cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 385   386   387   388   389 
PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP ASET YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnd.) Dimas Anggara Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Anggara Kurniawan, Ismail Navianto, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: dimasanggara@student.ub.ac.idABSTRAKPenelitian ini mengangkat permasalahan perampasan aset hasil korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid-SusTPK/2014/PN.Mdo yang dilakukan oleh manager keuangan pada PT Pelindo Cabang Bitung IV Sulawesi Utara yang kemudian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait putusan perampasan aset yang dilakukan terhadap aset yang telah dibebani hak tanggungan yang akan memberikan kerugian terhadap pihak pemegang hak tanggungan tersebut, namun di lain sisi negara telah mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah membahas ratio decidendi hakim dalam memutus perkara terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dibebani hak tanggungan dan pengaturan perampasan aset terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia di masa yang akan datang. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa sesuai dengan UU Tipikor satu (1) unit rumah dirampas untuk negara untuk menggantikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa meskipun rumah tersebut masih dibebani/diikat hak Tanggungan pada PT. Bank Panin Indonesia. Pasal 19 UU Tipikor masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai dasar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik di masa mendatang dengan memberikan konsep penyempurnaan ketentuan tersebut yaitu pengajuan keberatan dapat dilakukan paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada pengadilan tingkat pertama ke Pengadilan Negeri dan pengajuan keberatan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.Kata Kunci: Perampasan aset, hasil tindak pidana korupsi, hak tanggungan ABSTRACTThis research studies the seizure of corrupted asset according to Decision of District Court of Manado Number 18/Pid-Sus-TPK/2014/ON.Mnd involving a finance manager of PT Pelindo Cabang Bitung IV of North Sulawesi. The problem studied has caused the loss for the party that holds the object of mortgage rights. On the other hand, the state has to bear the consequence of loss due to the corruption committed by the defendant as mentioned earlier. This research is aimed to discuss the ratio decidendi of the judge to decide the case over seizure of corrupted asset that bears the status of mortgage rights and the regulation of the seizure from the perspective of positive law in Indonesia in the future. Normative juridical research method, statutory, and case approach were employed. In reference to the Law concerning Criminal Corruption, a house was seized to pay back the loss the state has to bear despite the fact that the house holds the status of mortgage rights under PT. Bank Panin Indonesia. Article 19 of Law concerning Criminal Corruption is regarded relevant as a reference of seizure of corrupted asset since it provides legal protection for the third party with good faith in the future where concept of this provision is improved allowing demurrer to take place within no more than two months after court decision is delivered in open trial of first instance to District Court and demurrer of the third party can take place based on Civil Code Procedure.Keywords: seizure of asset, criminal corruption outcome, mortgage rights
ANALISIS PERTIMBANGAN KAPOLRES DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN PEMBERIAN HUKUMAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM MELANGGAR KODE ETIK KEPOLISIAN ( Studi di Polres Malang Kota ) Ermiza Fatma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ermiza Fatma (165010101111095)Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kota MalangEmail : ermizafatma2597@gmail.com Abstrack In this thesis, the author discusses the Analysis of the Police Chief's Consideration in the Policy for Handling Sanction Sanctions Against Polri Members in Violating the Police Code of Ethics. Imposition of Sanctions Punishment on Polri Members in Violating Police Code of Ethics. This thesis raises the formulation of the problem: (1) To find out how the Chief of Police's Consideration in the Policy on Handling Penalties for Polri Members in Violating the Police Code of Ethics? (2) To find out what are the obstacles and obstacles of the National Police in upholding the National Police Professional Code of Ethics? This research is an empirical legal research using sociological juridical methods, the location of this research is in Malang City Police, the population used is Police in Indonesia, especially more focused on Malang City Police. Primary data and secondary data obtained by the author will be analyzed with descriptive-qualitative techniques. Based on the results of the study, the analysis of the considerations of the Kapolres in the Policy on Handling Sanctions Against Polri Members in Violating the Police Code of Ethics can be concluded that the Kapolres is more assertive in imposing sanctions on Polri Members who commit violations that are in accordance with existing regulations, so there will not be any again violations committed by members of the National PoliceAbstrakPada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Analisis Pertimbangan Kapolres dalam Kebijakan Penanganan Pemberian Hukuman Sanksi Terhadap Anggota Polri dalam Melanggar Kode Etik Kepolisian. Pemilhan judul skripsi tersebut di latarbelakangi karena untuk mengetahui bagaimana Analisis Pertimbangan Kapolres dalam Kebijakan Penanganan Pemberian Hukuman Sanksi Terhadap Anggota Polri dalam Melanggar Kode etik kepolisian. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Kapolres dalam Kebijakan Penanganan Pemberian Hukuman Sanksi Terhadap Anggota Polri dalam Melanggar Kode Etik Kepolisian? (2) Untuk mengetahui Apa saja Kendala dan Hambatan Polri dalam Menegakan Kode Etik Profesi Polri? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, lokasi penelitian ini di Polres Malang Kota, populasi yang digunakan adalah Kepolisisan di Indonesia terutama lebih difokuskan di Kepolisian Malang Kota. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, Analisis Pertimbangan Kapolres dalam Kebijakan Penanganan Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Polri dalam Melanggar Kode Etik Kepolisian dapat disimpulkan bahwa Kapolres lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ada, sehingga tidak akan ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri.Kata Kunci: Analisis Kapolres, Hukuman Sanksi, Kode Etik Kepolisian.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA. YK dan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 50/Pdt.G/2013/PA. Tlm) Fikri Abdhing Swasana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fikri Abdhing Swasana, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fikriabdhing@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0068/Pdt.G/2016/PA. YK dan putusan Pengadilan Agama Tilamuta nomor 50/Pdt.G/2013/PA. Tlm dengan pengaturan syarat-syarat poligami berdasarkan hukum perkawinan Islam. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perbedaan putusan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri. Dalam hal ini alasan tersebut tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam seharusnya hakim menolak permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri tidak sesuai dengan hukum perkawinan Islam. Permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri tidak termasuk ke dalam syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh para ulama sebagaimana terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya dengan ditolaknya permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri sudah sesuai dengan hukum perkawinan Islam, Hakim dalam pertimbangannya menerapkan seluruh ketentuan mengenai permohonan izin poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai unifikasi hukum Islam yang bersumber dari Kitab-Kitab Fikih klasik dan modern, pendapat dan pemikiran para Ulama Indonesia, produk pemikiran berupa fatwa dan keputusan Pengadilan, dan hukum yang berlaku di berbagai negara Muslim di dunia. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam juga bagian dari hukum Islam, maka wajib ditaati segala ketentuan yang diatur di dalamnya untuk mewujudkan tertib hukum perkawinan poligami sesuai dengan ruh hukum Islam.   Kata Kunci : Analisis, Dasar Pertimbangan Hakim, Poligami, Hukum Perkawinan Islam   Abstract This research is aimed to analyse the fundamental relevance of judge’s consideration between Religious Court Decision of Yogyakarta Number 0068/Pdt.G/2016/PA. YK and Religious Court Decision of Tilamuta Number 50/Pdt.G/2013/PA. Tlm in reference to the requirement of polygyny according to Islamic Law concerning Marriage. This topic departs from disparity of the two court decisions over permit application for polygyny on the ground of pregnancy of the future wife. However, this matter is not stipulated in Law Number 1 of 1974 and Islamic Law Compilation, and contrary to this fact, the judge granted the application of permit for polygyny just due to the pregnancy. This research employed normative juridical method, statutory, and case approaches. All the research materials were obtained from library research analysed by means of grammatical, systematic, and teleological interpretation. The research result has found out that the consideration made by the judges where permit application for polygyny was granted on the ground of pregnancy has contravened Islamic Law concerning Marriage. Since this reason is not agreed upon by Islamic religious leaders and is contrary to what is stipulated in article 57 of Islamic Law Compilation. Rejecting this permit for polygyny on the ground of pregnancy, however, is relevant to Islamic law that governs marriage. Under the judge’s consideration, provisions regarding permit application for polygyny in Law Number 1 of 1974 were implemented. It is essential to know that Islamic Law Compilation as a unification of Islamic law is derived from both classic and modern verses of Fiqh, notions and thoughts of Islamic religious leaders in Indonesia, fatwa and court decision, and current laws applied in all Islamic states worldwide. Thus, Islamic Law Compilation is a part of Islamic Law that people must abide by for proper and appropriate marriage of polygyny according to the principle of the Islamic Law. Keywords: analysis, judge’s consideration, polygyny, Islamic Law concerning Marriage
PEMBEBANAN VIRTUAL PROPERTY SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN Jeremia Jovan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jeremia Jovan, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti RiskawatiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, IndonesiaTelp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505E-mai: Jovanmarbun@gmail.comABSTRAK Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer"), semua objek milik debitur, baik itu benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik yang ada maupun yang baru ada di kemudian hari, akan ditanggung debitur dalam perikatan tersebut menjadi objek pelunasan hutang. Inilah definisi yang disebut jaminan umum. Benda bisa juga diwujudkan sebagai obyek jaminan, yang disebut jaminan kebendaan. Jaminan Kebendaan ialah salah satu macam jaminan, objek jaminan ialah harta benda bergerak dan tak bergerak yang khusus dipakai untuk menjamin hutang debitur terhadap kreditur dikala debitur tidak bisa melunasi debitur di kemudian hari. Karena maraknya penggunaan internet sekarang, muncul fenomena kebendaan baru, yaitu virtual property. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemilik hak kebendaan atas Virtual property dan Mengetahui apakah Virtual property dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian dengan memaparkan suatu persoalan lalu berikutnya dibahas dengan mengaplikasikan teori - teori hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan Virtual property Kebendaan virtual adalah suatu benda yang berupa serangkaian kode computer, yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang, mempunyai bentuk virtual / tidak nyata sehingga hanya dapat dibaca dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer. Maka kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah yang dapat disimpulkan oleh penulis ialah pertama Bagi Penyedia Jasa Layanan yang menciptakan Virtual property, Virtual property dapat disimpulkan sebagai benda tidak berwujud dan bergerak yang menyerupai hak, yaitu hak cipta yang dasar hukumnya adalah undang – undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bagi Pengguna Jasa Layanan, pengguna memiliki hak menguasai (bezit) atas Virtual property yang terbatats dan tidak dapat mengalihkan Virtual property, karena berdasarkan EULA yang dibuat oleh penyedia jasa layanan sebagai perikatan baku, pengguna dilarang mengalihkan objek kebendaan virtual dengan cara apapun. Ini berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Kedua Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 1 angka 4 Undang – Undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka Virtual property sah untuk dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia oleh penyedia jasa layanan.Kata Kunci : Hukum Jaminan, Virtual property, Hukum BendaABSTRACT In reference to Article 1131 of Civil Code, all objects owned by a debtor, either moveable or immovable properties, pre-existing or existing later in the future, become the responsibility of the debtor in an agreement to pay off debt. This definition is called as general guarantee. Properties can serve as guarantee object, or it is called as property guarantee involving either moveable or immovable properties specially used to guarantee the debt of the debtor to the creditor in case of default by the debtor in the future. Internet has given more space for a new innovation, including virtual property. This research is aimed to find out about the holder of the right to properties and to investigate whether virtual property can serve as an object of guarantee. This research employed normative juridical method that is intended to elaborate an issue followed by the application of legal theories in line with legislation. The research result reveals that virtual property uses series of computer codes that can be under somebody’s control, has virtual form/not real tangibility, allowing only reading on the computer. In conclusion, virtual property is categorised as intangible and immovable object that is similar to right such as copyright that refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Service users have their right to control (bezit) over the limited virtual property but they cannot transfer it since users are not allowed to transfer the object of virtual property under any circumstances, according to EULA as standard agreement made by service providers. In other words, right transfer performed by those holding no right to do so is considered invalid. Moreover, according to the provision of Article 1 point 4 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, virtual property is valid to serve as the object of fiduciary guarantee made available by service provider, but it is not the virtual property that partially becomes the object of guarantee, but rather the copyright of the whole computer program including the impartial virtual property that could be given as the object of fiduciary guarantee.Keywords: rule of guarantee, virtual property, rule of object
TINJAUAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABLITAS TERHADAP JALUR PEMANDU DI KOTA MALANG Jihan Dewi Nabila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jihan Dewi Nabila, Istislam, Muhammad DahlanFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145Nomor telepon: (+62) 341 553898, Fax: (+62) 341 566505,e-mail: jihannabilla@student.ub.ac.idAbstractThis research studies a review over the fulfilment of constitutional rights for the disabled people in regard to the implementation of Regulation of Public Work Minister Number 30 of 2006 concerning Technical Guidelines of Facilities and Accessibility provided in Building and its Surrounding related to tactile paving for visually impaired people in Malang. This research departs from the improper implementation of the provision of tactile paving in Malang not according to the Regulation of Public Work Minister Number 30 of 2016, and this has caused the rights of the disabled not to be appropriately fulfilled. This research mainly looks into whether the implementation of the minister’s regulation mentioned earlier is in line with the standard of fulfilment of disabled people’s conventional rights governed in Law Number 8 of 2016 concerning Disabled People and Convention on the Rights of Persons with Disabilities and to analyse measures that the local government of Malang can optimally takes to provide tactile paving for visually impaired people in Malang. This research employed sociojuridical method and research data was obtained from interviews, observation, and documentation, followed by the analysis of the data based on descriptive technique. The Department of public work, spatial planning, housing, and housing areas in Malang has not considered the principle of participation where the essential role of the visually impaired people is overlooked. This research concludes that the implementation of the provision of tactile paving for the blind is not relevant to the law and the local regulation of Malang since the participation of visually impaired people has not been considered in the development of tactile paving.AbstrakPenelitian ini mengangkat permasalahan mengenai tinjauan pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2016 yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak para penyandang disabilitas. Kemudian penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 sudah sesuai dengan standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan menganalisis upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pembuatan jalur pemandu di Kota Malang. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data – data yang dikumpulkan akan penulis analisis menggunakan teknik deskriptif. Dalam pelaksaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang tidak pernah memperhatikan asas partisipasi dimana peran penting penyandang tunanetra diabaikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan Pemerintah Kota Malang belum mengikutsertakan penyandang tuna netra dalam pembuatan jalur pemandu di Kota Malang.Kata Kunci: Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas, Jalur Pemandu, Penyandang Tunanetra, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Malang
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PASAL 9 HURUF (b) NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API TERHADAP KEBIJAKAN PT. KERETA API INDONESIA DALAM PENJUALAN TIKET BERDIRI (TANPA NOMOR TEMPAT DUDUK) KERETA API PENATARAN DHOHO Ayu Chrisanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayu Chrisanti, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 email: chrisantiayu@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 9 huruf (b) Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api Terhadap Kebijakan PT. Kereta Api Indonesia dalam penjualan tiket tanpa nomor tempat duduk pada Kereta Api Penataran Dhoho. Penulis melakukan penelitian ini dikarenakan, tidak sesuainya antara peraturan yang tertulis dalam Peraturan pemerintah Pasal 9 huruf (b) Nomor 72 Tahun 2009 dan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 yang memuat tentang adanya peraturan penjualan tiket tanpa nomor tempat duduk dengan fakta yang terdapat di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan di Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VIII Kota Surabaya. Pada Penelitian ini PT. Kereta Api Indonesia dianggap melonggarkan batasan dalam penjualan tiket kepada penumpang Kereta Api.Kata Kunci: Penerapan, Angkutan Kereta Api, Tiket Abstract This research discusses about the implementation of Article 9 letter (b) of Government Regulation Number 72 of 2009 on Traffic and Train Transportation towards policy of Indonesian Railway Company regarding purchasing tickets without sitting number in Dhoho Penataran Train. The author conducted this research because there is an inconsistency between the written regulation in Article 9 letter (b) of Government Regulation Number 72 of 2009 and Director Decision of Indonesian Railway Company Number KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 containing regulations regarding purchasing tickets without sitting number, with the existing facts in the field. This study uses empirical legal study conducted at the Operational Area VIII of Indonesian Railway Company Office in Surabaya City According to this research, Indonesian Railway Company was considered for relaxing ticket restriction to passengers. Keywords : Implementation, Train Transportation, Ticket.
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBATALAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA Dika Putri Ainnur Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dika Putri Ainnur Rahmawati, Rachmi Sulistyarini, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT. Haryono No. 169 Malang Email: dikaputria@gmail.com ABSTRAK Kesepakatan merupakan cikal bakal terbentuknya suatu kontrak,kata sepakat harus dibentuk berdasarkan kehendak bebas dan suasana yang bebas pula. Kesepakatan yang diberikan tidak dengan kehendak bebas dan suasana yang bebas dapat terjadi apabila posisi tawar para pihak yang mengadakan perjanjian tidak berimbang, hal ini juga dapat dikenal sebagai cacat kehendak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga factor penyebab cacat kehendak klasik, namun seiring perkembangan zaman muncul faktor penyebab cacat kehendak yang baru yaitu penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis batasan-batasan penyalahgunaan keadaan serta kekuatan mengikat kontrak yang mengandung penyalahgunaan keadaan di dalamnya.hasil dari penelitian ini ditentukan batasan batasan terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam kontrak yaitu ketika terdapat keadaan-keadaan terdesak yang dimiliki salah satu pihak, terdapat pemberian kehendak yang tidak bebas , timbulnya kerugian bagi salah satu pihak, sedangkan kekuatan mengikat pada kontrak yang mengandung penyalahgunaan keadaan tetap mengikat para pihak, hanya saja pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat kehendak dapat memintakan pembatalan perjanjian sehubungan dengan hal tersebut. Kata kunci: Kesepakatan, cacat kehendak, penyalahgunaan keadaan     ABSTRACT Agreement is the fundamental of a contract, where the agreement must be made based on freedom and coercion-free circumstances. When this is not arranged based on such principles, imbalanced bargaining position among parties involved in the agreement may occur, or this situation is called faulty will. The Civil Law of Indonesia recognises three contributing factors of classic faulty will, followed by new faulty will concerning abuse of circumstances. This research is aimed to analyse the extent of the abuse of circumstances and the binding force of a contract with the abuse of circumstances therein. The research concludes that this abuse may take place when a particular situation poses force to one of the parties, when the will may not be given based on freedom, and when loss is caused and impacts a party. However, the contract with abuse of circumstances in it is still legally binding for all parties to an extent that the parties giving statement regarding the abuse of circumstances can have this contract revoked. Keywords: agreement, faulty will, abuse of circumstances
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN PADA PUTUSAN NOMOR 9- K/MIL/2019 DAN PUTUSAN NOMOR 311-K/MIL/2018 Elrianti Viski Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elrianti Viski Amalia, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Fines Fatimah, S.H., M.H.Fakulktas Hukum, Universitas Brawijaya viskiamalia72@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Perkara Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI pada Putusan Nomor 9-K/MIL/2019 dan Putusan Nomor 311- K/MIL/2018 dan untuk mengetahui Konsekuensi Hukum Disparitas Pidana terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan. Pada kedua putusan tersebut penyebab disparitas pidana bersumber pada diri hakim sendiri dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus. Hakim memiliki kebebasan termasuk di dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI, pengaturan tentang kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selanjutnya diterapkan ke dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang di hadapannya, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan suatu penemuan hukum dengan melakukan suatu penilaian. Segala keputusan dari diri seorang hakim diserahkan pada pandangan serta keyakinan dari hakim tersebut untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa.Kata Kunci : Disparitas, Prajurit TNI, Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan.ABSTRACTThis research is aimed to analyse the basic consideration of the judges delivering their decisions over decency committed by a member of Indonesian Army as in Decision Number 9-K/MIL/2019 and Decision Number 311-K/MIL/2018 and to find out the legal consequences that the defendant has to bear. The disparity of the decisions comes from the judges’ view and consideration over whether a defendant deserves a punishment based on not only their deeds but also on other factors involved such as the state of the defendant. A judge has authorities to pass a judgement and this liberty is based on authority independence of a judge that is constitutionally governed in the 1945 Indonesian Constitution, which is further implemented in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Judges have their full rights to findings based on their investigation. All decision made in a court of law is based on the view and belief adhering to the judges to pass a judgement.Keywords: Disparity, member of Indonesian Army, Decency
EFEKTIVITAS PASAL 66 POJK NOMOR 4/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR MENGENAI KEWENANGAN OJK DALAM PEMBERIAN SANKSI BAGI BPR YANG TIDAK MEMBUAT LAPORAN TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN Ni Putu Nanda Puspita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

NI PUTU NANDA PUSPITA, REKA DEWANTARA,RANITYA GANINDHAFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYAJL. MT HARYONO NO. 169 MALANGAbstractIn this era of globalization, competition in the economic sector, both on a national and international scale is increasing. In order to create healthy competition, a legal umbrella is required to guarantee legal certainty. The banking industry plays an important role in improving and strengthening the financial sector to support the national economy. Banking institutions are the core of the financial system of every country and have a very important value in the national economy. A bank is a financial institution where people, private business entities, state- owned enterprises, and government institutions can deposit their money. Through credit activities and various services provided, banks provide the need of financial services and streamline payment process for all economic sectors.Keywords: banking, national economy, credit activitiesAbstrakPada era globalisasi ini, persaingan di bidang ekonomi baik dalam skala nasional maupun skala internasional semakin meningkat. Agar terciptanya persaingan yang sehat, diperlukan payung hukum dalam menjamin kepastian hukumnya. Industri perbankan berperan penting dalam memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan untuk mendukung perekonomian nasional. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara dan lembaga perbankan memiliki nilai yang sangat penting di dalam perekonomian nasional.Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.Kata kunci : perbankan, perekonomian nasional,kegiatan perkreditan
TINJAUAN YURIDIS PADA PENGATURAN PELARANGAN IMPOR LIMBAH KE INDONESIA Danang Yudha Octavianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danang Yudha Octavianto, I Nyoman Nurjaya, Bambang SugiriFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145Email : danangyudha2015@gmail.comAbstract This research is aimed to describe the regulation concerning ban on import of waste to Indonesia by referring to Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of Environment and Regulation of Minister of Trade Number 84 of 2019 concerning Provisions of Import of non-toxic waste as raw materials needed in industries. In other words, this minister regulation allows the import of the waste to Indonesia. On the other hand, Article 69 paragraph 1 Letter c of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of Environment confirms that waste import is prohibited. This research employed normative juridical method, statutory, and conceptual approach. Legal materials were obtained by means of descriptive analysis, grammatical and systematic interpretation. The research comes to a conclusion implying that the Ratio Legis of Article 69 Paragraph 1 Letter c of Law Number 32 of 2009 implies that Indonesia, as a sovereign state, must prevent pollution that gives bad impact to environment in Indonesia. Resolution to this conflict was based on Lex Superiori Derograt Legi Inferiori, and thus, the position of Law Number 32 of 2009 could rule out the regulation issued by the Minister of Trade.Keywords: ratio legis, import of waste, raw materials for industries, conflict of normAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan pelarangan impor limbah ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan meninjau 2 (dua) peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri. Dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut, menyebabkan limbah non bahan berbahaya dan beracun dapat diimpor. Sedangkan pada Pasal 69 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa impor limbah merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ratio Legis Pasal 69 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperhatikan serta mempertimbangkan perlindungan lingkungan hidup di Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau lingkungan hidup di Indonesia. Penyelesaian konflik norma ini diselesaikan dengan asas preferensi hukum yaitu Lex Superiori Derograt Legi Inferiori sehingga kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat mengesampingkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri.Kata kunci : ratio legis, limbah impor, bahan baku industri, konflik norma

Page 387 of 563 | Total Record : 5629

 385   386   387   388   389 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue