cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 20   21   22   23   24 
Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan Roosganda Elizabeth
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n2.2007.126-135

Abstract

EnglishModernization paradigm in the implementation of agricultural development has caused various changes in rural society, namely changes in social life, culture, politic, and especially economic structure in rural areas. This phenomenon also caused trend of disintegration and discrimination in “labor division” between male and female in various fields which could potentially set aside or even eliminate the important productive function of woman.  This article is aimed at the description of many thoughts and ideas (by theory) about the role and the opportunity of woman who work in agriculture and repositioning the strategy of gender mainstream within the rural agricultural development policies. The double role of women is clearly indicating the importance of the double sources of income for a household.  Women potentials, either as a housewife or as an individual of agricultural worker is the important factor to determine the success of gender mainstreaming strategy. The empowerment is suggested through applied and innovative technology, protection of working woman, improvement of training and extension activities, enhancement of regulations, facility support, increasing wage rate, and household industry skill development. Job opportunity is suggested to balance between male and female and encourage woman to participate in various development activities.  With this, the gender mainstreaming strategy would improve household welfare in rural areas.    IndonesianParadigma modernisasi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang mengutamakan prinsip efisiensi, secara nyata telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan pada masyarakat petani, baik struktur sosial, budaya dan politik terutama pada struktur ekonomi di perdesaan. Hal tersebut juga menimbulkan gejala desintegrasi dan diskriminasi dalam “pembagian kerja” antara pria dan wanita di berbagai bidang, yang dikhawatirkan dapat meminggirkan bahkan menghilangkan fungsi produksi kaum wanita. Makalah ini bertujuan mengemukakan berbagai pemikiran (teoritis) tentang peran dan peluang wanita tani, serta memposisikan kembali strategi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam strategi kebijakan pembangunan pertanian di perdesaan. Peran ganda wanita tani membuktikan sangat penting dan strategisnya pola nafkah ganda, sebagai upaya meningkatkan pendapatan. Potensi wanita tani, sebagai isteri dan ibu rumah tangga, merupakan faktor penting penentu keberhasilan strategi pengarusutamaan gender tersebut. Pemberdayaan perlu dilakukan melalui teknologi tepat guna dan inovatif, perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatkan efektifitas penyuluhan dan pelatihan, perbaikan regulasi, fasilitas, dan tingkat upah, pelatihan dan pembinaan ketrampilan industri rumahtangga. Kesempatan kerja agar berimbang antar gender dan mengikutsertakan mereka dalam segala kegiatan pembangunan. Pemberdayaan wanita melalui strategi pengarusutamaan jender (gender mainstreaming), untuk mewujudkan kesejahteraan rumah tangga petani di perdesaan.
Dinamika penelitian terapan aspek sosial ekonomi pertanian: Telaahan atas artikel dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi Achmad Suryana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n2.1994.56-62

Abstract

IndonesianArtikel ini menyajikan telaahan atas kinerja terapan sosial ekonomi pertanian yang direkam melalui penerbitan Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Kajian dilakukan terhadap penerbitan FAE selama 10 tahun pertama (1982-1992). Kajian ditekankan pada kinerja komposisi para penulis penyumbang naskah dan substansi tulisan ditinjau dari aspek cakupan keilmuan, komoditas, dan lokasi. FAE dimasa datang disarankan untuk mulai menampung lebih banyak lagi artikel para penulis di luar peneliti PSE, menerbitkan naskah berbahasa Inggris. dan diarahkan sebagai ajang media komunikasi bagi Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang tersebar di 27 propinsi yang dalam Repelita VI masuk ke dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Kajian Harga Gula Indonesia 1972-1980 Delima H.A. Darmawan; Sjarifudin Baharsjah
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v1n1.1982.36-43

Abstract

IndonesianPerkembangan ekonomi gula pasir tahun-tahun terakhir dicirikan oleh adanya kelebihan permintaan dibandingkan dengan penyediaan dalam negeri. Karena gula merupakan salah satu bahan pangan pokok, campur tangan pemerintah saat ini cukup intensif. Cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan pembentukan stock dan kegiatan pasar berupa penyalurannya pada saat-saat diperlukan. Tulisan ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas kebijaksanaan tersebut, dengan kriteria berupa taraf integrasi pasar gula pasir Indonesia, kemantapan harga dalam negeri dan pendugaan beberapa parameter ekonomi yang berkaitan erat dengan gula. Telaahan menggunakan data sekunder tahun 1972-1980 (kuartalan). Dari hasil analisa dapat disimpulkan antara lain kebijaksanaan yang ditempuh menghasilkan harga pasar gula pasir dalam negeri yang terlindung dari pengaruh pasar dunia dan merupakan suatu pasar yang terintegrasi secara horizontal dengan baik dan ditandai oleh harga yang mantap. Integraswi pasar yang demikian itu bukan sebagai hasil kebijaksanaan yang ditempuh, melainkan keadaan yang nampaknya telah lama ada. Keadaan ini memberi peluang bagi efektivitas suatu kebijaksanaan harga.
Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan Gatoet Sroe Hardono; Handewi Purwati Saliem; Tri Hastuti Suhartini
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v22n2.2004.75-88

Abstract

EnglishDomestic market deals with liberal global market as the consequence of Indonesia as an open economy. Liberalized market is due to unilateral policies and the results of ratifying regional and international trade agreements including both tariff and non-tariff. Perspective of food security in the era of trade liberalization is characterized by increased food supply from import market. It is necessary to implement policies to supply food produced domestically in order to improve decreasing performance of national food security, to conduct food trade and marketing without harming the farmers, and to establish law enforcement to protect domestic food market and interests of the parties involved in the trade and marketing activities especially the food-producing farmers.IndonesianSebagai negara ekonomi terbuka (open economic) situasi pasar domestik di Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Proses liberalisasi pasar tersebut dapat terjadi karena kebijakan unilateral dan konsekuensi keikutsertaan meratifikasi kerjasama perdagangan regional maupun global yang menghendaki penurunan kendala-kendala perdagangan (tarif dan nontarif). Perspektif ketahanan pangan dalam era liberalisasi perdagangan dicirikan oleh kecenderungan semakin meningkatnya pasok pangan dari pasar impor. Guna menghindari kinerja ketahanan pangan nasional yang semakin buruk diperlukan serangkaian kebijakan yang tetap mendukung prioritas pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, pengaturan perdagangan pangan yang tidak merugikan petani produsen dengan bias konsumen, serta ketegasan penerapan sanksi hukum untuk melindungi pasar pangan domestik dan kepentingan pelaku perdagangan, terutama petani produsen.
Agribisnis Kelapa Rakyat di Indonesia: Kendala dan Prospek Aladin Nasution; Muchjidin Rachmat
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v10n2-1.1993.19-28

Abstract

IndonesianPengembangan komoditas kelapa menghadapi kendala besar terutama persaingan dengan sumber minyak/lemak lain terutama sawit. Permasalahan menjadi menonjol mengingat penanganan komoditas kelapa menyangkut jutaan rumahtangga petani yang terlibat. Tulisan ini melihat keragaan, kendala dan prospek agribisnis kelapa di Indonesia, sebagai hasil studi di Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Jawa timur, pada bulan Juni sampai Agustus 1990. Hasil studi menunjukkan penggunaan kelapa saat ini sebagian besar diperuntukkan bagi industri minyak kelapa, baik melalui bahan baku kopra maupun langsung dari kelapa segar, dan permasalahan timbul dalam industri hilir tersebut menyangkut permintaan dan persaingan dalam industri minyak kelapa/goreng tersebut. Upaya efisiensi industri perlu ditingkatkan agar dapat lebih bersaing, menyangkut lokasi industri, keterpaduan antara sektor usahatani dan industri pengolahan dan efisiensi dalam tataniaga bahan baku. Dengan semakin beratnya persaingan dengan sumber dengan sumber minyak lain dimasa mendatang maka diperlukan diversifikasi produk pemanfataan kelapa untuk tidak sepenuhnya tergantung kepada hasil kopra dan minyak kelapa. Upaya diversifikasi dapat dilakukan baik dalam pemanfaatan produk buah kelapa seperti pembuatan kelapa parut kering, santan awet, juga diversifikasi dalam pemanfaatan kelapa seperti pengembangan gula kelapa, industri dan gula kayu kelapa, tempurung, sabut dan air kelapa. Upaya untuk memperkuat posisi kelapa dan  sisi usahatani juga masih diperlukan seperti perlunya peremajaan kelapa tua, pengembangan kelapa unggul terutama jenis kelapa dalam dan pengembangan tanaman sela/tumpangsari bernilai tinggi.
Sistem Pertanian Terintegrasi – Simantri: Konsep, Pelaksanaan, dan Perannya dalam Pembangunan Pertanian di Provinsi Bali Iwan Setiajie Anugrah; Sarwititi Sarwoprasodjo; Kedi Suradisastra; Ninuk Purnaningsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v32n2.2014.157-176

Abstract

EnglishIntegrated agriculture system (Simantri) is one of the priority program in Bali Province in order to enhance agricultural sector’s role to support Bali Mandara. This paper aims to describe potency, opportunity, and support of the local governments to empower farmers through Simantri program. This program is initiated Bali Governor (2008-2013) and based on Prima Tani model. Simantri was initially started in 2009 in 10 sites of the Gapoktans’ demonstration plots in 7 regencies. Durineg the period of 2009-2013 Simantri developed into 400 sites out of 1,000 targeted sites in 2018 in 9 regencies/cities. Total budget spent by Bali Government Province for Simantri 2009-1013 was more than Rp 8 billion from social assistance and CSR funds. Simantri enhances relation among farm activities and utilizes farm wastes inside the groups. Simantri orients its activities based on agriculture without waste or zero waste and produces 4 F (Food, Feed, Fertilizer and Fuel). Livestock-farm integration implemented by Simantri boosts farmers’ group business, job opportunity, and supplies of food, feed, fertilizer, organic pesticide, and bio gas to meet group members’ demand and for commercial purpose supported by local governments. In the future it is expected that Simantri becomes an integrated agriculture-energy program for food self-reliance and farmers’ welfare. It is as also expected that this program sustains regardless the changes in local government leaders and all attached policies. IndonesianSistem pertanian terintegrasi (Simantri) merupakan salah satu program unggulan daerah Pemprov Bali untuk peningkatan peran sektor pertanian mendukung Bali Mandara. Makalah ini bertujuan mendeskripsikan tentang potensi, peluang, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap sekor pertanian untuk kesejahteran petani melalui program Simantri. Inisiasi kegiatan didasarkan pada ide, gagasan, dan pemikiran Gubernur Bali (2008-2013) dan model Prima Tani. Implementasi Simantri dimulai tahun 2009 pada 10 lokasi percontohan Gapoktan Simantri di 7 kabupaten. Perkembangan Simantri 2009-2013 telah mencapai 400 lokasi, dari target 1000 lokasi Simantri tahun 2018 di 9 kabupaten/kota. Jumlah anggaran Pemprov Bali untuk kegiatan Simantri (2009-2013) mencapai lebih dari Rp80 miliar dalam bentuk bansos dan CSR. Konsep Simantri selain memberdayakan hubungan fungsi masing-masing kegiatan juga mendorong pada pemanfaatan limbah pertanian dan ternak menjadi komponen pendukung integrasi di tingkat kelompok Simantri. Kegiatan ini berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah (zero waste) dan menghasilkan 4 F (food, feed, fertilizer, dan fuel). Beberapa hasil penelitian terkait dengan Simantri di Provinsi Bali menunjukkan bahwa pelaksanaan pola integrasi tanaman ternak di lokasi Simantri telah memberikan dampak pada tumbuhnya kegiatan usaha kelompok, lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pakan, pupuk dan pestisida organik serta biogas di tingkat kelompok maupun untuk tujuan komersial melalui dukungan kebijakan pemda setempat. Potensi, peluang, dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Simantri diharapkan menjadi embrio bagi keberlanjutan program pembangunan sektor pertanian daerah menuju sistem pertanian energi terpadu untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Dengan asumsi bahwa keberlanjutan program ini tidak terdistorsi oleh proses pergantian pimpinan daerah dan kepentingan kebijakan yang menyertainya.
Perspektif Pengembangan Ekonomi Kedelai di Indonesia Tahlim Sudaryanto; I Wayan Rusastra; nFN Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n1.2001.1-20

Abstract

EnglishSoybean as one of agricultural commodity plays an important role in the Indonesian' economy. The role intertwined in the food crops demand, consumption, trade, and the farmers' income. Technical as well as economical aspects are faced by the Indonesian government to promote local or domestic soybean, especially when it has to compete with the imported soybean. Presently, soybean farming system is financially profitable, taking the advantage of the Indonesian protection policy. Economically, soybean-farming system is inefficient due to inefficiency in using the domestic resources to meet the domestic demand and export promotion. This study concluded that several strategic policies that have to be taken by Indonesian' government to increase the competitiveness of local or domestic soybean are: (1) to promote suitable region specifically for soybean, (2) to increase soybean yield or productivity through introducing the high yield varieties adapted to the region, efficiency on the on-farm management, (3) import tax to protect domestic soybean, (4) to introduce the new post harvest technology (to minimize harvest losses) and other non-price policy. IndonesianKomoditas kedelai memegang peranan penting dalam ekonomi rumah tangga petani, konsumsi pangan, kebutuhan dan perdagangan pangan nasional. Pengembangan komoditas ini dihadapkan pada pemasalahan teknis, sosial-ekonomi, dan defisit perdagangan dan daya saing dengan kedelai impor. Usahatani kedelai menguntungkan secara finansial karena didukung oleh kebijaksanaan protektif. Komoditas kedelai secara ekonomi dinilai kurang efisien dalam pemanfaatan sumber daya  domestik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan lebih-lebih lagi untuk tujuan promosi ekspor. Kebijaksanaan strategis yang perlu di lakukan untuk meningkatkan daya saing kedelai nasional adalah pemilihan wilayah pengembangan yang sesuai, peningkatan produktivitas melalui penciptaan varietas dengan adaptasi dan potensi hasil yang lebih tinggi serta perbaikan manajemen usahatani, kebijaksanaan tarif impor yang memadai untuk mendorong adopsi teknologi dan peningkatan produksi. Disamping peningkatan produktivitas dan efisiensi, perlu terus diupayakan  peningkatan stabilitas hasil, penekanan senjang hasil, kehilangan hasil saat panen dan pengolahan, serta kebijaksanaan nonharga lainnya.
Pola dan distribusi pendapatan rumah tangga beberapa desa di Jawa Timur Handewi Purwati Saliem
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v7n2.1989.42-50

Abstract

IndonesianDengan menggunakan data penelitian Patanas Jawa Timur yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Agro Ekonomi pada tahun 1987/1988, tulisan ini mencoba mengungkapkan struktur pendapatan rumahtangga di enam desa di Jawa Timur serta distribusinya diantara kelompok masyarakat. Dari enam desa yang dianalisis, lima desa diantaranya memperlihatkan bahwa sektor pertanian merupakan sumber pendapatan yang cukup berperan. Terlihat pula adanya kaitan yang erat antara luas pemilikan lahan dengan besarnya peranan pendapatan dari non-pertanian. Semakin luas pemilikan lahan pertanian diikuti dengan turunnya pendapatan dari sektor non-pertanian. Tingkat ketimpangan pendapatan total rumah tangga di daerah penelitian tergolong dalam ketimpangan sedang sampai berat dengan gini indeks berkisar antara 0.484 - 0.619.
Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi Henny Mayrowani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v30n1.2012.31-47

Abstract

EnglishRegional autonomy gives more authority to the regional governments, namely those regencies and municipalities, to take the initiative in designing and developing a locally specific policy. It includes in conducting agricultural development in each region. The regional authorities in policy implementation have both positive and the negative impacts on agricultural development. Most of the regional governments’ regulations are designed to improve regional government revenues. Most regional government officials think that agricultural development is costly, but it takes a long time to return the investment. This is why issues of importance of agriculture are less attractive to the regional policymakers, especially in supporting agricultural business and extension. The positive impacts of regional autonomy can be observed in some regional governments successfully develop regional agricultural policy but not supported through the regional regulations. IndonesianKebijakan otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk mengambil inisiatif dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan lokal secara spesifik. Kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada kabupaten/kota. Besarnya kewenangan dalam pelaksana kebijakan daerah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan pertanian. Sebagian besar Perda dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah. Pembangunan pertanian dianggap oleh sebagian birokrasi dan legislator lokal sebagai bidang yang cost-center yang membutuhkan investasi besar namun return-nya cukup lama. Hal ini yang menyebabkan mengapa isu pentingnya pembangunan pertanian kurang menarik perhatian bagi sebagian besar pembuat kebijakan daerah. Kecenderungan umum menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah kurang berpihak pada kegiatan yang terkait dengan pembangunan pertanian terutama dalam perbaikan iklim usaha dan penyuluhan. Hal ini  merupakan dampak negatif kebijakan otonomi daerah terhadap sektor pertanian. Namun dampak positif dari kebijakan otda terlihat dari beberapa Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengembangkan pertanian daerah dan mengimplementasikan beberapa kebijakan daerah yang tidak diterbitkan dalam Peraturan Daerah.
The Current State of Fish Marketing in Indonesia Victor P.H. Nikijuluw; Bambang Sayaka; Mewa Ariani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.10-18

Abstract

EnglishFish and fish-based products are main protein sources for Indonesian. Their production and availability are so varied by provinces and major islands. Consequently, their average consumption levels are spatially different. The inequality of consumption and production is traced to the problems of marketing and distribution. By understanding and solving the problems, per capita fish consumption level may be increased. The existing marketing organizations at producer level do not provide incentives to boost the production. Meanwhile, the marketing facilities and infrastructures are limited available. For the future development, particularly for increasing per capita fish consumption, supporting marketing facilities and infrastructures should be provided by the government. Other functions of the government are to provide regulations on the management of local fish auction markets, to undertake campaign of fish consumption, to provide marketing information in order to attract private sectors into the business, and to carry out research and development in order to anticipate changes of consumption pattern. IndonesianIkan merupakan sumber protein utama bagi penduduk. Namun distribusi produksinya sangat timpang menurut wilayah. Akibatnya konsumsi ikan tidak merata.Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi merupakan masalah pemasaran dan distribusi. Dengan memahami kondisi pemasaran, distribusi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi maka di harapkan konsumsi ikan yang rendah dapat ditingkatkan. Organisasi pemasaran yang ada di tingkat nelayan belum sepenuhnya memberikan insentif bagi pengembangan produksi. Sarana dan prasarana pemasaran masih sangat terbatas. Ke depan, pemerintah sebaiknya mengambil bagian dalam penyediaan sarana yang cukup, penataan pemasaran di tingkat produsen melalui peraturan yang mempertimbangka kondisi lokal, pengadaa kampanye guna meningkatkan konsumsi, pemberian kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi secara luas melalui penyediaan informasi pasar, serta mengadakan penelitian untuk mengantisipasi dan menyikapi perubahan konsumsi yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan di masa yang akan datang.

Page 22 of 40 | Total Record : 395

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue