cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Arjuna Subject : -
Articles 269 Documents
 18   19   20   21   22 
Lintasan dan Marka Jalan menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan Made Oka Adnyana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v3n4.2005.326-348

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung di Indonesia Rizma Aldillah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n1.2017.43-66

Abstract

Maize is one of important commodities after rice. As a secondary crop in Indonesia, maize has multifunctional uses either as food or feed. Maize agribusiness has some benefits as it is highly demanded for feed raw material and easily cultivated. Besides external factor, i.e. inter-regional trade and export opportunities among regions and countries such as maize trade opportunity among regions and countries. Some weaknesses of maize agribusiness are limited farmers’ land areas, minimal infrastructure, technology, competing water use with other major crops, and potential threat of climate change. This study uses SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) approaches. Analysis results show that maize agribusiness development should be competitive, farmers-based, sustainable and decentralized. The government needs to improve people’s participation in maize agribusiness.  Main measures to take maize agribusiness development are effectiveness and quality of government service, and distribution facilities and infrastructure improvement. AbstrakJagung merupakan komoditas strategis utama terpenting setelah padi dan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Agribisnis jagung memiliki berbagai keuntungan yakni memberikan banyak manfaat, memiliki keunggulan sebagai pakan untuk unggas, dan usaha taninya mudah. Namun, jagung memiliki beberapa permasalahan seperti luas lahan yang terbatas, dan teknologi usaha tani rendah. Jagung memiliki peluang perdagangan antardaerah dan negara dan kebutuhan jagung nasional  cukup tinggi dan terus tumbuh. Untuk itu, perlu dilakukan studi untuk mendapatkan strategi pengembangan jagung nasional ke depan. Penelitian ini menggunakan metode SWOT (Strenght-Weakness-Opportunities-Threats) dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Hasil analisis data mendapatkan bahwa strategi alternatif terpenting dalam pengembangan agribisnis jagung adalah harus berorientasi pada pengembangan agribisnis jagung yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Dibutuhkan peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun agribisnis jagung. Secara menyeluruh, prioritas utama dalam pengembangan agribisnis jagung ke depan membutuhkan dukungan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah, serta pengembangan sarana dan prasarana distribusi.
Penelitian Sistem Usaha Pertanian di Indonesia Saeful Bachrein
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v4n2.2006.109-130

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Cadangan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045 Anny Mulyani; Fahmuddin Agus
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n1.2017.1-17

Abstract

Arable land availability for agricultural extensification is a determining factor to achieve Indonesia’s food self-sufficiency and to become the world food supplier in 2045. This study aimed to evaluate land reserves for future agricultural development. Spatial analysis was conducted using land cover map, peatland distribution map, indicative map of suspension of new permits, forest status map, licensing map, and agricultural land use recommendation map. The land assumed to be potentially available should be (i) idle land covered by shrub as well as bare land, (ii) agronomically suitable for agriculture, (iii) within the designated area of non-forest uses (APL), conversion production forest (HPK), or production forest (HP), (iv) outside the moratorium area, and (v) outside the licensed area. Analysis results show that out of 29.8 million hectares of idle land, only about 7.9 million hectares are potentially available for future agricultural extensification. The available potential land area is much less than that required to meet the self-sufficiency target and to become the world food storage by 2045, i.e. of 5.3 million hectares for rice crop, shallot and sugar cane, and about 10.3 million hectares for upland rice, maize, soybean, peanut, mungbean, sugar cane, shallot, cassava, and sweet potato. Therefore, the main strategies to take are intensification of existing agricultural land and a strict control of agricultural land conversion. AbstrakKetersediaan lahan untuk ekstensifikasi lahan pertanian menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan untuk mempertahankan swasembada pangan dan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang tahun 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cadangan lahan yang tersedia untuk pengembangan areal pertanian ke depan. Analisis spasial dilakukan menggunakan peta tutupan lahan, peta sebaran lahan gambut, peta indikatif penundaan pembukaan izin baru, peta status kawasan hutan, peta perizinan, dan peta arahan tata ruang pertanian. Lahan yang diasumsikan potensial tersedia adalah lahan yang (i) lahan telantar yang ditutupi semak belukar dan lahan terbuka, (ii) secara agronomis sesuai untuk pertanian, (iii) berada pada peruntukan kawasan areal penggunaan lain (APL), hutan produksi konversi (HPK), hutan produski (HP), (iv) berada di luar areal moratorium, dan (v) berada di luar areal yang sudah memiliki perizinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sekitar 29,8 juta ha lahan telantar, hanya sekitar 7,9 juta ha yang berpotensi tersedia untuk ekstensifikasi pertanian masa depan. Luas lahan potensial tersedia ini jauh lebih rendah dari kebutuhan lahan untuk memenuhi target swasembada dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang 2045 yaitu 5,3 juta ha untuk padi sawah, bawang dan tebu dan sekitar 10,3 juta ha untuk padi gogo, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, tebu, bawang merah, ubi jalar, ubi kayu. Oleh karena itu, strategi utama yang harus ditempuh adalah intensifikasi lahan pertanian eksisting dan pengendalian konversi lahan pertanian secara ketat.
Peningkatan Produksi Ubi Kayu Berbasis Kawasan di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan Ening Ariningsih
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n2.2016.125-148

Abstract

Decree of Minister of Agriculture (Kepmentan) No. 03/2015 deals with the development of cassava clusters in 20 regencies in Indonesia. This study aimed to analyze production shares and dynamics, constraints, and opportunities to improve production, and efforts to improve cassava production in cassava clusters of West Java and South Sulawesi.  The study was done in Bandung, Sumedang (West Java), and Maros (South Sulawesi) Regencies, using both secondary and primary data, during April–October 2015.  Analysis of production increase opportunities was done using a linear regression, whilst that of cassava productivity increase problems in those regencies of cassava clusters was carried out using Importance-Performance Analysis (IPA).  Data of the study consist of both primary and secondary. The number of respondents was 10 persons at the district level, while at the village level was 15 persons. Results of the study showed that regencies established as cassava clusters generally had relatively high production share of total cassava production at the provincial level.  Furthermore, not all district-producing centers have opportunities to increase cassava productivity because it is already close to its potential. However, efforts to increase production in cassava clusters should be conducted by increasing productivity due to land competition with other commodities.  In developing the cassava cluster, preparation of an Action Plan at the regency-level is an important step to take. AbstrakKepmentan No. 03/2015 menetapkan pengembangan kawasan ubi kayu di 20 kabupaten di Indonesia. Tulisan ini bertujuan menganalisis pangsa dan dinamika produksi, kendala dan peluang peningkatan produksi, serta upaya peningkatan produksi ubi kayu pada kawasan ubi kayu Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.  Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung, Sumedang (Jawa Barat), dan Maros (Sulawesi Selatan) pada bulan April–Oktober 2015.  Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Jumlah responden di tingkat kecamatan sebanyak 10 responden, sedangkan di tingkat desa sebanyak 15 responden.  Analisis peluang peningkatan produksi dilakukan dengan regresi linier, sedangkan analisis masalah teknis peningkatan produktivitas dilakukan dengan menggunakan metode Importance-Performance Analysis (IPA). Hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan ubi kayu umumnya memiliki pangsa produksi relatif besar terhadap total produksi ubi kayu di tingkat provinsi.  Namun, tidak semua kecamatan sentra di kabupaten kawasan ubi kayu memiliki peluang peningkatan produktivitas karena produktivitas ubi kayu yang dicapai petani telah sangat mendekati potensinya.  Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi ubi kayu di kabupaten kawasan ubi kayu akan lebih efektif jika ditempuh melalui peningkatan luas tanam. Namun, pendekatan luas tanam tersebut tidak efisien bagi upaya peningkatan produksi komoditas pangan secara keseluruhan karena persaingan lahan usaha tani dengan komoditas lainnya.  Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi di kabupaten kawasan ubi kayu seyogianya lebih diutamakan melalui peningkatan produktivitas. Dalam rangka pengembangan kawasan ubi kayu, penyusunan Rencana Aksi di tingkat kabupaten merupakan langkah penting yang harus ditempuh.
Sinergi Kegiatan Desa Mandiri Benih dan Kawasan Mandiri Benih untuk Mewujudkan Swasembada Benih Valeriana Darwis
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v16n1.2018.59-72

Abstract

Rice seed determines successful rice farming. Adopting quality seed will improve farm yield. Rice seed procurement programs implemented by Ministry of Agriculture (MoA) among others are Seed Self-Reliance Region Model coordinated by IAARD and Seed Self-Reliance Village managed by Directorate General of Food Crops. This paper aims to synthesize those two seed procurement programs into one program called as Seed Producer Center Village. Both programs have similarities, i.e. (a) both programs were carried out by MoA, (b) programs implementation involve Provincial and Regional Agriculture Offices, BPTP/UPBS, and BPSBTPH, and (c) encouraging seed growers to become seed producers. Requirements to integrate both programs are: (i) duties coordination of each involved agency; (ii) selection of seed growers to participate in the program; (iii) seed growers training carried out by BPSBTPH/UPBS, (iv) production inputs purchase prior to planting season, and (v) the government buys the seed produced in the program and distribute it to the rice production enhancement programs. AbstrakBenih menjadi penentu awal keberhasilan dalam budidaya tanaman. Penggunaan benih bermutu akan meningkatkan produktivitas. Program pengadaan benih yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian antara lain adalah Model Kawasan Mandiri Benih di bawah koordinasi Balitbangtan dan Desa Mandiri Benih di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tulisan ini menguraikan alasan dan cara mensinergikan dua program pengadaan benih ke dalam satu program dengan nama Desa Sentra Produsen Benih. Kedua program memiliki banyak kesamaan di antaranya adalah: (a) dilaksanakan dalam satu kementerian, (b) pada pelaksanaan di lapang melibatkan instansi yang sama yaitu Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, BPTP/UPBS, BPSBTPH, dan (c) menjadikan penangkar sebagai produsen benih. Dalam pelaksanaannya, sinergi kedua program membutuhkan: (i) koordinasi dan tugas masing-masing lembaga yang terlibat; (ii) pemilihan penangkar yang mau dibina; (iii) pembinaan penangkar langsung oleh BPSBTPH/UPBS, (iv) pengadaan sarana produksi sebelum masuk musim tanam, dan (v) pemerintah ikut membeli benih yang dihasilkan oleh penangkar dan mengembalikan benih tersebut ke petani sekitarnya dalam bentuk program pemerintah lainnya yang berhubungan dengan benih.
Pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Sapi Potong di Jawa Timur nFN Saptana; Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n2.2015.147-165

Abstract

EnglishCapacity of land-based forage beef cattle farming is lim ited. Integrated sugarcane and beef cattle farming is an alternative to increase cattle population and domestic beef production. The purpose of this paper are (1) to analyze additional potential capacity of cattle through deve loping integrated sugarcane and beef cattle farming; (2) to analyze feasibility of the integrated farming system; (3) to identify principal constraints of the integrated farming system; and (4) to analyze prospect of the integrated farming system. The study was conducted in East Java Province through interviewing the respondents consisting farmers, farmer groups, and key respondents. The results showed that (1) the potential sugarcane waste of sugar mills was able to accommodate 2.86 heads of livestock units/hectare/ year, but if it did not take into acc ount the waste processed into fuel for sugar mill, then it could produce as many as 2.70 heads of livestock units/h ectare/year; (2) financially the integrated farming was profitable, i.e. Rp12.28 million/year for sugarcane farm ing and Rp9.20 million/year foo cattle farm; (4) business of the integrated farming slowly developed due to small business scale and limited farm ers’ capital. The required policies are (1) business actors’ empowerment and business scale improvement using both domestic and imported cattle; (2) enhancing roles of government and private sector as suppliers of cattle breed; (3) developing complete feed factory using local raw materials; and (4 ) improving technical guidanc e and assistance for farmers to accelerate technology adoption and subsidi zed credit access as source of capital. IndonesiaUsaha ternak sapi potong berbasis lahan untuk sumber hijauan pakan, daya tampungnya semakin terbatas. Integrasi usaha tanaman tebu dan ternak sapi potong merupakan alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan populasi sapi dan peningkatan produksi daging sapi domestik. Tujuan tulisan ini adalah (1) menganalisis perkiraan potensi tambahan kapasitas tampung ternak sapi potong dengan pengembangan integrasi tanaman tebu-ternak sapi; (2) menganalisis kelayakan usaha pada Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Ternak Sapi Potong; (3) mengidentifikasi kendala pokokpengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Ternak Sapi potong; dan (4) menganalisis prospek pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Sapi Potong. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari petani, kelompok tani, dan responden kunci lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) potensi limbah tanaman tebudan industri pabrik gula (PG) mampu menampung 2,86 ekor ST/ha/tahun, namun jika tidak memperhitungkan bagas karena sudah digunakan untuk bahan bakar dalam penggilingan tebu maka dapat dikembangkan sebanyak 2,70 ekor ST/ha/tahun; (2) secara finansial sistem usaha integrasi tanaman tebu-ternak sapi menguntungkan dengan tingkat keuntungan atas biaya tunai untuk usaha tani tebu sebesar Rp12,28 juta/tahun dan usaha ternak sapi sebesar Rp9,20 juta/tahun; (3) sistem usaha integrasi tanaman-ternak sapi lambat berkembang karena adopsi teknologi masih rendah akibat skala usaha masih kecil dan modal peternak terbatas. Kebijakan pendukung yang perlu dilakukan adalah (1) meningkatkan pelaku usaha dan skala usaha dengan menggunakan sapi domestik dan impor; (2) meningkatkan peran pemerintah dan swasta sebagai pemasok sapi bibit/indukan; (3) mengembangkan industri pakan komplit berbahan baku pakan lokal;dan (4) meningkatkan bimbingan teknis dan pendampingan untuk mempercepat adopsi teknologi dan mengakses kredit bersubsidi sebagai sumber modal peternak.
Analisis Kebijakan Hubungan Antarsektor Perekonomian Nasional Saktyanu Kristyantoadi Dermoredjo
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n4.2003.345-362

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Penggunaan Tiered Formula untuk Pemotongan Tarif bagi Produk Pertanian Indonesia M. Husein Sawit
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v2n3.2004.244-256

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Otonomi Daerah dan Daya Saing Agribisnis: Pelajaran dari Provinsi Lampung Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n2.2003.%p

Abstract

Abstrak tidak tersedia

Page 20 of 27 | Total Record : 269

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue