cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018" : 42 Documents clear
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENAMPUNGAN BAGI PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI INDONESIA Sabrina Mansyuroh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sabrina Mansyuroh, HerlinWijayati, SH., M.H., Ibnu Sam Widodo, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : smansyuroh@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang tidak adanya aturan yang jelas mengenai standar kelayakan bagi tempat penampungan dan tempat akomodasi sementara bagi pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait tanggung jawab Negara Republik Indonesia terhadap kehidupan pengungsi dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia terhadap kehidupan pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memberikan tanggung jawab kepada pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap pengungsi dari luar negeri tersebut adalah dengan cepat menyediakan tempat penampungan ataupun tempat akomodasi sementara yang layak. Hal tersebut haruslah didahului dengan membuat suatu aturan baru untuk mengisi kekosongan hukum serta sebagai tolak ukur/standar bagi Bupati/Wali Kota dalam menyediakan tempat penampungan atau tempat akomodasi sementara yang layak bagi para pengungsi dari luar negeri tersebut. Belum terdapat perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif bagi pengungsi dari luar negeri yang belum mendapatkan tempat penampungan di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait standar kelayakan bagi tempat akomodasi sementara. Perlindungan hukum tersebut dapat diberikan dengan membuat suatu aturan yang jelas mengenai standar kelayakan bagi tempat akomodasi sementara yang kedepannya akan menjadi acuan dan dasar bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menyediakan tempat akomodasi sementara bagi pengungsi dari luar negeri yang belum mendapatkan tempat penampungan. Dalam penelitian ini Penulis mendasarkan standar kelayakan tersebut terhadap Peraturan Kepala Badan Nasional, Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan standar kelayakan tempat akomodasi sementara yang telah dibuat oleh Shelter Cluster. Kata kunci: Tanggung jawab Negara, Pengungsi, Penampungan ABSTRACT This research is aimed to discuss the absence of clear regulation over the feasibility of shelters and temporary accommodation for foreign refugees in Indonesia. The research problems presented are related to the responsibility of the Republic of Indonesia for the life of the refugees and legal protection given by the state to the refugees. The research result indicates that the government of the Republic of Indonesia must be responsible regarding the existence of the foreign refugees in Indonesia, which could be performed by quickly providing temporary and proper shelters or accommodation for the refugees. This must be initiated with a new regulation to fill the absence of law or to serve as a benchmark/ standard for a regent/a city mayor regarding the provision of temporary and proper accommodation and shelters for foreign refugees in Indonesia. Since there has not been any repressive or preventive legal protection, the legal protection needs to be provided through a clear regulation of feasibility of the temporary accommodation, to which the government will refer as a standard in the future especially for the refugees who are still seeking shelters. This research is focused on the feasibility standard related to the Regulation of the Head of National Disaster Management Body Number 7 of 2008 on Guidelines of Providing Aid to the Basic Needs and feasibility standard of temporary accommodation made by Shelter Cluster. Keywords: state responsibility, refugees, shelters 
IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PENGELOLAHAN TRANSAKSI TERHADAP ALAT PERTANIAN DAN INDUSTRI Gana Prajogo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gana Prajogo, Dr Tunggul Anshari SN, SH.MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ganaprajogo12@gmail.com  Abstrak Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam perdagangan alat Pertanian dan industri. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kegiatan operasional dari vendor PT Bina Pertiwi yang tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai kepada KPP Madya Jakarta Timur yang tentunya akan merugikan PT Bina Pertiwi. Saat ini banyak vendor suatu perusahaan yang terbukti tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai kepada KPP tempat vendor suatu perusahaan itu terdaftar. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pengelolahan transaksi terhadap alat pertanian dan industri ? (2) Apa upaya yang dilakukan oleh PT Bina Pertiwi terhadap vendor yang tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ?. Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dimana penulis mengkaji Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terkait Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa untuk melakukan implementasi belum dilaksanakan, melainkan hanya teori saja. Hal tersebut dikarenakan vendor terlalu menganggap ringan dalam hal untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, dan kurangnya pengawasan. Kata Kunci: Implementasi, Pajak Pertambahan Nilai, vendor Abstract In writing this essay the author discusses an implementation of Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added in transaction farm machine and industrial machine. This is backgrounded by the operational activities from a vendor of PT Bina Pertiwi is not deposit value tax added to KPP Madya Jakarta Timur, this activity can inflict a financial loss in PT Bina Pertiwi. In this time, many vendors in a company evident not deposit value tax added to KPP when that vendor is registered. Based on the above matters, this paper raises the formulation of the problem : (1) How to implement of Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added in transaction farm machine and industrial machine? (2) What the effort of PT Bina Pertiwi to a vendor is not depositing value tax added?. To know the existing problems, the research approach method used is the method of empirical juridical approach, where the author's review Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added. Based on the results of the study, the authors obtain answers to existing problems, that to do an implementation is not held, but only the theoretical. This matters caused by vendor underestimate in deposit value tax added, and lack of controlling from the government. Keywords: Implementation, value tax added, vendor 
PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PERMETAN/PD.410/9/2014 TENTANG PENGAWASAN PEMOTONGAN HEWAN QURBAN (Studi Dinas Pertanian Kota Malang) Hary Saputra Hadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hary Saputra Hadi, Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Agus Yulianto SH., MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya harysaputrahadi@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan efektif Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pengawasan  Pemotongan Hewan Qurban, Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah karena masih adanya terdapat hasil penelitian dilapangan masih banyak hewan qurban yang tidak dilakukan pengawasan sesuai aturan tersebut, misalnya tidak ada lebel terhadap hewan qurban yang diperiksa oleh Dinas pertanian, dikarenakan dari pihak Dinas pertanian khususnya di bagian peternakan masih sangat kekurangan Dokter hewan untuk bagian pemeriksaan hewan qurban. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam efektif Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pengawasan  Pemotongan Hewan Qurban, belum berjalan efektif karena masih ditemukannya hambatan yang masih belum terselesaikan dan belum memenuhi factor pendukung efektivitas suatu peraturan. Kata kunci: Pelaksanaan, Pasal 38 Ayat (2) Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 , Pemotongan Hewan Qurban ABSTRACT This study aims to determine the effectiveness in the effective application of the Implementation of Article 38 Paragraph (2) of Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 About the Observation of the Cutting of Animal Sacrifice, As for the background of this research is because it is still there are research results in the field are still many animals qurban that is not conducted supervision according to the rules, for example there is no label against animals qurban that examined by the Department of agriculture, because of the Department of agriculture, especially in the farm is still very short of veterinarian for the animal examination qurban. The research approach uses sociological juridical approach. The types and sources of research data are primary and secondary data. Data collection techniques are interview techniques to related parties and literature study. The results of the research indicate that in the effective implementation of Article 38 Paragraph (2) of Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 on the Observation of the Cutting of Animal Sacrifice, has not been effective since there are still unresolved obstacles factors supporting the effectiveness of a rule. Keywords: Implementation, Article 38 Paragraph (2) No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014, Cutting Animal Qurban 
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TERHADAP PEMELIHARAAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 91 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kot Lukman Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lukman Pratama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :  lukman.pratama29@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang optimalisasi pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung yang mengkaji terkait dengan pelindungan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan gedung bersejarah yang merupakan bangunan cagar budaya di Kota Malang namun kondisinya masih belum banyak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. Padahal perlindungan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Malang secara eksplisit telah  diatur dalam ketentuan pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.Terdapat beberapa faktor penyebab tidak optimalnya ketentuan tersebut Dari beberapa faktor tersebut dianalisis, sehingga terdapat beberapa upaya dan solusi penyelesaiannya. Kata Kunci: Optimalisasi, Cagar Budaya, Kota Malang. ABSTRACT This research discusses optimising Article 91 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang Number 1 of 2012 on Building which studies the protection of cultural heritage buildings in Malang. This research was conducted due to the fact that there are a number of historical buildings as cultural heritage in Malang although their condition does not receive enough attention from the local Government of Malang. Protection of cultural heritage in Malang is obviously regulated in the provision of Article 91 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang Number 1 of 2012 on Building. There are several contributing factors that cause the lack of the provision in the Article. From the analysis of the factors, some efforts and solution to the problem are obtained. Keywords: Optimising, cultural heritage, Malang. 
EFEKTIFITAS PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERKAIT SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG Muhammad Burhanuddin Anshori
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Burhanuddin Anshori, Lutfi Effendi, SH., M.Hum.,Drs. Abdul Halim, M.Ag. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : burhananshori@gmail.com  Abstrak Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 32 UU Wakaf dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya tanah wakah di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang tidak didaftarkan. Permasalahan  ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran tanah wakaf khususnya bagi masyarakat Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 UU Wakaf masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum yang mengurus tentang wakaf tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapatnya Kemenag  memberikan pelayanan sesuai permohonan dari Nazhir sehingga sering kali tidak melaksanakan pendaftaran sesuai yang dianjurkan UU yaitu selama 7 hari kerja setelah AIW di tanda tangani. Ditambah lagi dengan lambatnya BPN untuk menangani berkas wakaf yang telah diajukan kepadanya, serta tidak terakomodirnya pelaksanaan pengukuran tanah wakaf dengan baik oleh BPN. Hambatan yang dialami dalam menerapkan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang adalah terdapat baik dalam struktur maupun dari masyarakat sendiri. Hambatan yang paling umum terjadi adalah karena Nazhir merasa cukup yakin dengan status wakafnya hanya dengan memegang AIW, dalam prosesnya sering kali Nazhir kekurangan data administratif dan enggan untuk melengkapi data tersebut, kurangnya Pengetahuan oleh SDM akan pentingnya kepastian hukum benda wakaf, serta inventaris yang kurang update (pembaharuan). Namun terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang sesuai guna menanggulangi hambatan tersebut. Kata kunci:   Wakaf, Sertifikasi Tanah Wakaf. Abstract This research is conducted due to the difference between the regulation (das sollen) of Article 32 of Law of Waqf(religious endowment) and the reality (das sein) in which the land of waqf located in the district of Pronojiwo, the Regency of Lumajang is not registered. This issue needs to be further studied to avoid another chance for it to happen again in the future. The urgency of this research is focused on providing legal protection related to the land of waqf especially for the people of the District of Pronojiwo, the Regency of Lumajang. The research result reveals that the provision of Article 32 of Law of Waqf has not yet been implemented effectively especially by the law that regulates waqf. It is more obvious when the Ministry of Religion (KEMENAG) fails to provide services as required by Nazhir, leading to reluctance to register the land which is against the Law that implies the registration should be registered within 7 days after Waqf Pledge (AIW) is signed. Moreover, National Land Agency is pretty sluggish to take care of the document of waqf that has been submitted. The land measuring is not performed well by the National Land Agency. However, the obstacles to implementing Article 32 of Law on Waqf related to the issuance of land deed of waqfin the District of Pronojiwo, Regency of Lumajang are caused by either structural aspect or the society, but the obvious obstacle is when Nazhir was quite confident with his waqf land status because he thinks he has AIW in hand. In the practice, there was a lack of administrative data and he was reluctant to fully fulfill the completion of the data. The lack of knowledge of human resources regarding the essence of legal certainty of waqf object and not well-updated inventory also serve as obstacles. However, several measures have been taken to overcome the problem. Keywords: waqf, issuance of a deed, waqf land  
IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI CANDI SUMBERAWAN KABUPATEN MALANG Satria Wahyu Wijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satria Wahyu Wijaya, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: satriawahyu212@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini menganalisis implementasi pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (selanjutnya disebut Perda) di Candi Sumberawan Kabupaten Malang. Pasal tersebut mengatur bentuk upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang yang berisi sebagai berikut: 1) Perencanaan dan pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di lakukan secara terpadu dengan sektor lain. 2) Perencanaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Perda dapat dilihat dari segi pariwisata, segi pemasaran, segi kelembagaan pariwisata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan yang ada di dalam Perda telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten malang melalui Dinas terkait. Faktor penghambat implementasi pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Candi Sumberawan Kabupaten Malang antara lain: faktor geografis, faktor masyarakat sekitar, faktor internal pengelola, kurangnya promosi, tidak jelasnya konsep, tarif yang perlu dikaji ulang, dan faktor pendanaan. Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Efektivitas Hukum, Kepariwisataan, Kabupaten Malang. ABSTRACT This research analyses the implementation of Article 10 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 10 of 2013 on Tourism in Sumberawan Temple located in the Regency of Malang. The Article regulates the efforts done to improve tourism in the Regency of Malang, which consists of 1) Planning and Development of Tourism integrated with other sectors. 2) Planning and development as mentioned in Paragraph (1) comprising the planning of tourism industry, marketing, and institution dealing with tourism. With empirical juridical research methods, the research result reveals that the implementation of Regional Regulation can be seen from tourism, marketing, and institutional sectors. Moreover, the provisions of the Regional Regulation have been implemented well by the local government of the Regency of Malang with related institutions. The hampering factors of the implementation of Article 10 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 10 of 2013 on Tourism in Sumberawan Temple in the Regency of Malang comprise geographical factor, social factor, internal management factor, lack of promotion, unclear concepts, and entry ticket needing reconsideration, and financial factor. Keywords: implementation of regional regulation, the effectiveness of law, tourism, Regency of Malang 
TANGGUNG JAWAB NEGARA BENDERA KAPAL ATAS RUSAKNYA EKOSISTEM LAUT DI PERAIRAN INDONESIA (Studi Kasus MV Caledonian Sky Menabrak Terumbu Karang di Raja Ampat) Dimas Eka Hanandrianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Eka Hanandrianto, Dhiana Puspitawati, SH., L.LM., P.hD, Dr. Patricia Audrey, SH., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dimseka23@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab negara bendera kapal atas rusaknya ekosistem laut di perairan Indonesia pada kasus MV Caledonian Sky menabrak terumbu karang di Raja Ampat sehingga nantinya diperoleh penjelasan siapakah yang bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem di perairan pedalaman Raja Ampat dan bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik kapal atas kerugian material yang disebabkan oleh kapal MV Caledonian Sky. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum  yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum diperoleh berupa bahan hukum primer melalui Undang-Undang dan Perjanjian, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan baha hokum tersier. Penulis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif normatif Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan terumbu karang yang terjadi di Raja Ampat adalah Bahamas & Inggris, serta Bentuk tanggungjawab Inggris dan pemilik kapal atas kerugian materil yang disebabkan oleh kapal MV Caledonian Sky adalah berupa ganti rugi terhadap restorasi dari ekosistem terumbu karang yang rusak oleh kecelakaan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip 16 Rio Declaration yaitu prinsip polluter pays dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci: Tanggung jawab negara, Kapal, Ekosistem laut, Kerusakan lingkungan hidup, Raja Ampat  Abstract This research is aimed to analyze the flag state’s responsibility over damaged marine ecosystems in Indonesian sea by MV Caledonian Sky which hit a coral reef in Raja Ampat to find out which party is to be responsible for the damage in the area of Raja Ampat waters. This is also aimed to find out the form of responsibility of the vessel owner regarding the loss of materials caused by MV Caldedonian Sky. This research is categorized into a normative juridical method where statute approach was employed. The legal materials comprised of primary materials obtained from law and agreement, secondary materials from library research relevant to the problems investigated, and tertiary materials, followed by data analysis by using normative and descriptive methods. The research result concludes that Bahamas and England are the parties responsible for the damage of coral reef in Raja Ampat, while the compensation over the damage caused by MV Caledonian Sky should be paid in the form of restoration from the damaged coral reef ecosystem, all of which is relevant to 16 principles of Rio Declaration involving polluter pays and Law Number 32 of 2009 on Environment Management and Protection. Keywords: flag state’s responsibility, marine ecosystems, environmental damage, Raja Ampat  
OPTIMALISASI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KUWAIT MELALUI NOTIFICATION Dino Rafiditya Pradana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dino Rafiditya Pradana, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Agis Ardhiansyah, S.H,LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :dinorafiditya@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi dаri Notificаtion sebаgаi sаlаh sаtu upаyа perlindungаn Tenаgа Kerjа Indonesiа di luаr negeri khususnya di Kuwait dan merumuskаn model optimаlisаsi upаyа perlindungаn tenаgа kerjа Indonesiа melаlui Notificаtion di Kuwаit karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kasus tidak dibayar gaji, pelecehan seksual, kekerasan, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Di sisi lаin terdаpаt jugа kаsus-kаsus tindаk kriminаl yаng dilаkukаn oleh TKI PRT, sehinggа terjerаt kаsus hukum yаng menyebаbkаn pаdа dipidаnаnyа pekerjа rumаh tаnggа tersebut. Meskipun demikiаn, terdаpаt TKI PRT yаng dipidаnа, nаmun bukаn dikаrenаkаn kesаlаhаn yаng merekа perbuаt sendiri, melаinkаn kаrenа lаporаn mаjikаnnyа. Hаl ini merupаkаn sаlаh sаtu cаrа dаri mаjikаn untuk melepаskаn tаnggung jаwаbnyа terhаdаp TKI PRT, kаrenа pаdа dаsаrnyа permаsаlаhаn tersebut disebаbkаn dengаn berlаkunyа sistem kаfаlа di Kuwаit. Sebаgаimаnа dаlаm hukum internаsionаl suаtu negаrа memiliki kewаjibаn untuk melindungi wаrgа negаrа lаin yаng berаdа di wilаyаhnyа. Bentuk perlindungаn tersebut dаpаt berupа notifikаsi resmi kepаdа perwаkilаn diplomаtik di negаrа tersebut. Hal ini telah diatur dalam pasal 36 Konvensi Winа 1963 akan tetapi dalam prakteknya pasal tersebut tidаk sejаlаn dengаn normа yаng аdа  dimаnа bаnyаk sekаli kаsus-kаsus hukum di Kuwаit yаng dimаnа KBRI Kuwаit tidаk mendаpаtkаn notifikаsi sehinggа berdаmpаk pаdа bаnyаknyа kаsus-kаsus yаng tidаk dаpаt diselesаikаn secаrа optimаl. Kata Kunci : Tenaga kerja, Notification, Kuwait ABSTRACT This research aims to analyze about the urgency of notification as one of Indonesian labor protective measures in foreign countries, especially in Kuwait and formulate a model of the optimization of the Indonesian labor protective measures through notification in Kuwait because of the many problems that occur as a case of unpaid salaries, sexual harassment, violence, and persecution that resulted in death. On the other hand, there are also cases of crimes committed by domestic workers, so entangled legal case that causes at punished domestic workers. Nevertheless, there is an Indonesian domestic workers are convicted, but through no fault of their own they do, but because of his employer's report. This is one of the ways of the employer to discharge his responsibility against domestic workers because basically the problems caused by the introduction of the system of kafala in Kuwait as in international law that a State has a duty to protect the citizens of other countries residing in its territory. The form of protection can be an official notification to the representative in the country. This has been set forth in article 36 of Vienna Convention 1963 but in practice, such article is not in line with the norm that there where lots of legal cases in Kuwait where the Indonesian Embassy in Kuwait is not getting the notification so that the impact on a large number of cases that cannot be solved optimally   Keywords: labor, notifications, Kuwait
KEKUATAN HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2383 07 NOVEMBER TAHUN 2017 TENTANG PEROMPAKAN DAN ARMED ROBBERY DI SOMALIA Gumilar Bagus Pambudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gumilar Bagus PambudiFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAKLaut merupakan salah satu sarana transportasi yang berperan pentingdalam perdagangan internasional. Dalam perkembangannya timbul berbagaipermasalahan yang muncul di laut, salah satunya ialah pembajakankapal.Peristiwa pembajakan yang menarik perhatian dunia internasional adalahpembajakan kapal yang terjadi di wilayah perairan Somalia. Setiap tahunnyakasus pembajakan ini terus meningkat sehingga menimbulkan kekhawatirandalam dunia pelayaran. Peristiwa pembajakan kapal ini tidak hanya terjadi dilaut teritorial Somalia, akan tetapi sebagian peristiwa pembajakan yang terjadipada awalnya terjadi di laut lepas kemudian dibawa kedalam laut teritrorialnegara Somalia. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kekuatan hukum resolusidewan keamanan PBB nomor 2383 tentang pembajakan dan armed robbery diSomalia dan peristiwa pembajakan kapal yang terjadi di perairan Somalia,kedua untuk mengetahui pengaturan pembajakan kapaldi dalam UNCLOS1982, .Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat yuridis normatifyaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau datasekundersecara tidak langsung yang selanjutnya data dianalisis denganmenggunakan pendekatan kualitatif. Pengaturan terhadap pembajakan kapal diatur di dalam UNCLOS1982.Secara keseluruhan di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan adanyayurisdiksi universal dari setiap negara untuk menindak pembajakan yang terjadidi laut lepas. Peristiwa pembajakan kapal yang timbul di Somalia terjadi di lautteritorial negara, hal ini membuat PBB sebagai organisasi internasionalmengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB guna mengatur secara luasyurisdiksi universal negara-negara dalam menindak para pembajak. dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor2383  oleh PBB.Kata kunci: Dewan Keamanan PBB , Resolusi , kekuatan Hukum , Somalia ,Ketidak patuhan ABSTRACT The sea is one means of transportation that plays an important role in international trade. In its development emerged various problems that arise in these, one of which is piracy ship. Piracy events that attract international attention are the piracy of ships that occurred in the territorial waters of Somalia. Every year this case of piracy continues to increase causing concern in the world of shipping. This hijacking of vessels not only occurs in the territorial sea of Somalia, but some piracy events that occurred initially occurred in the high seas then carried into the territorial sea of Somalia.     The purpose of this paper is to know the legal force of UN Security Council resolution 2383 on piracy and armed robbery in Somalia and ship hijacking events that occurred in the waters of Somalia, secondly to know the arrangement of piracy kapaldi in UNCLOS 1982. The research method used by the author is juridical normative research is done by researching library materials or secondary data indirectly which further data is analyzed by using a qualitative approach. Arrangements on ship hijacking are set out in UNCLOS 1982. Overall in these passages explain the universal jurisdiction of each country to crack down on piracy on the high seas. The hijacking of vessels arising in Somalia takes place in the territorial sea of the country, making the United Nations an international organization to issue UN Security Council Resolutions to broadly regulate the the universal jurisdiction of states in cracking down on pirates. at the release ofUnited Nations Security Council Resolution 2383 by the United Nations.Keywords: UN Security Council, Resolution, Legal power, Somalia, Noncompliance  
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT NON CONVICTION BASED (NCB) ASSET FORFEITURE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Risca Aulia Zahra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Risca Aulia Zahra, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum, Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail: riscazhr@gmail.com   ABSTRAK Korupsi tidak hanya merupakan kejahatan nasional yang mengganggu suatu negara. Akan tetapi, korupsi merupakan sebuah permasalahan global yang sudah masuk dalam kategori extraordinary crime. Dalam hal ini, korupsi berarti merupakan kejahatan yang sangat berbahaya yang tidak hanya mengancam suatu negara, melainkan mengancam dunia internasional. United Nations (UN), khususnya United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  akhirnya membuat sebuah peraturan yang mengatur mengenai korupsi secara internasional, yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Sampai sekarang sudah ada 183 negara yang meratifikasi UNCAC. Indonesia sendiri meratifikasi UNCAC pada tanggal 19 September 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Di dalam pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC, lahir sebuah konsep perampasan aset yang dinamakan Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Akan tetapi konsep perampasan aset tersebut sukar untuk dilakukan di Indonesia karena berbenturan dengan konsep perampasan aset pada hukum positif Indonesia. Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Hukum Positif Indonesia. ABSTRACT Corruption is regarded more than a crime committed at a national level, but it is categorized into an ordinary crime committed globally. The corruption itself is considered dangerous, which threatens the world. United Nations, especially United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has issued a regulation that is aimed to tackle corruption at an international level, such as United Nations Convention against Corruption (UNCAC). To date, there have been 183 countries ratifying UNCAC. Indonesia ratified UNCAC on September 19, 2006, through Law Number 7 of 2007 on Validation of United Nations Convention against Corruption (UNCAC). In Article 54 of Paragraph (1) letter c of UNCAC, the concept of Non-Conviction-Based (NCB) asset Forfeiture emerges, but this concept is hard to implement in Indonesia as it is contradictory to the concept of positive law in Indonesia. Keywords: conviction of asset, criminal corruption, non-conviction-based asset forfeiture, United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Positive Law in Indonesia. 

Page 1 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue