cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 386   387   388   389   390 
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MALANG MELALUI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM HAL SEKTOR PARIWISATA (Studi Di Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang) Lucy Erdika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lucy Erdika, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mai: lucyerdika24@gmail.com Abstrak Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memiliki andil yang tinggi bagi peningkatan PAD Kabupaten Malang. Sebagai konsekuensi atas penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang kepada Perumda Jasa Yasa terkait dengan pengelolaan tiket masuk kawasan wisata Pantai Balekambang, yang merupakan salah satu sumber pendapatan Perumda Jasa Yasa dan merupakan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, masih menemui suatu kendala dalam pengelolaannya yang pada akhirnya hal tersebut memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Malang. Dimana dalam beberapa tahun terakhir pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengelolaan tiket masuk kawasan wisata Pantai Balekambang oleh Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Serta menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa dalam pengelolaan tiket masuk kawasan wisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya Pengelolaan tiket masuk kawasan wisata Pantai Balekambang oleh Perumda Jasa Yasa Kabupaten Malang dalam hal ini dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Kesimpulan selanjutnya, yang menjadi faktor penghambat Perumda Jasa Yasa dalam pengelolaan tiket masuk kawasan wisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang terbagi menjadi dua faktor yang ada, yakni faktor internal dan eksternal. Kata Kunci: Kawasan Wisata, Tiket Masuk, Pendapatan Asli Daerah. Abstract Capital investment from Regional Government of the Regency of Malang gives significant contribution to increasing locally generated revenue of the Regency of Malang. This capital investment by the regional government of the regency to Regional Company of Jasa Yasa regarding the management of ticketing of Balekambang Beach as a tourist resort still has to face an issue in terms of the management and this problem affects the locally generated revenue of the regency of Malang. In recent years, the revenue gained has not been relevant to what has been expected. This research is aimed to analyse the impact of management of ticket sales in Balekambang Beach by regional company of Jasa Yasa on the increase in locally generated revenue in the Regency of Malang and to analyse factors hampering the management of ticket sales by the Regional Company of Jasa Yasa. This research employed empirical-juridical method and socio-juridical approach. The research result has found out the management of ticket sales in Balekambang beach certainly affects the increase in locally-generated revenue of the Regency of Malang, while the impeding factors involve internal and external factor.   Keywords: tourist resort, entry ticket, locally generated revenue
PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPAT KESEMPATAN IZIN LUAR BIASA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang) Kiki Krisnawati Sianturi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kiki krisnawati Sianturi, Dr. Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.H, Eny Harjati, S.H., M.HumFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No.169 Malange-mail: krisnawatykiki06@gmail.comAbstrak Hak narapidana yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah hak cuti. Hak cuti narapidana terdiri dari Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang kegiatan Cuti Mengunjungi Keluarga sejak lama telah dialihkan menjadi Kebijakan KALAPAS yang disebut dengan Izin Luar Biasa. Pelaksanaan Izin Luar Biasa hanya dapat dilakukan untuk alasan-alasan yang mendesak seperti keluarga sakit, keluarga meninggal dunia, menjadi wali pernikahan anak kandung, dan acara pembagian warisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis dengan tujuan menganalisa pelaksanaan hak narapidana mendapatkan kesempatan Izin Luar Biasa serta kendala yang dihadapi oleh pihak Laembaga pemasyarakatan.Kata Kunci: Narapidana, Izin Luar Biasa, Lembaga Pemasyarakatan Abstract Leave is one of prisoner’s rights Department of Corrections has to meet. This type of right involves visiting family, leave before release from prison, and conditional leave. Under the corrective services class I of Malang, visiting family has been under the policy of the Head of Department of Corrections and this type of leave is given under extraordinary permission that can only be granted on compassionate grounds such as visiting ill member of family, attending funeral of a deceased member of family, or non compassionate ground such as serving as guardian in the wedding of a biological daughter/son and the distribution of inherited asset. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach to analyse the fulfilment of rights of the prisoner granted with extraordinary permission and issues faced by the Department of Corrections.Keywords: prisoner, extraordinary permission, department of corrections
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM MENOLAK ATAU MENERIMA PERMOHONAN RESTITUSI OLEH KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Nikolas Herbert Apridian Gultom
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nikolas Herbert Apridian Gultom, I Nyoman Nurjaya, Nurini ApriliandaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono 169 Malang 65145Email: gultomnikolas9@gmail.comAbstrak Pada penelitian ini, Penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait adanya perbedaan putusan hakim dalam kasus pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan ini di latar belakangi dengan adanya perbedaan putusan hakim yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor:2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG menolak restitusi,dan putusan Pengadilan Negeri Nomor 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar yang dimana dalam putusan ini menerima permohonan restitusi .Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah 1). Mengetahui pentingnya suatu restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang; 2) Mendeskripsikan dan menganalisis ratio decidendi hakim untuk menolak permohonan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang dalam (putusan No: 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG); dan 3) Mendeskripsikan dan menganalisis ratio decidendi hakim untuk menerima permohonan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang dalam ( putusan No: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi teleologis sehingga bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitan ini, dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk memenuhi hak korban salah satunya adalah restitusi agar dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.Kata Kunci: restitusi, tindak pidana perdagangan orang, hak korbanAbstract This research investigates disparity in the decisions made by the judges regarding the fulfilment of right of restitution given to the victim of human trafficking. In short, the Decision Number 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG rejects the restitution while the Decision Number 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar grants the petition for restitution. This research is aimed to 1) discover the need of restitution given to the victim of human trafficking and 2) to describe and analyse the ratio decidendi made by the judge who rejected the petition filed by the victim (in Decision Number 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG), and 3) describe and analyse ration decidendi that granted the petition (in Decision Number 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar). This research was conducted based on normative-juridical method, statutory, and case approach. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data analysed by means of theological interpretation. The research concludes that it is essential that the right of restitution be given to the victim to deter the criminals committing human trafficking.Keywords : restitution, human trafficking, victim’s right
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM DILUAR SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Purnamasari Vania Sinaga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purnamasari Vania Sinaga, Prija Djatmika and Nurini ApriliandaFaculty of Law Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: vania.sinaga98@yahoo.comAbstract Judges hold an essential role in passing a judgement against a defendant in a court of law. The judgement passed by a judge must be based on legislation as in Article 182 Paragraph (4) of Criminal Code Procedure. This research is focused on investigating the issue where the judge investigates and passes a judgement not according to the offense committed by the defendant as in Decision of District Court of East Jakarta Number 718/Pid.B/2014/PN.Jkt. The research has found out that the judge considered that, in the Decision as mentioned above, the defendant was not proven guilty contrary to what had been decided by General Prosecutors in indictment according to Article 365 paragraph (4) of Criminal Code, Article 170 paragraph (2) of the 3rd Criminal Code and Article 368 paragraph (4) of Criminal Code. The judge passed a judgement outside the indictment but based on his own jurisprudence, in which the judge declared the defendant guilty in a reference to a similar article that is less severe for the sake of the true truth. Thus, the juridical implication of this decision is considered valid as long as legal remedy is not taken. Keywords: juridical implication, outside indictment, judge’s consideration. Abstrak Peran Hakim sangatlah penting dalam memutus terdakwa dalam persidangan. Surat dakwaan merupakan produk dari Kejaksaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Namun bagaimana apabila hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada pertimbangannya dalam hal pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Jkt. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid/2014/PN.Jkt.Tim Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dan 368 ayat (4) KUHP. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada umumnya bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.Namun, Hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan sesuai dengan yurisprudensi bahwa Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal sejenis yang sifatnya lebih ringan yang tidak lain untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga implikasi yuridis putusan ini menjawab tetap sah selama tidak diajukannya upaya hukum.Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Diluar Surat Dakwaan, Pertimbangan Hakim
TANGGUNG JAWAB PEJABAT NEGARA DALAM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STUDI NORMATIF PMK NOMOR 83/PMK.06/2016 Quinta Verennisa Fereiro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Quinta Verennisa Fereiro, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. , Haru Permadi, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malangemail: quintaverennisaa29@gmail.comAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Pejabat Negara dalam Penghapusan Barang Milik Negara yang dimana terdapat ketidaksesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga memakai Studi Normatif PMK Nomor 83/PMK.06/2016. Serta mengetahui dan mengkaji/menganalisis lebih dalam lagi mengenai Implikasi Hukum yang timbul dari adanya ketentuan di dalam Pasal 47 ayat (7) huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif. Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Studi Kasus (Case Approach) dan juga Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Teknik analisis bahan hukum yaitu Teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan yakni memperoleh gambaran tentang perihal permasalahan yang dikaji berdasarkan Analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah, serta regulasi yang berkaitan dengan masalah – masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Bentuk Tanggung Jawab Pejabat Negara dalam Penghapusan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu yang pertama adalah Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi perencanaan anggaran, serta Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk lebih cermat dalam Menyusun perencanaan anggaran. Khususnya terkait kesesuaian klasifikasi belanja pada DIPA. Dan Implikasi Hukum dari adanya ketentuan Pasal 47 ayat (7) huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yaitu ada 4. Yang pertama adalah Implikasi hokum terhadap keberlakuan hukum itu sendiri. Kedua, Implikasi hukum terhadap pemerintah. Ketiga, Implikasi hukum terhadap pihak pengelola Barang Milik Negara. Keempat, Implikasi Hukum terhadap Sumber Daya Manusia (SDM).Kata Kunci: Penghapusan Barang Milik Negara, Tanggung Jawab, Pejabat Negara, Terdapat Ketidaksesuaian, Standar Operasional Prosedur ABSTRACTThis research is aimed to find out and analyse the accountability of government officials over abolishment of state-owned assets that fail to meet Standard Operational Procedure (SOP) according to Normative Study of PMK Number 83/PMK.06/2016 and to further study the implication of law arising from the provision of Article 47 paragraph (7) letter (b) of Indonesian Finance Minister Regulation Number 83/PMK.06/2016 concerning Guideline of Abolishment of State-owned Assets. This research employed normative juridical method, statute, case, and conceptual approach. The research data was analysed by means of descriptive qualitative method where problem was analysed based on norms, principles, and regulations relevant to the issue. The research result finds out that the government officials in this case are responsible to impose appropriate sanction for unprofessional Head of Finance and Planning Bureau over evaluation of budget plan and encouragebudget user to be more careful in budget planning especially regarding relevance in expenditure classification in Budget Execution Document. The legal implication of the provision of Article 47 paragraph (7) letter (b) as mentioned earlier comprises four: legal implication on the enforcement of the law per se, on the government, on those in charge of the state-owned assets management, and on human resources.Keywords: abolishment of state-owned assets, accountability, government officials, irrelevance, Standard Operational Procedure
KONSEP PEMUSNAHAN SISA EMBRIO IN VITRO FERTILIZATION (IVF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Sarifa Amina Kahar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sarifa Amina Kahar, Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.Hum, Ardi Ferdian, SH.,M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : Ifakahar28@gmail.comAbstrak Perkembangan jaman berpengaruh terhadap perkembangan teknologi, salah satunya dibidang bioteknologi dan kesehatan. Hasil perkembangan teknologi dibidang kesehatan adalah Rekayasa Reproduksi dengan Bantuan (Assisted Reproductive Technology). Teknologi ini merupakan penanganan terhadap gamet (Ovum atau sel telur, sperma) serta embrio (Konsepsi hasil pertemuan ovum dan sperma) sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan diluar cara alamiah. Reproduksi dengan bantuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reprodusi. Sehingga secara yuridis formal pelaksanaan Fertilisasi In Vitro atau bayi tabung di indonesia harus selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Reproduksi dengan Bantuan (Assisted Reproductive Technology) adalah pelaksanaan program bayi tabung yang mana dalam pelaksanaannya meninggalkan beberapa embrio yang tidak dimasukan dalam rahim pemilik embrio tersebut. Pandangan memusnahkan sisa embrio ini menghadirkan berbagai macam kritikan baik dari masyarakat maupun tokoh agama. Sisa embrio In Vitro Fertilization (IVF) ini dipandang sebagai awal kehidupan manusia. Sanksi pemusnahan sisa embrio In Vitro Fertilization (IVF) tanpa izin pemilik embrio dan pemusnahan dilakukan tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan belum diatur secara khusus dalam hukum pidana di Indonesia, sehingga penulis mengangkat tema terkait tindakan pemusnahan sisa embrio IVF yang dipandang dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dengan mengadopsi pengaturan Bayi tabung dari Negara Australia yang kemudian dikonsepkan kedalam hukum positif di IndonesiaKata Kunci : Pemusnahan Sisa Embrio In Vitro Fertilization (IVF), Bayi Tabung Abstract Development of biotechnology and health has grown in line with the changing time, and assisted reproductive technology is what health technology can result in. At a closer look, this technology deals with gamete (ovum and sperm) and embryo (conception of where ovum and sperm meet), which is intended to gain pregnancy beyond the conventional method. Assisted reproductive technology is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproduction. Thus, juridically, in vitro fertilisation must always refer to Law Number 36 of 2009 concerning Health. This technology is the concept where embryo is developed outside the womb of a mother, while the remnant of the embryo is kept frozen and destroyed. The destruction of the remnant is performed by letting it die. However, this destruction sparks outcry among people and religious leaders since they firmly believe that this remnant is the seed of a new life and thus it deserves respect like others in the universe. The destruction, however, must be performed based on the protocol not contravening norm, moral values and ethics in the society. The sanction that should be imposed on the destruction without consent from the mother or performed not based on the protocol has not been specifically governed in the criminal law in Indonesia. Based on this issue, this research also looks into the regulation concerning in vitro fertilisation as applied in Australia to be further introduced into the positive law in Indonesia.Keywords: destruction of the remnant of In Vitro Fertilisation (IVF) embryo, in vitro embryo development
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZEEI Arimbi Silvia Fanani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arimbi Silvia Fanani, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Fines Fatimah, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang Email: silviafanani87@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang mana terdapat perbedaan penafsiran pada hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengatakan bahwa pidana penjara tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di ZEEI apabila tidak ada perjanjian antar negara. Maka perlu diteliti apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada masing-masing putusannya serta apa implikasi hukum apabila terpidana tidak membayar denda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan metode interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan penjatuhan pidana yang dimaksud adalah penerapan kurungan pengganti denda. Hakim berpendapat bahwa kurungan pengganti denda dapat diterapkan sebagai alternatif pidana apabila terdakwa tidak membayar denda, namun disisi lain hakim berpendapat bahwa kurungan pengganti denda tidak dapat diterapkan karena mencederai amanat United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. Implikasi apabila terpidana tidak mampu membayar denda, sanksi pidana tidak dapat diganti dengan kurungan pengganti denda. Untuk menerapkan efek jera maka dapat dilakukan upaya perampasan/pemusnahan kapal ikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)   ABSTRACT This research is aimed to analyse the judges’ consideration over sentence imposed on a foreigner due to fishery crime taking place within Indonesian Exclusive Economic Zone. The decisions seem to have been differently interpreted related to the provision of Article 102 of Law Number 31 of 2004 concerning Fishery implying that jail sentence cannot be imposed for the criminal committing a crime committed within Indonesian Economic Exclusive Zone when no agreement between two countries is arranged. This research, therefore, looks into the main consideration of the judges to sentence the criminal in each decision and what legal implication may arise when the criminal fails to pay the fine. This research was employed based on normative juridical method, case, and statutory approach. The legal materials were obtained from library research, followed by analysis based on interpretation method. The research result has found out that the difference lies on the jail sentence that replaces fine. The judge implies that jail sentence can be imposed when the criminal fails to pay the fine, but the other judge goes against this notion since this decision contravenes the mandate given in the United Nation Convention on the Law of the Sea 1982, implying that failure of paying fine is irreplaceable with imprisonment. To deter the parties involved in the crime, seizing or destroying the fishing boats facilitating the crime can be applied.   Keywords: judges’ consideration, fishery crime, Indonesian Exclusive Economic Zone
PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP JUDI KARTU LENG PADA ADAT MARANGGAP SUKU BATAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMATANGSIANTAR) Michael Anugerah Purba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Michael Anugerah Purba,Bambang Sugiri, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT. Haryono Nomor 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145michaelpurba58@gmail.com,082264807015ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pasal 303 KUHP dapat diterapkan terhadap judi kartu Leng dalam adat Maranggap suku Batak. Pilihan tersebut dilatar belakangi adanya konflik hukum terkait perbuatan judi kartu Leng dalam adat maranggap yang belum memiliki kepastian hukum. DI muka umum perbuatan judi kartu leng dalam adat maranggap dikatakan sebagai sebuah adat istiadat yang sudah melekat terkususnya bagi suku Batak. Namun, beberapa paham lainnya menyatakan bahwa perbuatan tersebut hanya merupakan sebuah penyakit masyarakat yang tidak dapat dibiarkan karena meruapakan perbuatan judi yang dapat berdampak buruk. Dalam hal ini perlunya melakukan penelitian secara langsung kemasyrakat untuk melihat pelaksanaan terkait penerapan pasal pasal 303 KUHP serta menganalisis apakah judi kartu leng dalam adat maranggap suku Batak dapat dikenakan dalam unsur pasal 303 dan pasal 303 Bis KUHP. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak kepolisian dengan tokoh adat Batak dan pemahaman dari pasal 303 KUHP Hasil dari penelitian ini, pada rumusan masalah 1 (satu) telah ditemukan bahwa keberadaan judi kartu leng dalam adat maranggap suku batak tidak dapat dikenakan dalam unsur-unsur pasal 303 dan 303 bis KUHP dikarenakan adanya keterikatan dengan adat istiadat yang masih melekat didalam masyarakat serta dalam hasil laporan kasus tidak ditemukannya penangganan terhadap judi kartu leng dalam adat maranggap. Hal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang masyarakat untuk melakukan acara adat dan uang yang digunakan tidak untuk keuntungan pribadi melainkan untuk keuntungan bersama yang digunakan saat permainan selesai. Namun menurut pendapat Bapak Trional Situmeang,S.H, selaku Kepala Unit Satuan Satreskrim Polres kota Pematangsiantar menyatakan bahwa walaupun menurut keterangannya bahwa judi kartu leng dalam adat maranggap tidak dapat dikenakan dalam unsur pasal 303 KUHP tapi pihak kepolisian tetap melakukan pemeriksaan apabila adanya laporan bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat sekitar dan melakukan penanganan sesuai hukum yang diatur. Pada rumusan masalah 2 (dua) telah ditemukan bahwa dari sikap kepolisian terhadap judi kartu leng dalam adat maranggap menyikapi bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah adat istiadat yang ada didalam masyarakat dan mengharagai adanya budaya yang ada didalam masyarakat tersebut. Namun, walau Pihak kepolisian menyikapi dengan mengakui perbuatan tersebut sebagai adat istiadat, pihak kepolisian tetap menghimbau bahwa perbuatan judi merupakan sebuah tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana dan pihak kepolisan juga tetap melakukan pemeriksaan apabila masyrakat menyalahgunakan adat istiadat tersebut untuk mencari keuntungan. Untuk saat ini pihak kepolisian hanya berusaha melakukan peningkatan dalam melakukan penanganan kasus serta tetap menindak kasus judi lain yang sering dilakukan oleh masyarkat.Kata Kunci : Judi kartu Leng, maranggap, Sikap Kepolisian. ABSTRACTThis research is aimed to investigate whether Article 303 of Criminal Code can be enforced over leng card gamble popular in indigenous community of Maranggap of Batak tribe. This topic departs from legal conflict over this gamble in the community where the law governing it holds no legal certainty, while gamble like this has strongly been related to the culture of the community, contrary to the fact that gamble is often regarded uncivilised and immoral. To take a closer look at the issue, direct observation was conducted to look into the implementation of Article 303 of Criminal Code and to analyse whether this gamble in the community is punishable by law of Article 303 and 303 Bis of Criminal Code. In reference to the result of interview with the police and a competent figure of the community and understanding of Article 303 of Criminal Code, this research has found out that Article 303 and 303 bis of Criminal Code cannot be implemented for this traditional gamble since this is regarded customary, meaning it is still strongly engaged in the culture of the community and there has not been any measure taken to tackle this issue. Surprisingly, the community believe that this gamble never goes any further than pastime in the community and the money involved in the gamble is not for the winner, but rather shared with others when the gamble is over. Mr Trional Situmeang, S.H., the Head of Criminal Investigation Unit of Pematangsiantar, adds that he and his team still keep an eye on the gamble in case it is getting more serious than anticipated where the money is for the winners as in most gambles although the law does not work for it. Reflected from the response of the police, this gamble seemingly represents the culture of the locals and is normally appreciated. Amidst this acceptance, the police keep informing that this gamble is governed in criminal law and is still closely watched. So far, improvement to tackle this situation is still going on and other gambles that are proven to break the law are investigated.Keywords: leng card gamble, maranggap, police response
Ð…TANDARDISASI PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE (BUKTI TIDAK LANGSUNG ) YANG DIGUNAKAN OLEH KPPU DALAM PERKARA KARTEL Misael Avemnasal Sitepu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misael Avemnasal Sitepu, Hanif Nur Widhiyanti, Mohammad Hamidi Maѕykur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Rathian.sitepu2@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganaliѕa penggunaan Indirect Evidence pada kaѕuѕ-kaѕuѕ kartel, dan menganaliѕa ѕtandar atau bataѕan dalam penggunaan Indirect Evidence pada perkara dugaan kartel. Dalam penelitian ini akan dibahaѕ alat bukti dalam hukum perѕaingan uѕaha, khuѕuѕnya indirect evidence yang terdapat di dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 serta pada Peraturan KPPU No.1 Tahun 2019 . Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kaѕuѕ, dan pendekatan konѕep. Ѕelanjutnya ѕumber hukum yang digunakan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer yaitu Putuѕan KPPU No.24 tahun 2009 , Peraturan KPPU No.4 Tahun 2010, ѕerta peraturan perundang-undangan, bahan hukum ѕekunder, dan bahan hukum terѕier. Landaѕan teori yang digunakan adalah teori pembuktian. Keѕimpulan dari penelitian ini adalah indirect evidence digunakan oleh KPPU untuk mempermudah dalam menduga dan memutuѕ kaѕuѕ kartel yang benar- benar merugikan iklim perѕaingan uѕaha jika alat bukti fiѕik kartel keѕulitan didapatkan. Akan tetapi, faktanya indirect evidence yang dilakukan oleh KPPU pada kaѕuѕ kartel minyak goreng yang tertuang dalam Putuѕan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 menimbulkan kontroverѕi, dimana pada putuѕan ini KPPU mengabaikan alat-alat bukti yang ѕah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Ѕoluѕi dari hal terѕebut menurut penuliѕ adalah perlu adanya ѕtandar dalam penggunaannya, dimana ѕtandar terѕebut adalah (1) Indirect evidence didukung alat-alat bukti yang ѕah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, (2) Bukti komunikaѕi yang dipakai oleh KPPU setidaknya membutuhkan beberapa bukti komunikasi yang ѕudah dianaliѕiѕ oleh KPPU ѕecara mendalam, (3) Bukti komunikaѕi dan bukti ekonomi haruѕ relevan dan logiѕ, (4) Bukti ekonomi ditunjang dengan metode analiѕiѕ ekonomi, teori ekonomi, ѕerta metode ѕtatiѕtik yang maѕih relevan, (5) Bukti ekonomi berupa metode analiѕiѕ grafik atau ѕtatiѕtik dianaliѕiѕ ѕecara hati-hati dan diperkuat keterangan ahli ekonomi dan ahli ѕtatiѕtik. Untuk mempermudah penerapan ѕtandar atau bataѕan terѕebut KPPU perlu menambahkan ketentuan leniency program dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelakѕanaan Paѕal 11 Tentang Kartel untuk membantu dan memperkuat kedudukan indirect evidence agar kedepannya KPPU tidak ѕecara ѕembarangan dalam menggunakan indirect evidence.   Kata Kunci: Indirect evidence, Kartel, KPPU, Penggunaan, Ѕtandardiѕaѕi. ABSTRACT This study aims to analyze the use of Indirect Evidence in cartel criteria, and analyze standards or measures in the use of Indirect Evidence in suspected cartel cases. In this research, evidence on the business competition law will be discussed, specifically the indirect evidence contained in KPPU Regulation Number 4 of 2010 concerning Guidelines for Implementation of Article 11 of Law Number 5 of 1999. The research method used is normative research. Normative research using the statutory approach, the case approach, and the concept approach. Next, the legal sources used in this study include primary legal materials namely KPPU's Decision No.24 of 2009, KPPU's Regulation No.4 of 2010, KPPU's Regulation No1 of 2019, as well as statutory regulations, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The theory applied is a proof theory. The conclusion of this research is that the indirect evidence is used by KPPU to make it easier to predict and decide upon the cartel criteria that really harms the business competition climate if the cartel's physical evidence is difficult to obtain. But often the use of indirect evidence ignores other evidence, one of the examples is as in the case of bulk cooking oil cartels as stipulated in the KPPU's Decision No.24 of 2009, to terminate the problem, according to the study, it must be done as a standard in the use of indirect evidence. The standards are (1) indirect evidence should be backed up by valid pieces of evidence according to Law Number 5 of 1999 and Decision of KPPU Number 1 of 2019, (2) the evidence of communication referred to by the KPPU at least will need some evidence of communication deeply analysed by the KPPU, (3) the evidence of communication and economy must be relevant and logical, (4) economic evidence must be backed up by the method of economic analysis, economic theory, and statistical method that are relevant, (5) economic evidence is provided in the form of graphic analysis or statistical analysis that are carefully analysed and supported by information from economic and statistics experts. To implement the standard or the scope, KPPU needs to provide leniency program in Law Number 5 of 1999 and Regulation of KPPU Number 4 of 2010 concerning Guidelines for the Implementation of Article 11 concerning cartel to help and strengthen the position of indirect evidence with expectation that it will be carefully enforced by the KPPU later in the future. Keywords: Indirect evidence, Cartel, KPPU, Usage, Standardization.
ANALISIS YURIDIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS (STUDI KASUS LAPORAN KEUANGAN PT. GARUDA INDONESIA TBK) Ardanti Cahya Pramesti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ardanti Cahya Pramesti, Budi Santoso Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang E-mail : ardanticp98@gmail.com Abstract The case of PT Garuda Indonesia, which was stated to have violated OJK Regulation Number 29 / POJK.04 / 2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, was given several administrative sanctions. From these problems, the author raised questions regarding the form of legal protection of minority shareholders according to the Financial Services Authority Regulation Number 29 / POJK.04 / 2016 Regarding the Annual Report of Issuers or Public Companies and Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies. So in answering the formulation, the writer uses normative juridical research methods. From the results of this study, the authors obtain answers to problems experienced by minority shareholders, where minority shareholders have the right to file a derivative action (derivative action) through the District Court whose jurisdiction covers the company's status. This was explained in the 2007 Limited Liability Company Law, regarding lawsuits against directors and commissioners governing the rights of shareholders in the amount of 1/10 (one tenth) to be able to file a lawsuit with the Directors or Commissioners due to errors or negligence which caused losses to the company . With this provision the shareholders whose number is less than 1/10 are not entitled to file a lawsuit against the Directors and Commissioners. Having the same amount limits the rights of shareholders to file derivative claims. Although the 2007 Limited Liability Company Law already reflects the concept of derivative action. However, the application of derivative action itself in Indonesia is inadequate, the requirements and mechanisms for filing and handling derivative claims not comprehensively regulated. Keywords: Shareholders, Limited Liability Companies, Derivative Lawsuit. Abstrak   Kasus PT Garuda Indonesia yang dinyatakan melakukan pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik diberikan beberapa sanksi administratif. Dari permasalahan tersebut, penulis timbul pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas menurut Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dalam menjawab rumusan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang dialami pemegang saham minoritas, dimana pemegang saham minoritas berhak untuk mengajukan gugatan derivatif (derivative action) melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi keududukan perseroan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, mengenai gugatan terhadap direksi dan komisaris yang mengatur hak pemegang saham dengan jumlah 1/10 (satu persepuluh) untuk dapat mengajukan gugatan kepada Direksi atau Komisaris yang dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dengan adanya ketentuan tersebut pemegang saham yang jumlahnya kurang dari 1/10 itu tidak berhak mengajukan gugatan kepads Direksi dan Komisaris. Adanya jumlah yang demikian sama saja membatasi hak-hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan derivatif. Walaupun Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 sudah mencerminkan konsep derivative action. Namun, penerapan derivative action sendiri di Indonesia belum memadai, persyaratan dan mekanisme pengajuan dan penanganan gugatan derivatif belum diaturnya secara komprehensif. Kata Kunci: Pemegang Saham, Perseroan Terbatas, Gugatan Derivatif.

Page 388 of 563 | Total Record : 5629

 386   387   388   389   390 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue