cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020" : 20 Documents clear
ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MELAKUKAN SITA PERDATA BERDASARKAN PASAL 67 PERATURAN KPPU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Hendrikus Andy Leon Theovanus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hendrikus Andy Leon Theovanus, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT.Haryono No.169 Malang e-mail : andyrockleon@gmail.com ABSTRAK Sita Perdata menjadi salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kewenangan KPPU dalam melakukan sita perdata tersebut ditinjau dari mekanisme sita yang terdapat dalam hukum acara perdata. Adapun penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan teknik penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan dan Teknik analisis bahan hukum dengan metode interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan konsep dasar antara hukum acara perdata dengan hukum acara persaingan usaha terkait penyitaan, antara lain terkait perbedaan sumber perkara, tujuan sita, permohonan sita, objek sita, ketersediaan upaya perlawanan terhadap sita, dan pihak yang berwenang memerintahkan sita.Perbedaan konsep dalam kedua hukum acara tersebut berdampak pada adanya potensi kerugian terhadap kepentingan pelaku usaha sebagai terlapor dalam hukum acara persaingan usaha apabila dalam hukum acara persaingan usaha memakai mekanisme sita sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata. Selain itu, Peraturan Komisi hanya bersifat sebagai pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka kewenangan sita perdata oleh KPPU tersebut tidak dapat diterapkan kepada pelaku usaha secara imperatif.  Apabila terhadap KPPU hendak diberikan kewenangan sita, harus diperhatikan pengaturan mengenai mekanisme sita yang sesuai dengan hukum acara persaingan usaha, upaya perlawanan terhadap sita tersebut, serta bentuk produk hukum yang tepat. Kata kunci : sita perdata, KPPU   ABSTRACT Civil seizure is one of legal measures that can be taken by Business Competition Supervisory Commission (hereinafter KPPU) to assure the effectiveness of implementation of decision with permanent legal force according to Article 67 of Regulation of KPPU Number 1 of 2019, in which the legal measures have to be taken based on the law that applies. Civil seizure refers to the provisions enacted in HIR, RBG, and RV. This research is aimed to analyse the authority of KPPU to civilly seize assets from the perspective of seizing mechanism provided in civil law. This normative juridical research employed statute approach, and the materials needed are taken from library research. The data obtained was analysed based on systematic interpretation. The research learns that there are several differences in basic concepts between civil law procedure and business competition law procedure regarding seizure, especially in terms of the difference in the source of case, the objective of seizure, seizure proposal, objects seized, possible defending efforts towards seizure, and parties authorised to order seizure. The different concepts between the two laws lead to potential of loss that harms the interests among business actors in business competition law procedure when it refers to civil law procedure for the seizing mechanism. Moreover, the regulation set by the commission is only restricted to providing a guideline and/or publication related with the Law Number 5 of 1999. As a result, the civil authority to seize cannot be implemented for business actors imperatively. To give authority to KPPU to seize, regulations concerning seizing mechanism that complies with the law concerning business competition, effort to defend from seizure, and appropriate legal product have to be taken into account. Keywords: civil seizure, KPPU
PENGAWASAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TIRTA SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN USAHA WISATA SELAM DI KARIMUNJAWA Sesulihing Tyas Pireno
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesulihing Tyas Pireno, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail : pirenotyas@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis membas tentang pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam melakukan pengawasan perizinan di sektor pariwisata berupa kepemilikan TDUP bagi usaha wisata selam di Karimunjawa. Hal tersebut dilatar belakangi oleh Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh Bupati dan Dinas terkait. Pengawasan tersebut terkait syarat pendirian usaha wisata yang mana di dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa pengusaha wisata wajib memiliki dokumen TDUP ketika hendak melakukan kegiatan usahanya. Nyatanya masih dijumpai kegiatan wisata selam di Karimunjawa yang belum memiliki TDUP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pengawasan perizinan sektor pariwisata oleh pemerintah daerah, serta mengetahui urgensi dimilikinya TDUP bagi usaha wisata selam. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan bahwa pemerintah daerah masih belum melakukan pengawasan terhadap perizinan di sektor pariwisata sesuai dengan peraturan yang ada, kurangnya sinergi antar dinas yang menyebabkan adanya ketidaksinkronan kewenangan antar dinas. Sedangkan urgensi dimilikinya TDUP bagi usaha wisata selam terkait kepastian hukum, kepastian usaha, perlindungan konsumen, persyaratan dasar ketika melakukan sertifikasi usaha wisata selam, dan peningkatan citra produk usaha wisata selam. Kata Kunci : Pengawasan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tirta, Pengendalian, Usaha Wisata Selam, Karimunjawa.   ABSTRACT This research is aimed to discuss supervision given by Local Government of the Regency of Jepara over license in tourism sector regarding business registration number for diving business in Karimunjawa. This study embarks on Article 76 of Local Regulation of the Regency of Jepara Number 9 of 2016 concerning Business in Tourism, stating that supervision over arrangement of tourism in business is performed by a regent and related departments, in which the supervision is concerning the requirement to have business registration number in starting a business as intended in Article 35 of Local Regulation of the Regency of Jepara Number 9 of 2016 that implies that registration number is required to run the business. However, several businesses in water tourism in Karimunjawa are found without any business registration number. This research is aimed to find out the authority to supervise license in tourism sector by local government and the urgency attached to the registration number for businesses in tourism industry. This research employed empirical juridical method with socio-juridical approach. Based on the research result, it is revealed that the government has not performed any supervision over the license in the business of tourism industry according to the existing regulation. Moreover, there is a lack of synergy among departments, leading to disharmony of the authority among the departments. The urgency in the registration number is also related to the legal certainty, business certainty, consumer protection, basic requirements of business certification in diving tourism industry, and improvement of diving business products.   Keywords: supervision, water tourism registration number, control, diving business, Karimunjawa
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT HAK ATAS INFORMASI HARGA MENU MAKANAN BERDASARKAN PASAL 10 HURUF A UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI LARANGAN PELAKU USAHA (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Fransiska Br Ginting
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fransiska Br Ginting, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang Email : fransiskagintingg@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan perlindungan konsumen terkait hak konsumen atas informasi harga menu makanan. Latar belakang dipilihnya tema tersebut yakni Pasal 10 huruf A UUPK yang menjelaskan larangan pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu barang dengan memberikan harga yang tidak benar. Hal tersebut didasari oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga menu makanan yang kemudian merugikan konsumen dengan memberikan harga yang tidak wajar sehingga dapat menyesatkan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Bаgаimаnа pelаksаnааn perlindungаn konsumen terkait hak atas informasi harga menu makanan di Kecamatan Lowokwaru? (2) Аpаkаh hаmbаtаn yаng terjadi dalam pelаksаnааn perlindungаn konsumen terkait hak atas informasi harga menu makanan di Kecamatan Lowokwaru? (3) Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelаksаnааn perlindungаn konsumen terkait hak atas informasi harga menu makanan di Kecamatan Lowokwaru?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak konsumen di Kecamatan Lowokwaru yang dirugikan akibat harga yang tidak wajar yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal tersebut juga berkaitan dengan banyaknya pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga menu makanan di Kecamatan Lowokwaru. Kata Kunci : Pelaksanaan, Harga, Konsumen, Pelaku Usaha. ABSTRACT This research studies an issue over implementation of legal protection concerning consumers’ rights to information on food prices. Article 10 letter A of Law concerning Consumer Protection mentions food pricing is done in unfair way, in which specifically the food prices are not listed, causing the consumers to feel they have to pay unreasonable prices. Based on this issue, this research is aimed to find out (1) how is the consumer protection provided concerning the rights to get the information on food menu prices in the subdistrict of Lowokwaru? (2) What impeding factors are encountered in providing the consumer protection regarding the rights to the information on the prices in the subdistrict of Lowokwaru? (3) What measures are to be taken to tackle the issue concerning the rights to the information on the prices? This research was conducted based on socio-juridical research method, where the primary and secondary data were obtained and analysed based on qualitative-descriptive analysis. The discussion reveals that consumers are disadvantaged by unreasonable prices they have to pay since sellers as business actors do not provide their food pricelist. Keywords: implementation, price, consumer, business actors
PELAKSANAAN PASAL 4 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN BUDAYA TERKAIT KESENIAN REYOG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo ) Serlly Ferawati Kurnia Septi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Serlly Ferawati Kurnia Septi , Dr Istislam SH.M.Hum, Lutfi ffendi S.H.,M.Hum Fakutas Hukum Universitas Brawijaya Email: SerllyKurnia16@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksaan dari Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya Terkait Kesenian Reyog untuk menarik wisatawan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesenian Reyog sangat terkenal di Indonesia maupun Negara tetangga. Kabupaten Ponorogo yang menjadi Kabupaten Kesenian Reyog ini berasal melalu dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo melakukan pengembangan kebudayaan ini dan terus melakukan promosi bertujuan untuk menarik wisatawan datang ke Kabupaten Ponorogo. Dalam datangnya wisatawan ini tidak hanya untuk mengenalkan kesenian Reyog kepada wisatawan dan menjadikan pendapatan daerah naik tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini maka dinas pariwisata Kabupaten Ponorogo menggunakan Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya untuk menjadikan acuan untuk melaksanakan promosi kesenian reyog untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam pelaksanaan ini belum seutuhnya efektif tetapi dinas pariwisata Kabupaten Ponorogo dapat mengatasi kendala tersebut dan setiap tahunya terus memperbaiki dalam bidang promosi kesenian reyog untuk menarik wisatawan datang ke Kabupaten dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi pedagang. Kata kunci : promosi , kesenian reyog, wisatawan , kesejahteraan masyarakat   ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of Article 4 Letter H of Law Number 5 of 2017 concerning Improvement of Cultural Performance of Reyog to attract tourists and improve people’s well-being. Reyog is well-known art performance in either Indonesia or neighbouring countries. The Regency of Ponorogo in which reyog art performance is from is improving this culture through tourism agency and the regency also keeps promoting the art that is aimed to attract more tourists. Not only is this art performance intended to introduce reyog as an art and to help increase regional revenue, but it is also aimed to improve the well-being of the locals in the Regency of Ponorogo. Since this is the case, the tourism agency of Ponorogo refers to Article 4 Letter H of Law Number 5 of 2017 concerning improvement of cultural performance to promote the art performance of reyog for people’s well-being. Although the implementation is not completely effective, the tourism agency of the Regency of Ponorogo is still able to tackle the issue every year through promotion that is intended to attract visitors and to improve the well-being of the people especially traders.   Keywords: promotion, reyog art performance, people’s well-being
PENYEDIAAN BAHASA ISYARAT DALAM SETIAP KEGIATAN KEAGAMAAN SEBAGAI BENTUK AKSESIBILITAS PADA SARANA PERIBADATAN Dzulkifli Ramadhan Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dzulkifli Ramadhan Putra, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail : dzulkifliramadhan07@gmail.com Abstrak Pasal 95 huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang mengharuskan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu penyediaan bahasa isyarat disetiap kegiatan keagamaan. Di Malang sendiri telah banyak tempat peribadatan yang mana juga tidak sedikit para jama’ah penyandang disabilitas yang membutuhkan aksesibilitas pada tempat peribadatan tersebut, dalam hal ini terutama penderita tunarungu. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yang pertama bagaimana efektivitas Pasal 95 huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang kedua Apa yang menjadi kendala dalam penyediaan aksesibilitas berupa bahasa isyarat dalam sarana peribadatan, lalu bagaimana solusinya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis  atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa problematika mengenai efektivitas asal 95 huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan hak aksesibiltas yaitu penyediaan bahasa isyarat disetiap kegiatan keagamaan tidak efektif. Terdapat berbagai kendala dalam penyediaan bahasa isyarat disetiap kegiatan keagamaan yakni dalam pemenuhan hak tersebut tidak terdapat sanksi bagi dinas terkait bila tidak memenuhinya, lalu dalam penyediaan bahasa isyarat bagi masyarakat penyandang disabilitas yang menderita tunarungu adalah hanya pada saat-saat acara tertentu saja dengan kata lain tidak berkelanjutan, lalu Dinas Sosial Kota Malang tidak melakukan kontrol serta pengawasan secara rutin, agar penyediaan bahasa isyarat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, dan kurangnya koordinasi antara pihak Dinas Sosial dengan masyarakat penyandang disabilitas yang menderita tunarungu ataupun dengan komunitas penyandang disabilitas pada saat dilakukannya kegiatan keagamaan.Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Bahasa Isyarat Abstract Article 95 letter d of Local Regulation of Malang Number 2 of 2014 concerning Protection and Empowerment of People with Disabilities requires sign language to be provided in religious activities for the deaf since some worshipping centres are often visited by deaf people. Based on this issue, this research is aimed to find out how is the effectiveness of Article 95 letter d of Local Regulation of Malang Number 2 of 2014, what are the issues in the provision of sign language as a form of accessibility to religious activities and what solution may be given. This research is based on empirical juridical method that was aimed to study legal provision that applies in the society. From the research result, it is revealed that the provision of sign language is deemed ineffective since there are several impeding issues such as absence of sanction when the sign language is not facilitated. Moreover, the availability of such a service is only occasional since there is no coordination between social department and deaf community in Malang. Keywords: people with disabilities, accessibility, sign language 
LARANGAN BUANG AIR KECIL DI JALAN DAN SALURAN (Studi Efektivitas Pasal 5 Ayat (1) Huruf s Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) Candra Maulana Abudin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Candra Maulana Abudin, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail : candramaulana229@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan penegakan hukum Pasal 5 ayat (1) huruf s Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terkait larangan buang air kecil di jalan dan saluran. Pada pasal tersebut setiap orang dilarang buang air kecil di jalan dan saluran, namun kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak orang yang buang air kecil di jalan dan saluran. Untuk itu penegakan hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf s harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sebagai perangkat daerah yang berwenang. Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian langsun untuk memperoleh data primer berupa wawancara kepada Marina Dewi R. selaku Staf Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dan kuesioner kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar tempat-tempat umum. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf s Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak efektif karena belum ada peraturan pelaksanaan untuk mengenakan sanksi administrasi, jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri masih kurang, dan masih banyak masyarakat Kota Kediri yang tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang buang air kecil di jalan dan saluran. Kata kunci: efektivitas, larangan buang air kecil, jalan dan saluran, Kota Kediri. Abstract This research is aimed to analyse the effectiveness and law enforcement of Article 5 paragraph (1) letter s of Local Regulation of Kediri City Number 1 of 2016 concerning Implementation of Public Order and Security over ban on urinating at the street and in the sewer. This regulation is contrary to the fact that people are still found urinating inappropriately. Therefore, Civil Service Police Unit should be the assigned body authorised for the law enforcement over this case. This research is based on empirical juridical method with socio-juridical approach where direct observation was conducted by obtaining primary data from interview with Marian Dewi R. as staff dealing with public order and security in the police unit and from questionnaire distributed to the people seen in public places. The research result reveals that the local regulation mentioned earlier has not been effectively implemented since there are no implementing regulations under which administrative sanction is imposed. Moreover, there is also shortage of members of the police unit and another shortcoming such as lack of knowledge among people in the society concerning ban on urinating on the street and in the sewer. Keywords: effectiveness, ban on urinating, street and sewer, Kediri City. 
PENEGAKAN SANKSI PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA IZIN DI PERMUKIMAN KUMUH KOTA MALANG ( Studi Efektivitas Pasal 174 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ) Mazarini Maulidia Aizza Udin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mazarini Maulidia Aizza Udin, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, (0341) 553898-551611 Psw. 201-202 Fax. (0341) 566505 e-mail : mazarinimaulidia06@gmail.com   ABSTRAK Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Penegakan Sanksi adminstratif berupa perintah pembongkaran terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh ketentuan Pasal 174 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Dalam pelaksanaannya, banyak dijumpai bangunan gedung di Kota Malang khusus nya di Permukiman kumuh Kota malang tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang tidak dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan tersebut beserta upaya penegakan hukumnya. Selanjutnya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasakan hasil penelitian menggunakan metode tersebut, penulis bahwa ketentuan tersebut tidak berjalan efektif. Sedangkan terhadap upaya penegakan hukum melalui penegakan sanksi administratif yaitu pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikenakan sanksi perintah pembongkaran, yang mana sanksi ini belum dapat berjalan optimal karena belum adanya teknis penegakan sanksi hukum.   Kata kunci: Sanksi, Perintah Pembongkaran, Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan,  Permukiman Kumuh   Imposing Sanction over dismantling Buildings without Permit in a Slum Area in Malang (Study of the Effectiveness of Article 174 paragraph (2) of Local Regulation of Malang Number 1 of 2012 concerning Buildings) Mazarini Maulidia Aizza Udin, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, (0341) 553898-551611 Psw. 201-202 Fax. (0341) 566505 e-mail : mazarinimaulidia06@gmail.com Abstract This research discusses enforcement of administrative sanction in the form of dismantling buildings with no building permit. This research embarks on the provision of Article 174 paragraph (2) of Local Regulation of Malang Number 1 of 2012 concerning Buildings. Several buildings are found without building permit, especially those built in slum areas in Malang and no sanctions are enforced over this violation. This research is aimed to find out the effectiveness of the regulation and its law enforcement, where empirical juridical method and socio-juridical approach were employed. It is revealed that this provision is found ineffective. The administrative sanction that is supposed to be imposed is dismantling the buildings but this sanction has not been performed optimally since the law enforcement is absent.   Keywords: sanction, order to dismantle, building, building permit, slum area.
TINJAUAN YURIDIS PASAL 16 AYAT (3) HURUF (I) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT Alfin Eri Setiatama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfin Eri Setiatama, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mail: eri.alfin@gmail.com Abstrak Tidak adanya payung hukum mengenai legalitas moda transportasi berbasis online dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak permasalahan hukum yang ada, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi para pekerjanya (mitra pengemudi). Melihat permasalahan tersebut, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, dalam peraturan tersebut masih terdapat ketidakjelasan pemerintah selaku regulator dalam rangka memberikan kepastian untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi para mitra pengemudi transportasi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya yang berkaitan dengan pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi mitra pengemudi transportasi online. Serta menganalisis mengenai Implikasi Hukum yang timbul dari adanya Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya pemerintah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 tersebut dengan Bentuk dari tanggung jawab pemerintah sendiri dapat dirumuskan secara represif ataupun preventif. Selain itu juga didapatkan hasil bahwa Implikasi Hukum dari adanya Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 ini berimplikasi terhadap empat hal, yakni: terhadap keberlakuan hukum itu sendiri, pemerintah, perusahaan transportasi online, dan juga mitra pengemudi transportasi online. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Implikasi Hukum, Transportasi Online. Abstract The absence of legal protection over the legality of online-based transport mode has become a concern where it may spark some legal issues especially those affecting the drivers. The ministry of transportation has recently issued the Regulation of Transportation Number 12 of 2019 concerning Protection for Safety of Motorcyclists in terms of Public Interest, which is aimed to resolve existing problems. However, this regulation still brings ambiguity in terms of the provision of certainty of social and health insurance and insurance for workers for online transport drivers. This research is aimed to analyse the type of responsibility of the Government in the regulation mentioned earlier, especially related to the provision of social and health insurance and insurance for workers for online transport drivers and to analyse the legal implication arising from the regulation. This research was conducted based on normative juridical method with statute and historical approaches. The research result reveals that the government is fully responsible for the implementation of the Regulation of the Minister of Transportation Number 12 of 2019. The form of the responsibility from the government can involve either the repressive or preventive one. It is also revealed that the regulation brings the implication on the following four elements: the effectuation of the regulation itself, the government, online transport providers, and online transport drivers.   Keywords: responsibility, legal implication, online transportation
KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA MALANG (Studi Efektivitas Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ) Taris An Nafi Arafat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taris An Nafi Arafat, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : arisannafi@gmail.com   ABSTRAK Penulisa­n skripsi ini membahas tentang kewajiban pengembang perumahan terhadap penyerahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di Kota Malang. Hal tersebut dilatar belakangi oleh Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama enam bulan terhitung sejak selesainya pembangunan. Dalam pelaksanaannya, banyak dijumpai perumahan di Kota Malang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan tersebut beserta upaya penegakan hukumnya. Selanjutnya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasakan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut tidak berjalan efektif. Sedangkan upaya penegakan hukum belum dapat berjalan optimal dikarenakan belum adanya pedoman aturan teknis yang berlaku. Kata kunci: Perumahan, Penyerahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum   ABSTRACT This research is aimed to discuss responsibility of a developer for transfer of facilities, infrastructure, and pubic utilities in Malang. The research topic embarks on Article 22 paragraph (2) letter c of Local Regulation of Malang Number 2 of 2013 concerning Facilities, Infrastructure, and Public Utilities where the provision concerning the transfer of facilities, infrastructure, and public utilities to the government are under the maintenance by developers for up to six months since the completion of development. However, most developers have not transferred the facilities, infrastructure and public utilities within the time limit given. This research is aimed to find out the effectiveness of the regulation and its law enforcement. Furthermore, this research employed empirical juridical method with socio-juridical approach. It is revealed that the provision mentioned is not effectively implemented and the legal enforcement has not been implemented optimally due to the absence of guidelines of technical rules. Keywords: housing, transfer, facilities, infrastructure, public utilities.
KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017 TERHADAP PROSES UJI MATERIILPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG Sinta Devi Ambarwati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sdeviambarwati@gmail.com Abstrak Pasca perubahan UUD NRI 1945 yang ketiga, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan yang telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif. Adapun perubahan yang dimaksud berkaitan dengan pengaturan kewenangan judicial review atau hak menguji yang dijalankan oleh dua lembaga negara yakni MA dan MK. Berdasarkan kewenangannya tersebut, maka diaturlah hubungan dua lembaga negara itu secara operasional melalui Pasal 55 UU MK Juncto Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017. Namun dalam praktiknya ketentuan tersebut justru tidak dijalankan oleh MA dalam proses uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sebab terdapat adanya ketentuan limitasi waktu pengujian PKPU yang telah ditetapkan dalam Pasal 76 Ayat (4) UU Pemilu. Ketentuan tersebut mengharuskan MA untuk melakukan tindakan Constitution  Disobidience terhadap Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 dalam proses uji materiil PKPU. Namun tindakan tersebut mengacu pada asas Ius Curia Novit yang menjelaskan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana MA menjalankan Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/ 2017 dalam proses uji materiil PKPU pada periode tahun 2018, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsekuensi hukum dari adanya tindakan yang dilakukan MA dalam proses uji materiil PKPU pada periode tahun 2018. Kata Kunci: Judicial Review, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi   Abstract Following the third amendment of the 1945 Indonesian Constitution, judicial power in Indonesia has undergone a change in the governance system in judicative scope. This change is related to the regulation of authority to hold judicial review or the right to review performed by Supreme Court and Constitutional Court. Regarding this authority, the relationship between these two state bodies is regulated in Article 55 of Law of Constitutional Court in conjunction with Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XV/2017. However, Supreme Court does not seem to comply with the provision in the process of the judicial review since there is a time limit of reviewing, as enacted in Article 76 Paragraph (4) of Law concerning General Elections. This provision requires Supreme Court to perform Constitution Disobedience against Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XV/2017 in the process of judicial review. This conduct refers to the principle of Ius Curia Novit implying that judges are fully aware of law and courts are not allowed to refuse to investigate and to judge cases. This research is based on normative juridical method that is aimed to find out and analyse how Supreme Court executes Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XV/2017 in the process of judicial review of General Election Commission in the period of 2018, and to find out and analyse what legal consequence may exist due to the conduct performed by Supreme Court in the process required in the judicial review in 2018. Keywords: judicial review, Supreme Court, Constitutional Court

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue