cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 384   385   386   387   388 
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF (H) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI BISNIS ONLINE (Studi di Wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang) Maria Angela Dinda Shintania
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maria Angela Dinda Shintania, Ratih Dheviana Puru, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang Email :mariadinda21@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan konsumen pasal 4 huruf (h) undang-undang nomor 8 tahun 1999 terkait pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi bisnis online, menganalisis hambatan yang ada dalam pelaksanaan tersebut dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis sosiologis.Teknik pengumupulan data melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilihat dari fakta penerapannya dan menganalisis penerapan pasal 4 huruf (h) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen yang dianalisa berdasarkan teori penegakan hukum menurut Lawrence M.Friedman, dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ganti rugi oleh pelaku usaha terhadap konsumen dengan 2 cara  yaitu analisis upaya berdasarkan teori penegakan hukum menurut M. Lawrence Friedman dan analisis upaya menurut tanggung jawab pelaku usaha.   Kata Kunci : Hukum Perlindungan Konsumen, Transaksi Bisnis Online,  Ganti Rugi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.   ABSTRACT   This research is aimed to analyse the enforcement of consumer protection in Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 concerning compensation paid by business people to consumers over online business transaction, analyse factors impeding the enforcement, and analyse measures taken to tackle what impedes the enforcement. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach. The data was obtained from interview with several relevant informants. This study discusses the implementation of consumer protection seen from the facts of how it is implemented and analyses the implementation of Article 4 letter (h) of Law Number 8/1999 concerning Consumer Protection, impeding factors faced in the enforcement of law concerning consumer protection analysed based on the theory of law enforcement proposed by Lawrence M.Friedman, and analyses the measures that are taken to tackle the issue over compensation paid by the business people to the consumers in two ways: analysis of measures according to the theory of law enforcement according to M. Lawrence Friedman and analysis of measures according to the responsibilities held by business people.   Keywords: law regulating consumer protection, online business transaction, compensation, business people’s responsibilities
PENERAPAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERKAIT KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PENGURUS TEMPAT PENGINAPAN UNTUK MEMBERI DATA ORANG ASING KEPADA PEJABAT IMIGRASI YANG BERTUGAS (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang) Faris Dimas Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faris Dimas Kurniawan, Herlin Wijayati S.H., M.H, Anindita Purnama Ningtyas S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Faris.dimas1@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Pasal 72 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait kewajiban pemilik atau pengurus tempat penginapan untuk memberi data orang asing kepada pejabat imigrasi yang bertugas serta menganalisis kendala atau hambatan pejabat imigrasi dalam mendapatkan data orang asing dari pemilik atau pengurus tempat penginapan. Di dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara Das Sollen dan Das Sein, yang mana hukum dan kenyataannya berbeda. Maka perlulah diteliti untuk mengetahui letak dan penyebab perbedaan Das Sollen dan Das Sein dalam Penerapan Pasal 72 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang diteliti diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang dianalisis dengan metode deskriptif аnаlisis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa kurangnya kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh petugas keimigrasian kepada pihak pengurus atau pemilik tempat penginapan tentang pentingnya melaporkan data orang asing yang menginap, selain itu petugas keimigrasian juga tidak menindak tegas pihak pengurus atau pemilik tempat penginapan yang sudah mengerti akan pentingnya melaporkan data orang asing yang menginap namun  masih melanggar Pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya efek jera. Kata kunci: Penerapan, kewajiban pemilik atau pengurus tempat penginapan, data orang asing, pejabat imigrasi.   ABSTRACT This research is aimed to analyse the implementation of Article 72 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration over responsibility of those in charge of or owning accommodation to submit information on foreign guests to officials of immigration office and to analyse the impeding factor faced by immigration officials to get the data of the foreign visitors from the accommodation owners. The research is focused on the irrelevance between Das Sollen and Das Sein, implying gap between the law concerning the case and what really takes place in real life. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach. The research data was obtained from interviews whose results were analysed by means of descriptive method. The research result reveals that the measures taken by the immigration officials to deliver information on the essence of sharing the data of the foreign guests with the immigration authority are not optimal. Moreover, no strict sanction is imposed on the issue where no information on the staying foreign guests is given. Since no deterring measure is implemented, violation of Article 72 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration is still found despite the awareness of their violation. Keywords: implementation, responsibility of the owner or the person in charge of accommodation, personal information on foreign guests, immigration authority 
Jaminan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Fery Rochmad Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fery Rochmad Ramadhan, Muhammad Dahlan, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail :ferygood.us@gmail.com ABSTRAK Peraturan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum dalam UUDNRI 1945. Pembentukan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 memberikan  hak partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan daerah harus dibentuk dengan memperhatikan prinsip transparansi dan partisipatif, dalam membentuk model partisipasi yang memenuhi prinsip tersebut tulisan ini melakukan analisa perbandingan model partisipasi dalam pembentukan hukum dengan beberapa negara Bosnia and Herzegovina, Hungaria, Afrika Selatan, dan  Finlandia. Perbandingan ditujukan untuk membentuk konsep partisipasi masyarakat yang partisipatif, transparan dan menekankan posisi masyarakat sebagai mitra pemerintah sebagai manifestasi “citizen power”. Konsep partisipasi meliputi partisipasi dalam pra-legislasi, legislasi, dan evaluasi. Kata kunci : Peraturan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, citizen power   ABSTRACT Local regulations are part of the enforcement of the state principle of the 1945 Indonesian Constitution. Establishment of Local Regulations in Law Number 12 of 2011 and its amendment in Law Number 5 of 2019 governs the right of the people to participate in the establishment. The encouragement of the participation should take into account transparency and participative principle. To find out more regarding this issue, this research also analysed the comparison between the model of participation involved in the establishment of law and that in several countries like Bosnia, Herzegovina, Hungary, South Africa, and Finland. This comparative approach is intended to form the concept of participation of people that is transparent and to emphasise the position of the people as government’s partners as a manifestation of “citizen power”. The concept of participation comprises the participation in pre-legislation, legislation, and evaluation. Keywords: local regulation, people’s participation, transparency, citizen power
PELAKSANAAN PASAL 3 PERATUAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.39 TAHUN 2017 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI (Studi Di Dinas Kehutanan Kabupaten Tulungagung) Aria Andrea S.
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aria Andrea S, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : ariaandrea1903@yahoo.comAbstrack The implementation of granting permit of the Utilization of Social Forestry (IPHPS) in Working Area of Perum Perhutani is regulated in Article 3 of Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.39 of 2017 on Social Forestry in Working Area of Perum Perhutani that given in the form of Permit of the Utilization of Social Forestry (IPHPS) in the protected and production forest areas. Based on the result of the research, the implementation of Article 3 of Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.39 of 2017 on Social Forestry in Working Area of Perum Perhutani shows that the regulation was not well implemented and it needs some flexibility again to ensure the regulation implemented smoothly with good results.Keywords : Implementation, Permit for Utilization of Social Forestry Forests (IPHPS), Working Area of Perum Perhutani.Abstrak Pelaksanaan pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) pada Wilayah Kerja Perum Perhutani diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39 Tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani, dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di wilayah Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39 Tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani menunjukkan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan dibutuhkan beberapa penyesuaian lagi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.Kata Kunci : Pelaksanaan, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Wilayah Kerja Perum Perhutani.
BATASAN KERUGIAN IMMATERIIL PADA GUGATAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Analisa Putusan No. 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Putusan No. 300/PDT.G/2008/PN.TGR, dan Putusan No. 43/PDT.G/2015/PN.Idm) Anindita Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anindita Putri, Ratih Dheviana Puru H, Shanti Riskawati. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : anindithap@rocketmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kerugian immateriil pada gugatan pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis dengan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, kemudian memaparkannya secara detil dan memberikan solusi hukum terhadap penelitian normatif tersebut. Konstruksi penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selalu dikaitkan dengan Pasal 1372dan Pasal 1365. Suatu perbuatan pecemaran nama baik dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum dan harus memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata. Seseorang yang nama baik nya dicemarkan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian tersebut dapat berupa ganti kerugian materiil dan immateriil. Mengenai ganti kerugian Immateri, Pasal 1372 KUHPerdata tidak menentukan batasan tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan dan juga tidak menentukan pedoman yang tegas tentang cara menentukan besarnya ganti kerugian akibat penghinaan. Disisi lain, tidak mungkin pula diatur secara konkret karena cakupannya yang sangat luas dan akan selalu berbeda di setiap kasus. Kata Kunci : Ganti Rugi, Immateriil, Gugatan, Pencemaran Nama Baik   ABSTRACT This research is aimed to find out the extent of immaterial loss over accusation of defamation according to normative juridical method, statutory, case, and analytical approach, where research problems were analyzed based on the norm and legal principles in place, followed by elaboration and solution. The cases over mockery or defamation are often related to Article 1372 and Article 1365. Defamation can be regarded as a tort as long as it fits the provision of Article 1365 of Civil Code. A defamed person can petition for compensation over defamation as a tort, in which the compensation can be given in either material or immaterial form. In terms of immaterial compensation, Article 1372 of Civil Code does not specifically define the term mockery nor does it mention the amount that has to be paid for the compensation. It is not plausible to elaborately regulate this defamation since it seemingly has unlimited extent and each case will never be the same. Keywords: compensation, immaterial, accusation, defamation
PENGGANTIAN, PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA DI BAWAH TANGAN Hanna Claudia Hutauruk
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hanna Claudia Hutauruk, Amelia Sri Kusuma Dewi,Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : Hannaclaudia24@gmail.com   ABSTRAK Kebutuhan masyarakat akan akta saat ini tentunya dinilai sangat penting, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan. Setiap perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum sangat perlu dilakukan pembuktian, salah satunya dengan membuat akta. Akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang disebut akta autentik, dan akta yang dibuat di depan pihak yang membuat kesepakatan disebut akta di bawah tangan. Dalam proses pembuatan akta tidak lepas dari kesalahan. Kesalahan dalam pembuatan akta bisa berupa pengetikan nama atau nomor angkanya, tanggal atau pihak-pihak kemudian bisa saja ingin menambah pasal lain tetapi akta sudah lengkap. Dalam akta autentik cara mengoreksi akta apabila terdapat kesalahan telah diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun, undang-undang tidak mengatur bagaimana mengoreksi akta yang ada di tangan jika ada kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengganti, menambah dan mengoreksi akta jika terdapat kesalahan dalam akta pribadi? Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas masalah yang dibahas yaitu penggantian akta di bawah tangan yang baik dan benar dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan mengganti akta menjadi akta baru, membuat adendum akta dan mengoreksi akta pribadi dengan cara mengoreksi kesalahan akta autentik. Perubahan terhadap akta di bawah tangan dengan menggunakan ketiga cara tersebut tidak akan menghilangkan fungsi akta sebagai alat bukti, sehingga kekuatan pembuktian akta tersebut tidak diragukan lagi, terutama dalam persidangan jika terjadi perselisihan antar para pihak yang membuat kesepakatan.     Kata kunci : akta autentik, akta di bawah tangan, kesalahan.
OPTIMALISASI DALAM PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI Adji Sambodo Pangestu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adji Sambodo Pangestu, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaadjisambodo5@gmail.comABSTRAK Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten atau kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa ”Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan” . Namun, pada kenyataannya masih banyak penduduk Kabupaten Bekasi yang mengeluhkan terkait pelayanan penerbitan KTP-el. Pokok permasalahan yang berkaitan dengan isu diatas adalah : Apakah pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) huruf e terkait pelayanan terhadap masyarakat dalam memperoleh KTP-el telah berjalan secara optimal? Apa yang menjadi hambatan dalam penerbitan KTP-el dan Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat dalam memperoleh pelayanan KTP-el yang masih terlambat? Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penerbitan KTP-el di Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat disimpulkan dari Laporan pencapaian penerbitan KTP-el di tahun 2018 dan 2019 dan hasil wawancara dari Bapak Drs. H. Giri Waluyo, M.Pd selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.Kata Kunci : Optimal, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pelayanan Publik. ABSTRACT Population administrative services consisting of population and civil registration are a part of public services that should appropriately be provided for the members of public. Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration implies that in terms of population administration in the Regency or Municipality, Population and Civil Registration Agency is authorised to fairly and professionally provide services to all citizens regarding report over population-related issues or important events. Article 5 of Local Regulation of the Regency of Bekasi Number 9 of 2016 concerning Population Administration Enforcement paragraph (1) letter e implies that in population administration, Local Government is authorised to give social services. However, grievances are still received over unsatisfactory e-identity card services. This research is intended to look into whether Article 5 Paragraph (1) letter e concerning services in e-id card issuance is optimally implemented, what are possible impeding factors in the issuance of the e-id card, and what solution can be given by the Population and Civil Registration Agency in the Regency of Bekasi regarding the delay in the services. The research has found out that the services mentioned are not optimally provided according to the progress report on id card issuance year 2018-2019 and interview with Mr H. giri Waluyo as the service Head in the agency in Bekasi.Keywords: optimal, electronic identity card, public services
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN HAK MENDAPATKAN UPAH BAGI PEKERJA YANG MENJALANKAN TUGAS SERIKAT PEKERJA Aldi Nurhedianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aldi Nurhedianto, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Syahrul Sajidin, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : aldi.nurhedianto15@gmail.com   ABSTRAK Peran serikat pekerja sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan industrial yang baik dan harmonis. Untuk itu, serikat pekerja memiliki tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi fungsi dari serikat pekerja. Namun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat permasalahan terkait ketentuan hak mendapatkan upah bagi pekerja yang sedang menjalankan tugas serikat pekerja. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis batasan tugas serikat pekerja dan mogok kerja termasuk dalam ruang lingkup tugas serikat pekerja. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tugas serikat pekerja merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kriteria agar dapat dikatakan sebagai tugas serikat pekerja. Sehinggga pekerja yang melakukan tugas serikat pekerja tetap berhak mendapatkan upah atas persetujuan pengusaha dan dijamin pelaksanaannya oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Serikat Pekerja. Mogok kerja tidak termasuk kedalam tugas serikat pekerja karena mogok kerja merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pekerja, sedangkan tugas serikat pekerja merupakan kewajiban pekerja yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam hal ketentuan mendapatkan upah berbeda. Mogok kerja tidak memerlukan persetujuan dari pengusaha, sedangkan tugas serikat pekerja memerlukan persetujuan dari pengusaha. Kata Kunci : Upah, tugas serikat pekerja, serikat pekerja, mogok kerja.     ABSTRACT Labour union plays a highly essential role in the establishment of proper and harmonious industrial relationship, and it is common for labour union to go on strike due to the failure to reach an expected agreement in a discussion attended by entrepreneurs. However, the provision of the legislation that is in place regulates the rights of the labour to get their wages when the labours concerned still perform tasks assigned by labour union. This research was conducted to investigate and analyse the extent of the tasks of labour union and the strike within the scope of the tasks assigned by the labour union. This research was conducted based on normative juridical method along with statutory approach. The research result concludes that those can be regarded as performing the tasks of labour union as long as they are registered in labour union. When they have such a status, their work is guaranteed by the law and they have their rights to receive wages, which can be varied from one another, under the agreement made by entrepreneurs. Being on strike is also included in one of the tasks of labour union. Keywords: wages, the tasks performed by labour union, labour union, on strike
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBEBANI BIAYA PERKARA PIDANA YANG MELEBIHI KETENTUAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.14- PW.07.03 POINT 27 TANGGAL 10 DESEMBER 1983 (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks) Awandayuri Wenny Kurniasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Awandayuri Wenny Kurniasari, Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.S, Fines Fatimah, S.H.,M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT.Haryono No.169 Malange-mail: awandayuriwenny@gmail.comAbstrak Hakim dalam memutuskan besaran suatu biaya perkara pidana haruslah berpedoman pada Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Point 27 tanggal 10 Desember 1983. Namun pada kenyataan dan fakta yang ada di lapangan tidaklah sama dengan pengaturan yang diatur didalam Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Point 27 tanggal 10 Desember 1983, karena hakim menggunakan haknya yaitu rechtsvinding dan Res Judicata Pro Veritate Habetur dalam menentukan besaran biaya perkara pidana. Sedangkan selama belum adanya pengaturan yang baru alangkah lebih baiknya untuk hakim tetaplah berpegangan pada pengaturan yang telah ada untuk menghindari kecurigaan atau terjadinya inkonsistensi hukum pada masyarakat yang nantinya akan menimbulkan ketidak taatan masyarakat lagi terhadap hukum yang berlaku.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Membebani Biaya Perkara Pidana, Keputusan Menteri Kehakiman Abstract To pass a judgement in a court of law, a judge refers to the provisions of Indonesian Ministry of Justice Number M.14-PW.07.03 Point 27 dated 10 December 1983, which is contrary to what takes place in real life since judges refer to their rights called rechsvinding and Res Judicata Pro Veritate Habetur to decide the cost imposed on criminal proceedings. During the absence of a new regulation, it is advisable that judges refer to an existing regulation to ward off any potential of prejudice and inconsistence of law possibly growing in societies where it can lead further to disobedience of the members of public to the law in place.Keywords: Judge’s basic consideration, cost imposed on criminal proceedings, decision of ministry of justice
ANALISIS PЕRJANJIAN WARALABA ROOSTЕR CHICKЕN FIGHTЕR DITINJAU DARI PASAL 50 HURUF b UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TЕNTANG LARANGAN PRAKTЕK MONOPOLI DAN PЕRSAINGAN USAHA TIDAK SЕHAT Diah Kartika Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diah Kartika Sari,M. Zairul Alam, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang E-mail: diahsari03@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganaliss mengenai adanya pertentangan antara perjanjian waralaba Rooster Chicken Fighter dengan Pasal 50 Huruf b Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat serta bagaimana sanksi apabila terdapat klausul pelarangan membuka usaha yang sama setelah perjanjian waralaba berakhir antara penerima waralaba dan pemberi waralaba.Penelitian ini merupakan Penilitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan,yang berkaitan dengan permasalahan penulis dan pendekatan penelitian analitis. Keyword :Persaingan usaha Tidak Sehat, Perjanjian waralaba, Waralaba, Non Competition Clause.   Abstract This study aims to identify and analyze the conflict between Franchise Contract of Rooster Chicken Fighter and Article 50 Letter b of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as well as how to impose sanction if there is a provision concerning prohibiting for opening the same business after the contract expires between franchisee and franchisor. This research is a normative legal research using a statutory approach, which deals with the author's problems and analytical research approach. Keyword: Unfair Business Competition, Franchise Contract, Franchise, Non-Competition Clause.

Page 386 of 563 | Total Record : 5629

 384   385   386   387   388 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue