cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Arjuna Subject : -
Articles 269 Documents
Sistem Transportasi Perdagangan Ternak Sapi dan Implikasi Kebijakan di Indonesia Nyak Ilham; Yusmichad Yusdja
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v2n1.2004.37-53

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi: Implementasi dan Persepsi oleh Petani Padi Iman Widhiyanto; Nunung Nuryartono; nFN Harianto; Hermanto Siregar
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n2.2017.99-112

Abstract

Agricultural sector is the government’s priority through fiscal policies. One of the policies implemented is the interest rate subsidy for Food and Energy Security Credit Program (KKP-E). Some Banks had been appointed and in collaboration with the government to provide KKP-E. KKP-E program had lower interest rate than the market rate and it was expected that the farmers could access it. KKP-E was intended to meet the needs of agricultural equipment and farm inputs purchase. Since the program rolled out from 2008 to 2015, the implementation of KKP-E was below the credit limit. This study aimed to analyze the KKP-E implementation, farmers’ perspectives of KKP-E, and change from KKP-E to KUR (People’s Business Credit) for Agricultural Sector. Results of the study showed that KKP-E disbursement was relatively low. KKP-E distribution channels needed enhancement and the credit could not satisfy all farm business. Farmers did not receive KKP-E from the bank on time. Continuity of subsidized credit was important for farmers. Basic scheme of KKP-E program should be applied to KUR for Agricultural Sector. The government and the Banks need to be more actively in socializing the program, to improve financial education, to utilize more advanced technology, and to simplify bureaucracy. AbstrakPemerintah berusaha untuk membangun sektor pertanian melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang telah digulirkan adalah subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pemerintah bekerjasama dengan bank pelaksana menyediakan KKP-E. Petani diharapkan dapat mengakses KKP-E karena tingkat bunganya lebih rendah dari pasar. KKP-E digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian peralatan pertanian dan input usaha taninya. Sejak digulirkan pada tahun 2008 sampai dengan 2015, realisasi penyaluran KKP-E masih jauh di bawah plafon kredit, dan realisasi subsidi bunga tidak efisien pada tahun-tahun awal digulirkannya subsidi bunga KKP-E. Penelitian ini bermaksud menganalisis secara diskriptif implementasi KKP-E, perspektif usaha tani terhadap KKP-E, dan perubahan KKP-E menjadi KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian. Data di lapangan menunjukkan bahwa jangkauan KKP-E masih rendah, saluran distribusi KKP-E perlu ditambah, terjadi fungibility penggunaan KKP-E, pinjaman KKP-E belum dapat memenuhi semua kebutuhan usaha tani, dan pencairan KKP-E masih lama dan tidak tepat waktu. Usaha tani menginginkan agar skim kredit dengan subsidi bunga dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Kemudahan-kemudahan yang ada pada KKP-E hendaknya diterapkan pada KUR sektor pertanian. Pemerintah bersama bank pelaksana perlu lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dan menyederhanakan birokrasi. 
Pengembangan Daerah Penyangga sebagai Upaya Pengendalian Arus Urbanisasi Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v4n4.2006.328-342

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Kebijakan Pengembangan Hortikultura di Kawasan Agrisbisnis Hortikultura Sumatera (KAHS) nFN Saptana; Ening Ariningsih; Saktyanu K. D.; Sri Wahyuni; Valeriana Darwis
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v3n1.2005.51-67

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Zonasi Wilayah Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Pembangunan Irigasi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur Heni Rengganis
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v14n1.2016.17-33

Abstract

Water resources issue in Sumba Island, East Nusa Tenggara, particularly in the East Sumba Regency is the spread of utilizable spots of water sources. This paper presents the results of study on water resources utilization area zoning for water supply in the irrigation development. The method used is analysis of the area characteristics using radar diagram and Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis is based on the water potential assessment, water needed for community, irrigation and livestock and Water Use Index (WUI) value. The results show that water resources utilization in the improvement zone in East Sumba, suitable for agriculture spreads in 13 districts, has not been served by the irrigation network. The proposed water supply technology is tapping springs, harvesting rainwater in small dams and wells drilled in Waikabubak ground water basin. The results of this study are useful in the proposed water resources management policy or input for stakeholders to exploit the water resources in the agricultural areas development. AbstrakPermasalahan sumber daya air di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kabupaten  Sumba Timur, adalah tersebarnya sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian  zonasi wilayah pendayagunaan sumber daya air untuk penyediaan air dalam rangka pembangunan irigasi. Metode yang digunakan dalam analisis karakteristik wilayah adalah dengan diagram radar, sedangkan pemilihan teknologi dianalisis dengan teknik Analytic Hierarchy Process (AHP). Analisis karakteristik wilayah berdasarkan penilaian potensi air, kebutuhan air untuk penduduk, irigasi, dan ternak, serta nilai Indeks Penggunaan Air (IPA). Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa pendayagunaan sumber daya air pada zona peningkatan di Sumba Timur yang sesuai untuk pertanian, tersebar di 13 wilayah kecamatan, belum seluruhnya terlayani oleh jaringan irigasi. Teknologi penyediaan air yang diusulkan adalah penurapan mata air, penampungan air hujan berupa embung, dan pembuatan sumur bor pada cekungan air tanah Waikabubak.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai dalam usulan kebijakan pengelolaan sumber daya air atau masukan untuk pemangku kepentingan dalam pendayagunaan sumber daya air dalam rangka pengembangan wilayah pertanian.
Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya nFN Ashari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v4n2.2006.147-164

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Reformasi Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air Effendi Pasandaran
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v3n3.2005.217-235

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Mengembalikan Status Wilayah Nusa Tenggara sebagai Gudang Ternak Edi Basuno
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v2n4.2004.354-368

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Opsi Kebijakan Memulihkan Anjlok Harga Cengkeh Pantjar Simatupang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v1n4.2003.297-305

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Perbaikan Sistem Bagi Hasil sebagai Strategi Prospektif Reforma Agraria nFN Syahyuti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v2n2.2004.157-166

Abstract

Abstrak tidak tersedia

Filter by Year

2003 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue