagaan UPJA belum diarahkan untuk menghasilkan produk berdaya saing tinggi, belum didukung oleh jaringan permodalan, peningkatan kemampuan manajerial, serta sarana dan infrastruktur perdesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa alternatif kebijakan dapat dilakukan, yaitu : (1) Kelembagaan UPJA perlu diintegrasikan dengan pengembangan kelembagaan perekonomian desa lainnya; (2) Jasa pelayanan alsin harus difokuskan pada pengembangan produk pertanian dalam arti luas; dan (3) Kelembagaan UPJA harus diintegrasikan dengan percepatan dan penguatan agro-industrialisasi di perdesaan.
Pendirian Bank Pertanian di Indonesia: “Apakah Agenda Mendesak?” Ashari Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n1.2010.13-27

Abstract

Proporsi penyaluran kredit lembaga perbankan nasional yang masih rendah ke sektor pertanian, memunculkan kembali wacana pendirian lembaga keuangan khusus untuk sektor pertanian. Salah satu bentuk lembaga keuangan yang diusulkan oleh beberapa pihak adalah berupa bank pertanian. Tulisan ini berusaha mengemukakan beberapa pandangan tentang urgensi bank pertanian dan lembaga keuangan apa yang sesuai untuk membantu penyediaan modal bagi pelaku usaha sektor pertanian. Pembentukan bank pertanian masih menjadi bahan perdebatan baik di kalangan praktisi pertanian maupun perbankan. Perdebatan tersebut menyangkut definisi, efektivitas, sumber modal, cakupan pembiayaan, format bank, dan aspek teknis lainnya. Bagi pihak yang pro pembentukan bank pertanian menganggap bank pertanian akan dapat mengatasi kebutuhan modal yang besar, lebih fokus, mengurangi moral hazard kredit program, dan dapat mengakselerasi pembangunan sektor pertanian. Sementara pihak yang kontra menganggap bank spesialis tidak akan viable, memiliki ketergantungan dana dari pemerintah/lembaga donor, terisolasi dari lingkungan perbankan, dan dapat mendistorsi pasar kredit. Di samping itu pembentukan bank pertanian belum dapat menjamin efektivitas dan efisiensi dalam membiayai sektor pertanian serta memerlukan waktu lama dan biaya yang besar. Dengan kompleksitas pembentukan bank pertanian serta berdasarkan fakta bahwa pelaku usaha pertanian  umumnya petani menengah-kecil, maka lembaga keuangan khusus pertanian berbentuk LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dipandang lebih sesuai menjadi sumber pembiayaan usahatani. LKM memiliki beberapa keunggulan diantaranya: kemudahan akses, proses lebih cepat, prosedur relatif sederhana, dekat dengan lokasi usaha, dan  pengelola LKM umumnya lebih memahami dan mengenal karakter petani.
Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah Muhammad Iqbal; Iwan Setiajie Anugrah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n2.2009.169-188

Abstract

Orientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu pembangunan yang bias perkotaan dan diskriminasi terhadap wilayah perdesaan dan sektor pertanian, sehingga menyebabkan ketimpangan transfer sumberdaya dari desa ke kota. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti kesenjangan pendapatan antara masyarakat perdesaan dengan komunitas perkotaan, migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan, dan eksploitasi wilayah perdesaan yang cenderung kurang mengindahkan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kemiskinan masyarakat perdesaan. Sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal melalui rekayasa kelembagaan klaster ekonomi dan forum kemitraan dapat dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Idealnya sinergi kebijakan tersebut diimplementasikan mengacu pada langkah strategi seperti sosialisasi, konsolidasi, dan uji coba (fase awal) kegiatan dalam kerangka otonomi daerah.
Analisis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM): Kasus Pengembangan Usaha Ternak Sapi di Provinsi Sulawesi Selatan Edi Basuno; Rita Nur Suhaeti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v5n2.2007.150-166

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil identifikasi kinerja kelompok peternak penerima program Bantuan Pinjaman Langsung  Masyarakat (BPLM) di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Barru, Bantaeng, Sinjai. Beberapa kelompok cukup mempunyai prospek untuk berkembang, sedangkan kelompok lainnya tampak sulit berkembang. Distribusi BPLM dengan jangkauan yang cukup luas, disambut dengan antusias oleh semua pihak. Secara umum, aspek teknis budidaya pemeliharaan sapi sudah dikuasai dengan baik oleh anggota kelompok. Perkembangan suatu kelompok erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terdapat kecenderungan bahwa anggota yang lebih maju dan inovatif memperoleh manfaat yang lebih besar dari program BPLM tsb. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM mereka yang relatif lebih baik dibanding dengan anggota lainnya, sehingga mereka umumnya mempunyai prakarsa yang lebih baik. Terdapat variasi dalam pelaksanaan BPLM di tingkat daerah, sebagai dampak positif dari otonomi daerah. Namun demikian diperlukan monitoring dan evaluasi terus menerus agar tujuan program tercapai. Meskipun hampir semua kelompok menyatakan bahwa modal sebagai kendala utama, tetapi beberapa kelompok justru menyimpan dana kelompok di bank. Aplikasi berbagai teknologi, perlu mendapat prioritas dari pelaksana BPLM, agar nilai tambah usaha ternak sapi meningkat. Konsekuensinya adalah adanya program pelatihan kader lokal melalui kegiatan yang bersifat learning by doing. Program BPLM semestinya memiliki tim fasilitator sendiri yang mampu melatih pelaksana BPLM di daerah dalam penguatan kelompok. Aspek ini merupakan aspek terlemah yang ditemukan dalam program BPLM. Ditemukan perbedaan pengertian tentang sistem pengembalian antara kelompok dengan Dinas Peternakan, sehingga sebelum distribusi bantuan dimulai, penyiapan kelompok perlu lebih matang, sekaligus mengakomodasi kebutuhan kelompok melalui dialog yang partisipatif. Pola seleksi kelompok secara transparan perlu dikembangkan agar kelompok yang terpilih betul-betul kelompok yang siap melaksanakan program BPLM. Perlu ditambahkan bahwa program BPLM tidak hanya sekedar memberi bantuan kepada masyarakat, tetapi termasuk manajemen tindak lanjutnya.
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis: Terobosan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian di Perdesaan Hari Hermawan; Harmi Andrianyta
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n2.2012.143-158

Abstract

Permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan solusi dengan meluncurkan suatu program yang dinamakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai modal usahatani bagi petani, sekaligus untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan yang akhirnya bermuara pada berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan. Tulisan ini bertujuan: (1) mengkaji strategi pengembangan LKM-A ke depan yang efektif untuk mendukung usahatani; dan (2) merumuskan alternatif kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan LKM-A. Pada Gapoktan pelaksana PUAP 2008 dan 2009 sudah terjadi pertumbuhan dan perkembangan LKM-A. Keberadaan LKM-A di perdesaan berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang memfasilitasi pembiayaan usahatani dan mempunyai peran sebagai penghubung aktivitas perekonomian masyarakat petani. Strategi pengembangan LKM-A ke depan dalam implementasi di lapangan, yaitu: perlu dilakukan percepatan melalui sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dari hulu hingga hilir antara pengurus LKM-A dengan stakeholder dan instansi-instansi, utamanya yang terkait dengan penguatan modal, jaminan pemasaran hasil produksi, serta dukungan sarana dan prasarana (proses berbadan hukum). Inisiatif koordinasi dibantu oleh pemerintah daerah tingkat provinsi selaku tim pembina, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota selaku tim teknis dalam koridor struktur organisasi pelaksana PUAP.
Pembangunan Perekonomian Perdesaan berbasis Agribisnis Jagung di Provinsi Gorontalo Iwan Setiajie Anugrah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n4.2010.363-383

Abstract

Berbagai upaya ke arah pembangunan pertanian dan perdesaan senantiasa terus dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pihak terkait, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di perdesaan  Mencermati keberhasilan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh propinsi Gorontalo, ternyata tidak hanya cukup dengan melimpahnya sumberdaya pertanian yang dapat dijadikan modal pembangunan, tetapi sangat tergantung pada kondisi sumberdaya manusia dan manajemen kepemimpinan dari suatu wilayah. Kebijakan yang senantiasa berpihak pada pembangunan sektor pertanian sebagai sumber perekonomian potensial, memegang peranan cukup penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan pembangunan pertanian berbasis agribisnis jagung di Gorontalo didasari oleh konsep dan pemikiran dari kepemimpinan daerah bahwa : (1) pembangunan harus fokus ; (2) pembangunan yang berorientasi pasar ; dan (3) membangun branding. Implementasi dari pemikiran tersebut dilakukan dengan membuka peluang pasar komoditas jagung melalui perdagangan ekspor maupun domestik, memberikan fasilitas regulasi pada upaya-upaya pengembangan jagung, melakukan pengawasan pengaturan sistem agribisnis jagung dari hulu sampai dengan hilir, menegakkan komitmen aparatur serta melakukan kebijakan pengembangan secara terintegrasi melalui pola kerjasama dengan seluruh stakeholders dan pelaku yang terkait dengan komoditas jagung. Konsep sederhana yang dibangun oleh pemerintah provinsi Gororntalo dalam kaitan pengembangan komoditas jagung menjadi komoditas potensial, terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah dan simbol keberhasilan perubahan menuju kesejahteraan petani. Komoditas jagung telah menjadi penciri kebanggaan daerah dan secara langsung memberikan multiplier effect bagi pembangunan sektor perekonomian lainnya maupun terhadap peningkatan kinerja pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Page 13 of 27 | Total Record : 269

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue