cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014" : 15 Documents clear
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Annissa Nurjanah Tuarita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.248 KB)

Abstract

Indonesia memiliki sangat banyak Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya. Salah satunya adalah kesenian Gendang Beleq yang berasal dari Suku Sasak di Pulau Lombok. Kesenian ini merupakan warisan budaya bangsa yang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan sebagai suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial tanpa memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (benefit sharing) atas penggunaan pengetahuan tersebut.   Kata Kunci: Kesenian Gendang Beleq, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional
OPTIMALISASI SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKAIT KEBIJAKAN REMUNERASI (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang) Sarajevi Govina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.263 KB)

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah optimalisasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terkait dengan kebijakan remunerasi dan apa saja hambatan – hambatan yang muncul dalam optimalisasi sitem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terkait kebijakan remunerasi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasikan optimalisasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terkait kebijakan remunerasi dan menganalisis hambatan-hambatan dalam optimalisasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil terkait kebijakan remunerasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris. Lokasi penelitiannya berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dengan alasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan salah satu Lembaga yang dibawahi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu kementerian yang menjalankan Reformasi Birokrasi, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer, adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan jenis data sekunder, Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan, serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang serta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Optimalisasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Terkait Kebijakan Remunerasi merupakan suatu permasalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan berbagai kementerian, salah satu kementerian2yang melaksanakannya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan perbaikan struktur dan sistem intern didalam suatu lembaga dimana agar sesuai dengan prinsip good governance yang menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut sangat bergantung kepada kesempurnaan aparatur negara dalam rangka peningkatan mutu aparatur pemerintah serta dapat memperbaiki struktur intern dalam suatu lembaga agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu program pemerintah dalam memperbaiki struktur intern dalam lembaga aparatur negara sesuai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan mewujudkan strategi peningkatan kinerja pegawai negeri sipil sebagai sumber daya manusia dalam aparatur negara, tolok ukur peningkatan kinerja pegawai telah ditentukan dengan sistem penilaian kinerja pegawai berdasarkan satuan kinerja pegawai sangat diperlukan dalam pelaksanaan perbaikan intern lembaga dalam rangka reformasi birokrasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan reformasi birokrasi melalui sistem pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan diberikannya remunerasi, yaitu berupa tunjangan kinerja yang dimaksudkan agar menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dan berdasarkan sistem penilaian kinerja pegawai sehingga pemberian remunerasi antar orang – perorangan dapat dikatakan berbeda sesuai dengan penilain maupun kinerja yang telah dilakukan, namun secara keseluruhan pemberian remunerasi sangat tergantung kepada sistem penilaian kinerja pegawai yang terdiri dari 60 % sasaran kinerja pegawai dan 40 % perilaku kerja. Dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan September 2014 telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.Sehingga dalam pelaksanaan pemberian remunerasi tersebut harus tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dengan perlunya optimalisasi terhadap sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil agar reformasi birokrasi aparatur pemerintah pun berjalan dengan baik.Kata Kunci : Optimalisasi, Sistem Penilaian Kinerja Pegawai, Kebijakan Remunerasi.
PELAKSANAAN PASAL 36 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TERKAIT IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) Ida Ayu Asti Windriyani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.562 KB)

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pelaku usaha minimarket, dan penegak hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris. Lokasi penelitiannya berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan alasan bahwa Dinas tersebut yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Toko Modern khususnya minimarket, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer, adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan jenis data sekunder, Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan, serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya serta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di2Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan cara sosialisasi kepada para pelaku usaha dan UKM berdasarkan Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, pelaksanaan tersebut dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tertib administratif mengurus Izin Usaha Toko Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, dan untuk menunjangnya pelaksanaan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang belum mengurus Kajian Sosial Ekonomi yang merupakan syarat utama utama untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern. Meskipun Dinas Perdagangan dan Perindustrian, para pelaku usaha, dan penegak sanksi administratif telah melaksanakan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, nyatanya pelaksanaan tersebut terlaksana dengan baik karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum bisa mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern bagi pelaku usaha yang mengurus Izin Usaha Toko Modern terkendala belum dikeluarkannya Peraturan Walikota oleh Pemerintah Kota Surabaya mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern yang mana didalam Peraturan Walikota tersebut mengatur Izin Prinsip yang dimaksud pada pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah pasal 36 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Izin Usaha Toko Modern.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDIT PERBANKAN DARI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN BAKU (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) Zuhro Puspitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.966 KB)

Abstract

Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model perjanjian atau kontrak baku yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil, salah satunya perjanjian kredit perbankan. Dalam ilmu hukum, keadaan tersebut dinamakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah terutama nasabah kredit perbankan. Kata Kunci : Perjanjian baku, Penyalahgunaan Keadaaan, Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPA ANAK SEBAGAI KORBAN KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH GERAKAN ISIS DI IRAK DAN SURIAH Mirza Indira Wardhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.84 KB)

Abstract

Anak seharusnya tidak diperbolehkan untuk terlibat langsung dalam suatu konflik bersenjata, hal ini dikarenakan anak adalah salah satu pihak yang paling rentan untuk terkena dampak negatif dari suatu konflik bersenjata. Konflik bersenjata antara ISIS dengan Irak maupun Suriah ini telah dengan sengaja melakukan penangkapan serta penembakan terhadap anak di Irak dan Suriah. Apalagi, alasan penangkapan tersebut adalah untuk menjadikan mereka menjadi bagian dari organisasi ISIS. Artikel ini akan membahas status dari konflik bersenjata yang terjadi antara ISIS dengan Irak maupun Suriah dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional kemudian artikel ini juga akan membahas tentang perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak-anak di Irak dan Suriah yang terlibat konflik tersebut.     Kata kunci: penangkapan, penembakan, anak, konflik bersenjata.
PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS BIDANG PENYIARAN SESUAI HUKUM POSITIF INDONESIA Tanty Savitri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.729 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena kemunculan lembaga penyiaran swastabaru diluar sepengetahuan instansi terkait. Hal ini dikarenakan adanyakekosongan hukum peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangundangantersebut antara lain Undang-undang No.40 tahun 2007 tentangperseroan terbatas dengan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran.Tujuan dari penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisaterkait perbandingan pengambilalihan perseroan terbatas khusus dibidangpenyiaran dengan perseroan terbatas pada umumnya serta memberikan alternatifpenyelesaian kasus pengambilaihan penyiaran. Jenis penelitian yang dilakukanyaitu menggunakan jenis yuridis normatif dimana undang-undang menjadi sentralpenelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang sebagai sentralpenelitian, pendekatan analitis dan pendekatan perbandingan. Urgensi daripenelitian ini adalah agar tidak terjadi lagi akuisisi yang menyebabkan terjadinyapengendalian dan pemusatan dalam dunia penyiaran.Kata kunci : pengambilalihan, perseroan terbatas, penyiaran
OPTIMALISASI PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM MELAKSANAKAN FUNGSINYA SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 Lia Selviana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.617 KB)

Abstract

Pelayanan berupa Perpustakaan Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan kalau disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini masih jauh dari kebutuhan. Kekurangan dalam pelayanan publik Perpustakaan Umum seperti salah satunya disebabkan karena tidak adanya pegawai perpustakaan yang ahli dibidangnya yaitu tidak ada pegawai yang menempuh pedidikan bidang perpustakaan. Hal-hal seperti standar pengadaan buku perlu dioptimalkan agar pelayanan Perpustakaan Umum memenuhi standar pelayanan yang di tentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 khususnya dalam Pasal 21 yang mengatur tentang standar pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal.Kata kunci : Optimalisasi, Pelayanan Publik, Perpustakaan Umum
IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 6 KONTRAK BERLANGGANAN “TELKOM SPEEDY” TERKAIT HAK KONSUMEN PASAL 4C DAN 4D UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Universitas Brawijaya) Paskalis Renward Sugandi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.295 KB)

Abstract

Banyaknya kontrak baku yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mempermudah melakukanpekerjaannya membuat konsumen dihadapkan pada 2 pilihan yaitu take it or leave it. Salah satupelaku usaha yang bergerak dibidang jasa yang menggunakan kontrak baku adalahPT.TELKOM. Pelanggan yang ingin berlangganan internet speedy harus menandatangi kontrakbaku yang telah dibuat sebelumnya oleh PT.TELKOM. Konsumen tidak dapat menambah ataumengurangi substansi dari kontrak tersebut.Pasal 3 ayat 6 Kontrak tersebut berisi mengenaikewajiban PT.TELKOM. Dengan adanya kontrak baku tersebut diharapkan agar pihakPT.TELKOM melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang didalamkontrak tersebut. Kewajiban PT.TELKOM adalah hak konsumen, dan kewajiban konsumenadalah hak PT.TELKOM.Beberapa hak konsumen tersebut diatur didalam pasal 4c dan 4dUUPK. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi, salah satunya adalahmendapatkan informasi mengenai kontrak baku secara jelas dan mudah dipahami dari PT.TELKOM. Berdasarkan hasil penelitian, PT.TELKOM telah melaksanakan kewajibannya secarabaik meskipun masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Salah satu hambatan tersebutadalah terdapat konsumen yang tidak mau membaca ataupun mengetahui isi dari kontrak bakutersebut dan langsung menandatanganinya. Bila terjadi permasalahan antara konsumen denganPT. TELKOM, maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan apabila musyawarah telahdilakukan dan tidak berhasil, maka permasalahan tersebut akan di bawa ke jalur hukum yaitumelalui BANI.Kata Kunci: Kontrak Baku, hak konsumen, internet speedy, kewajiban PT.TELKOM
HAMBATAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN RAHN TASJILY (Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/III/ 2008 Tentang Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya) Fahmi Rizal B
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.508 KB)

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan rahn tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaaan perjanjian utang piutang dengan jaminan rahn tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pihak-pihak dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaaan perjanjian utang piutang dengan jaminan rahn tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder diperoleh dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas masalah yang ada bahwa dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan rahn tasjily di pegadaian syariah cabang blauran Surabaya terdapat tiga proses atau tahapan, yaitu: proses permohonan, proses verifikasi obyek rahn tasjily, dan proses pencairan dana. Didalam proses tersebut terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: (1) hambatan yuridis, yang dialami adalah tidak sesuainya pendaftaran barang jaminan rahn tasjily yang terjadi dilapangan dengan peraturan yang ada. (2) Hambatan teknis dibagi menjadi dua hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang dialami adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegadaian syariah dan kurangnya dana yang disediakan pegadaian syariah. hambatan eksternal yang dialami adalah kurang tanggapnya masyarakat dalam kegiatan pembiayaan dan kurang pahamnya masyarakat dengan perjanjian yang dilakukannya. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: upaya dalam hal yuridis dan upaya dalam hal teknis. Upaya yuridis ini adalah Pegadaian Syariah mengeluarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian dan upaya teknis ini adalah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi.Kata Kunci : Hambatan, Perjanjian Utang Piutang, Rahn Tasjily.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN UNTUK MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAM KERJA (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo) Fitri Apriliawati Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.183 KB)

Abstract

Dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja. Belum terpenuhinya hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dan masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruhnya pada jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo terdapat 301 perusahaan dan hanya 151 perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja serta terdapat 24.516 pekerja/buruh dan hanya 11.221 pekerja/buruh di Kota Probolinggo yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja. Dalam berlakunya ketentuan tersebut terdapat pengawas yang bertugas untuk mengawasi perusahaan yang tidak menjalankan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan, namun sementara itu pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo hanya berjumlah lima orang dan harus mengawasi sebanyak tiga ratus satu perusahaan. Kata Kunci: Pengawasan, Kewajiban Perusahaan, Jaminan Kecelakaan Kerja.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue