cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Arjuna Subject : -
Articles 269 Documents
 20   21   22   23   24 
Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sri Hanggana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n2.2017.137-149

Abstract

Farmers’ organizations play important role in agricultural development, but its existence has some weaknesses. This study aims to analyze the regulation weaknesses related with farmers’ group, farmers’ group federation (Gapoktan), Agricultural Equipment Service Business (UPJA), and Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A). This study used a survey method and literature study. Regulations of farmers’ organization do not deal with membership status and social or business type of the organization. UPJA regulation does not clearly determine whether agricultural equipment grant is sufficient to meet the members’ need and how to get sufficient capital. Thus, more appropriate regulations for the said organizations are urgently required. AbstrakOrganisai petani menjadi salah satu elemen penting dalam pendekatan pembangunan pertanian. Kajian ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi berkenaan dengan kelompok tani, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A yang berpotensi mengagalkan jalan menuju peningkatan pendapatan petani. Kajian dilakukan dengan survei dan studi literatur, dalam upaya mengidentifikasi kelemahan regulasi dan akibatnya. Salah satu kelemahan regulasi berkenaan dengan organisasi dan kelembagaan petani adalah tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan jenis organisasi sosial atau bisnis. Kelemahan regulasi UPJA  tidak mengatur secara jelas agar bantuan Alsintan dari pemerintah kepada UPJA dapat memenuhi kebutuhan anggota, serta juga tidak mengatur secara jelas kepemilikan Alsintan bantuan pemerintah. Kelemahan regulasi LKM-A tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan kepemilikan LKM-A, serta cara mencukupi modal. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih sesuai untuk organisasi petani.
Dinamika Indikator Ekonomi Makro Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani Nizwar Syafa'at; Sudi Mardianto; Pantjar Simatupang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n1.2003.66-77

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Konsep Sitem Usaha Pertanian, serta Peranan BPTP dalam Rekayasa Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Tahlim Sudaryanto; Pantjar Simatupang; Ketut Kariyasa
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v3n4.2005.349-366

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Manajemen Rantai Pasok Komoditas Ternak dan Daging Sapi nFN Saptana; Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n1.2017.83-98

Abstract

Beef products demand keeps increasing and its domestic supply is insufficient. Domestic beef production to meet domestic demand is one of priorities in the 2015-2019 Strategic Plan of the Ministry of Agriculture. This study aims to examine feasibility of cattle business, channel supply chain, and supply chain management performance of cattle and beef commodities. The method of analysis using approaches of feasibility cattle business, supply chain channels of cattle and beef commodities, and cattle supply chain management at farmers’ level. Analysis results show that small-scale cattle fattening business on cash costs was still profitable, but its profit was lower or incurring loss if based on the total costs. Medium and large business scales were profitable and depending on the race types of cattle business. Supply channels were diverse and quite long controlled by middlemen, slaughters, and inter-regional traders/distributors. Supply chain management performance of cattle commodity was relatively well structured with low to moderate market integration. To improve the supply chain management performance, it is necessary to implement a horizontally-integrated business. In addition, it is urgent to involve small and medium-large business involvement, as well as partial vertical integration. AbstrakProduk daging sapi permintaannya terus meningkat dan belum mampu dipenuhi dari produksi domestik. Pemerintah memutuskan bahwa pemenuhan kebutuhan daging sapi menjadi salah satu prioritas utama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan usaha ternak sapi pada berbagai skala usaha, saluran rantai pasok, dan kinerja manajemen rantai pasok komoditas ternak sapi dan daging sapi. Metode analisis menggunakan analisis kelayakan usaha ternak sapi, saluran rantai pasok komoditas ternak dan daging sapi, serta manajemen rantai pasok ternak sapi di tingkat peternak. Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi skala kecil atas biaya tunai masih menguntungkan, namun jika berdasarkan atas biaya total keuntungannya menjadi turun bahkan merugi. Pada usaha skala menengah dan besar memberikan keuntungan yang bervariasi dari moderat hingga tinggi tergantung pada ras sapi yang diusahakan. Saluran rantai pasok sangat beragam dan cukup panjang dengan peran utama pedagang pengumpul antar desa/kecamatan dan pedagang pemotong/pejagal, dan pedagang antar daerah/distributor. Kinerja manajemen rantai pasok komoditas ternak sapi menunjukkan bahwa  tipe struktur pengelolaan rantai pasok ternak dan daging sapi tergolong kategori “keterkaitan pasar” dengan tingkat kinerja pada level rendah hingga moderat. Implikasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok dapat dilakukan melalui usaha yang terintegrasi secara horizontal, meningkatkan kinerja penerapan manajemen rantai pasok dengan melibatkan usaha skala kecil dan menengah/besar, dan meningkatkan integrasi vertikal secara parsial ke arah lebih holistik. 
Stage of Development in River Basin Management in Indonesia Bambang Sayaka; Effendi Pasandaran
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v4n1.2006.70-82

Abstract

No Abstract Available
Strategi Komunikasi Pemanfaatan Varietas Unggul Baru Padi Toleran Rendaman Herlina Tarigan; Rita Nur Suhaeti; Rudy Sunarja Rivai
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n2.2016.97-112

Abstract

Indonesia is still in struggle achieving sustainable food self-sufficiency, especially for rice. Rice production enhancement deals with many challenges, among others, negative impacts of climate change such as floods and droughts. Submergence tolerant rice varieties (STRV) invented by IAARD takes a relatively long time to be adopted by rice farmers. It needs an effective communication strategy to overcoming this situation. This paper identifies communication system in STRV dissemination process and acceptance while trying to formulate an effective communication strategy to speed up the adoption process to support food self-sufficiency achievement. Farmers’ rate of adoption of technology innovation was influenced by internal factors, external factors, socio-economic and environmental conditions. The research was conducted in 2015 on various types of lowland, that is, prone-flood irrigated lowland in West Java Province and in swamp tidal irrigated lowland and swampy irrigated lowland in South Kalimantan Province. The data were analyzed using both communication theory and institutional evaluation. SRTV socialization communication and adoption was a stratified communication linear model, directional, and no room for feedback. This system could only work effectively in a relatively long time such that the behavior change was slow. The system will be more effective in reaching early adopter groups and takes longer to spread to other recipient groups. An effective, equitable interactional communication model was required by setting up dialogues on each stage such that STRV adoption could be accelerated. Institutionally, STRV adoption required new breakthroughs because, in addition to technical problems, it was necessary to improve technology dissemination mechanism with better communication systems. AbstrakIndonesia terus berupaya mencapai swasembada pangan berkelanjutan, terutama untuk komoditas beras. Peningkatan produksi padi banyak menghadapi tantangan antara lain dampak negatif perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian yang potensial seperti varietas unggul baru padi toleran rendaman (VUB-PTR) seringkali lama diadopsi karena komunikasi dan strateginya kurang efektif. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi sistem komunikasi pada proses sosialisasi dan pemanfaatan VUB-PTR sekaligus mencoba merumuskan strategi komunikasi yang efektif untuk mempercepat proses adopsinya sehingga dapat mendukung pencapaian swasembada pangan. Tingkat penerimaan petani terhadap teknologi inovasi dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal, dan kondisi sosial ekonomi lingkungan. Penelitian dilaksanakan tahun 2015 pada berbagai tipe lahan sawah, yaitu lahan sawah irigasi rentan banjir di Provinsi Jawa Barat dan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data menggunakan kombinasi teori komunikasi dengan analisis kelembagaan. Sistem komunikasi sosialisasi dan pemanfaatan VUB-PTR merupakan komunikasi berjenjang dengan model linier, sifatnya searah, dan tidak ada ruang untuk menyampaikan umpan balik. Sistem ini hanya bisa berjalan efektif dalam waktu relatif lama sehingga perubahan perilaku lambat. Sistem lebih efektif menjangkau kelompok pengguna awal dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyebar ke kelompok penerima lainnya. Diperlukan pembangunan sistem komunikasi yang lebih efektif dan setara model interaksional dengan membuka ruang dialog pada masing-masing tahapan sehingga adopsi inovasi bisa dipercepat. Secara kelembagaan, pemanfaatan VUB-PTR memerlukan terobosan baru karena selain persoalan teknis, perlu perbaikan mekanisme diseminasi teknologi dengan sistem komunikasi yang lebih baik.
Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Aceh nFN Zakiah
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n2.2016.113-124

Abstract

Poverty is closely related to food security because poor people have limited consumption choice including that of food. This study aims to examine poverty line and correlation between poverty and food security in Aceh Province.  This study utilized a panel data from 23 regencies/municipalities in Aceh Province during the period of 2007-2013. To measure poverty line, approaches taken were minimum physical need based on minimum expenditure level of rice consumption and food security based on energy consumption. Data were analyzed using a 2SLS method. The result shows that the regions with low poverty line have lower energy consumption compared to those with higher poverty line. Banda Aceh has the highest poverty line and energy consumption level. On the other hand, North Aceh, Southeast Aceh, Bener Meriah Regencies, and Subulussalam Municipality are the regions areas with lowest poverty lines and energy consumption levels. To improve food security, some measures to take are food availability assurance, farmers’ empowerment, agricultural inputs subsidy provision, infrastructure construction, paddy field leveling-up, agricultural extension improvement, innovation invention, and food warehouse establishment. AbstrakKemiskinan erat kaitannya dengan ketahanan pangan karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk mengonsumsi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat garis kemiskinan dan keterkaitan antara kemiskinan dan ketahanan pangan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data panel 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh pada periode 2007–2013. Garis kemiskinan dianalisis menggunakan tingkat pengeluaran minimum dengan pendekatan kebutuhan fisik minimum, yaitu konsumsi beras (subsistence level), sedangkan ketahanan pangan dianalisis dengan pendekatan konsumsi energi. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan dua persamaan yang pendugaannya menggunakan metode 2SLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum daerah dengan garis kemiskinan rendah mempunyai konsumsi energi lebih rendah dibandingkan daerah dengan daerah dengan garis kemiskinan lebih tinggi. Banda Aceh mempunyai garis kemiskinan dan konsumsi energi paling tinggi, sementara Aceh Utara, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Subulussalam merupakan daerah dengan garis kemiskinan dan konsumsi energi paling rendah. Upaya peningkatan ketahanan pangan dapat ditempuh mulai dari tingkat ketersediaan pangan, yaitu dengan memberdayakan petani baik sebagai produsen maupun konsumen, melalui subsidi input, peningkatan infrastruktur, pencetakan lahan sawah baru, perbaikan sistem dan sumber daya penyuluh/pendamping, kerja sama dengan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi, dan menghidupkan kembali lumbung pangan di setiap rumah tangga. 
Pengembangan Investasi Irigasi Kecil untuk Peningkatan Produksi Padi Mendukung Swasembada Beras Herman Supriadi; Rudy Sunarja Rivai
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v16n1.2018.43-57

Abstract

Community’s small irrigation investment gives impact on expansion of rice planted area and production. The study aims to assess impacts of small irrigation investment on rice planted area, production, and farmers’ income enhancement, and it was carried out during period of March to December 2013 in rainfed lowland areas in West Java, Central Java, and West Nusa Tenggara Provinces. Development of small irrigation based on community investment (SIBCI) is analyzed using Net Present Value, Incremental Benefit / Cost Ratio and Financial Internal Rate of Return approaches. Small irrigation was useful for improving rice planted area, production, and farmers’ income. Application of self-help water pumps was able to increase the area of wetland rice and cropping index. Small irrigation investments in both pump and gravity were financially feasible. The role of communities in small irrigation investment was significant despite financial limitation. Non-governmental funds allocated for pump irrigation network development were relatively small compared to that of gravity. Farmers’ participation in gravitational irrigation construction was relatively low and not all farmers became the P3A members. Small irrigation development requires synergy of social, physical, human, and natural capitals. Community’s participation in individual irrigation investment was relatively low contrary to that of managed by groups. The government need to collaborate with communities to manage water resources into community-based productive irrigation. AbstrakInvestasi irigasi kecil oleh masyarakat memberikan dampak terhadap peningkatan luas tanam dan produksi padi. Penelitian bertujuan mengkaji dampak irigasi kecil terhadap peningkatan luas tanam dan produksi padi. Penelitian dilakukan pada bulan Maret - Desember 2013 pada agro-ekosistem lahan tadah hujan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan irigasi kecil berbasis investasi masyarakat (IKBIM) dianalisis menggunakan Net Present Value, Incremental Benefit/Cost Ratio dan Financial Internal Rate of Return. Irigasi kecil sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan perluasan tanam, produksi dan pendapatan petani. Penggunaan pompa secara swadaya mampu meningkatkan luas areal padi sawah dan indeks pertanaman. Investasi irigasi kecil baik pompa maupun gravitasi dinilai layak dilakukan. Peran masyarakat dalam investasi irigasi kecil sangat dominan, yang ditunjukkan dengan modal sosialnya yang tinggi, tetapi sering terbentur pada kemampuan finansial yang terbatas. Dana swadaya masyarakat yang dialokasikan untuk pengembangan jaringan irigasi pompa relatif kecil dibanding jaringan irigasi grafitasi. Partisipasi petani dalam pembangunan fisik untuk Irigasi Gravitasi masih rendah dan tidak semua petani menjadi anggota P3A. Pengembangan irigasi kecil memerlukan sinergi modal sosial, fisik, manusia dan alam. Tingkat partisipasi masyarakat kecil sekali untuk investasi irigasi yang dikelola secara perorangan (swasta). Sebaliknya, jika dikelola oleh kelompok maka partisipasi masyarakat cukup besar. Pemerintah perlu bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun potensi sumber daya air menjadi irigasi pertanian produktif berbasis masyarakat.
Potensi Dampak Kebijakan Harga dalam Mendorong Penerapan Teknologi Anjuran dan Peningkatan Produksi Kedelai I Ketut Kariyasa
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n2.2015.167-184

Abstract

EnglishSoybean is one of the major food commodities in Indonesia and its demand increases both as direct consumption and for food industries. However, up to now domestic soybean production is only able to meet domestic demand of about 30 − 40%. To increase domestic production and reduce imported soybean, Indonesian government has issued soybean price policy. Research results in Banten, West Nusa Tenggara, and Central Java Provinces showed that soybean price policy of Rp7,600/kg − Rp7,700/kg was not able to encourage farmers to manage their soybean farming intensively and to grow soybean instead of other food crops (corn, green beans, peanuts). Thus, additional potential soybean production is estimated only 4.23%. Therefore, the government needs to review and readjust the level of current soybean price policy to encourage farmers to grow and manage their soybean farming intensively. Efforts to incr ease soybean production should not only be done through single price policy alone, but it should also be coupled with other policy instruments, such as the provision of good seed and site specific technology, infrastructure, and market acessibility improvement.  IndonesiaKedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia dan permintaan terhadap komoditas initerus meningkat baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk industri pangan. Produksi kedelai dalam negeri baru mampu memenuhi permintaan tersebut antara 30−40%. Dalam upaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dan mengurangi jumlah impor, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Harga Beli Petani (HBP). Hasil kajian di Provinsi Banten, NTB, dan Jateng dengan menggunakan analisis keuntungan kompetitif dan melibatkan 180 petani contoh menunjukkan bahwa kebijakan HBP sebesar Rp7.600/kg–Rp7.700/kg belum mampu mendorong petani untuk mengelola usaha tani kedelainya secara intensif dan menggantikan lahan komoditas pangan lainnya dengan tanaman kedelai, sehingga potensi tambahan produksi kedelai diperkirakan hanya sebesar 4,23%. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau dan menyesuaikan kembali besaran HBP kedelai yang berlaku sekarang untuk mendorong petani mau menanam kedelai. Upaya peningkatan produksi kedelai sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui kebijakan tunggal HBP saja, tapi dibarengi juga dengan beberapa instrumen kebijakan lainnya, seperti penyediaan benih bermutu dan teknologi spesifik lokasi, perbaikan infrastruktur, dan akses pasar.
The Frontier of Soybean Development Policy Dewa K.S. Swastika
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v3n2.2005.133-140

Abstract

No Abstract Available

Page 22 of 27 | Total Record : 269

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue