cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, November 2017" : 21 Documents clear
TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL TERBATAS (OVERSTAY) (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI) Mochammad Habian Sidiq
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Habian Sidiq Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: hopihopian@gmail.com Penindakan administratif keimigrasian warga Negara asing yang melampaui batas izin tinggal terbatas (overstay) diwilayah hokum Kantor Imigrasi Kelas III Kediri sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, Kantor Imigrasi kelas III Kediri mengalami beberapa kendala dalam penindakan keimigrasian. Salah satu kendala dari segi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Kediri yang cukup luasya itu kota dan kabupaten Kediri, kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk. Disisi lain adanya keterbatasan dari petugas sub-seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri yang sangat kurang jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja kantor imigrasi Kediri. Hal ini yang menjadi kendala dalam pengawasan dan penindakan hokum keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melanggar izin tinggal terbatas, khususnya di wilayah hokum kantor imigrasi kelas III kediri. Kata Kunci : Tindakan Administratif Keimigrasian, Warga Negara Asing, IzinTinggal Terbatas (overstay)  IMMIGRATION ADMINISTRATIVE ACTION OF FOREIGN CITIZENS FOR VIOLATION ON LIMITED STAY PERMIT (OVERSTAY) (A Study at the Immigration Office Third Class Kediri) Mochammad Habian Sidiq Faculty of Law, University of Brawijaya Email : hopihopian@gmail.com The immigration administrative action of  foreign citizen for violation on limited stay permit (overstay) in the jurisdiction of Immigration Office Third Class Kediri have been regulated in the Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration. However, in reality the Immigration Office Third Class Kediri has experienced obstacles on action of immigration. One of the obstacles from the perspective of jurisdiction of the Immigration Office Third Class Kediri which is quite wide, namely Kediri City and Kediri Regency, Jombang Regency and Nganjuk Regency. On the other side, the Surveillance and Monitoring Officer of the Kediri Immigration to foreigners who violate limited stay permit, especially in the jurisdiction of the Immigration Office Third Class Kediri. Keywords: immigration administrative action, foreign citizens, limited stay permit (overstay)
STATUS HUKUM TERHADAP GOOGLE LOON PROJECT BERDASARKAN TEORI KEDAULATAN NEGARA PADA DIMENSI UDARA Hadian Indrawan Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadian Indrawan Putra, Hanif Nur Widhiyanti, Dony Aditya Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Hadian Indrawan@yahoo.co.id ABSTRAK Semakin tingginya kebutuhan dan penggunaan internet membuat Google dengan Google Loon Project-nya ingin memberikan sinyal kepada daerah daerah terpencil akan tetapi keberadaan dari balon tersebut masih dalam perdebatan antara ruang udara dan ruang angkasa yang dimana masing masing hukum tersebut memiliki kareakteristik dan prinsip yang berbeda sehingga hal ini dianggap penting untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan dan juga mengenai penerbangan balon tersebut dianggap dapat menjadi ancaman bagi sebagian negara seperti pelanggaran  dan tanggung jawab Google terkait dengan frekuensi.  Mengenai status Google selaku MultiNationa Coorporation masih menjadi polemik dalam hukum internasional apakah digolongkan sebagai subyek hukum internasional atau hanya sebagai objek dari hukum internasional harus mematuhi hukum internasional dan juga hukum nasional yang akan dilalui oleh Google Loon Project hal ini dilakukan menyangkut kedaulatan suatu negara. Kedaulatan negara merupakan salah satu syarat yang sangat penting bagi suatu negara karena dengan adanya kedaulatan maka suatu negara dapat memaksakan yurisdiksinya terhadap negara lain, perseorangan maupun badan hukum Kata Kunci: Google Loon Project, Hukum Udara, Hukum Ruang Angkasa, Kedaulatan, MNCs THE LEGAL STATUS OF GOOGLE LOON PROJECT BASED ON THE THEORY OF STATE SOVEREIGNTY OVER THE AIR SPACE Hadian Indrawan Putra, Hanif Nur Widhiyanti, Dony Aditya Prasetyo Faculty of Law, Brawijaya University Email: Hadian Indrawan@yahoo.co.id ABSTRACT The increasing need and the use of the internet make Google with its Google Loon Project wants to spread internet signal or connection to the remote areas. Nevertheless, the existence of the balloon initiated by google is still in debate, in particular concerning to the legal status of its type, height and legality. The balloon’s flight is consider as a threat to some country’s and raises some issues, such as violation and the responsibility of google concerning to the frequency. Regarding to the status of  Google as a multinational corporation becomes a polemic in international law, whether it can be classified as a subject or an object under international law. It the legal status of the Google Loon Project is known, it will be easier for Google and certai nation to enact laws and jurisdiction according to its class. The Google Loon Project is required to comply with international law as well as national laws of the passed countries as it is concerning to the sovereignty of a nation. State sovereignty is the one of the most important conditions for a nation because with sovereignty a state can impose its jurisdiction over other countries, invidual or legal entities. Keywords: the Google Loon Project, air law, space law, sovereignty, MNCs
PELAKSANAAN PASAL 21 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH TENAGA PENDAMPING (Studi di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri) Amalia Ramadhani Dimyati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PELAKSANAAN PASAL 21 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH TENAGA PENDAMPING Amalia Ramadhani, Lutfi Effendy, S.H., M.Hum, Dr. Shinta Hardiyantina, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: amaliaramadhani33@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendamping berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat. Dalam  aspek pelaksanaan pendampingan tersebut, pembahasan ditekankan terhadap bagaimana bentuk pendampingan agar program pemberdayaan masyarakat menjadi berjalan maksimal untuk masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Kata Kunci: pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat, tenaga pendamping.  THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 21 OF KEDIRIMAYOR REGULATION NUMBER 40 YEAR 2014 ON THE ACCOMPANIMENT OF SOCIETY EMPOWERMENT PROGRAM BY ACCOMPANYING WORKING PARTNERS Amalia Ramadhani Dimyati, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Faculty of Law, Universitas Brawijaya ABSTRACT This research discusses about the legal protection on the implementation of society empowerment program conducted by accompanying working partners based on the Article 21 KediriMayor Regulation Number 40 Year 2014 On The Accompaniment Of Society Empowerment Program. In the aspect of implementation, the analysis is emphasized on the how is the form of the accompaniment that the civil society empowerment program could be improved as maximum as possible for society. This research uses empirical law research using sosiological juridical approach. Keywords: implementation, society empowerment, accompanying working partners.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK MENGHAPUS INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TIDAK RELEVAN (KAJIAN PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTAG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Mohammad Hanif Mushoddaq
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Hanif Mushoddaq, Yuliati, Ardi Ferdian.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail: hanifmoh86@gmail.com   ABSTRAK Sebagaimana aturan mengenai penghapusan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam rumusan Undang-undang tersebut tidak ada konsekuensi terhadap penyelenggara sistem elektronik jika tidak menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, konsekuensi tersebut berupa pertanggungjawaban terhadap Penyelenggara Sistem Elektonik jika tidak menghapus Informasi dan Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan. Perbuatan penyelenggara sistem elektronik yang tidak menghapus informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak relevan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, Pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada individu ataupun korporasi yang tidak menghapus berita yang sudah tidak relevan di internet dan pertanggungjawaban ditujukan langsung kepada pihak atau website yang telah membuat atau mempublikasikan informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa data pribadi seseorang atau berita yang tidak relevan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penyelenggara, Sistem Elektronik  ABSTRACT As order of concerning abolition of information of electronic or irrelevant electronic document in Indonesia have been arranged in Section 26 sentence (3) Law of Republic Of Indonesia  Number 19 Year 2016 About Change  For Number Law 11 Year 2008 About Information And Electronic Transaction. In the formula of law there no consequence to organizer of electronic system otherwise vanish the information of electronic and/or irrelevant electronic document, the consequence in the form of responsibility to Organizer of System Elektonik otherwise vanish the Information and irrelevant Electronic Document. Deed of Organizer of electronic system which do not vanish the information of electronic and irrelevant electronic document can be told by as doing an injustice, Liable responsibility to individual and or corporation which do not vanish the irrelevant news in internet and responsibility addressed direct to party or website made or publicize the information of electronic and electronic document in the form of personal data of irrelevant news or somebody. Keyword: Responsibility, Organizer, Electronic System
PERAN DINAS SOSIAL TERKAIT USAHA PREVENTIF TERHADAP BERKEMBANGNYA ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MALANG (Studi Efektifitas Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pe Karima Jouva
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karima Jouva, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Agus Yulianto,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:karimajouva@gmail.com  ABSTRAK Dinas Sosial Kota Malang memiliki program untuk mengurangi jumlah berkembangnya Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis di tiap tahunnya. Namun pada kenyataannya program yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Malang masih menjadihambatan bagi Dinas Sosial dalam melakukan program pelatihan anak jalanan. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial yaitu: kurangnya anggaran dana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Malang, tidak adanya sanksi hukum terkait pengenaan sanksi pemberian uang terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal tersebut yang menjadi tidak efektif peran dinas sosial dalam menyediakan program yang disediakan, faktor kemiskinan menjadi budaya bagi mereka anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Malang. Kata Kunci: Efektifitas, Anak Jalanan, Usaha Preventif.  ABSTRACT Malang Social Office has a program to reduce the number of street children, homeless and beggars every year. But in reality the program provided by the Social Service of Malang City is still a barrier for the Social Service in conducting street children training programs. From the result of the research, the researcher found the problem faced by the Social Service that is: lack of budget fund owned by Malang City Social Service, the absence of legal sanction related to the imposition of sanction giving money to street children, vagrant and beggar. It becomes an ineffective role of social services in providing programs provided, the poverty factor into a culture for them street children, homeless and beggars in the city of Malang. Keywords: Effectiveness, Street Children, Social Service
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 44 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.31/MENHUT-II/2012 TENTANG LEMBAGA KONSERVASI (Studi Di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya) Rio Ichsan Oktavian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rio Ichsan Oktavian, Lutfi Effendi S.H.,M.Hum., Dr. Bambang Sudjito S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rioichsanoktavian@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi pasal 44 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi. Dalam pasal 44 tersebut mengatur tentang sanksi administrasi bagi setiap pemegang izin lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 30 ayat (2). Di Kota Surabaya sendiri masih banyak ditemui lembaga konservasi yang melakukan pelanggaran. Penerapan pasal 44 Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.31/Menhut-II/2012 ini bertujuan untuk pengelolaan lembaga konservasi dilakukan berdasarkan prinsip etika dan kesejahteraan satwa serta dalam hal pengembangbiakan terkontrol untuk menyelamatkan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Apabila peraturan ini tidak diterapkankan maka setiap tahun akan muncul pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lembaga konservasi untuk kepentingan umum di Kota Surabaya. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai penerapan sanksi administrasi pasal 44 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012  terhadap pelanggaran yang terjadi di lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang belum terlaksana secara efektif karena terhambat oleh beberapa faktor seperti faktor kematian satwa yang disebabkan karena usia satwa yang memasuki masa tua, dan disebabkan oleh pernyakit, masih adanya pengunjung yang memberi makan satwa dan membuang sampah sembarangan padahal sudah ada larangan di lembaga konservasi, serta materi muatan substаnsiаl Perаturаn Menteri Kehutаnаn Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi. Kata Kunci : Penerapan Pasal, Sanksi administrasi, Lembaga konservasi. ABSTRACT This research aims to understand how is the implementation of administrative sanctions in article 44 of  Regulation of Minister of Forestry number P.31/Menhut-II/2012 concerning Conservation Council. According to article 44, it regulate administrative sanctions for every permit holder of the  conservation council for public interest that breaking the regulation according to in Article 29 and Article 30 paragraph (2). In Surabaya, there are many conservation council that breaking the regulation. The implementation of Article 44 of Regulation of Minister of Forestry Number P.31/Menhut-II/2012 aims to managing conservation council based on ethic principle and animal welfare, as well as controlled breeding for conserving plant and animal by maintaining their originality of the species. If this regulation is not complied, consequently, it will cause violations in conservation council for public interest in Surabaya every year. Furthermore, The type of research which is used by the author is empirical research using sociological juridical method which is conducted by field research for acquiring data concerning the implementation of administrative sanction in Article 44 of Regulation of Minister of Forestry Number P.31/Menhut-II/2012 towards violations in conservation councils for public interest that is still not effective because of some obstacle factors, such as factor of dead animal caused by old age and disease, some visitors is still feeding the animal and throw away in everywhere, whereas conservation council has forbidden it, as well as the material contents of Regulation of Minister of Forestry Number P.31/Menhut-II/2012 concerning Conservation Council. Keywords : Implementation of provision, Administrative sanction, Conservation council.  
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENEGAKKAN HUKUM PASAL 13 HURUF (e) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN POHON (Studi Kasus di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya) Wildan Akbar Hashemi Rafsanjani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wildan Akbar Hashemi Rafsanjani, Dr. Iwan Permadi S.H, M.Hum*., Agus Yulianto S.H, M.H.** Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: akbarwildan@gmail.com   ABSTRAK Kota Surabaya merupakan salah satu kota bisnis terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dan dalam menjaga ekosistem, lingkungan dan kadar udara yang baik di Kota Surabaya. Pemerintah Daerah Kota Surabaya membuat Peraturan Daerah Kota Nomor 19 Tahun 20014 tentang Perlindungan Pohon. Sehingga ekosistem, lingkungan, dan kadar udara yang salah satunya berasal dari pohon dapat terjaga di Kota Surabaya. Agar masyarakat tidak melakukan tindakan tindakan yang dapat merusak lingkungan sekitarnya dalam hal ini pohon hanya untuk kepentingan bisnis. Didalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai hal-hal seperti izin,sanksi, dan urgensi dalam melakukan penebangan pohon. Sehingga masyarakat tetap bisa menebang/memotong pohon bilamana pohon tersebut telah menganggu keselamatan masyarakat, kepentingan umum, atau menganggu kenyamanan pemilik persil. Penelitian ini meneliti mengenai keefektifan Peraturan Daerah ini apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, dan apakah peraturan ini sudah berdampak dalam pengurangan penebangan pohon tanpa izin di Kota Surabaya. Kata Kunci: Penebangan Pohon, Pohon, Peraturan Daerah ABSTRACT Surabaya is one of business cities in Indonesia after Jakarta. In its effort to maintain the ecosystem, environment, and good level of air, the govenrment of Surabaya issued Regional Regulation number 19 year 2014 about protection for trees. The regulation is intended to maintain the ecosystem, environment, and level of air which is obtained from well-cared trees nd toprotect trees from acts that endanger tress for the purpose of business. This regulation regulates several things such as permit, sanction, and urgency in cutting off the tree. Thus, citizens can still cut the tree when the tree endangers the public safety, public interest or the owner of the piece of the land. The study aimed at analyzing the effectiveness of Regional Regulation or specifically to investigate whether or not the regulation has been well implemented, and whether the regulation has its effects in the decrease of illegal tree logging in Surabaya. Keywords: Tree Protection, Tree, Regional Regulation
KEKUATAN HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA NOMOR 2334 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI WILAYAH PALESTINA OLEH ISRAEL Ridha Ayu Rachmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ridha Ayu Rachmawati, Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M., Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:  ridhayu@yahoo.com   ABSTRAK Dewan  Keamanan PBB  didirikan pada tahun 1946. Dewan  Keamanan PBB memiliki anggota sebanyak 15 negara anggota, dimana 5 negara anggota merupakan negara anggota tetap yang mempunyai hak veto dan 10 negara anggota lainnya merupakan anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum PBB setiap periode 2 tahun. Dewan Keamanan PBB memiliki tugas untuk memelihara dan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip – prinsip Piagam PBB yang terdapat pada Pasal 24 Piagam PBB. Untuk mengajukan sengketa ke Dewan Keamanan PBB tidak diperlukan persetujuan pihak lain, jadi suatu negara anggota maupun bukan negara anggota dapat langsung meminta perhatian Dewan Keamanan PBB. Putusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB disebut Resolusi, yang mana resolusi yang dikeluarkan  bersifat  mengikat  secara  hukum  yang  terdapat  pada Pasal 25 Piagam PBB. Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Kekuatan Hukum, Resolusi Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB.  ABSTRACT The UN Security Council was set up in 1946. The UN Security Council has a membership of 15 countries, of which five member countries are permanent members who have veto power and 10 other member countries are non-permanent members elected by the UN General Assembly every two-year period. The UN Security Council has a duty to maintain and create peace and international security in accordance with the objectives and principles - the principles of the UN Charter contained in Article 24 of the UN Charter. To submit a dispute to the UN Security Council approval of the other party is not required, so a country members and non members can immediately draw the attention of the UN Security Council. The verdict issued by the UN Security Council called Resolution, which issued a resolution legally binding contained in Article 25 of the UN Charter. Keywords: UN Security Council, Legal Strength, UN Security Council Resolution, UN Charter.
Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional Indonesia Giovanna Calista Fortunella
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Giovanna Calista Fortunella, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya calistagiovanna@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai keabsahan terkait perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan  hanya diatur secara singkat dalam satu pasal, yaitu Pasal 29. Dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkwinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan harus tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan kasus (case approach). Hasil penemuan hukum akan diinterprestasikan menggunakan metode interprestasi gramatikal, sistematis dan sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia, berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia, perjanjian perkawinan yag dibuat di luar negeri tidak sah bilamana tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, dan bahwa kantor catatan sipil hanya akan melakukan pencatatan apabila memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Luar Negeri, Kekosongan Hukum. ABSTRACT This research aims to find out to what extent the legality of prenuptial agreement made outside home country is. Law Number 1 Year 1974 on Marriage does not regulate the legality regarding prenuptial agreement made outside home country. Prenuptial agreement is briefly stated in Article 29, Law Number 1 Year 1974 on Marriage. Specifically, the Article only implies that prenuptial agreement can be made before or during the marriage, the agreement should dbe written and validated by a marriage registrar; the agreement must not break the law, religion, and decency; the agreement is not yet into effect for the third party after the agreement is validated by the marriage registrar. Juridical and normative research approach was employed in this research in which statute and case approach were involved. The result of findings was interpreted by means of grammatical, systematic, and sociological interpretation method. The result has led to the answer to the research problem, implying that according to International civil law, prenuptial agreement made outside home country is not legal when the agreement is not registered to register office, and this ofice is not authorized to register unless the State Court approves. Keywords: Legality, prenuptial agreement made outside home country, absence of law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI DALAM PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Artho Kota Malang) Brian Nian Saputra Bachtian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brian Nian Saputra Bachtian, Amelia Sri Kusumadewi, S.H., M.Kn., Ratih Dheviana Puru. HT, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT Haryono 169 Malang Email: briannian@gmail.com   ABSTRAK Pada dasarnya, pinjaman dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan dengan salah satu persyaratannya yaitu adanya objek jaminan yang dinilai setara dengan pinjaman yang diajukan. Objek jaminan fidusia yang dimaksud dapat berupa barang milik peminjam atau milik pihak ketiga (penjamin) dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi, hambatan yang dialami serta upaya yang dilakukan akibat pemberian pinjaman dengan objek jaminan fidusia milik pihak ketiga serta tidak didaftarkannya barang jaminan fidusia. Tidak didftarkan objek jaminan milik pihak ketiga membuat koperasi kurang kuat dalam adanya perlindungan hukum terhadap koperasi sendiri, apabila peminjam tersebut tidak dapat membayar lagi (wanprestasi). Penulis ingin mengkaji perlindungan hukum terhadap koperasi dalam pemberian pinjaman dengan objek jaminan milik  pihak ketiga melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar dapat dijadikan peraturanyang mengikat dan berkekuatan hukum, maka koperasi harus memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kata Kunci: Perlindungan hukum terhadap koperasi, pemberian pinjaman, dan objek jaminan milik pihak ketiga Generally, loans can be provided to everyone who is in need with a requirement that there must be an object that can be put as a collateral whose value is equal to the loans proposed. The object of fiduciary involves the property of the creditor or of a third party (guarantor), and it must be registered to Fiduciary Registration Office as according to Law of the Republic of Indonesia Number 42 Year 1999 on Fiduciaries. The issue discussed by the author focuses on legal protection for cooperatives, obstacles faced, and efforts done as a consequence of unregistered fiduciary object put as a collateral owned by the third party to secure the loans. Unregistered collateral will certainly lead to inadequate legal protection for cooperatives, especially when the creditor fails to pay back the loans (breach of contract). According to Civil Code Article 1792, the power of attorney must be provided to cooperatives as a proof that the creditor has an authority of the object owned by the third party. This research aims to discuss legal protection for cooperatives in terms of giving loans with an object owned by a third party put as a collateral as in line with the Legislation applied in the Republic of Indonesia. Keywords: legal protection for cooperatives, giving loans, collateral owned by a third

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue