cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017" : 9 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA KUASA YANG AKTANYA DICABUT SEPIHAK OLEH PEMBERI KUASA Taufiq Utomo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.905 KB)

Abstract

Abstract Writing this paper discusses the legal issues regarding the 1814 Civil Code clauses that repeal of the power to do unilaterally. The purpose of writing this journal to assess and analyze the legal consequences of the power to sell the land deed made before a notary revoked unilaterally and to analyze and formulate a form of legal protection for the authorized person of the power to sell the land deed made before a notary revoked unilaterally. The research method used in writing this journal is a normative legal research, research carried out on an issue in terms of the law, namely Article 1814 of the Civil Code. In connection with this type of research is normative juridical, the research approach used method of approach Legislation (Statue Approach), Historical approach (Historical Approach) and approach the case (Case Approach) Results from this study is that the revocation of the deed of power made before a notary can not be done unilaterally because the deed of power of attorney issued by a notary as evidence perfect and certificate authority falls within the category of agreements where the terms legitimate its agreement Article 1320 of the Civil Code already contained in certificate authority to sell the land (dubjektif and objective terms) so the deed can be canceled but can not be revoked unilaterally. Legal protection gained from this study uses the theory of preventive legal protection in the form lists the rights and obligations of the recipient and the giver of power, it is clearly written in a deed of power to sell, so that if one of the parties of denying or not acting in good faith can be sued in court. Key words: revocation, power, unilateral Abstrak Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum mengenai pasal 1814 KUHPerdata yang pencabutan kuasa dapat dilakukan secara sepihak. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum akta kuasa menjual tanah  yang dibuat dihadapan notaris yang dicabut secara sepihak dan untuk menganalisis dan merumuskan bentuk perlindungan hukum bagi penerima kuasa terhadap akta kuasa menjual tanah yang dibuat dihadapan notaris yang dicabut secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum  yuridis normatif, penelitian dilakukan terhadap suatu masalah yang ditinjau dari segi hukum yaitu pasal 1814 KUHPerdata. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan Metode Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan Historis (Historical Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pencabutan akta kuasa yang dibuat dihadapan notaris tidak dapat dilakukan secara sepihak karena akta kuasa yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti yang sempurna dan akta kuasa tersebut masuk dalam kategori perjanjian yang mana syarat sah nya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata sudah tertuang dalam akta kuasa menjual tanah (syarat dubjektif dan objektif) jadi akta tersebut dapat dibatalkan tapi tidak dapat dicabut secara sepihak. Perlindungan hukum yang didapat dari penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum preventif yang berupa mencantumkan hak dan kewajiban bagi penerima dan pemberi kuasa, maka tertulis dengan jelas dalam suatu akta kuasa menjual, sehingga apabila salah satu pihak mengingkari atau tidak beritikad baik dapat digugat di pengadilan. Kata kunci: pencabutan, kuasa, sepihak
MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINAN DIJUAL OLEH DEBITUR BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT ( Study Kasus di BPR di Malang ) Bhatara Surya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.624 KB)

Abstract

Abstract This journal article discusses issues in compliance with Articles 21-23 Fiduciary Law, that the debtor does not have the right and authority to transfer or sell the object fiduciary (Car / Motorcycles) to a third party, but in reality at BPR Anugerah Dau Malang there are still cases of sale of fiduciary objects (Car / motorcycles) which have been pledged as security, sold by the Debtor to third parties without Proof of Ownership of Motor Vehicles (BPKB). The purpose of this study was to determine the dominant factors underlying debtor sells security object to a third party, to analyze the legal effect any of the sold object fiduciary assurance to third parties, to identify loopholes that must be taken or a model of alternative dispute resolution of bad loans with collateral fiduciary guarantee object sold by the debtor based on the principle of justice. The method used in this research is using Empirical Juridical, with sociological juridical approach. Based on the results of research conducted, that the factors that contributed to the problem of bad loans and sale of the fiduciary objects by the Debtor to  a third party without Proof of Ownership of Motor Vehicles (BPKB) is economic necessity factors. There exists fraud element by a third party who runs the Debtor's business, credit abuse, Debtor’s character, and funds used for other necessities. The legal consequences could be the injured party may demand for the realization of promises or other consequences in the agreement (for damages). Choosing alternative resolution settlement of bad debts  dispute & the collateral object is sold by the Debtor under the counter with the negotiation method track. Keywords: Fiduciary, Dispute, Debtor, Warranties. Abstrak Jurnal ini membahas mengenai pasal 21-23 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu debitur tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia (Mobil/Sepeda motor) kepada pihak ketiga, tetapi faktanya di BPR Dau Anugerah Malang masih terdapat kasus penjualan objek jaminan fidusia (Mobil/Sepeda motor) yang dijadikan jaminan yang dijual oleh debitur kepada pihak ketiga dengan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mendasari debitur menjual objek jaminan kepada pihak ketiga, untuk menganalisa akibat hukum apa dari dijualnya objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, untuk mengetahui jalan keluar yang harus ditempuh atau model alternatif penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan fidusia yang objek jaminannya dijual oleh debitur berdasarkan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Empiris, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan kredit macet dan debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah Faktor ekonomi. Adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha debitur, Penyalahgunaan kredit, Karakter debitur, dan Dana terpakai untuk hal lain. Akibat hukum dari dijualnya objek jaminan fidusia tersebut yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau  konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Dalam kasus ini BPR Dau Anugerah memilih penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa kredit macet & objek jaminan yang dijual oleh debitur secara dibawah tangan dengan menggunakan jalur metode Negosiasi. Kata Kunci: Fidusia, Sengketa, Debitur, Jaminan
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1000/PDT.G/2011/PA.MLG TENTANG PEMBATALAN AKTA HIBAH Ayu Tunjung Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.919 KB)

Abstract

Abstract Inthis journalthe authordiscusses theproblem aboutconsideration of jugdein deciding the caseof cancellationdeed ofgrant. InArticle49of Law Number50 of 2009joLaw No.3 of 2006joLaw No.7 of 1989 onthe Religious Courtnotedthat thecaseof grantsisthe scope ofits jurisdiction. Butthecancellation ofthe deed ofgrantdecisionNo.1000 /Pdt.G/ 2011 /PA.Mlg, the judgedecidedthat the Religious Courtis notauthorized to decidethe caseof cancellationdeed ofgrant.This studyaims to identifyandanalyze theCase DecisionNo.1000 /Pdt.G/ 2011 /Pa.Mlg. This research is anormativelaw, usingthe statute approach. This studyusesthe type ofprimary legal materials, secondary, andtertiaryderivedfromthestudy of literature. The analysis techniqueuseddescriptivequalitativetechniques. The results of the study are Case Decision No. 1000 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg not accordance with the provisions of Article 49 of Law Number 50 of 2009 jo. Law No. 3 of 2006 jo. Law No. 7 of 1989 on Religious Courts. In this dispute Act No. 3 of 2006 is not retroactive while Grant Deed was made in 1999, because it is applicable to the Grant Deed is Law No. 7/1989, which requires the basis of Islamic law in the grant agreement. Thus, the grant in 1999 can’t  measured by Law No. 3 of 2006, but by Act No. 7 of 1989. Key words: judgeconsiderations, cancellation, grantdeed           Abstrak   Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas mengenai masalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan akta hibah. Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo UU nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkara hibah merupakan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Namun pada putusan pembatalan akta hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memutus perkara pembatalan akta hibah.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Putusan Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/Pa.Mlg tentang pembatalan akta hibah. Dengan demikian dapat diketahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Karena itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitiatif. Hasil penelitian adalah Putusan Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam sengketa ini Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut sementara Akta Hibah dibuat pada Tahun 1999, karena itu yang berlaku terhadap Akta Hibah tersebut adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang mempersyaratkan dasar Hukum Islam dalam perjanjian hibah. Jadi, hibah tahun 1999 ini tidak bisa diukur dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, tetapi dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989. Kata kunci: dasar pertimbangan Hakim, Pembatalan, Akta Hibah
LIMITASI PERTANGGUNGAJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA Yeni Rahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.297 KB)

Abstract

Abstract In this journal studied vagueness problem arrangements regarding liability limits in article 65 of law the notary Amendment and limitations of liability for an authentic deed had made in the future. This study uses normative research-juridical and legislative approach, the conceptual approach and interpretation of grammatical and systematic interpretation. The conclusions of this study is Article 65 of  Law Notary Amendment does not specify the limitation of liability notary to the authentic act were made so that the chapter cause haziness norms and In the upcoming time limit liability notary for the deed he made based provisions expired in criminal or civil prosecution. Where the criminal prosecution daluwarsanya time limit is twelve years, while the time limit expired in the civil prosecution is thirty years. Keyword : liability, notary, limitation Abstrak Dalam jurnal ini dikaji masalah ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban notaris dalam pasal 65 undangundangjabatannotarisperubahan dan limitasi pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pasal 65 Undang Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batas waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sehingga pasal tersebut menyebabkan kekaburan norma dan Di masa yang mendatang batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya didasarkan ketentuan daluwarsa dalam penuntutan pidana maupun perdata. Dimana dalam penuntutan pidana batas waktu daluwarsanya adalah dua belas tahun sedangkan batas waktu daluwarsa dalam penuntutan perdata adalah tiga puluh tahun.   Kata Kunci : pertanggungjawaban, notaris, limitasi
HAK MENDAHULU NEGARA ATAS PEMBAYARAN UTANG PAJAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Ratih Candrakirana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.641 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this study: 1) To analyze the state preferential rights arrangements for tax debt payment in the decision of Commercial Court. 2) To explore the basis consideration of judge to apply the state preferential rights for tax debt payment in the jurisprudence of the Supreme Court Number 070 PK/PDT.SUS/2009. 3) To formulate legal reasoning of judge did not apply the state preferential rights for tax debts payment of in Supreme Court Decision Number 94 PK/Pdt.Sus/2011, the Supreme Court Decision Number 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, the Supreme Court Decision Number 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, the Supreme Court Decision Number 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 and the Supreme Court Decision Decision Number 45 PK/ Pdt.Sus/Pailit/2016. This type of research is normative juridical with approaches such as : statute approach, case approach, and conceptual approach. Legal materials were analyzed using five theories, namely: law reform theory, taxation theory, legal protection theory, legal purposes theory, and ratio decidendi theory. The results of this study: (1) a) The unclear and incomplete regarding the " state position as preferred creditor" in the Explanation part, allow many interpretations by judge. b) These interpretation of the state preferential rights are harming, which can not be applied when faced with another debts in bankruptcy procedures. (2) a) the state has preferential right to charge tax on goods belonging to the taxpayer. b) KPP which represents a state that can not be placed as a creditor under Article 1, paragraph 2, 3, 6 and 11 of KPKPU Act. (3) a) the judge acknowledged the state preferential rights, but judge also must comply with the principles of judiciary implementation. b) in carrying out its authority, KPP also found guilty of negligence: KPP can not prove that the assets were claimed is non boedel / the bankruptcy assets; KPP filed billing to the curator has elapsed period of 2 years from insolvency time; KPP filed billing only be estimated based on assumptions prior to the taxpayer declared bankrupt; The result of the bankruptcy estate is not sufficient for clearance, so that the division is according the principles of fairness and balance; Procedure renvoi filed by KPP does not correspond to the correct phases. Key words: state preferential rights, tax debt, commercial court Abstrak Tujuan penelitian ini: 1)Untuk menganalisis pengaturan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam putusan Pengadilan Niaga. 2)Untuk menggali dasar pertimbangan hakim menerapkan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam Yurisprudensi MA Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009. 3)Untuk merumuskan legal reasoning hakim tidak menerapkan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam Putusan MA Nomor 94 PK/Pdt.Sus/2011, Putusan MA Nomor 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, Putusan MA Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, Putusan MA Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan Putusan MA 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach. Bahan hukum dianalisis menggunakan 5 (lima) teori yaitu : teori pembaharuan hukum, teori pemungutan pajak, teori perlindungan hukum, teori tujuan hukum, dan teori ratio decidendi.   Hasil penelitian ini : (1)a)Pengertian yang tidak jelas dan tidak lengkap mengenai “kreditur preferen” pada Penjelasan, memungkinkan terjadinya banyak penafsiran oleh hakim.b)Penafsiran tersebut merugikan hak mendahulu negara, yaitu tidak dapat diterapkan saat dihadapkan dengan utang-utang lain dalam prosedur kepailitan.(2)a)Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.b)KPP yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 ayat 2, 3, 6 dan 11 UU KPKPU.(3)a)Hakim mengakui hak mendahulu negara, tetapi hakim juga harus tunduk pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.b)Dalam menjalankan kewenangannya, KPP juga terbukti melakukan kelalaian : KPP tidak dapat membuktikan bahwa aset-aset yang didalilkannya adalah non boedel/ harta pailit; KPP mengajukan penagihan kepada kurator telah lewat waktu 2 tahun dari masa insolvensi; KPP mengajukan penagihan hanya berupa estimasi berdasarkan asumsi terhitung sebelum wajib pajak dinyatakan pailit; Hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi, sehingga pembagian dilakukan sesuai asas keadilan dan keseimbangan; Procedur renvoi yang diajukan oleh KPP tidak sesuai dengan tahapan yang benar.   Kata kunci: hak mendahulu negara, utang pajak, pengadilan niaga
KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI KARENA NILAI LIMIT RENDAH Ria Desmawati Rianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.25 KB)

Abstract

Abstract The objective of research was aims to find, analyze and understand Judicial Review Of The Auction Cancellation Execution For Low Limit Value Determination. The legal analysis is focused to determine the determination of the value of the low limit on the auction execution can be used as a basis for consideration determining element acts against the law in the cancellation of the auction and determination of a lower limit value as the basis for the cancellation of the auction. The journal is compiled with normative juridical research method with the statue approach, conceptual approach and case approach. Based on the survey results revealed that essentially Setting of the limit lower in the auction execution can be used as a basis for consideration determining element of tort in the cancellation of the auction on the basis that the actions set out in the legislation that led to losses, errors, and the causal relationship between the act with a loss. Where it is deliberately done by the seller along with the appraiser, causing the injured party of his actions. Setting of the lower limit as the basis for the cancellation of the auction can be used as a basis to cancel the auction. In the latest auction PMK, a lower limit value which can be the cause of the cancellation of the auction before the auction takes place. However, during the latest auction PMK issue has been no case of cancellation auction for the determination of a lower limit value.Key words: auctions, low limit value, act against the law  Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan memahami mengenai Kajian Yuridis Pembatalan Lelang Eksekusi Karena Nilai Limit Rendah. Analisis hukum tersebut difokuskan dalam mengetahui tindakan-tindakan dalam penetapan nilai limit rendah pada lelang eksekusi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menentukan adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit rendah dapat menjadi dasar pembatalan lelang. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach), Konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya Penetapan nilai limit rendah pada lelang eksekusi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menentukan unsur perbuatan melawan hukum dalam pembatalan lelang dengan pertimbangan bahwa adanya perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dimana hal tersebut sengaja dilakukan oleh penjual bersama dengan juru taksir sehingga menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dari perbuatannya tersebut. Penetapan nilai limit rendah sebagai dasar pembatalan lelang dapat digunakan sebagai dasar dalam membatalkan lelang. Dalam PMK Lelang terbaru, nilai limit yang rendah dapat menjadi penyebab batalnya lelang sebelum proses lelang berlangsung. Namun, selama PMK Lelang terbaru terbit belum ada kasus pembatalan lelang karena penetapan nilai limit rendah. Kata kunci: lelang, nilai limit rendah, perbuatan melawan hukum
PENETAPAN PERWALIAN ANAK YANG DIMINTA PPAT SEBAGAI SYARAT PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH Elita Savira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In this journal the author discusses the determination of child custody issues that prompted PPAT as a condition of making a deed of sale of land rights into its jurisdiction. The purpose of this journal is to identify, describe and analyze the reason why PPAT ask Determination of Child Trust Of Religious Court which was used as the Terms Making a deed of sale rights differences of land and is in addition to the ITU identifies the fundamental basis of considerations judges Subscribe Determination of Child Trust as Terms Making the deed of sale rights soil differences. When one parent of a child dies, according to Article 47 of the Marriage Act, the guardianship of minors falls on parents who are still alive for the child is not yet 18 years old and unmarried parents represent the child both within and out of court (guardianship statutory). In fact, for one reason or another PPAT still asks his client to plead Determination of Trustees of the Religious Court to hand over land rights. Throughout 2015, the number of the establishment of a trust settled by the Religious Court of Malang totaling 24 cases. This research is an empirical law by using sociojuridical approach. Therefore, this study uses the type of primary legal materials, secondary, obtained from the study of literature. The analysis technique used in this research is descriptive analysis techniques. The results of the study are PPAT requires the establishment of a trust because it is used to prove (evidence), authentically their guardianship legitimate guaranteed by the institution in this case the Religious Court that minors are represented by their guardians to make buying and selling is correct and has the buying and selling and for the sake of the future on certain days, certain parties in it and is a condition for the manufacture of a deed of sale of land rights will be registered also to the local land Office in order to complete the transaction. Basic consideration of the judge deciding the case guardianship is the court may not refuse cases that go to him, although it has been clearly stated in the Act that the guardian for a child whose parents died one and he has the benefit of taking care of making the deed of sale of land rights is his biological parents who lived the longest. Key words: child custody determination, the manufacture of the deed of sale, land rights Abstrak Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas mengenai masalah penetapan perwalian anak yang diminta PPAT sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis alasan PPAT meminta penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama yang digunakan sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah dan selain itu mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim terkait penetapan perwalian anak sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah. Ketika salah satu orang tua dari seorang anak meninggal dunia, menurut pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak di bawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak baik di dalam dan di luar Pengadilan (perwalian berdasar undangundang). Pada kenyataannya untuk satu dan lain hal PPAT masih meminta kliennya untuk memohon Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama untuk melakukan peralihan hak atas tanah. Sepanjang tahun 2015, banyaknya penetapan perwalian yang diputus oleh Pengadilan Agama Malang berjumlah 24 perkara. Tulisan ini merupakan tulisan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Karena itu tulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil tulisan adalah PPAT mensyaratkan penetapan perwalian karena digunakan untuk membuktikan (alat bukti), secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan jual beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan pada hari tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya dan merupakan syarat bagi pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang nantinya akan didaftarkan pula ke Kantor Pertanahan setempat guna kelengkapan transaksi. Dasar pertimbangan hakim memutus perkara perwalian adalah Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya meskipun telah jelas disebutkan di Undang-Undang bahwa wali bagi seorang anak yang orang tuanya meninggal salah satu dan dia memiliki kepentingan mengurus pembuatan akta jual beli hak atas tanah adalah orang tua kandungnya yang hidup terlama. Kata kunci: penetapan perwalian anak, pembuatan akta jual beli, hak atas tanah
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MENCEGAH KERUGIAN AKIBAT KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE Endah Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract                This journal aims to identify and analyze on what form of legal protection for the bank as a creditor in preventing losses from non-performing loans with collateral personal guarantees and how the formulation of clauses in the agreement underwriting that could provide legal protection for banks to prevent losses in the event of non-performing loans with collateral personal guarantee. This research is normative juridical research with the approach of legislation which assisted with the conceptual nature of legal materials of primary, secondary and tertiary, which will be described, described, and analyzed using three theories, namely the law guarantees legal protection and agreements.                The results of this research is a form of legal protection for the bank as a creditor to prevent losses in the event of non-performing loans with a personal guarantee has not been found either through legislation or through regulatory authority of the financial services, legislation governing responsibility in article 1820- 1850, protection is only given to the surety with several privileges, so the banks are inadequately protected because the bank can not take steps to resolve credit debtor in question while the surety was not cooperative to implement the achievements of the debtors default, the Personal Guarantee creditor protection obtained through a clause in treaty underwriting, is supposed to provide legal protection for creditors financial services authority ruled that the agreement underwriting must be authentic deed as well as the submission of counter guarantee by the insurer and the formulation of clauses in the agreement underwriting proposed by researchers aim to equalize the clause in the treaty underwriting this as a form of protection law for creditors and to avoid clauses are important precisely not included in the underwriting agreement.  Key words: legal protection , losses , personal guarantee Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Apa bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam mencegah kerugian akibat kredit bermasalah dengan jaminan personal guarantee dan bagaimana formulasi klausul dalam perjanjian penanggungan yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi bank untuk mencegah kerugian dalam hal terjadi kredit bermasalah dengan jaminan personal guarantee. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual dibantu dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis dengan menggunakan 3 teori yaitu hukum jaminan,  perlindungan hukum dan  perjanjian. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor untuk mencegah kerugian jika terjadi kredit bermasalah dengan personal guarantee selama ini belum diketemukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui peraturan otoritas jasa keuangan, peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggungan dalam pasal 1820-1850, perlindungan hanya diberikan kepada penjamin dengan beberapa hak istimewanya, sehingga pihak bank kurang terlindungi sebab pihak bank tidak bisa mengambil langkah penyelesaian kredit debitor yang bermasalah sementara penjamin tidak kooperatif untuk melaksanakan prestasi dari debitor yang wanprestasi, dalam Personal Guarantee perlindungan kreditor didapat  melalui klausul dalam perjanjian penanggungan, seharusnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor otoritas jasa keuangan mengeluarkan aturan bahwa perjanjian penanggungan harus dengan akta otentik serta penyerahan counter guarantee oleh penanggung dan formulasi klausul dalam perjanjian penanggungan yang diusulkan oleh peneliti bertujuan untuk menyamakan klausul dalam perjanjian penanggungan hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dan untuk menghindari klausul yang penting justru tidak dicantumkan dalam perjanjian penanggungan. Kata Kunci: perlindungan hukum, kerugian, personal guarantee
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (KAJIAN BERDASARKAN HUKUM GEREJA BAGI PERKAWINAN KRISTEN DI INDONESIA) Sonya Rosely
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In this journal the authors discuss the breakup of marriage by divorce (assessment based on the law of the church for Christian marriage in Indonesia). Marriage is an act that is important in human life, because it is a form of human social life. This study aims to determine the validity of the marriage breakdown for divorce under the laws of the church for Christian marriage in Indonesia is in fact, on these issues, it is still very dependent on each thought the church pastor This research is a normative law by using the approach of legislation, therefore this study uses the type of primary legal materials, secondary, and tertiary derived from the study of literature. The analysis technique used in this research is descriptive Qualitative techniques. Based on the results of the study, the authors obtained the answers to existing problems. The breakdown in the marriage because divorce under the laws of the church for Christian marriage in Indonesia is illegal, although in principle the Protestant Christian doctrine forbids divorce and still there are some churches that still governs the divorce, but some churches already provides for divorce in church governance. In addressing the breakup divorce for Christian marriage in Indonesia must pay attention to the legal certainty and a sense of justice in particular that meet the theory of merit. Key words: divorce, marriage christian Abstrak Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas mengenai masalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian (kajian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di indonesia). Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia yang kenyataannya, mengenai persoalan-persoalan tersebut, masih sangat bergantung pada pemikiran Pendeta masing-masing gereja Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia adalah sah, meskipun pada prinsipnya ajaran Kristen Protestan melarang perceraian dan masih ada beberapa gereja yang masih belum mengatur mengenai perceraian, tetapi beberapa gereja sudah mengatur mengenai perceraian di dalam tata gerejanya. Dalam menyikapi putusnya perceraian bagi perkawinan Kristen di Indonesia harus memperhatikan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan khususnya yang memenuhi teori kepantasan. Kata kunci: perceraian, perkawinan kristen

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue