cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
Analisis kebijakan harga TBS Kelapa sawit pada PIR Perkebunan Sei Besitang Sumatera Utara Jefferson Situmorang
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v6n2.1988.61-70

Abstract

IndonesianSetelah masa konversi, pendapatan petani plasma PIR-BUN Kelapa Sawit sangat tergantung dari harga jual TBS (Tandan Buah Segar). Tingkat produksi dan efisiensi teknis relatif sudah cukup baik, walaupun masih banyak peluang untuk ditingkatkan. Berdasarkan perjanjian, petani plasma seharusnya menjual hasil untuk diolah di inti. Sehingga petani berada pada posisi penerima harga sementara itu inti pemberi harga. Pada awalnya, inti menetapkan harga beli hasil petani, berdasarkan harga jual minyak sawit dan inti sawit oleh PTP dan juga biaya pengolahan serta ongkos transportasi dan administrasi. Pengawal tahun 1987, banyak dibahas terutama kasus-kasus yang ditemukan mengenai penjual hasil plasma ke luar inti. Dibahas juga, bahwa penjual hasil plasma keluar inti. Dibahas juga, penyebab terjadinya penjualan ke luar inti tersebut, adalah sebagai akibat merosotnya harga beli inti dibandingkan swasta, sehingga logis bila petani plasma cenderung menjual hasil keluar inti. Gejala ini dikhawatirkan akan membawa dampak yang kurang baik pada kelestarian usaha kebun petani sesuai dengan budidaya dan juga pada pengembalian kredit oleh petani plasma. Sehingga, untuk mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan penetapan harga beli kelapa sawit petani plasma oleh inti. Tulisan ini mencoba menganalisis jalannya kebijaksanaan tersebut. Ternyata kebijaksanaan ini relatif sudah berjalan secara efektif meningkatkan harga jual petani. Tetapi masih terjadi suatu gejolak harga. Hal ini sulit bila kebijaksanaan harga dan jumlah ekspor (makro) dianggap lebih ensesi. Karena turbulensi harga di tingkat petani juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan makro ini, tergantung dari kecepatan perambatan harga dan kesimetrisan perubahan.
Sistem Pengelolaan Lahan Kering di Daerah Aliran Sungai Brantas Bagian Hulu. Aman Djauhari; Amiruddin Syam
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v14n1.1996.24-40

Abstract

IndonesianPermasalahan pertanian lahan kering di Indonesia sangat serius. Terdapat 80 Daerah Aliran Sungai (DAS) tergolong kritis erosi. Dua puluh dua diantaranya ditetapkan sebagai DAS super prioritas yang 11 diantaranya terletak di Pulau Jawa yang harus segera ditangani, seperti DAS Brantas di Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Upaya pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan lahan kering di Daerah Aliran Sungai (DAS) telah dilakukan dengan berbagai proyek dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani, serta untuk mendorong partisipasi petani pelestari sumberdaya tanah dan air. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem usahatani konservasi teras bangku dan teras gulud dapat meningkatkan produktivitas usahatani dan pendapatan petani, serta dapat menurunkan laju erosi. Tingkat adopsi teknologi secara parsial cukup tinggi khususnya teknologi pola tanam, varietas unggul, budidaya tanaman pakan dan usaha ternak, serta usaha upaya tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Hasil tersebut diduga karena sebegitu jauh evaluasi dan analisis sistem konservasi belum memberikan informasi yang komprehensif. Untuk mengadopsi paket teknologi secara utuh, para petani mengalami kesulitan karena beberapa kendala seperti keterbatasan modal dan tenaga kerja keluarga. Beberapa implikasi kebijaksanaan baik pada perbaikan teknologi, formulasi kebijakan dan untuk mendorong partisipasi masyarakat perlu diselaraskan pada tiap tahapan. Pada tahap awal peran pemerintah untuk peningkatan sumberdaya manusia dan subsidi. Pada tahap pengembangan maka pemerintah perlu mendorong swasta untuk investasi di lahan tersebut.
Partisipasi petani dalam program pengembangan teknologi tanaman pangan Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n1.1984.28-35

Abstract

IndonesianPembinaan petani dalam proses alih teknologi tanaman pangan adalah upaya untuk merangsang tumbuhnya partisipasi petani. Desa yang memperoleh pembinaan dengan dukungan dana bantuan yang "besar" diduga memiliki tingkat partisipasi petani yang lebih tinggi. Observasi lapangan membenarkan dugaan ini, yakni bahwa petani di desa yang memperoleh pembinaan intensif memperlihatkan tingkat partisipasi yang relatif tinggi dibanding dengan desa yang lain. Perbedaan partisipasi yang menyolok terutama dalam kegiatan pola tanam, khususnya dalam alokasi penggunaan tenaga kerja. Tapi rupanya partisipasi petani di bidang perencanaan cenderung tidak terbina dengan baik. Kemungkinan hal ini karena pembinaan kurang memperhatikan unsur "personal". Pembinaan personal dengan memperhatikan aspek-aspek kelembagaan di tingkat petani seyogyanya lebih diperhatikan di masa datang.
Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v24n1.2006.14-27

Abstract

EnglishAspect of land ownership is an essential part of overall current agrarian system because it will determine level and distribution of social welfare. In agricultural sector, land ownership also determines farm business activities including products distribution. Frequent land conversion and uncultivated land in Indonesia are the impacts of ownership system established by the state law influenced by private property and capitalistic economy. This paper reviews land ownership based on custom laws in some Indonesian ethnics which is in accordance with land ownership based on Islamic law. Some of the characteristics are: (i) land is unique economic resource and no absolute land ownership; (ii) inclusiveness; (iii) selling land as market commodity is prohibited, and (iv) people and work are more valuable than land. Land ownership based on custom and Islamic laws has higher wisdom and tends to realize welfare and justice for the people. IndonesianAspek penguasaan tanah merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan sistem agraria yang berlaku, karena akan menentukan tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Demikian pula untuk sektor pertanian, karena faktor penguasaan tanah menjadi penentu kegiatan usahatani serta termasuk distribusi hasilnya di antara pelakunya. Fenomena tingginya alih fungsi lahan dan lahan terlantar di Indonesia merupakan dampak dari sistem penguasaan menurut hukum negara yang sangat menjunjung tinggi kepemilikan pribadi (privat) karena dijiwai sistem ekonomi kapitalis. Dalam tulisan ini dipelajari konsep penguasaan terhadap tanah yang relatif berbeda, yaitu bentuk penguasaan menurut hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia yang terbukti memiliki banyak kesamaan dengan bentuk penguasaan tanah menurut hukum Islam. Beberapa cirinya yang utama adalah bahwa tanah merupakan sumberdaya ekonomi yang unik, dimana tidak mengenal bentuk penguasaan yang mutlak, adanya sifat inklusifitas, larangan untuk memperjual belikan tanah dalam arti sebagai komoditas pasar, serta lebih dihargainya manusia dan kerja dibandingkan tanah. Penguasaan tanah menurut hukum adat dan Islam tampaknya memiliki kearifan yang lebih tinggi, yang sesungguhnya akan lebih mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
Kinerja Produksi dan Konsumsi serta Prospek Pencapaian Swasembada Kedelai di Indonesia Dewa Ketut Sadra Swastika
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n2.2015.149-160

Abstract

EnglishSoybean is one of the strategic commodities required as a source of vegetable protein in Indonesia. Progressing food and feed industries using soybeans as raw material is in line with population growth causing increased soybean demand. However, since the mid-1970s until now domestic soybean production has not been able to meet national demand. This study aims to give a real figure regarding the performance of production and consumption, as well as the future prospects for the achievement of soybean self-sufficiency in Indonesia. This study was conducted through reviewing literatures as well as exploring and examining the relevant data and information from various sources such as BPS and FAO data, as well as related information from some scientific studies published in books, journals, proceedings, and other publications. The results of this literature review supported by statistical data indicated that soybean area and production peaked in 1992, then it declined sharply until 2013. The very sharp decline in harvested area reflects the disincentive for farmers to grow soybean. This condition will weaken national food security. If there is no significant breakthrough in providing incentives for farmers to grow soybeans, the phenomenon of decline in soybean area and production will continue. Along with the increasing demand for soybean, efforts to achieve self-sufficiency become unrealistic, at least until 2025. It implies that launching soybean self-sufficiency in 2017 is unworkable.  IndonesianKedelai merupakan salah satu komoditas strategis karena sangat dibutuhkan sebagai bahan pangan sumber protein nabati yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan industri pangan dan pakan berbahan baku kedelai, sejalan dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan permintaan kedelai terus meningkat. Namun, sejak pertengahan 1970-an hingga kini produksi kedelai dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kajian ini bertujuan untuk memberi gambaran riil tentang kinerja produksi dan konsumsi, serta prospek pencapaian swasembada kedelai di Indonesia di masa mendatang. Studi ini dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan menggali dan menelaah data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti data BPS dan FAO, serta informasi yang relevan dari berbagai hasil kajian ilmiah yang diterbikan dalam buku, jurnal, prosiding, dan publikasi lainnya. Hasil tinjauan pustaka yang didukung oleh data statistik menunjukkan bahwa areal dan produksi kedelai yang mencapai puncaknya tahun 1992, terus menurun hingga mencapai sepertiganya pada tahun 2013. Penurunan yang sangat tajam ini mencerminkan makin tidak tertariknya petani menanam kedelai. Defisit kedelai yang harus dipenuhi dari impor terus meningkat. Kondisi ini akan memperlemah ketahanan pangan nasional. Jika tidak ada terobosan yang signifikan untuk memberi insentif bagi petani menanam kedelai, maka fenomena penurunan areal dan produksi kedelai akan terus berlangsung. Dengan permintaan yang terus meningkat, maka upaya pencapaian swasembada kedelai makin jauh dari harapan, setidaknya hingga tahun 2025. Implikasinya ialah bahwa pencanangan swasembada kedelai tahun 2017 adalah sesuatu yang tidak realistis, sehingga perlu ditinjau kembali.
Upaya Peningkatan Efisiensi Usaha Ternak Ditinjau dari Aspek Agribisnis yang Berdaya Saing Masdjidin Siregar; Nyak Ilham
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.57-66

Abstract

EnglishThe objective of this paper is to analyze factors influencing the efficiency of livestock production by using competitive and comparative advantage approaches based on the data and information gathered in the previous studies. The results indicate that livestock production in Indonesia is relatively efficient from both financial and economic criteria. To increase the efficiency, significant government roles are still needed especially in public investments, zoning, and balancing production scales. Public investments are required in research, extension, breeding, and marketing facilities (livestock market places, transportation, and slaughtering houses). Zoning policy should take grazing fields into consideration and such a policy should be backed up by strong district regulation. Scale distribution of agribusiness should be arranged such that conflict between large agribusiness and smallholders could be minimized. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang menentukan efisiensi usaha ternak dengan pendekatan analisis kelayakan finansial (keunggulan kompetitif), dan analisis kelayakan ekonomi (keunggulan komparatif). Untuk mengetahui besaran-besaran yang mengindikasikan kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi tersebut digunakan review hasil-hasil studi terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha ternak yang dilakukan di Indonesia sudah cukup efisien baik dari segi kriteria profitabilitas usaha maupun dari segi keunggulan komparatif. Untuk peningkatan efisiensi tersebut diperlukan peran pemerintah yang relatif besar antara lain berupa investasi, pengaturan tata ruang, dan pengaturan pola pengusahaan. Investasi diperlukan dalam bidang penelitian, penyuluhan, pembibitan, sarana pemasaran (yang meliputi pasar ternak, transportasi dan Rumah Potong Ternak. Pengaturan tata ruang dihubungkan dengan penyediaan lahan penggembalaan umum dengan dasar hukum yang kuat (Perda) pada daerah sentra produksi. Pengaturan pola pengusahaan diupayakan agar tidak terjadi benturan antara usaha agribisnis besar (pengusaha) dengan usaha agribisnis berbasis kerakyatan.
Analisis perkembangan sewa menyewa lahan di pedesaan Lampung Gatoet Sroe Hardono; Mewa Ariani; Aladin Nasution
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.104-112

Abstract

IndonesianBertambahnya jumlah penduduk dan keberhasilan dalam pembangunan irigasi telah menyebabkan permintaan terhadap lahan meningkat. Akibat selanjutnya dari keadaan ini adalah berubahnya pola penguasaan lahan dan meningkatnya harga dan nilai sewa lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan sistem sewa menyewa lahan, nilai sewa lahan di pedesaan propinsi Lamnpung. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada rumah tangga petani yang tersebar di 9 desa (dari 12 desa yang diteliti, transaksi sewa menyewa lahan ditemukan di 9 desa). Desa-desa tersebut dikelompokkan menjadi 3 daerah agro ekosistem yaitu sawah irigasi, tadah hujan dan lahan kering. Jumlah responden untuk setiap desa adalah 40 rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi sewa menyewa lahan banyak terjadi di daerah sawah irigasi daripada daerah sawah tadah hujan maupun lahan kering dengan luasan 0,25 - 0,50 ha. Demikian pula harga (nilai) sewa untuk lahan sawah irigasi lebih tinggi daripada jenis lahan lainnya. Dari hasil analisis dengan model hedonic menunjukkan bahwa ketersediaan air pada lahan sawah irigasi dan tahun transaksi sewa menyewa lahan secara nyata dan positif mempengaruhi nilai sewa lahan. Implikasi dari hasil ini, perlu digalakkan upaya perbaikan dan peningkatan saluran tersier yang ada di sekitar lahan sawah irigasi tersebut sehingga semua lahan sawah irigasi yang ada mendapat  cukup air dan dapat ditanami secara terus menerus. Untuk daerah-daerah yang kurang subur seperti daerah sawah tadah hujan dan lahan kering, perlu diciptakan lapangan pekerjaan untuk kegiatan lain seperti dibidang peternakan (unggas, kambing) dan usaha industri rumah tangga.
Kebijakan Penyediaan Teknologi Pascapanen Kopi dan Masalah Pengembangannya Henny Mayrowani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n1.2013.31-49

Abstract

EnglishPost-harvest technology plays an important role in increasing value added of agricultural commodities. Postharvest technology makes farming more efficient and increase production through yield loss reduction and improved product quality. Coffee production rapidly develops and it needs support of technology and post-harvest facilities suitable to the farmers that they are able to produce the highest quality coffee beans such as required by Indonesian National Standard (SNI). It will also make the small farmers get profitable farm-gate price. The Indonesian Coffee and Cacao Research Institute and the Research Institute for Agricultural Mechanization  provide the technology from upstream to downstream activities used as the Standard Operating Procedure (SOP) starting from harvesting, sorting, processing, storage, and processing.  Some problems found in coffee post-harvest activities are farmers’ empowerment, technology availability, farmers’ capital, and price incentive.  Technology dissemination is crucial as well as affordable prices of post-harvest machineries to the farmers and partnership between farmers, processors, and exporters.   IndonesianTeknologi pascapanen mempunyai peranan penting dalam peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui proses pengolahan hasil pertanian.  Penerapan teknologi pascapanen secara baik membuat usahatani menjadi lebih efisien dari sisi mikro dan dapat merupakan peluang peningkatan produksi dengan mengurangi tingkat kehilangan hasil pada saat panen maupun rendahnya mutu hasil. Perkembangan produksi kopi yang cukup pesat saat ini perlu di dukung dengan kesiapan teknologi dan sarana pascapanen yang cocok untuk kondisi petani agar mereka mampu menghasilkan biji kopi dengan mutu seperti yang dipersyaratkan oleh Standard Nasional Indonesia (SNI),  dan dipasarkan pada tingkat harga yang lebih menguntungkan.  Dalam hal penyediaan teknologi pascapanen, Pusat Penelitian Koka Indonesia dan BBP Mektan sudah mampu menyediakan teknologi tersebut dari kegiatan hulu sampai kegiatan hilir dan digunakan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP), dimulai dari cara panen, sortasi, pengolahan, penyimpanan dan penciptaan atau perekayasaan alat-alat dan mesin pascapanen kopi. Namun masih terdapat berbagai masalah dalam pengembangannya antara lain adalah kelembagaan terutama untuk pemberdayaan kelompok tani dalam pengembangan teknologi pascapanen, “ketidaktahuan” petani tentang teknologi yang telah tersedia dan ketersediaan modal petani, relatif mahalnya peralatan tersebut, tidak adanya insentif harga bagi produk yang mendapat penanganan pascapanen. Karena itu, diseminasi teknologi, upaya pengembangan alat dan mesin pascapanen yang terjangkau harganya oleh petani serta kemitraan antara petani sebagai produsen dengan pengolah (prosesor) dan pedagang (eksportir) untuk memperoleh jaminan pasar, perlu dikembangkan.
Esensi dan Urgensi Kaji Tindak Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Sumberdaya Pertanian Muhammad Iqbal; Edi Basuno; Gelar Satya Budhi
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n2.2007.73-88

Abstract

EnglishIt is believed that action research has been numerously implemented for a long time in Indonesia. Nevertheless, it can be generally stated that its implementation was relatively lack in accommodating farmer’s aspiration. As a result, a method of participatory action research needs to be recommended. This article aims to review the essence and urgency of participatory action research focused on rural community-based agricultural empowerment. At least, there are three pillars of participatory action research towards community empowerment, namely participation, facilitation, and intervention. However, the implementation of participatory action research is time-consuming and depends on community’s initiative in determining needs priority. Interactive participation and creativity through participation as well as democracy-based facilitation and intervention should be carried out. Hence, it is implied that the development of community’s aspiration (button-up approach) still requires top-down approach, which is free from paternalistic attribute.     IndonesianKaji tindak merupakan jenis penelitian yang cukup banyak dan telah lama dilakukan di Indonesia, namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya masih kurang mengakomodasi aspirasi petani. Oleh karena itu, penggunaan metode kaji tindak yang partisipatif perlu direkomendasikan. Tulisan ini bertujuan untuk mereview esensi dan urgensi kaji tindak partisipatif dengan titik tumpu pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan berbasis sumberdaya pertanian. Paling tidak ada tiga pilar dalam kaji tindak pemberdayaan masyarakat, yaitu partisipasi, fasilitasi, dan intervensi. Akan tetapi, implementasi kaji tindak dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu, tergantung inisiatif masyarakat dalam menentukan keperluan prioritas mereka. Partisipasi secara interaktif dan kreatif serta fasilitasi dan intervensi yang berpedoman pada prinsip demokrasi perlu dijalankan. Implikasinya, pengembangan aspirasi masyarakat tetap membutuhkan upaya yang bersifat pendekatan dari atas namun terbebas dari sikap paternalistik.
Beberapa Karakteristik dan Perilaku Pedagang Pemasaran Komoditas Hasil-hasil Pertanian di Indonesia nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n1.1998.42-53

Abstract

EnglishTrading and marketing activities related to agricultural commodities generate ambivalence attitude to their actors. In the positive perspective, these probably have an important role, especially as a prime move of agribusiness system. The other side, they are frequently cause some obstacles in developing the agribusiness system; i.e. causing unfairly benefit sharing and inefficiency in the agribusiness system. This paper describes characteristics and behavior of agricultural traders in Indonesia, especially in the social system framework. The subjects of this paper are taken from various research results on agribusiness. Results of this paper are (1) in the agricultural marketing activities usually it can be found three categories of traders which are real trader, stooge trader, and commission trader; and (2) the marketing structure configurations are mostly developed by interpersonal relation and interpersonal trust among agribusiness actors; and (3) among the traders of agricultural commodities, it frequently can be found higher spirit of solidarity compared to that of trader and farmer. In order to develop agribusiness system more comprehensively and efficiently, it is important to understand more deeply and fairly how to generate the benefit sharing equally on their actors. IndonesianPekerjaan perdagangan menimbulkan sikap ambivalen bagi pelakunya, yaitu pada sisi positif mereka adalah sebagai motor penggerak sistem agribisnis, namun sebaliknya (sekaligus) pada sisi yang negatif, mereka dianggap sebagai penyebab kekurangadilan serta inefisiensi sistem agribisnis. Tulisan ini merupakan kajian sistem sosial pedagang hasil pertanian. Bahan tulisan berasal dari penelitian-penelitian agribisnis berbagai komoditas pertanian, terutama keragaan subsistem pemasaran dan perilaku pedagang di dalamnya. Beberapa hasil yang dapat dikemukakan adalah: Pertama, kegiatan pemasaran hasil pertanian dilakukan oleh tiga golongan perdagang yaitu pedagang, pedagang kaki tangan dan pedagang komosioner. Kedua, bangunan jaringan tata niaga disndarkan pada sikap saling mempercayai melalui pola interaksi yang cenderung tetap (langganan). Ketiga, dijumpai adanya solidaritas sesama pedagang yang lebih tinggi daripada solidaritas pedagang dengan para pemasok (petani, epternak dan nelayan). Implikasi dari temuan tersebut, maka pembangunan agribisnis secara utuh perlu pemahaman yang lebih mendalam dan proporsional terhadap pedagang dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap subsistem pemasaran demi sistem agribisnis itu sendiri, serta untuk menjamin perolehan yang lebih adil pada seluruh pelakunya.

Filter by Year

1982 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue