cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, April 2016" : 46 Documents clear
DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASTARAKATAN KLAS I LOWOKWARU) Putri Viana Yunirahati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan yang dijalankan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, nyatanya tidak dapat melaksanakan pembinaan bagi naarapidana secara maksimal dikarenakan banyaknya penghuni yang ada di dalamnya. Pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kelebihan kapasitas di lapas terhadap pembinaan yang dijalankan di dalamnya.
PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang) Rizky Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini membahas pembinaan anak di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Malang, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, dan dampak dari ditempatkannya anak di lembaga pemasyarakatan kelas I Malang. Penulis menganalisis pembinaan anak yang masih belum efektif atau masih belum sesuai dengan Undang-Undang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini agar kedepannya setiap kota dibangun lembaga pemasyarakatan khusus anak dan anak ditempatkan ditempat yang semestinya melakukan pembinaan untuk anak
KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA PEREDARAN VCD DAN DVD FILM BAJAKAN (STUDI POLISI DAERAH JAWA TIMUR) Dewa Ari Krisna Wiyasa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan Kendala yang dihadapai Penyidik dalam menangani Pelanggaran Hak Cipta berupa peredaran VCD dan DVD Film Bajakan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan sebagian masyarakat dengan sesuka hatinya mengambil karya milik orang lain dan menyebarkan seluas-luasnya tanpa ada aturan, teguran, peringatan, bahkan hukuman atau bisa jadi itulah gambaran kondisi mental masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan arti pentingya hak cipta. Tindakan pembajakan tersebut dapat menghambat setiap individu untuk berkarya, disamping itu juga ada permasalahan lain seperti kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi terhadap Hak Cipta itu sendiri secara tidak langsung turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran akibat dari maraknya pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD ini. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa kendala yang dihadapi Penyidik dalam menangani Pelanggaran Hak Cipta berupa Peredaran VCD dan DVD Film bajakan? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan Penyidik dalam menangani Pelanggaran Hak Cipta berupa Peredaran VCD dan DVD Film Bajakan? penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan. Data primer, dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan, dengan menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dengan data primer hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, kemudian mengkaji dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pokok masalah. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Penyidik megalami kendala eksternal yaitu : a. kesadaran masyarakat, b. factor ekonomi, c. kerjasama pedagang dengan oknum kepolisian, dan d. kerjasama pedagang dengan pedagang lainnya. Sedangkan upaya prefentif yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta berupa peredaran VCD dan DVD Film Bajakan, Penyidik Kriminal Khusus sesuai dengan pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, Penyidik melakukan kerja sama baik masyarakat maupun instansi-instansi pemerintah, bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta yang baru, selain itu juga dibutukan kesadaran masyarakat bahwa perbuatan ilegal atau membajak karya orang lain merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak cipta. Dan upaya represif yaitu : a. penyelidikan dan penyidikan, b. penggeledahan, c. penyitaan, dan d. penangkapan. kata kunci : Penyidik, Hak Cipta, VCD dan DVD film Bajakan.
EFEKTIVITAS PASAL 9 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN KAWAT GIGI OLEH TUKANG GIGI (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo) Vevin Dwi Yuniarwan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang efektivitas Pasal  9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh Tukang Gigi. Berdasarkan fakta, masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa tukang gigi untuk melakukan pemasangan kawat gigi dan hampir sebagian besar tukang gigi juga masih aktif menjalankan praktik pemasangan kawat gigi yang sebenarnya illegal tersebut. Sebagian besar Tukang Gigi di Kabupaten Ponorogo masih melakukan praktik pemasangan kawat gigi dikarenakan tidak ada keseimbangan antara peraturan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan dengan  kebutuhan masyarakat akan kesehatan gigi dan mulut yang tinggi khususnya pemasangan kawat gigi namun mempunyai biaya yang terjangkau. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas Pasal  9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh Tukang Gigi serta Hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi dan apa solusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas Pasal 9 peraturan menteri kesehatan nomor 39 tahun 2014 terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi serta untuk mengertahui hambatan apa saja yang sering timbul dalam pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata kunci :  Efektivitas, Peraturan Menteri Kesehatan, Praktik Pemasangan Kawat Gigi oleh Tukang Gigi
KEWAJIBAN PELAKU USAHA TENTANG PENCANTUMAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI PADA RESTORAN MENURUT PASAL 7 b DAN d UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Christiany Bertha Megawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap pencantuman sertifikat laik hygiene sanitasi pada restoran di wilayah kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penulis melakukan analisa terkait penerapan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 huruf b dan d Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dalam hal memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kaitannya dengan mencantumkan sertifikat tersebut dan memberikan jaminan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku pada makanan yaitu sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. Perkembangan industri restoran/café di Kota Malang meningkat setiap tahunnya akan tetapi hal tersebut tidak diiringi dengan keterbukaan pihak restoran/café mengenai standar kehiegienisan makanan yang disajikan padahal sebenarnya konsumen berhak untuk mengetahui apakah makanan tersebut sudah layak untuk dikonsumsi. Penulis melakukan analisa dengan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis yang dikaitkan dengan hukum positif Indonesia. Kata kunci: Kewajiban Pelaku Usaha, Sertifikat laik hygiene sanitasi restoran, Perlindungan Konsumen
PELAKSANAAN PASAL 11 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TERKAIT DENGAN IJAZAH SEBAGAI SYARAT DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban) Melani Yola Sagita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan berlandaskan hukum dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh peraturan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. khususnya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan terarah maka perlunya Pemerintahan yang tidak hanya didukung oleh struktur atau penyelenggaraan pemerintahan saja melainkan dalam segala urusan substansi yang berhubungan  pada proses penyelenggaraan pemerintahan juga respon dari masyarakat terhadap kinerja dan tata kerja yang dilakukan pemerintah. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam  hal ini pengelolaan sumber daya manusia melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi hal utama dalam pencapaian tujuan untuk membangun sistem birokrasi yang lebih baik dan sesuai target. Disesuaikan dengan dasar peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2002  yang mengatur tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan yang berisi mengenai segala yang menyangkut tentang pengadaan, khususnya syarat yang dibutuhkan dalam pengadaan. Salah satu syarat utama yang memiliki peran penting dan mulai menjadi problematika dalam pengadaan adalah syarat terkait dengan ijazah sebagai syarat dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu perlu diatur lebih jelas mengenai ketentuan ijazah yang harus digunakan dan yang dibutuhkan serta perlunya penetapan ketentuan baik dari pemerintah, bidang kepegawaian, serta bagian penyelenggara yang jelas terkait kualifikasi dan legalitas ijazah yang memenuhi syarat. Sehingga tidak menimbulkan problematika karena ditolaknya ijazah yang digunakan dalam pendaftaran calon pegawai negeri sipil.   Kata Kunci : Peraturan, Pengadaan, Ijazah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PADA KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET (Studi di Bank Jatim Cabang Malang) Dwi Kartika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi oleh fasilitas kredit perbankan, di dalam hal ini Bank Jatim Cabang Malang, dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut SK PNS, yang memiliki risiko lebih tinggi daripada lembaga jaminan lain, dibuktikan dengan kasus kredit macet dengan jaminan SK PNS yang masih terjadi dengan prosentase sebesar 2 (dua) hingga 5 (lima) persen di Bank Jatim Cabang Malang, yang disebabkan karena jaminan dengan SK PNS tidak memenuhi syarat sebagai jaminan yang baik, tidak aman dan tidak memiliki nilai jual. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.   Kata kunci: Perlindungan hukum, Bank, Jaminan, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kredit Macet
HAMBATAN BANK DALAM PENYEDIAAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI NASABAH TABUNGAN PERBANKAN (Studi di Bank BRI dan Mandiri Kota Malang) Silvia Valetta Kasih S.M
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi oleh sulitnya penyandang disabilitas dalam mengakses jasa layanan perbankan dimana hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak didapatkan nasabah penyandang disabilitas dalam praktiknya di dunia perbankan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, pengumpulan populasi dan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, serta berdasarkan data primer dan sekunder yang dikaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia. Perlu adanya pengaturan yang tegas dalam perlindungan terhadap hak hak penyandang disabilitas terhadap layanan perbankan.Kata Kunci: Hambatan Bank, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas, Nasabah Tabungan Perbankan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963 (Studi Kasus Penyerangan Terhadap Perwakilan Konsuler Amerika Di Turki Pada Tahun 2015) Muhammad Yogi Arie Dewanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Yogi Arie Dewanto, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brwaijaya, Maret 2016, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963 (Studi Kasus Penyerangan Terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki pada Tahun 2015), Setyo Widagdo, SH, Mhum, Ikaningtyas, SH.LLM Penulis Mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki (Studi Kasus penyerangan Terhadap Perwakilan Amerika di Turki Tahun 2015). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi banyaknya ketentuan-ketentuan Internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perwakilan konsuler terutama di Konvesi Wina 1963. Akan tetapi tidak dapat dihindari meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terutama aturan perlindungan terhadap perwakilan konsuler. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat pelanggaran yang terjadi pada agustus 2015 yaitu penyerangan Perwakilan Konsuler Amerika Serikat untuk Turki oleh Milisi Marxis di Istanbul, Turki.   Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perwakilan konsuler Amerika di Turki dari serangan misi marxis berdasarkan Konvensi Wina 1963? (2) Bagaimana tanggung jawab negara Turki atas serangan Milisi Marxis terhadap perwakilan  konsuler Amerika di Turki. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative, dengan pendekatan “statue approach”, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasion. Penulis juga menggunakan pendekatan “coceptual approach”, yaitu pendekatan dengan menganalisa konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini. Lalu terakhir penulis juga menggunakan  pendekatan “case approach”, yaitu pendekatan dengan kasus-kasus terdahulu. Pemerintah Turki sebagai negara penerima berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan asing dinegaranya termasuk perwakilan konsuler yang sudah diatur dalam Konvensi Wina 1963. Akan tetapi dalam kasus ini, Turki sebagai negara penerima berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kasus ini berdasarkan pasal 31 ayat (3) dan pasal 40 Konvensi Wina 1963. Sebagai negara yang dirugikan, Amerika dapat meminta pertanggung jawaban pada Turki dengan jalan penyelesaian diplomatik. Kata kunci : Perlindungan hukum terhadap perwakilan Konsuler Amerika di Turki
REKONSTRUKSI FUNGSI PENGAWASAN HORISONTAL PENUNTUT UMUM TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Devika Beliani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penuntut umum sebagai wakil negara berperan penting melindungi masyarakat dan korban kekerasan seksual dari tindakan penghentian penyidikan yang sewenang-wenang oleh penyidik. Penghentian penyidikan dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya merugikan korban tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat luas sehingga perlu adanya pengawasan horisontal. Fungsi ini diatur secara tersirat oleh KUHAP melalui wewenang pra peradilan. Namun praktiknya pra peradilan tidak pernah dilaksanakan karena kurang terlibatnya penuntut umum dalam pelaksanaan penyidikan sejak awal. Sehingga penelitian ini akan difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pengawasan horisontal yang dilakukan penuntut umum terhadap penghentian penyidikan tindak pidana kekerasan seksual selama ini? (2) Apa bentuk rekonstruksi fungsi pengawasan horisontal penuntut umum terhadap penghentian penyidikan tindak pidana kekerasan seksual? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan horisontal penuntut umum terhadap penghentian penyidikan kekerasan seksual belum berjalan maksimal dikarenakan KUHAP yang memberikan wewenang pra peradilan tidak mengatur wewenang pengawasan secara optimal sejak dimulainya penyidikan. Selain itu antara KUHAP dan peraturan teknis seperti PERJA dan PERKAP tidak harmonis yang menyebabkan adanya kepincangan pelaksanan sistem peradilan pidana. Kemudian aparat penegak hukum sendiri sering tidak mematuhi peraturan yang ada. Sehingga perlu adanya rekonstruksi dengan merevisi KUHAP, PERKAP, PERJA dan juga dibentuknya Peraturan Bersama Antara Kejaksaan dan Kepolisian. Rekonstruksi fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memaksimalkan peran penuntut umum sebagai wakil negara dalam melindungi korban dan juga menjaga ketertiban masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual.Kata Kunci: Rekonstruksi, Penuntut Umum, Penyidik, Pengawasan Horisontal, Penghentian Penyidikan, Kekerasan Seksual, Pra Peradilan

Page 1 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue