cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020" : 11 Documents clear
PENGELOLAAN SITUS CAGAR BUDAYA TERKAIT PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG Alfiana .
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfiana, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : alfianaac@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dan upaya perlindungan hukum situs cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai objek pariwisata di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang terkait ditetapkannya wilayah tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus salah satunya di bidang Pariwisata. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan beberapa petugas di BPCB Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Teknik analisis data menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dan upaya perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai objek pariwisata terkait adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang belum optimal karena beberapa faktor salah satunya adalah tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus terkait pengelolaan Cagar Budaya. Kata Kunci : Pengelolaan, Situs Cagar Budaya, Kawasan Ekonomi Khusus.  ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse the management and measures performed to provide legal protection for cultural heritage as a tourist attraction in the subdistrict of Singosari, Regency of Malang regarding the status of Special Economic Zone set in the site of the tourist attraction. This research employed empirical juridical method with socio-juridical approach. The data was taken from interviews with several people in charge in BPCB of the province of East Java and Department of Culture and Tourism in the Regency of Malang. The obtained data was further analysed based on descriptive-qualitative method. Based on the research result, it is revealed that the management and measures taken to provide legal protection regarding Special Economic Zone in the subdistrict of Singosari are not optimal due to some factors, one of which is the absence of regulation specifically governing the management of cultural heritage.   Keywords: management, cultural heritage, Special Economic Zone
PENGUATAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN Anis Maftu Haturrizqi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anis Maftu Haturrizqi, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang Email   : anisamaftu@gmail.com   ABSTRAK Keberadaan hutan sebagai salah satu pendukung dari pembangunan bangsa Indonesia hutan memiliki banyak sekali manfaat dari banyak segi. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi serta bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan nasional menyebabkan tekanan akan kebutuhan sumber daya hutan semakin meningkat yang memicu terjadinya eksploitasi terhadap hutan secara berlebihan hingga menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan hutan. Dalam perkembangannya tindak pidana perusakan hutan berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang melewati lintas negara. Pelakunya kini tidak hanya subjek hukum orang tetapi juga melibatkan korporasi sehingga menjadi kejahatan korporasi. Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan penyidikan selain Penyidik dari polisi juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Tetapi kedudukannya berada di bawah koordinasi kepolisian. Panjangnya mekanisme penyidikan membuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan tidak dapat memenuhi jangka waktu penyidikan selama sembilan puluh hari sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Akibatnya pelaku lolos dari jeratan hukuman dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan tidak dapat diperbaiki sehingga negara mengalami kerugian ekonomi. Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan, Perusakan Hutan   ABSTRACT The existence of a forest as a supporting element in the development of Indonesia is benefitting in all aspects. Evolving era, development of technology, growing population, and national growth have given pressure on the need of forest resource that is rising, and this has triggered excessive forest exploitation and led to a crime of forest destruction. This crime, through time, has transformed into organised crime across countries, where it does not only take legal subjects as the perpetrators, but it also involves corporate. Therefore, it is also seen as a corporate crime. Based on the law concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, those involved in the enquiry to the case are not restricted to enquirers from police department, but it also takes enquirers as civil servants working in Forestry Department under supervision of police department. Lengthy mechanism of the enquiry causes enquirers from forestry department to fail to fulfil the duration of ninety-day enquiry as regulated in the Law. This tendency is seen lenient to the perpetrators frequently escaping from their liability and the state has to bear its economic loss due to the forest destruction. Keywords: enquiry by an enquirer as a civil servant, enquiry, forest destruction
PENERAPAN PASAL 4 HURUF A DAN C UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT HAK KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK SHARE IN JAR (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya) Devi Atikawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devi Atikawati, Dr. Yuliati, S.H., LL.M, Ranitya Ganindha, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: deviatika@student.ub.ac.id Abstrak Pelanggaran terhadap hak konsumen masih banyak terjadi. Pelaku usaha menjual produk kosmetik share in jar atau kosmetik yang dibagi kedalam wadah kecil untuk dijual kembali dengan harga yang lebih murah, dan tidak dilengkapi dengan informasi ini bertentangan dengan Pasal 4 Huruf A dan C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait produk dan konsumen berhak merasa aman, nyaman dan selamat saat memakai produk. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi dilapangan dengan melakukan wawancara kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, pelaku usaha serta memberikan kuisioner kepada konsumen. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa penerapan Pasal 4 Huruf A dan C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak konsumen terhadap peredaran kosmetik share in jar belum maksimal dikarenakan beberapa faktor, yakni dari faktor penegak hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur, kesadaran konsumen serta pelaku usaha. Kata Kunci: Penerapan pasal, Hak-hak Konsumen, Kosmetik Share in Jar   Abstract Violation of consumer rights is common to find. For example, cosmetics packed in small jars sold at a low price without useful information of the product violate Article 4 letter A and C of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, stating that every consumer has his/her right to obtain information on products and every consumer has a right to feel secured of the products he/she uses. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical approach, involving direct observation to obtain data. Interviews with the persons in charge of the hall of the agency in Surabaya and business owners were performed. Moreover, questionnaires were also distributed to consumers. The research result reveals that the law mentioned earlier has not been effectively implemented regarding the distribution of share-in-jar cosmetics due to several factors coming from law enforcers, legislation, and the awareness of consumers and businessmen. Keywords: implementation of article, consumer’s rights, share-in-jar cosmetics
ANALISIS YURIDIS PENULISAN KELUHAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI PROSES HUKUM BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Friska Ayu Amelia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Friska Ayu Amelia, Dr. Prija Djatmika, SH. MS. dan  Fines Fatimah, SH, MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : friskaayu_amelia@yahoo.co.id ABSTRAK Keluhan yang dilakukan di media sosial sekarang lagi menjadi banyak perbincangan dikarenakan dengan komplain atau keluhan yang mengakibatkan sebagai pencemaran nama baik.  Latar belakangnya adalah banyaknya orang menuliskan pendapat, keluhan baik secara lisan maupun secara tulisan, ataupun melalui media sosial dan aturan yang ada di Indonesia tidak mengatur juga secara jelas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE hanya mengatir pencemaran nama baik secara umum, sedangkan pada Pasal 310 KUHP terbatas pada media yang digunakannya. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa ada kriteria keluhan yang dapat dinyatakan sebagai pencemaran nama baik sesuai dengan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini adalah beberapa kriteria atau karkteristik keluhan yang bisa menjadikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun dengan menggunakan media sosial yang kata-kata keluhan tersebut dianggap mencemarkan nama baik dari korban atau suatu instansi. Selain itu, perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial tidak tepat melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE kembali lagi menjadi acuannya yaitu pasal 310 ayat (3) KUHP, dengan adanya “demi kepentingan umum dan membela diri” maka suatu perbuatan pencemaran nama baik itu tidak dikatakan sebagaimana perbuatan pencemaran nama baik dan menjadikan ini suatu perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan demi kepentingan umum dan untuk membela diri sebagai alasan pemaaf. Kata Kunci : Penulisan keluhan, Media Sosial, Pencemaran nama baik.   ABSTRACT Grievances expressed on social media have attracted attention since they sometimes take defamation. People are found to write their views, grievances either in written or oral form, or through social media while this matter is not clearly regulated in Indonesia. Article 27 paragraph (3) of Law concerning Electronic Information and Transactions only governs defamation in a general scope, while Article 310 of Criminal Code only regulates the media used. This research reveals that there are several grievances that can be said as intention of defamation in accordance with the elements enacted in Article 27 Paragraph (3) of Law concerning Electronic Information and Transactions, such as those in written or oral form, or those posted on social media with wording considered to defame a person or an organisation. Moreover, defamation on social media does not violate Article 27 paragraph (3) of Law, but it is more suitable to refer to Article 310 paragraph (3) of Criminal Code with the phrase ‘for public interest and is aimed to defend oneself’. Based on this phrase, defamation cannot be said as an act of defaming another as it should be, but it can serve as a legal protection for a person doing this act for the sake of public interest and for intention to defend oneself as to forgive. Keywords: written grievances, social media, defamation
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PAYMENT GATEWAY ASING DALAM HAL TERJADINYA KEHILANGAN DANA PADA PROSES PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus Payment Gateway PayPal) Guardino Ibrahim Fahmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Guardino Ibrahim Fahmi, Dr. Sihabudin. S.H., M.H.,  Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universtas Brawijaya guardinoibrahim@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui dan menganalisis penggunaan PayPal sebagai penyedia Payment gateway asing di Indonesia dan di luar negeri dan juga untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pengguna Payment gateway asing pada proses pembayaran jual-beli Online dalam hal terjadinya kehilangan dana. Belum adanya peraturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi jual-beli secara Online dengan menggunakan Payment gateway Asing mengakibatkan permasalahan dalam kegiatan transaksi elektronik. Pergerakan dana secara lintas batas negara menuntut adanya peraturan atas kondisi tersebut sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian sekaligus bentuk perhatian terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli lintas negara secara Online. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum dengan menggunakan objek kajian pustaka dari beberapa sumber hukum yang ada, baik berupa buku, jurnal dan peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa PayPal dalam menjalankan usahanya di Indonesia belum memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan perusahaan PayPal yang berada di luar Indonesia dan jumlah pemegang saham mayoritas asing bertentangan dengan beberapa peraturan yang membahas mengenai izin penyelenggara sistem jasa keuangan, uang elektronik sert teknologi finansial. Perlindungan hukum bagi pengguna Payment gateway asing dalam hal terjadinya kehilangan dana dalam proses pembayaran jual-beli Online terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Payment Gateway, Kehilangan Dana   ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse the use of PayPal as a foreign payment gateway provider in Indonesia and abroad, and to find out and describe legal protection for foreign payment gateway users in online transaction process regarding lost money. There has not been any comprehensive regulation in the form of legislation regulating online sale and purchase transaction with foreign payment gateway, and this issue has led to further problem in electronic transaction. Fund transfer across border requires a regulation, which is intended to improve the economy of the state especially regarding online sale and purchase activities across border. This research employed normative juridical method, conducted by observing legal materials based on literature review taken from several available legal sources. The research result reveals that PayPal, conducting financial services in Indonesia, has not met the current regulation in Indonesia. The position of PayPal companies located outside Indonesia and the majority number of foreign shareholders contravene several rules concerning permit to arrange financial service system, electronic money, and financial technology. The legal protection provided for foreign payment gateway users over lost money during online transaction process consists of two: preventive and repressive protection. Keywords: legal protection, payment gateway, lost money
EFEKTIVITAS PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MALANG Mitha Kurnia Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mitha Kurnia Ramadhan, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Amelia Ayu, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Kota Malang, 65145. Phone  : +62341 553898, Fax : +62341 566505. Email : mithakurniaramadhan@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai efektivitas Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi ASN Eselon IV. Tujuan dari penyelenggaran Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, untuk mencetak ASN Eselon IV sebagai pelayan publik yang berkompetensi dengan menciptakan inovasi bagi layanan publik dalam bentuk proyek perubahan. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, melibatkan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berasal dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan studi pustaka baik menggunakan literatur maupun jurnal serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV telah sesuai SOP, namun output Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang berupa Proyek Perubahan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga tujuan atas penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang merupakan amanat dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, belum tercapai. Kata Kunci: Efektivitas, Diklat Kepemimpinan, Kompetensi, Proyek Perubahan.   ABSTRACT This research discusses the effectiveness of Article 9 of Government Regulation Number 101 of 2000 concerning Education and Training for Civil Officials regarding Implementation of Leadership Training IV for echelon IV, which is aimed to make echelon IV as competent public servants by creating innovation for public services through transformation project. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical approach that involved both primary and secondary data. The primary data was obtained from observation and interview, while the latter was obtained form questionnaire and literature review from literature, journal, and other documents related to Leadership Training IV supported with descriptive-analytical data. The research result, employing 5 (five) indicators according to the theory of Soerjono Soekanto, comprising regulation, apparatus, facilities and infrastructure, implementation and condition of the society, indicates that the implementation of Leadership Training IV is performed based on Standard Operational Procedure, but the output of the program provided in the form of transformation has not been appropriately implemented. Therefore, the objective of the training program held based on the mandate of Article 9 of Government Regulation Number 101 of 2000 concerning Education and Training for Civil Officials is not reached. Keywords: effectiveness, leadership training, competence, transformation project.
KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL STARTUP FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH Muhammad Taqiyyuddin Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Taqiyyuddin Ramadhan, Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.,  Dr. Reka Dewantara S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya email : mtaqir@ub.ac.id Abstrak Lembaga pembiayaan seperti financial technology kini semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya financial technology syariah yang merupakan jawaban atas keinginan masyarakat indonesia yang mayoritas beragama islam dan berkeinginan menerapkan kaidah hukum islam dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum perusahaan financial technology dapat tumbuh menjadi perusahaan yang kuat, perusahaan ini akan melewati fase startup dimana pada masa ini financial technology syariah baru mulai merintis usahanya. startup financial technology syariah yang merupakan bentuk dari lembaga pembiayaan syariah dalam pelaksanaan operasionalnya perlu diawasi oleh lembaga yang berwenang dan berkompeten. Lembaga tersebut ialah Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lembaga yang bertugas mengawasi implementasi dari fatwa DSN-MUI. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan  kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan Analisis (Analytical approach), Pendekatan konsep (Conseptual approach). Hasil Penelitian ini menunujukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki kewenangan dalam mengawasi operasional dari startup financial technology syariah hal ini didasarkan karena adanya ketentuan yang menyatakan DPS memiliki tugas melakukan pengawasan secara aktif maupun pasif terhadap produk atau jasa dan kegiatan usaha dari lembaga keuangan berbasis prinsip syariah. Kata Kunci : startup financial technology syariah, Dewan Pengawas Syariah, Kewenangan   Abstract Lending companies like those that are financial technology-based are currently growing. This is indicated by the emergence of sharia financial technology that seems to be the solution for the majority of people who are Muslim and who wish to implement the principles of Islamic law in real life. Previously, financial technology could grow into solid companies that started with startup phase. Startup in sharia financial technology is sharia-based lending whose operation requires the supervision of an authorised and competent body called Sharia Supervisory Council (hereinafter DPS). This body is responsible to supervise the implementation of the fatwa by DSN-MUI. This is aimed to direct the operation to the principle of sharia. This research is a normative study that employed statue, analytical and conceptual approaches. The research result shows that the supervisory council has the authority to supervise the operation of sharia-based financial technology startup. This is based on the provision suggesting that the DPS is responsible to actively and passively supervise products or services and business activities of sharia-based lending companies. Keywords: startup of sharia based financial technology, Sharia Supervisory Council, authority
PENYELESАIАN PERKАRА TINDАK PIDАNА PENCURIАN MELАLUI MEDIАSI PENАL SEBАGАI UPАYА MEWUJUDKАN KEАDILАN RESTORАTIF OLEH ORАNG LАNJUT USIА (STUDI DI KEPOLISIАN RESOR KOTА BАTU) Ressy Larasati Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ressy Larasati Dewi, Dr. Prija Djatmika, SH. M.S, Eny Harjati, SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Ressylaras@gmail.com ABSTRAK Kepolisian merupakan titik kunci dimulainya penegakan hukum pidana karena kepolisian mempunyai kewenangan untuk menerima laporan dan pengaduan tentang kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tata cara untuk beracara dalam hukum pidana telah di formulasikan kedalam peraturan perundang-undangan. Bentuk diskresi pada tahap penyidikan adalah proses mediasi antara pihak yang terlibat tindak pidana dan peran penyidik disini hanya sebagai mediator. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan penyidik mementingkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana itu sendiri. Perkembangan konsep mediasi dalam penyelesaian tindak pidana sebenarnya berkembangan dari prinsip keadilan restoratif. Berlakunya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana dilatar  belakangi antara lain karena seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti lembaga permasyarakatan yang over capacity, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan banyaknya perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Mediasi Penal, Diskresi, Tindak Pidana pencurian.   ABSTRACT Police is the key element on which criminal law enforcement embarks since police holds an authority to receive reports and grievances concerning crime committed in a society. Involvement in criminal legal process is formulated in legislation. Discretion at enquiry level is a process of mediation between parties involved in a crime, and an enquirer only serves as a mediator. Mediation performed by an enquirer prioritises justice for all parties concerned in a criminal case. The development of mediation concept in the resolution of a criminal case has grown from the principle of restorative justice. The mediation has started from an issue in the process of criminal law enforcement in Indonesia such as over capacity in the Department of Corrections, increasing number of pending cases, imbalance between the number of cases and law enforcers, imbalance between the cost spent on a case, which is incapable of supporting escalating cases. All these issues have imposed an impact on legal culture in the society especially in the perspective of Indonesian people towards the process of criminal law enforcement in criminal judicial system. Keywords: restorative justice, penal mediation, discretion, criminal theft
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN MILITER Rif'at Rahmatilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rif’At Rahmatilah, Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H, Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : rifat.rahmatilah7@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan saksi mahkota dalam peradilan yang masih belum jelas penggunaanya serta masih banyak pertentangan dalam penggunaannya. Namun sebagian berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilaan terdakwa. Perbedaan ini dikarenakan peraturan terhadap saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam rumusan undang-undang. Pokok permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti. Maka tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan menggambarkan pengaturan saksi mahkota dalam rangka pembaharuan sistem peradilan militer yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan terhadap undang-undang serta pendekatan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adapun hasil dari penelitian yaitu saksi mahkota dalam penggunaanya memliki perbedaan pandangan yang disebabkan tidak adanya aturan yang tegas yang mengatur mengenai saksi mahkota, oleh karena itu ke depan dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana sudah memasukan rumusan saksi mahkota dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP serta agar di perbaiki Dalam RUU KUHAP terkait dengan saksi mahkota dengan melihat konsep dari Peraturan mengenai saksi mahkota menurut peraturan Negara Amerika Serikat dan juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu kemudian agar segera disahkan dan diundangkan. Kata Kunci : Hukum Acara Pidana dan Peradilan Militer, Saksi Mahkota   ABSTRACT This research is aimed to find out the involvement of a crown witness in a court where this involvement is not clear in terms of the need and the controversy in the use of crown witness. However, some opine that the presence of crown witness is not acceptable since it contravenes human rights and the justice of the defendant. This gap is due to the regulation regulating crown witnesses is not clearly and assertively governed in law. The issue is that when the presence of a crown witness is taken as proof. This research is aimed to describe the position of a crown witness as evidence in court martial as governed in law and to describe the regulation set for crown witnesses, which is intended to improve military judicial system in the future. Normative juridical method was employed in this research, supported by doctrines growing in legal studies. The research result concludes that the involvement of crown witnesses is viewed from different perspectives due to the absence of clear rules regulating crown witnesses. It is essential that in terms of the improvement of criminal law, rules governing the involvement of crown witnesses be considered in the draft of Criminal Code Procedure and this formulation be improved in a bill of Criminal Code Procedure concerning crown witnesses by taking into account the concept of the rules governed in the US and in Law concerning Protection for Witnesses and Victims. It is expected that the rules concerning this crown witnesses are immediately stipulated in the Law. Keywords: Criminal Code Procedure and Court Martial, crown witness
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI (Studi di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang) Sultan Ali Dewa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sultan Ali Sadewa, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Agus Yuliyanto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail : sultanale240698@gmail.com Abstrak Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jenis barang yang dikenai cukai adalah etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Penelitian ini menggunaka metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab beredarnya rokok tanpa cukai serta penegakan sanksi administratifnya di Kabupaten Malang yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Pengambilan sumber data menggunakan dua teknik yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan kuisoner terhadap narasumber yang berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Data skunder diperoleh dari kepustakaan yang berupa data dari berbagai macam literatur hukum, data dari dari jurnal hukum, kasus-kasus hukum, pendapat para sarjana, dan data dari peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh penyebab adanya peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten malang adalah adanya pabrik rokok tanpa cukai, letak geografis, Kurangnya SDM dalam bidang pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, harga rokok bercukai lebih mahal, dan ketidaktahuan masyarakat bahwa adanya larangan mengkonsumsi rokok ilegal. Sedangkan untuk penegakan dan upaya mengatasi beredarnya rokok tanpa cukai yaitu dengan memberi sanksi admistratif atau denda serta sosialisasi terhadap masyarakat terkait rokok tanpa cukai. Kata Kunci: Cukai, Rokok, Sanksi Administratif.   Abstract Excise is a state levy which is imposed on certain goods that have the characteristics  stipulated in the Excise Law in Article 5 of Law Number 39 Year 2007 Regarding Excise. The types of goods subject to excise are ethyl alcohol or ethanol, drinks that containing ethyl alcohol, and tobacco products. This study uses empirical juridical methods and sociological juridical approaches. The study aims to determine the cause of the circulation of cigarettes without excise and the enforcement of administrative sanctions in Kabupaten Malang regulated in article 54 of Law Number 39 Year 2007 Regarding Excise Data sources were taken by using two techniques, namely primary data and secondary data. Primary data collection was carried out by interviewing and questionnaires with informants who were in the Office of Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Secondary data was obtained from the references in the form of data from various kinds of legal literature, legal journals data, legal cases, scholars' opinions, and legislation data. Based on this research, it was found that the cause of the circulation of cigarettes without excise in Kabupaten Malang was the existence of cigarette factories without excise, geographical location, lack of human resources in the field of supervision at the Office of Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang , another causes are the price of excise cigarettes is more expensive than the legal one, and also public ignorance that consuming illegal cigarettes are forbidden. Meanwhile, as an effort to enforce and overcome the circulation of cigarettes without excise, that is by giving administrative sanctions or fines and socialization to society related to cigarettes without excise. Keywords: Excise, Cigarette, Administrative Sanction.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue