cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 76 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020" : 76 Documents clear
KEWENANGAN KPP PRATAMA ATAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Robbi Ismail
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Robbi Ismail, Riana Susmayanti, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email : ismailrobbi99@yahoo.com ABSTRAK Bentuk kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan diatas lahir karena kebijakan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan memiliki kewenangan yang diatur lebih spesifik melalui Pasal 2, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, dan Pasal 3 Ayat (7), Pasal 5 Ayat (7), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (5), Pasal 9 Ayat (6), dan Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, bentuk kewenangan tersebut adalah melakukan penelitian. KPP Pratama Kabupten Singosari, sebagai kosekuensi yang mengikat atas hal penerapan kewenangan melalui bentuk penelitian yang atur dalam Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, masih dinilai tidak efektif praktiknya dengan bukti masih maraknya terjadi adanya penambahan atau kekurangan bayar pajak terhadap wajib pajak atas PPH Final tersebut, tidak tepatnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut dikarenakan masih adanya inkonsistensi instrumen kebijakan antara aturan dengan dinamika realitas yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan KPP Pratama Kabupaten Singosari harus didesuaikan kembali melalui regulasi aturan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya berdasarkan ralitas yang ada serta memnyelaraskan konsistensitas antara kebjakan-kebijakan yang lahir dari aturan-aturan selineir dalam proses perbuatan hukum atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.   Kata Kunci : Kewenangan, Direktorat Jenderal Perpajakan, Kantor Pajak Pratama Singosari, PPH Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.   ABSTRACT The authority held by small taxpayer office as governed in Laws and Regulations is based on the policy implied in Article 23 A of the 1945 Indonesian Constitution and Article 4 Paragraph (2) of Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax as amended several times to Law Number 36 of 2008 concerning Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. Small Taxpayer Office (KPP) of income tax over tax charged due to transfer of right to land and/or building holds an authority that is specifically governed in Article 2, Article 4 Paragraph (1), Article 6 Paragraph (2), Article 7 Paragraph (1), and Article 7 Paragraph (2) of Regulation of Directorate General of Taxation Number PER-18/PJ/2017 concerning Guidelines of Research on Proof of Fulfilment of Responsibility regarding Income Tax Payment over Tax due to Transfer of Right to Land and/or Building along with its change, and Article 3 Paragraph (7), Article 5 Paragraph (7), Article 9 Paragraph (1), Article 9 Paragraph (4), Article 9 Paragraph (5), Article 9 Paragraph (6), and Article 16 letter a of Regulation of Indonesian Minister of Finance Number 261/PMK.03/2016 concerning Guidelines of Payment, Report, and Exception of income tax charge over the revenue obtained from transfer of right to land and/or building, and contract binding sale and purchase transaction of land and/or building along with its change and Article 3 Paragraph (5) of Government Regulation Number 34 of 2016 concerning Income Tax over Tax due to revenue obtained from Transfer of Right to Land and/or Building, and Contract binding Sale and Purchase Transaction over Land and/or Building along with its Change. This authority is performed by conducting research. Small Taxpayer Office of the Regency of Singosari, in terms of binding consequence over the implementation of authority through structural research in the Regulation of Directorate General of Taxation Number PER-18/PJ/2017 is still regarded ineffective since the final amount of tax paid is sometimes considered below or more than the amount should be. Inappropriate law enforcement like this is due to inconsistence of policy instruments between regulations and what really takes place in real life. Thus, the authority held by the Small Taxpayer Office should be re-adjusted through rules in the Regulation of Directorate General of Taxation Number PER-18/PJ/2017 to what happens in real life, and the consistence of policies stemming from related regulations in the process of legal action over transfer of right to land and building must be brought to harmony.   Keywords: authority, Directorate General of Taxation, Small Taxpayer Office Singosari, final income tax due to transfer of right to land and building.
PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PEMANFAATAN SHELTER TSUNAMI ULAK KARANG (Studi di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat) Adib .
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adib, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya adiib.adiib@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dаn mengаnаlisis bentuk pengаwаsаn terhаdаp pemаnfааtаn Shelter Tsunаmi Ulаk Kаrаng oleh BPKP di dаerаh Provinsi Sumаterа Bаrаt. BPKP merupаkаn аpаrаt pengаwаsаn intern pemerintаh yаng berаdа di bаwаh dаn bertаnggung jаwаb lаngsung kepаdа pemerintаh. Pengаwаsаn intern аdаlаh seluruh kegiаtаn dаri pengаwаsаn yаng dilаkukаn oleh BPKP dаlаm pelаksаnааn pengаwаsаn yаng dilаkukаn oleh BPKP yаng mencаkup kegiаtаn konsultаsi dаn pemberiаn keyаkinаn. Bentuk pengаwаsаn oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap perencanaan dan pemanfaatan aset daerah khususnya terhаdаp shelter tsunami Ulak Karang telah dilimpahkan oleh kepada pejabat fungsional auditor bidang Investigasi dimana hasilnya akan disаmpаikаn kepаdа kepаlа BPKP Perwakilan Sumatera Barat untuk nantinya disampaikan kepada Bаdаn Pengаwаsаn Keuаngаn dаn Pembаngunаn Pusаt untuk disаmpаikаn kepаdа Presiden Republik Indonesiа. Bentuk Pengаturаn yаng sehаrusnyа dilаkukаn oleh BPKP Perwаkilаn Provinsi Sumatera Barat dаlаm melаkukаn Pengаwаsаn Pembаngunаn di Provinsi Sumatera Barat diаntаrаnyа adalah memаksimаlkаn penggunааn аnggаrаn terhаdаp pengаwаsаn intern yаng dilаkukаn oleh BPKP Perwаkilаn Provinsi Sumatera Barat dan memita Presiden selaku kepala pemerintahan membentuk Peraturan Presiden yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan dan pemanfaatan aset negara atau daerah secara mandiri sebelum adanya permintaan dari aparat penegak hukum atau lembaga terkait. Kаtа kunci : Pengawasan, Badan Pengawasan, Pembangunan, Pemanfaatan, Tsunami.   ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse how the supervision over the utilisation of Tsunami shelter in Ulak Karang is enforced by State Development and Finance Supervisory Agency (hereinafter BPKP) in the Province of West Sumatera. The agency is the government’s internal supervisory body. Internal supervision comprises whole set of supervisory measures performed by the BPKP including consultation and assurance. However, the supervision carried out by BPKP in the Province of West Sumatera regarding the use of assets and asset planning especially for tsunami shelter in Ulak Karang has been delegated to functional auditor of investigation, in which the output is reported to BPKP in the province of West Sumatera, which is further communicated to Central BPKP and the President. The regulations made involve optimising budget spending for internal supervision given by BPKP of the Province of West Sumatera and requesting the President responsible for the government to issue Presidential Regulation that gives an authority to BPKP to supervise the planning and independent use of state or local assets, preceding mandate given by law enforcers or related agencies. Keywords : supervision, supervisory agency, development, utilisation, tsunami.
ANALISIS YURIDIS RASIO LEGIS ATAS MAKNA TIDAK TERAFILIASI DENGAN PENDIRI, PEMBINA, DAN PENGAWAS DALAM PASAL 5 AYAT 2 UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN Feni Kingkin Alfa Rahmani Nurfadilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ANALISIS YURIDIS RASIO LEGIS ATAS MAKNA TIDAK TERAFILIASI DENGAN PENDIRI, PEMBINA, DAN PENGAWAS DALAM PASAL 5 AYAT 2 UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN Feni Kingkin Alfa Rahmani Nurfadilah, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: feni.kinkin18@gmail.com   ABSTRAK Badan usaha diberikan status badan hukum oleh hukum dikarenakan aktivitasnya yang menyerupai manusia sebagai subjek hukum pertama dalam sistem hukum positif di Indonesia. Oleh sebab itu, badan hukum memiliki hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, sama dengan manusia. Yayasan menjadi salah satu badan hukum yang keberadaannya difokuskan untuk mencapai tujuan amal, dan kegiatan sosial. Yayasan tidak seperti badan hukum lainnya, yang hanya fokus pada mencari keuntungan akibat aktivitas yang dilakukannya. Yayasan hanya dapat mencari keuntungan dengan melakukan alokasi dana kepada badan usaha lain yang itu jumlahnya dibatasi oleh undang-undang. Sebagai akibat dari kondisi demikian, yayasan memiliki peran penting dalam menjaga harta kekayaan yayasan, dari sikap penyelewengan yang tidak benar menurut hukum, dan bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yayasan dapat berjalan akibat adanya organ yayasan, terutama organ pengurus yayasan yang kesehariannya menjalankan kegiatan operasional yayasan. Menjadi permasalahan ketika keberadaan organ pengurus yang sudah bekerja untuk yayasan namun tidak mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dijalankannya. Oleh karena itu, undang-undang yayasan memberikan kelonggaran, dengan memperbolehkan yayasan untuk memberikan upah kepada organ pengurus (tidak pada organ lainnya) dengan syaratsyarat tertentu yang dijelaskan dalam undang-undang yayasan. Penelitian ini fokus kepada bagaimana undang-undang dapat memberikan syarat-syarat tersebut, dan atas dasar apa sehingga syarat tersebut dapat dijalankan oleh yayasan dengan baik dan benar. Kata Kunci: Rasio legis, afiliasi yayasan, makna afiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas yayasan.   AbstractBusiness entities are given legal entity status because their activities resemble humans as the first legal subject in the positive legal system in Indonesia. Therefore, legal entities have the rights and obligations as legal subjects, the same as humans. The foundation is one of the legal entities whose existence is focused on achieving charitable goals and social activities. The Foundation is not like other legal entities, which only focus on seeking profits due to the activities they do. Foundations can only seek profits by allocating funds to other business entities, the amount of which is limited by law. As a result of these conditions, the foundation has an important role in safeguarding the foundation's assets, from misappropriation according to the law, and can even be categorized as unlawful acts. Foundations can run as a result of the foundation's organs, especially the foundation's organizing organs which carry out the foundation's daily operational activities. It becomes a problem when the existence of the management organs that have worked for the foundation but do not get the results of the work carried out. Therefore, the law of the foundation provides for concessions, by allowing the foundation to pay wages to the organs of management (not to other organs) with certain conditions described in the foundation law. This research focuses on how the law can provide these conditions, and on what basis so that these conditions can be implemented by the foundation properly and correctly. Keywords: Legis ratio, foundation affiliation, meaning of affiliation with founders, builders, and supervisors of the foundation.
PERLINDUNGАN HUKUM BАGI KONSUMEN DАLАM JUАL BELI RUMАH TERHADAP WANPRESTASI PENGEMBАNG (STUDI KАSUS PELАNGI GRАND RESIDENCE DАN PELАNGI METRO RESIDENCE DI BALIKPAPAN) Safira Annisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sаfirа Аnnisа, Dr. Budi Sаntoso, Fаkultаs Hukum Universitаs Brаwijаyа Jl. MT. Hаryono 169 Mаlаng 65145, Telp (0341) 553898 Fаx (0341) 566505 Emаil: sаvirааnnisа21@gmаil.com   Аbstrаk Pengembаng perumаhаn Pelаngi Grаnd Residence dаn Pelаngi Metro Residence PT. Pelаngi Puterа Mаndiri telаh melаkukаn wаnprestаsi yаitu dengаn menjаminkаn sertifikаt induk perumаhаn Pelаngi Grаnd Residence ke Bаnk X dаn Pelаngi Metro Residence ke Bаnk Y tаnpа sepengetаhuаn konsumen. Pihаk pengembаng bekerjа sаmа dengаn Bаnk Z dаn Bаnk W untuk memberikаn fаsilitаs Kredit Pemilikаn Rumаh (KPR) kepаdа konsumen, nаmun kenyаtааnnyа sertifikаt rumаh tidаk berаdа di Bаnk tersebut sehinggа konsumen memutuskаn untuk tidаk melаnjutkаn kewаjibаn merekа untuk membаyаr KPR. Wаnprestаsi tersebut menyebаbkаn kerugiаn bаgi konsumen yаitu konsumen tidаk menerimа sertifikаt sebаgаi bentuk legаlitаs rumаh merekа. Penulisаn ini menggunаkаn metode hukum empiris, melаlui pendekаtаn yuridis sosiologis yаng dilаkukаn dengаn penelitiаn lаngsung ke obyek bersаngkutаn. Berdаsаrkаn hаsil penelitiаn diketаhui bаhwа pihаk pengembаng telаh melаkukаn wаnprestаsi dаn konsumen mendаpаtkаn perlindungаn hukum sesuаi pаdа Pаsаl 45 Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 tentаng Perlindungаn Konsumen dаn pengembаng PT. Pelаngi Puterа Mаndiri dibebаni tаnggung jаwаb terhаdаp suаtu perbuаtаn wаnprestаsi sesuаi pаdа Pаsаl 1243 KUHPerdаtа dаn Pаsаl 19 аyаt 1 Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 tentаng Perlindungаn Konsumen. Dаlаm pelаksаnааnnyа, pengembаng tidаk menjаlаnkаn tаnggung jаwаbnyа mаkа konsumen berhаk untuk menggugаt pengembаng PT. Pelаngi Puterа Mаndiri ke pengаdilаn berdаsаrkаn Pаsаl 45 Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 tentаng Perlindungаn Konsumen. Kаtа kunci: Perlindungаn hukum, konsumen perumаhаn, wаnprestаsi pengembаng.   Аbstrаct The developer of Pelangi Grand Residence and Pelangi Metro Residence of Pelangi Putera Mandiri has committed breach of contract where house certificates of Pelangi Grand Residence are put as collateral in Bank X and Pelangi Metro Residence in Bank Y without consent of consumers. The developer cooperates with Bank Z and Bank W to provide facilities for purchase of houses on instalment to consumers. However, it was found that the house certificates are not in both banks and it has sparked outcry where the buyers decided to not continue to pay their instalment. This breach of contract has disadvantaged the buyers since they do not hold their certificates as legal proof of ownership. This research was conducted based on empirical legal method and socio-juridical approach by conducting direct observation. The research result has learned that the developer allegedly committed breach of contract and the buyers are provided with legal protection according to Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The developer of PT. Pelangi Putera Mandiri is burdened with liability over the breach of contract committed according to Article 1243 of Civil Code and Article 19 paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Since the developer fails to perform his responsibility appropriately, the consumers have their right to sue the developer and to bring the case to court according to Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Keywords: legal protection, house buyers, breach of contract committed by developer
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS AKSES DATA PRIBADI MILIK PENERIMA PINJAMAN YANG WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY Alviya Nur Anggrayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alviya Nur Anggrayanti, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No. 169, Malange-mail: alviyanuranggrayanti@gmail.comABSTRAKFintech bergerak dibidang pinjam meminjam uang berbasis teknologimemudahkan masyarakat dalam melakukan sebuah pinjaman. OJK merupakan regulator dari berjalannya perusahaan fintech, seluruh fintech yang hendak beroperasional harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinyakepada OJK. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran seperti tidak mendaftarkan diri kepada OJK. Hal tersebut biasa menyangkut keamanan data pribadi milik penerima pinjaman, dan juga mungkin dapat menganggu pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat dalamperjanjian pinjaman tersebut. Dengan demikian harus ada perlindunganhukum yang diberikan kepada masing-masing pihak. Fintech diatur didalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, Data Pribadi diaturdalam Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Financial Technology.ABSTRACTFintech is a lending company based on information technology aimed to provide loans for people in need. Financial Services Authority is a regulating body controlling fintech, and all fintech-based companies arenot allowed to operate without registration to Financial Services Authority,but some companies keep operating without valid registration to the authority. The fintech companies not registered usually have illegal accessto personal data of the debtors and they even trespass the privacy of the third parties or other parties not involved in the lending. When this is thecase, legal protection should be provided for all parties. Fintech is governed in Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016concerning Information Technology-based Lending Services. Furthermore,personal data is governed in Regulation of the Ministry of Communicationand Information Technology Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic System.Keywords: Legal Protection, Personal Data, Fintech.
JUSTIFIKASI INTERVENSI INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MUSLIM UIGHUR DI CHINA Arsa Visiarani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arsa Visiarani, Ikaningtyas, A.A.A. Nanda SaraswatiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: arsavisiarani@student.ub.ac.idAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur di China dan apakah terdapat pelanggaran Hak AsasiManusia yang menjustifikasi dilakukannya intervensi terhadap Pemerintah China. Hal ini dikarenakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusiayang dilakukan oleh Pemerintah China kepada muslim Uighur telah mempengaruhi kehidupan dan memunculkan penderitaan pada lebih dari satu juta muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya. Karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada warganya, maka untuk menghentikan pelanggaran dibutuhkan campur tangan pihak asing atau intervensi internasional. Namun yang menjadi masalah adalah Chinamenolak untuk menjelaskan juga menolak adanya kunjungan PBB untuk menginvestigasi kasus ini. Intervensi internasional sendiri keberlakuannya masih kontroversial karena bertentangan dengan prinsip non-intervensiyang berhadapan langsung depan konsep kedaulatan negara. Intervensijuga dinilai bertentangan dengan hukum internasional terutama denganketentuan dalam Piagam PBB. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan melakukan studi terhadap kasus-kasus pelanggaran HakAsasi Manusia yang menimpa muslim Uighur dan juga hukum nasionalChina serta hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwaterdapat berbagai bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusiaterhadap hukum nasional dan internasional yang diratifikasi China. Selainitu intervensi internasional dapat dijustifikasi dan berlakunya intervensidalam kasus ini dinilai tidak bertentangan dengan hukum internasionalterutama dalam Piagam PBB karena adanya perbedaan penafsiran dankeadaan yang menyertai. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini dapatdijadikan sebagai rujuan terkait Analisa dan pertimbangan yang dilakukanoleh Pemerintah dan Mahasiswa.Kata Kunci: Intervensi Internasional, Pelanggaran HAM, Masyarakat Internasional, Piagam PBB, Pemerintah China.AbstractThis research is aimed to find out and understand the form of violationof human rights committed by China against Uighur Muslim community inChina and to look into whether this violation of human rights takes theintervention of Chinese government. Serious violation of human rights committed by Chinese government against the Muslim community has affected life of the people and has raised a burden affecting a million Uighur Muslim people and other minority ethnics. Due to the violation done by the government against its people, international intervention involving foreign parties is required. The problem is that China refuses to give details or even refuses a visit from the UN that intends to investigate the case. International intervention is still controversial since it contravenes non-interventionprinciple that directly deals with the concept of state sovereignty. The intervention is also seen contravening the international law especially regarding the provision of the Charter of the United Nations. This research employed normative-juridical method intended to observe cases concerningviolation of human rights that threatens the Muslim community of Uighur and national law of China and its international law. The research result indicates that there are several forms of serious violation against the humanrights, national and international laws ratified by China. Moreover, international intervention is also justified and the effectuation of thisintervention in this case is regarded not contravening the international lawespecially in the Charter of the United Nations due to the difference ofinterpretation and accompanying situation. Therefore, this research canserve as a reference for the analysis and consideration made by the Government and university students.Keywords: international intervention, violation of human rights,international communities, Charter of the United Nations, ChineseGovernment.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN KEADILAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Artisa Meyta Mulandri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artisa Meyta Mulandri, Ismail Navianto, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail : ameyta8@gmail.comAbstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum terpenuhinya keadilan bagi anak korban perkosaan. Anak yang menjadi korban membutuhkan perlindungan hukum berupa keadilan sebagai haknya. Maka dari itu perlu ada alternatif untuk memenuhi keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, dapat diketahui bahwasannya pemenuhan keadilan bagi anak korban tindak pidana perkosaan belumlah dapat dikatakan adil. Salah satu hak bagi anak yang terlibat dengan hukum adalah mengutamakan kepentingannya, kepentingan anak disitu berupa bentuk kebebasan, persamaan, dan kesejahteraan. Maka dari itu perlu ada alternatif lain guna memberikan pemenuhan keadilan bagi anak korban. Alternatif pemenuhan keadilan berdasar prinsip restorative justice antara lain melakukan terapi trauma dan terapi psikis bagi anak korban, kewajiban perwakilan masyarakat untuk ikut serta dalam proses diversi, dan pendampingan yang dilakukan oleh psikolog dengan anak korban. Alternatif tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip restorative justice dimana prinsip tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain yaitu dengan Victim Offender Mediation, Conferencing, Circles, dan Reparative Board / Youth Panel.Kata kunci : pemenuhan keadilan, alternatif pemenuhan keadilan, restorative justice Abstract The issue studied is regarding the unfulfilled justice for young victims in a rape. Children becoming victims in such a crime need legal protection such as justice as their rights. Therefore, some alternating solutions are present to provide justice. This research employed normative-juridical method, statute, and conceptual approaches. The research result reveals that fulfilling justice for children as victims in a rape is not fairly performed. To fulfil the rights of the children, their interest should be put in priority, where they have their rights to freedom, equality, and welfare. Thus, alternative is needed to protect children as the victims. This alternative follows the principle of restorative justice involving trauma and psychological therapies for the victims, participation of the members of society in diversion process, and counselling given by a psychologist. Those measures are taken based on the principle of restorative justice that comprises the following forms such as victim offender mediation, conferencing circles, and reparative board/youth panel.Keywords: Fulfilling justice, alternative of justice fulfilment, restorative justiceAbstract The issue studied is regarding the unfulfilled justice for young victims in a rape. Children becoming victims in such a crime need legal protection such as justice as their rights. Therefore, some alternating solutions are present to provide justice. This research employed normative-juridical method, statute, and conceptual approaches. The research result reveals that fulfilling justice for children as victims in a rape is not fairly performed. To fulfil the rights of the children, their interest should be put in priority, where they have their rights to freedom, equality, and welfare. Thus, alternative is needed to protect children as the victims. This alternative follows the principle of restorative justice involving trauma and psychological therapies for the victims, participation of the members of society in diversion process, and counselling given by a psychologist. Those measures are taken based on the principle of restorative justice that comprises the following forms such as victim offender mediation, conferencing circles, and reparative board/youth panel. Keywords: Fulfilling justice, alternative of justice fulfilment, restorative justice
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN PENOLAKAN UNTUK BERTANGGUNGJAWAB (KLAUSULA BAKU) OLEH PELAKU USAHA DALAM SITUS E–COMMERCE (ONLINE SHOP) Arum Dwi Gustarani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arum Dwi Gustarani, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaarumdwigustarani@gmail.comABSTRAK Pada jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai masih adanya kekosongan hukum terhadap proteksi konsumen dalam situs e–commerce. Hal tersebut dipicu dengan adanya pencantuman klausula baku yang dituliskan oleh pelaku usaha dan jasa penyedia layanan/platform e–commerce didalam suatu situs e–commerce dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah memberikan proteksi terhadap konsumen dengan menyatakan mengenai batasan–batasan klausula baku dan tindakan perlindungan secara represif bagi konsumen yang telah dirugikan, namun batasan– batasan tersebut masih belum mencangkup segala hal mengenai klausula baku di era digital ini yang semakin maju dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbanding terbalik yaitu hanya menyatakan mengenai hal dasar mengenai transaksi elektronik tanpa adanya aturan ataupun pemberian proteksi terhadap konsumen e– commerce, yang sepatutnya mengatur mengenai batasan–batasan dalam e–commerce yang merupakan suatu hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik bahkan seharusnya menyatakan tindakan perlindungan jika terjadi kerugian dalam hal e–commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan bahan hukum primer, sekunder , dan tersier yang diperoleh penulis yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif menentukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan perundang– undangan dan pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa bentuk–bentuk perlindungan hukum bagi konsumen ada 2 bentuk yaitu preventif dan represif. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai klausula baku terhadap e–commerce atau bisa disebut bahwa masih terjadi kekosongan terhadap aturan larangan pencantuman klausula baku yang ada di e–commerce. Maka dari itu dikarenakan kekosongan mengenai aturan tersebut membuat kurangnya proteksi bagi konsumen atas bentuk tanggungjawab oleh pelaku usaha dan platform e–commerce.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Klausula Baku, Situs E–Commerce ABSTRACTThis research studies the legal loopholes of the protection given to consumers of e-commerce sites. This issue is triggered by the inclusion of standard clauses given by business people and service/platform providers in e-commerce sites, and this has caused loss for consumers. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has governed protection for consumers, in which the law mentions the scope of standard clause and repressive action of protection for consumers affected. However, the scope does not cover all the standard clauses in this evergrowing digital era. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions only includes basic principles of electronic transaction without any regulation or protection for consumers of e-commerce, while the rules of e-commerce should be governed as this is closely related to electronic transactions and the protection should be guaranteed in case of loss in ecommerce. This research employed normative juridical method, statute, and case approach. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analysed by means of descriptive analysis for the content or the meaning of the rules of law derived from laws and regulations and notions of legal experts as reference to settle the legal issues studied. The research has found out that there are two forms of legal protections given to consumers: preventive and repressive. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions do not clearly govern standard clauses regarding ecommerce or it can be said that there are legal loopholes concerning ban on inclusion of standard clauses as in e-commerce. These legal loopholes have led to lack of protection for consumers in terms of the form of liability by business people and e-commerce platform.Keywords: legal protection, consumers, standard clause, e-commerce sites
PЕNЕRАPАN SАNKSI АDАT MЕЕ-MЕGЕ DАN MЕЕ-GАPI TЕRHАDАP PЕLАKU TINDАK PIDАNА PЕMBUNUHАN DI KOTА TIMIKА Ayu Astria
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AYU ASTRIAFakultas Hukum Universitas Brawijaya,Jl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail : ayuastria97@yahoo.co.idABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan dan Penerapan sanksi adat Mee-mege dan Mee-gapi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di kota Timika. Latar belakang pemilihan tema ini ditinjau dari serangkaian pelaksanaan penerapan sanksi adat Mee-mege dan Mee-gapi, apakah penerapan sanksi adat Mee-mege dan Mee-gapi dapat dilaksanakan di wilayah kota Timika, bagaimanakah tata pengaturan yang dilaksanakan sehingga sanksi adat Meemege dan Mee-gapi dapat dilaksanakan di wilayah kota Timika. Mengingat Setiap perbuatan tindak pidana telah diatur dalam perUndang-Undangan mulai dari tahap penyelidikan hingga pada tahap persidangan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Pelaksanaan sanksi adat Mee-mege dan Mee-gapi dikota timika terjadi dikarenakan masih banyak nya masyarakat adat yang berada di wilayah kota Timika, dimana masyarakat adat tersebut masih hidup dengan berpegang pada prinsip hidup dari nenek moyang. Hal ini menyebabkan Hukum positif Indonesia kurang diminati oleh masyarakat adat di wilayah kota Timika dalam menangani dan menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah kota Timika. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan pelaksanaannya. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan teknik analisis berupa kualitatif dan deskriptif. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada melalui teknik wawancara dan observasi dengan mewawancarai narasumber.Kata Kunci: Pelaku pembunuhan,Sanksi Adat Mee-mege dan Mee-gapi, Masyarakat adat ABSTRACTThis research is aimed to find out the regulation and imposition of Mee-mege and Mee-gapi as adat sanctions for criminal of murder in Timika city. This research has observed a sequence of implementation of delivering the sanctions and whether Mee-mege and Mee-gapi can be proportionally implemented in Timika, and how are these two sanctions regulated to allow appropriate implementation in Timika. Every criminal offense is regulated in legislation, ranging from inquiry to court trial to settle a criminal case, and the imposition of Mee-mege and Meegapi in Timika is encouraged by the fact that the local people of Timika still strongly cling on to the cultural legacy from their ancestors. With this, the existence of positive law does not come to the preference of the locals in Timika when they have to settle murder cases in Timika. This research employed empirical juridical method and statute approach. The research data consisted of both primary and secondary materials analysed based on qualitative and descriptive analysis method. Interviews with selected informants were also involved.Keywords: murderer, adat sanctions of Mee-mege and Mee-gapi, adat community
HAMBATAN HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DI MASYARAKAT SAMIN (Studi di Masyarakat Samin Kabupaten Blora) Dhimas Pratama Windyarto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dhimas Pratama Windyarto, Rachmi Sulistyarini, Fitri HidayatFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: dhimaswindyarto@gmail.comABSTRAK Menurut hukum kewarisan masyarakat Samin, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan hak mewaris anak kandung pada masyarakat Samin di Kabupaten Blora. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan hak mewaris anak kandung menurut hukum adat Samin serta menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Samin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui sarana wawancara dan studi lapangan. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) hambatan pelaksanaan hak mewaris anak kandung menurut hukum adat Samin yakni hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis berupa pembagian warisan hanya dilakukan secara lisan dimana tidak adanya dokumen dan saksi sebagai alat bukti serta ketidakpahaman masyarakat Samin tentang pengurusan akta pembagian waris yang dibuat notaris. Sedangkan hambatan non yuridis berupa pembagian harta warisan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan serta adanya keinginan untuk menguasai harta warisan. Maka upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan yuridis adalah dengan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat Samin terkait pentingnya alat bukti dan saksi dalam pembagian warisan dan memberikan informasi dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan pembentukan akta waris otentik yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan non yuridis adalah dengan melaksanakan pelatihan kerja secara mandiri agar tidak bergantung sepenuhnya pada warisan orang tua.Kata Kunci: Hak Mewaris, Anak Kandung, Masyarakat Samin AbstractIn reference to inheritance law of Samin community, principally all boys and girls have an equal right to inherit assets from their parents, but it is sometimes not without conflict regarding their right to inherit assets in the community of Samin, the Regency of Blora. This research is aimed to analyse the impeding issues in the practice of inheritance as the right held by a biological child in the adat law of Samin and to analyse the measures taken to tackle the issues in the practice of asset inheritance according to the law in Samin. Empirical juridical method and socio-juridical approach were employed. Primary data was obtained from interviews and field study, and the secondary data was from library research. All the data was analysed by means of qualitative descriptive technique. The research result concludes that there are two hampering factors, juridical and non-juridical, in the practice of distributing inheritance to a biological child, where the former suggests that the distribution is only performed in oral form and no documents and witnesses as support are made available as proof. Moreover, lack of knowledge regarding the issuance of the deed by a notary is also another hampering factor in Samin community. Nonjuridical factor involves uneven distribution of the inheritance to both male and female biological children and desire to control over the inherited assets. Therefore, it is essential that information be given to the community of Samin regarding the essence of proof and witnesses in the distribution of inheritance. Information on the process required in the issuance of authentic deed of inheritance also needs to be made available. Non-juridical issue can be tackled by giving job training to allow them to live a more independent life from their parents.Keywords: right to inherit, biological child, Samin community.

Page 1 of 8 | Total Record : 76

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue