cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, April 2018" : 69 Documents clear
PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 9 HURUF (D) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan) Albina Purnamasari Zahabiyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Albina Purnamasari Zahabiyah, Prof. Dr. Sudarsono S.H., M.S, Lutfi Effendi SH.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : albinapz1997@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 ayat 9 huruf (d) menyatakan bahwa “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”. Ini membuktikkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian di BKD Kabupaten Lamongan sudah dapat menerbitkan surat keputusan pemberhentian tanpa memerlukan waktu sampai 10 tahun dan tidak memerlukan kehadiran PNS tersebut. Karena Pejabat Pembina Kepegawaian sudah diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menindak seorang PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Akan Tetapi, pada kenyataannya saat ini ada kasus dimana seorang PNS ini sudah melakukan pelanggaran pada tahun 2004 dimana pada saat diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Namun setelah ada sanksi tersebut PNS ini menghilang sampai pada tahun 2005 ada sanksi yang diberikan yaitu penetapan pemberhentian pembayaran gaji. Sampai pada tahun 2015 adanya program e-pupns dimana semua PNS wajib untuk melakukan pemutakhiran database kepegawaian beliau yang bersangkutan tidak melakukan program itu. Hingga akhirnya pada tahun 2017 yang bersangkutan mendatangi Kantor BKD Kabupaten Lamongan untuk meminta hak-hak kepegawaiannya selama ini yang dirasa statusnya merasa terkatung-katung. Pada akhirnya PNS tersebut mengajukan banding ke BAPEK hingga saat ini belum ada keputusan mengenai kasus ini. Kata Kunci: Pelaksanaan, Disiplin, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT This thesis is aimed to scrutinize Government Regulation Number 53 of 2010 on Civil Servant Discipline Article 10 Paragraph 9 letter (d) regarding dishonorable termination with no request of the workers or dishonorable termination from the position of civil servant who is absent from work for 46 working days or more. This means that civil servant supervising official in Regional Civil Service Agency (BKD) of Lamongan Regency is allowed to issue termination statement within less than 10 days and without requiring the presence of the civil servant given the sanction, as the official is authorised to inspect and take a measure in response to indiscipline by civil servants. There was a case revealing that a civil servant failed to show disciplinary action back in 2004, in which promotion suspension for a year followed. When the sanction was in effect, the civil servant did not show up. In 2005, it was decided that the salary was also suspended. In 2015, e-pupns program was released where all civil servants were required to update their data of employment database and the civil servant failed to do so. Thereafter, in 2017, the civil servant came to BKD of the Regency of Lamongan to call for his rights that he perceived to be uncertain. This brought to an appeal to BAPEK and the case has not seemed to be settled. Keywords: implementation, discipline, termination of civil servants
KONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP PESERTA DIDIK Syanindita Nirna Ingtias
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syanindita Nirna Ingtias, Dr. Abdul Madjid, SH.MHum., Lutfi Effendi, SH.MHum. 145010101111025 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Syaninditan.ingt@gmail.com   Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang sering terjadi terhadap guru. Sudah seharusnya guru melaksanakan tugas profesionalnya yaitu mendidik peserta didiknya termasuk memberikan sanksi apabila peserta didiknya melanggar norma yang ada. Namun dalam memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendisiplinkan peserta didiknya guru justru tersandung masalah hukum. Tidak jarang juga guru sering mendapat tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, dan perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, dan pihak lainnya. Kebijakan pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberi perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan hukum bagi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru. Namun sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak dan perlindungan terhadap anak, termasuk juga peserta didik di sekolah, perlu adanya upaya sinkronisasi dan integrasi agar Undang-Undang tersebut menjadi konsisten dengan Peraturan Pemerintah tentang Guru. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Hak-hak Guru, Hak Anak dan Peserta Didik. Abstract This research is based on what teachers have commonly experienced. It is commonly accepted that teachers professionally work to educate their pupils and impose a sanction to those breaking the rules. Sometimes, the sanction imposed by the teacher will just drag teachers to court, and it is not rare to see some teachers threatened, hit, discriminated, and treated unjustly by pupils, pupils’ parents, societies, and other parties. With its policy, the government has stipulated the Government Regulation Number 19 of 2017 on Amendment to Government Regulation Number 74 of 2008 on Teachers, in which government and regional government are authorized to provide legal protection for teachers performing their professional work. Legal protection for the teachers is an integral part of efforts to meet teachers’ rights. Regarding the existence of the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection which regulates rights of and protection for children, including pupils at schools, synchronization, and integration of law and Government Regulation on Teachers is required for better consistency. Keywords: legal protection, profession of teacher, teachers’ rights, children’s and pupils’ rights.
PELAKSANAAN PASAL 86 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA MENGENAI KEWAJIBAN INSTANSI PEMERINTAH MELAKUKAN PENEGAKAN DISIPLIN SERTA UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH K Vans Putra U.D.B. Panjaitan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vans Putra U.D.B. Panjaitan, Prof. Dr. Sudarsono S.H.,M.S, Lutfi Efendi SH.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : panjaitanvansputra@yahoo.co.id   ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2)  Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa “Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin”. Tetapi, masih ada ditemukan di lapangan beberapa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Toba Samosir. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu,bagaimana pelaksanaan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai kewajiban instansi pemerintah menegakkan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan upaya peningkatan disiplin dan Apa faktor yang menghambat serta solusi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan disiplin pegawai negeri sipil oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan Pasal 86 ayat (2)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui adanya prosedur penegakan disiplin yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Toba Samosir. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penegakan Disiplin, Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT This thesis observed Article 86 Paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 on Civil Service Apparatus, stating that government institution is responsible to reinforce discipline among civil servants and perform an effort to improve the discipline. However, indiscipline performed by some government workers in the Regency of Toba Samosir is commonly found. From this arising problem, there were several research problems presented in this thesis:  how is Article 86 Paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 on Civil Service Apparatus regarding efforts to reinforce discipline implemented?, and what are the hampering factors and what solution can be given by regional civil service agency of Toba Samosir Regency to tackle the obstacles. This research, taking place in civil service agency of Toba Samosir Regency, employed empirical juridical method with socio-juridical approach. The result of the research revealed that the implementation of the discipline among civil servants performed by government institution is in line with Article 86 Paragraph 92) of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 on Civil Service Apparatus, which is indicated by the procedure followed to reinforce the discipline done by Civil Service Agency in the Regency of Toba Samosir. Keywords: implementation, discipline reinforcement, civil servant 
Implementαsi Pαsαl 3 Αyαt 11 Perαturαn Pemerintαh Nomor 53 Tαhun 2010 Tentαng Dsiplin Pegαwαi Negeri Sipil Mαsuk Kerjα dαn Menααti Jαm Kerjα (Studi di Bαdαn Kepegαwαiαn Pendidikαn dαn Pelαtihαn Kotα Gorontαlo). Fahmi Kamuli
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fahmi Kamuli Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   Abstrak Penelitian ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil masuk kerja dan menaati jam kerja. Pada pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah tentang kedisiplinan PNS dalam mematuhi peraturan kerja. Hasil yang didapatkan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo, masih banyak PNS yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu tentang cara penerapan pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung kedisiplinan PNS. Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis sebagai metodologi penelitian. Kata kunci: Disiplin, Pasal 3 ayat 11, Pelanggaran, Pegawai Negeri Sipil. Abstract This research was conducted by observing Government Regulation Number 53 of 2010 on Discipline among Civil Servants regarding Starting Working Hour and Working Hours Article 3 Paragraph 11 of Government Regulation on Discipline among Civil Servants in complying with employment regulation. From the observation in civil service, education, and training agency of Gorontalo, it is revealed that there are a number of civil servants that fail to comply with the regulation stipulated by the government of Gorontalo. Two research problems were presented in the research related to the implementation of Article 3 Paragraph 11 of Government Regulation Number 53 of 2010 and hampering and contributing factors of discipline among civil servants. This research employed socio-juridical research method. Keywords: discipline, Article 3 Paragraph 11, infringement, civil servant. 
IMPLEMENTASI PASAL 35 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2010 – 2030 TERKAIT IPAL KOMUNAL DI KOTA MALANG (Studi Pada Pengelolaan IPAL Komunal Di Kelurahan Mergosono) Edwin Gama Pradana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Edwin Gama Pradana, Dr. Istislam, SH., MH., Agus Yulianto, SH., MH.Fakultas HukumUniversitas Brawijaya AbstrakSalah satu dampak negatif dari kepadatan penduduk terutama di wilayah perkotaan ialah meningkatnya pemakaian air minum atau air bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah pembuangan air limbah. Air limbah atau air buangan dapat berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta menggangu lingkungan hidup. Air limbah merupakan kombiasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran dan industri, bersama-sama dengan air tanah, air permukaan dan air hujan yang mungkin ada. Penelitian ini bagaimana implemtasi dari Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2011-2030 Terkait IPAL Komunal di Kota Malang apakah bejalan semestinya sesuai perutan perda yang ada.Kata kunci: air limbah, tata ruang, peraturan daerah. AbstractThe consumption of drinking water and clean water contributes to the increasing amount of wastewater. The water disposed of from households, industries, and public toilets mostly contain chemical substances that could affect people’s health and be harmful to nature. The wastewater comes from liquid and waste combined which comes from houses, stores, offices, and industries. It flows with groundwater, surface water, and rainwater. This research is part of the implementation of Article 35 of Regional Regulation of Malang Number 4 of 2011 on Regional and Urban Planning in Malang Year 2011-2030 regarding whether wastewater treatment plant in Malang is executed according to the existing regional regulation.Keywords: wastewater, urban planning, regional regulation.
KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN Rinta Nervindya Wijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rinta Nervindya Wijaya Dr. Shinta Hadiyantina, S.H, M.H, Agus Yulianto, S.H, M.H.Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaJalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, IndonesiaTelp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505Email : Nervindyarinta@ymail.com ABSTRAKFenomena transportasi jalan online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di Indonesia. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi jalan online di Indonesia adalah ojek online. Ojek online telah menjadi angkutan umum favorit bagi sebagian masyarakat. Ojek online sendiri belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ojek online belum masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya dalam klausul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menekankan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ojek online tidak diatur karena pembentukan UU No. 22 Tahun 2009 itu sendiri dilakukan jauh sebelum adanya fenomena ojek online. Karena tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengakibatkan peraturan dibawahnya tidak bisa mengatur mengenai perizinan transportasi ojek online. Maka dari itu pembuat Undang-Undang supaya melakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2009 dan memasukan sepeda motor sebagai angkutan umum. Selain itu untuk saat ini perusahaan ojek online diharapkan melakukan proses perizinan berdasarkan perumusan perizinan dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti mendaftarkan perusahaannya berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 dan melakukan perizinan SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007.Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Ojek Online, Hukum Perizinan. ABSTRACTOnline land transportation is a growing phenomenon that goes in line with the development of transportation and communication in Indonesia. One of the innovations of online transport that is on the rise these days is motorbikes that serve the ride for public online, commonly known as ojek online. The popularity of this transport mode keeps growing, so is the number of the users. However, ojek online has not been explicitly regulated in the laws, as its existence is not acknowledged in the clause of Law Number 22 of 2009, Government Regulation Number 74 of 2014 and Ministerial Decree of Transportation Number 35 of 2003. Normative juridical method was employed in this research, which was more focused on analysing existing legal materials. The research result reveals that this mode of transportation (ojek online) is not regulated in Law Number 22 of 2009, as this law was made far before this new transport system existed. This absence triggers difficulties in terms of its licence. It is recommended that the Law Number 22 of 2009 be revised and motorbikes be categorised as public transport. Moreover,ojek online is expected to propose for a licence according to licence regulation in applying laws. The proposal can be done by registering transport company according to Law Number 3 of 1982 and obtain letter of business permit (SIUP) according to the Trade Minister Regulation Number 36 of 2007.Keywords: absence of law, ojek online, law regulating licence.
EFEKTIVITAS PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALANDI KABUPATEN PROBOLINGGO Andan Oktafian Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andan Oktafian Putra, Dr. Shinta Hadiyantina S.H.,M.H. , Lutfi Effendi S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya andanoktafian78@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengenai Penggunaan Mobil Barang Yang Digunakan Untuk Mengangkut Orang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah banyaknya pelanggaran lalu lintas mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang yang dilakukan oleh pemilik mobil barang sehingga membuat permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas dan membentuk suatu upaya penyelesaian yang tepat agar pelaksanaannya berjalan dengan efektiv. Peneltian ini meruapakan penelitian hukum empiris dengn terlibat secara langsung data yang akan diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitisn adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dengan narasumber yang terkait dengan peneltian ini dan dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengenai pelarangan kendaraan barang digunakan untuk mengangkut orang belum berjalan efektiv dikarenakan faktor sarana dan prasarana yang kurang kemudian faktor masyarakat yang kurang sadar terhadap hukum. Kata kunci: Efektivitas, Angkutan Jalan, Kendaraan Barang. Abstract This research is aimed to investigate the effectiveness of Article 5 Paragraph (2) of Government Regulation Number 74 of 2014 on Land Transport regarding pickup cars inappropriately used to load passengers. This research was conducted due to the growing incidence of traffic offenses in which cars used to load goods are switched in their function to cars loading passengers. This issue is considered essential to be discussed to find the solution for better and more effective transport management. The research was conducted in an empirical study, in which data was obtained directly, with the socio-juridical approach. The data involved comprised both primary and secondary data, collected from interview and literature review. The research result reveals that the implementation of Article 5 Paragraph (2) of Government Regulation Number 74 of 2014 on Land Transport regarding the inappropriate use of pickups as cars for passengers has not been effectively implemented due to lack of infrastructure, in addition to the lack of awareness of society toward law. Keywords: effectiveness, land transport, pickup 
OPTIMALISASI PENARIKAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA MAKAM BUNG KARNO DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar) Alfida Rosa Atsila Suhartono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfida Rosa Atsila Suhartono, Lutfi Effendy, S.H., M.Hum, Agus Yulianto, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. Dalam aspek penelitian tersebut pembahasan ditekankan terhadap Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dalam mengoptimalkan penarikan retribusi tempat wisata makam bung karno dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah yang dalam penarikan retribusinya tidak stabil atau tidak sesuai dengan target bahkan di setiap tahunnya tidak selalu meningkat melainkan adanya penurunan target serta kurang maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Kata kunci: Upaya, Optimalisasi penarikan retribusi ABSTRACT This research is focused on measures taken by Culture and Tourism Department to optimize levy imposed on entry to the sepulcher of Bung Karno and its effect on own-source revenue. It was found that the paid levy is not stable and decreasing every year. Moreover, it is worsened by the fact that the performance of the Culture and Tourism Department in Blitar is degrading in quality. An empirical juridical method was used in this research with a socio-juridical approach. Keywords: measure, optimizing levy 
IMPLEMENTASI PASAL 21 HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PNS (Studi di Bidang Hukum Daerah Kabupaten Malang) Karina Gita Putri Tika Guntoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karina Gita Putri Tika Guntoro, Lutfi Effendy, S.H., M.Hum, Agus Yulianto, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum dari pemerintah khususnya Kabupaten Malang. Dalam aspek penelitian tersebut pembahasan ditekankan terhadap Bagaimana Bentuk Pemerintah kabupaten Malang dalam mengimplementasi hak Pegawai Negeri Sipil dalam hal perlindungan hukum yang didapatkan oleh Pegawai Negeri sipil. Bantuan Hukum yang dimaksud adalah berupa pendampingan di persidangan dan bantuan pembuatan berkas berkas gugatan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Bentuk Perlindungan Hukum ABSTRACT This research is aimed to discuss the type of legal protection provided by the government, especially that of the Regency of Malang. The discussion is mainly focused on the implementation of legal protection for rights of civil servants by the government of the Regency of Malang. Legal protection is defined as the provision of an advocate in the court and assistance required to make lawsuit files.   Keywords: legal protection, civil servant, type of legal protection  
EFEKTIFITAS PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang) Ryko Febriando
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ryko Febriando, Dr. Tunggul Anshari S.N . SH.M.Hum, Lutfi Effendi SH.M.Hum, Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505Email : rikofebri50@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Berdasarkan Peraturan Da Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Tetapi, hingga saat ini belum optimalnya pendapatan asli daerah Kabupaten Malang melalui Retribusi ini masih kuranng dikarenakan banyak faktor yang melatar belakanginya salah satunya kewajiban setiap badan hukum atau badan lain-lainya yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang menurut Pasal 21 Perda kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Efektifitas Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomorr3 Tahun 20140tentang RetribusiiPerpanjangannIzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asingg(IMTA) di Kabupaten Malang dan Apasajakah Hambatan dan Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pelaksanaan Pasal 21 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang digunakan adalah yurisdis sosiologis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaturan yang tidak jelas mengenai Perda tersebut Perbup sebagai pemdukung jalannya Perda tersebut juga belum ada, kurangnya aparatur sipil negara yang membidangi pengawasan tenaga kerja asing, kemudian tenaga kerja asing yang berkerja di dua daerah juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi. Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Retribusi, Izin. ABSTRACT This thesis is mainly based on Regional Regulation of Regency of Malang Number 3 of 2014 on Permit Renewal Required to Continue EmployING Foreign Workers. Since the own-source revenue of the Regency of Malang is not optimal, it is essential that legal entities which employ foreign workers report to the Department of Labour and Transmigration of the Regency of Malang. Due to this issue, this research is focused on discussing the effectiveness of Article 21 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 3 of 2014 on levy imposed on permit renewal required to keep employing foreign workers in the Regency of Malang and the obstacles encountered by Department of Labour and Transmigration in implementing Article 21 along with the solutions. Empirical juridical method was employed in this research with socio-juridical approach. The research result revealed that the government regulation was found unclear. In addition, there was no Regent Regulation supporting the implementation of Government Regulation. The lack of civil service apparatus in charge of watching foreign workers also served as a problem beside the fact that some foreign workers work in two different regions. Keywords: foreign workers, levy, permit 

Page 1 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue