cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, November 2018" : 24 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA Jericho Leonard
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jericho Leonard, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya jerichosirait@gmail.com   ABSTRAK Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali.  Pada perkembangannya, upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Kemudian terdapat permasalahan terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Sehingga terdapat ketidakpastian hukum untuk menentukan kesempatan pengajuan Peninjauan Kembali antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali. Pembahasan akan mengenai implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Ketetapan Peninjauan Kembali Nomor02.Pid.PK/2015/PNSleman terkait dengan penolakan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif  dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal. Bahan hukum yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Upaya  hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tetap dibatasi 1 (satu) kali. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali hanya terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Pada praktik permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, seluruh jajaran peradilan tetap menjadikan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 sebagai pedoman proses peradilan. Keributan mengenai putusan MK dan Surat Edaran MA tentang pengajuan PK dalam perkara pidana, menunjukkan bahwa adanya ketidaksamaan pandangan dari lembaga hukum di Indoensia, yang dalam hal ini adalah MA dan MK, dalam menanggapi suatu permasalahan hukum yang ada, terutama tentang pengaturan pengajuan PK dalam perkara pidana. Sehingga hakim dalam memutus sebuah perkara pidana kadang lebih mempertimbangkan kepastian hukum, tetapi juga, kadang pertimbanganya lebih pada keadilan hukum. Oleh karenanya, Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP harus lah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan.Kata kunci: Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 ABSTRACT Article 268 Paragraph (3) of Criminal Code Procedure states that judicial review can only be proposed once. However, in reality, legal remedy for judicial review can be proposed more than one according to the Decision made by Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013. There is also an issue regarding the Circular Letter of Supreme Court Number 7 of 2014 where it is regulated that judicial review can only be proposed once. Therefore, there is ambiguity of law over the opportunity given for judicial review as stated in the decision of Constitutional Court and the Circular Letter. This research will take a closer look at juridical implication of the Decision of Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013 regarding the stipulation of judicial review number 02.Pid.PK/2015/PNSleman in regard to rejection of judicial review as it was proposed more than once. This research employed normative juridical method with statute, case, and analytical approaches, where the legal materials obtained were analysed by means of grammatical interpretation. The legal materials used consisted of primary and secondary data. Legal remedy for judicial review in a criminal case after the Decision of Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013 and Circular Letter Number 7 of 2014 still allows judicial review to be submitted once. Judicial review proposed more than once is only restricted to the condition regulated in Circular Letter Number 7 of 2014. Circular Letter Number 7 of 2014 has been the only reference where proposing judicial review is only done once. There has been different perspective on this case between Constitutional Court and Supreme Court. Sometimes judges refer to legal certainty when they give verdict, but most of the time they cling on to justice to make a decision. Therefore, judicial review as an extraordinary legal remedy must be regulated in Criminal Code Procedure accordingly for the sake of justice and to enforce law. Keywords: judicial review, Decision of Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013, Circular Letter of Supreme Court Number 7 of 2014. 
SERANGAN UNILATERAL AMERIKA DI PANGKALAN UDARA SHAYRAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Adi Tinulad Lukito
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adi Tinulad Lukito, Dr. Herman Suryokumoro, S.H, M.S., Hikmatul Ula, S.H., M.Kn.Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya tinuladlukito.adi3@gmail.com  ABSTRAK Piagam PBB telah melarang adanya penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antar negara kecuali sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam tersebut. Serangan senjata kimia yang terjadi di Suriah telah menelan korban ribuan jiwa dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan PBB tidak dapat bergerak karena veto. Serangan unilateral yang dilakukan Amerika di pangkalana udara Shayrat, Suriah telah melanggar prinsip yang terdapat dalam Piagam, namun doktrin R2P setidaknya dapat digunakan untuk dapat membenarkannya. PBB melalui Majelis Umum dapat melakukan rapat darurat dan rapat khusus berdasarkan kewajiban residual untuk dapat memberikan legitimasi atas veto P5. Kata kunci: Piagam PBB, R2P, Serangan Unilateral. ABSTRACT The United Nations Charter has prohibited the use of force to solving the problems that occur between countries except as provided in that Charter. The chemical weapons attacks that took place in Syria have claimed thousands of lives and could be categorized as crimes against humanity while UN cannot move because of the veto. The unilateral attack by the United States at Shayrat Air Base violates the principles of the UN Charter, but the R2P doctrine can at least be used to justify it. The UN through the General Assembly may conduct emergency meetings and special meetings based on residual obligations to be able to legitimate the P5 veto.   Keywords: UN Charter, R2P, Unilateral Attack. 
PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH DENGAN PERJANJIAN “TANGGUNG RENTENG” YANG DIBERIKAN KEPADA KARYAWAN TIDAK TETAP (Studi pada Koperasi Karyawan Sejahtera Pasuruan) Maya Maulidya Nasmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maya Maulidya N., Dr. Siti Hamidah, SH.,MM, Setiawan Wicaksono, SH., M.Kn. Email : maya.nasmi@gmail.com  ABSTRAK Penulis membahas mengenai pinjaman tanggung renteng bermasalah yang diberikan kepada karyawan tidak tetap pada koperasi karyawan Sejahtera. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi sebagai akibat tidak terselesaikannya pinjaman oleh debitur utama. Debitur serta dalam kelompok tanggung renteng merasa keberatan untuk melakukan pembayaran atas hutang yang tersisa oleh debitur utama. Guna menjawab permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis melakukan penelitian hukum empiris. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh kemudian dilakukan  analisa dan pendalaman sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dari perumusan masalah yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian pinjaman dengan tanggung renteng adalah karyawan tidak tetap yang mengakhiri masa kerjanya sebelum masa kontrak kerja sehingga pinjaman tidak dapat dikembalikan secara utuh. Hal ini yang menyebabkan kelompok tanggung renteng merasa keberatan untuk menyelesaikan pinjaman yang dilakukan oleh debitur utama. Penyelesaian permasalahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian serta ketentuan mengenai tanggung renteng pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Langkah yang dilakukan adalah dengan mengatur jumlah angsuran bagi kelompok tanggung renteng yang harus menyelesaikan pinjaman debitur utama. Dengan demikian koperasi karyawan tidak akan mengalami kerugian akibat tidak terselesaikannya pinjaman dengan tanggung renteng. Kata kunci: pinjaman bermasalah, tanggung renteng, karyawan tidak tetap. ABSTRACT This research was initiated based on the credit issue where the loan is not paid off by the main debtor. The debtor in joint and several liabilities rejects to pay off the remaining debt of the main debtor. An empirical method was used in this research to answer the given problems. Data required in the research was obtained from interviews and literature review. The data was then analyzed based on a qualitative descriptive method where profound observation on the issue was conducted to give the solution to the problems. The research result reveals that most temporary employees responsible to pay off their debts resign before the period as written in the contract, resulting in the issue where the loan cannot be fully paid back. This issue seems to be the reason why the debtor feels reluctant to pay off the remaining debt from the main debtor. Problem-solving was conducted based on the provision of regulations concerning cooperative and provision regarding joint and several liabilities written in Civil Law. It is recommended that the numbers of installment be more clearly regulated for those joint and several liabilities who are responsible to pay off the remaining debt from the main debtor. It is expected that the cooperative is not responsible for the loss caused due to unpaid debt in joint and several liabilities. Keywords: bad credit, joint, and several liabilities, temporary employees 
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara) Arya Bimantara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arya Bimantara, Dr.Abdul Madjid, S.H., M.H., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya aryadoompu@gmail.com  ABSTRAK Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam putusan Pegadilan Negeri Jakarta Utara ( Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr, Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr.) Hakim dalam putusannya tidak merehabilitasi terdakwa yang mendapatkan rekomendasi dari tim asesmen tetapi merehabilitasi terdakwa yang tidak mendapatkan rekomendasi dari tim asesmen, Selain itu terdapat hakim yang sama namun memberikan putusan yang berbeda berupa rehabilitasi dan tidak rehabilitasi, padahal terdakwa tersebut mendapatkat rekomendasi rehabilitasi dan alat bukti berupa narkotika yang digunakan terdakwa tidak melebihi ketentuan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang seharusnya jika penyalahguna tidak menggunkan lebih dari ketentuan tersebut maka wajib untuk di rehabilitasi. sehingga terjadinya disparitas pidana. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun sendiri tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas terjadi karena faktor hukum dan faktor hakim. Dasar pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menganalisi putusan hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga terjadi disparitas putusan serta mengetahui apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kata kunci: Putusan, Disparitas pidana, Penyalahgunaan, Narkotika ABSTRACT Those addicted to narcotics must undergo social and medical rehabilitation. However, based on Decision of District Court of North Jakarta (Decision Number 1037/Pid.Sus/2-17/PN Jkt.Utr, Decision Number 158/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr, Decision Number 1527/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr, and Decision 271/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Utr.), the Judge did not mention rehabilitation for defendants who were recommended to undergo the rehabilitation by assessors, but rehabilitation was only recommended by the judge for those not recommended by assessors. The same judge in another chance also gave different decision over the same case where a defendant was in the category of undergoing or not undergoing rehabilitation, while the defendant received the recommendation for rehabilitation program and evidence of narcotic used by the defendant with the dose not exceeding what is stated in circular letter Number 4 of 2010. Specifically, the letter states that only rehabilitation is needed when the dose used does not exceed that in the statement. This issue leads to criminal disparity. The criminal disparity is defined as giving different kinds of punishment for the same cases or at least similar cases of crime, either those committed jointly or individually without any justified motives. The disparity can be caused by factors coming from both law and judges. This research is aimed to analyze the decisions given by judges that lead to disparity of decisions and to find out whether the decisions made by the judges are relevant to the objective of Act Number 35 of 2009 concerning narcotics. Keywords: decision, criminal disparity, abuse, narcotic. 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN POKOK SEBAGAIMANA DIATUR PADA PASAL 362 KUHP (Studi di Pengadilan Negeri Samarinda) Dewana Putra S
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewana Putra S, Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H., Dr. Abdul Madjid, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dewanaputra11@yahoo.com  ABSTRAK Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP diketahui berdasarkan hal-hal seperti: latar belakang anak, status sosial dan pendidikan anak, motif melakukan tindak pidana. selain itu dengan anak berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya dan anak bersikap sopan dipersidangan tentu memiliki nilai tersendiri bagi hakim. Hakim menjatuhkan sanksi pidana yang sama yaitu pidana penjara kepada anak dengan maksud agar anak dapat dibina dalam lembaga sehingga nantinya setelah anak menjalani pidananya diharapkan dapat menyadari perbuatannya agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Hakim juga menilai berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, dan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan melihat fakta hukum yang terungkap didalam persidangan. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Pencurian Anak, Pasal 362 KUHP ABSTRACT Giving criminal sanction to a child committing a crime of theft regulated in Article 362 of Criminal Code is commonly considered based on the following elements: child’s background, social status, education, and motives. Being transparent and open-minded about the crime he/she has committed also becomes a consideration for the Judge. The criminal sanction given by the judge is intended to give the young criminal training in the department of corrections. It is expected that the involved child will not repeat the crime in the following days. The judge will also consider observation result along his/her days in the department and the severity of loss caused by the theft. The verdict given by the judge represents justice where general facts are also observed in the trial.   Keywords: judge’s consideration, imprisonment, theft committed by a child. Article 362 of Criminal Code 
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELIHAT ORANG TELANJANG DENGAN MENGGUNAKAN CCTV Lutfi Raisa Yusniarto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lutfi Raisa Yusniarto, Prof I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S, Alfons Zakaria, S.H., L.LM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: aprianalutfi@gmail.com  Abstrak Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan penggunaan CCTV. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV secara melawan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena dalam pasal 281, 282, 283 KUHP, pasal 27 ayat 1 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 4 ayat 1 tentang Pornografi, tidak ada pengaturan perbuatan mengenai pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV. Dan hasil penelitian yang kedua adalah  urgensi pengaturan pertanggungjawaban pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV adalah Perbuatan melihat orang telanjang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan lainnya, merupakan perbuatan pornoaksi, dapat memberikan perlindungan untuk setiap warga negara dan dapat memberikan kepastian hukum perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV Kata Kunci : Pornografi, Pertanggungjawaban Pidana, Urgensi Kriminalisasi Abstract The development of technology cannot be expected to only bring positive impacts. The negative ones also seem inevitable, in which some involve threats using technology. Crimes caused by this development keep occurring along with the growth of civilization, one of which is peeping a naked person through CCTV.  Research result concludes that peeping somebody naked through CCTV cannot be categorized into a criminal act since Article 281, 282, 283 of Criminal Code, Article 27 Paragraph 1 on Electronic Transaction and Information and Article 4 Paragraph 1 concerning Pornography do not regulate any act of peeping a naked person through CCTV. Moreover, what becomes a concern is that this act could lead to a more serious crime or porn act. Therefore, an urgency to provide legal protection and legal certainty to those concerned regarding the case of peeping a naked person through CCTV is required. Keywords: pornography, liability, the urgency of criminalization 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK Anita Eka Prasetyorini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anita Eka Prasetyorini, Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H., Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: anitaekaprasetyorini@yahoo.co.id  ABSTRAK Penelitian ini merupakan analisis normatif terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekan konseptual. Dalam hal ini pendekatan dilakuakan dengan menelaah konsep-konsep tentang pertanggungjawaban pidana bagi notaris. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menganalisis pertanggungjawban pidana. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui  akta   notaris   lahir   karena   adanya   keterlibatan   langsung   dari   pihak   yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan dalam Undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Perbuatan pemalsuan akta otentik adalah perbuatan mengubah, memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Berdasarkan unsur-unsur perumusan pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dari pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat, untuk notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik tidak dapat diterapkan pada pasal ini. Akan tetapi dapat dikenai sanksi pada pasal 263 Jo 264 KUHP sebab pada pasal 263 Jo 264 KUHP merupakan pemalsuan yang diperberatkan karena obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Serta sanksi yang terdapat pada undang-undang jabatan notaris merupakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuh syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Kata Kunci: Pemalsuan akta otentik, Notaris, pertanggungjawaban pidana ABSTRACT This research is categorized into a normative research aiming to study the case of falsification of an authentic deed done by a notary by means of statute and conceptual approaches, in which concepts regarding the liability of a notary were profoundly studied. The legal materials involved primary and secondary ones used to analyze the liability. It is revealed that the existence of the role of a notary is due to the existence of those needing the notary’s role in making authentic deeds and of their direct involvement. It is known that an authentic deed is issued by a notary as regulated in Act. Falsification of an authentic deed by a notary is against the regulation in Article 263 of Criminal Code concerning Document Falsification, where this regulation cannot be applied for a notary performing falsification, but the sanction given should be based on what is enacted in Article 263 Jo 264 of Criminal Code, for these two Articles contain elements of aggravating law since the document falsified contains substantial trust. The notary proven to do this act is punishable by law when it is found that the crime meets the criteria applied in the Act. Keywords: authentic deed falsification, notary, liability. 
PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) (STUDI DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN) M. Agra Dwadima Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Agra Dwadima Putra, Dr. Tunggul Anshari S.H, M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-Mail : Agraputra.ap@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan pemberian sanksi administratif dalam meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menganalisis dan menemukan hambatan dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dalam melaksanakan Penerapan pemberian sanksi administratif dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, karena dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan juga akibatnya para wajib pajak itu dikenakan sanksi administratif denda sebesar 2%. Akan tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muara Enim. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pemberian sanksi administratif dalam meningkatkan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi penerapan sanksi administratif ini belum memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muara Enim. Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Administratif, Pajak Bumi dan Bangunan ABSTRACT This research is aimed to understand and analyse the implementation of imposing administrative sanction to increase revenue received from land and building tax in villages and cities in the Regency of Muara Enim, South Sumatera and find out the impeding factors in the implementation and measures taken to tackle the factors faced by The Regional Revenue Agency of the Regency of Muara Enim, South Sumatera. In the practice, taxpayers fail to abide by the law where the tax is left unpaid by the taxpayers causing them to be responsible for the 2% fine. However, the fine imposed does not have any substantial influence on the revenue received from land and building tax in the Regency of Muara Enim. This research employed empirical juridical method with qualitative descriptive approach. The technique applied involved interview and observation. The research result showed that imposing administrative sanction to increase the revenue of land and building tax in regional areas and cities in the Regency of Muara Enim has been implemented based on regulations and laws that apply despite the fact that the sanction does not give any significant contribution to the revenue of land and building tax in the Regency of Muara Enim. Keywords: implementation, administrative sanction, land and building tax.  
URGENSI PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) Meyta Yustianingsih Budhiardjo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meyta Yustianingsih Budhiardjo, Herlin Wijayati, S.H., M.H, Muhammad Dahlan, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : meytayustianingsih@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya untuk membuat peraturan hukum terkait dengan pencabutan hak kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, mengapa aturan pencabutan hak kewarganegaraan menjadi penting untuk dibentuk oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Jenis bahan hukum terdapat Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang dianalisis dengan menelaah pada aturan hukum yang sebelumnya yang dianggap kurang efektif dan memberikan solusi aturan hukum baru yang lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa program deradikalisasi hanya digunakan sebagai cara utama untuk mendapatkan informasi dan Pemerintah harus bersikap tegas dengan mencabut hak kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang baru pulang dari ISIS untuk menimbulkan efek jera sekaligus juga untuk melindungi masyarakat kita dari pengaruh radikalisme dan terorisme. Kata Kunci: ISIS, pencabutan kewarganegaraan  ABSTRACT This research is aimed to analyze the essence of making regulations regarding revocation of citizenship for Indonesians joining Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). The research is focused on studying the issue over why is it important to make a regulation concerning the revocation by the Indonesian government. This is a legal research using statute approach where laws and regulations are studied. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data where former ineffective laws were studied and a solution regarding more effective regulations was given. The research result reveals that radicalization is performed to gain information from those returning back from ISIS and it is essential that the government be more assertive by revoking the citizenship of Indonesians who return from ISIS to deter them and to protect the people of Indonesia from any influences of radicalism and terrorism. Keywords: ISIS, citizenship revocation 
IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF (I) DAN (L) PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN TERKAIT VANDALISME( STUDI KASUS KOTA TANGERANG) Syafira Destari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syafira Destari, Lutfi Effendi, SH.,M.Hum, Nurdin S.H., M.Hum Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: syafirabingdestari@gmail.com   ABSTRAK Syafira Destari, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018. Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme( Studi Kasus Kota Tangerang), Lutfi Effendi, SH.,M.Hum dan Nurdin S.H., M.Hum. Penulisan skripsi ini terkait Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme( Studi Kasus Kota Tangerang). Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji Proses Implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut dari sisi Aparat pemerintah juga masyarakat. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan, data sampling dari dinas yang terkait, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang, dan wawancara terhadap masyarakat. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme( Studi Kasus Kota Tangerang) belum terlaksana dengan baik,dikarenakan masih banyak aksi vandalisme yang tidak dapat teratasi di Kota Tangerang. Kata kunci: Implementasi, Vandalisme ABSTRACT Syafira Destari, State Administrative Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, September 2018. Implementation of Article 7 Letter (I) and (L) of Regional Regulation of Tangerang Number 6 of 2011 concerning Order regarding Vandalism (A case study conducted in Tangerang), Lutfi Effendi, SH., M.Hum, and Nurdin S.H., M.Hum. This thesis studies the implementation of Article 7 letter (I) and (L) of Regional Regulation of Tangerang Number 6 of 2011 concerning Order regarding vandalism, in which empirical juridical method was employed to study the process of implementation of Regional Regulation according to the perspective of society and government apparatus. The legal materials needed in the research were obtained from the literature review, samples collected from related agencies, and interviews with authorized parties/experts, and people. The legal materials were analyzed with qualitative descriptive methods to provide answers to the problems in a more systematic way. The research result reveals that Article 7 letter (I) and (L) of Regional Regulation of Tangerang Number 6 of 2011 concerning Order regarding vandalism has not been implemented appropriately since there is still some uncontrolled vandalism happening in Tangerang. Keywords: implementation, vandalism 

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue