cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 452   453   454   455   456 
EFEKTIFITAS PASAL 105 UNDANG – UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP TINDAKAN KONVOI SUPPORTER SEPAK BOLA AREMANIA YANG MELANGGAR LALU LINTAS (Studi Kasus di Kantor Satlantas Polresta Malang) Dwiki Adam Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwiki Adam Prasetyo, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: 6.9h.spentaru@gmail.com ABSTRAK Latar belakang penelitian ini yaitu adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban pengguna jalan dalam menjaga ketertiban,keamanan dan kenyamanan yaitu pasal 105 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Namun kenyataannya, masih banyak pengguna jalan khususnya supporter sepak bola Aremania yang masih melanggar aturan tersebut pada saaat konvoi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 105 Undang-Undang No 22 Tahun 2009, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Pasal 105 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Penelitian ini menggunakan teknik yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, serta data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 105 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentаng Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berjаlаn efektif dikаrenаkаn beberаpа fаktor dаri teori efektivitаs hukum yаng dikemukаkаn oleh Soerjono Soekаnto tidаk terpenuhi. Hal tersebut dikаrenаkаn oleh kurangnya anggota penegаk hukumnyа yаkni SATLANTAS Polresta Malang Kota dаn dipengаruhi oleh kurangnya pemahaman mаsyаrаkаt untuk memаtuhi perаturаn hukum yаng berlаku. Sertа upаyа yаng dilаkukаn SATLANTAS Polresta Malang Kota sudаh cukup bаik nаmun mаsih perlu ditingkаtkаn lаgi. Kata Kunci: efektifitas, lalu lintas, konvoi suporter Aremania, sepak bola ABSTRACT The convoy attended by the supporters of Aremania, a local football club in Malang, indicates traffic violation contravening Article 105 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport. This study aims to find out and analyse the effectiveness of Article 105 of Law Number 22 of 2009 and factors affecting the effectiveness of the Article. With an empirical-juridical method, socio-juridical approach, and qualitative-descriptive technique to analyse research data, this research has found out that the aforementioned law has not been effectively implemented due to several factors referring to the theory of the effectiveness of law introduced by Soerjono Soekanto that have not been fulfilled. This ineffectiveness results from the insufficient availability of law enforcers including those responsible in the Traffic Unit of the Sub-regional Police Department of Malang City and the lack of people’s awareness of complying with the traffic regulations in place. The existing measures taken need some improvements. Keywords: effectiveness, traffic, convoy involving Aremania supporters, football
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PERILAKU DALAM TATA CARA PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Perbandingan Antar Antitrust Law Amerika Serikat Dan Antitrust Regulation Eropa) Akbar Mahredy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akbar Mahredy, Sukarmi, M. Zairul AlamFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No. 169 Malange-mail: akbarmahredy69@student.ub.ac.id ABSTRAK Peraturan perubahan perilaku yang tertuang dalam Pasal 34 Perkom No. 1 Tahun 2019 merupakan salah satu tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha. Dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa kelemahan yang membuat masih belum optimalnya peraturan tersebut untuk mendorong pelaku usaha bersedia melakukan proses perubahan perilaku. Peraturan tersebut sejatinya dibentuk agar mampu menyelesaikan perkara persaingan usaha agar lebih efektif dan efisien. Sehingga perlu dilakukannya perubahan peraturan guna mendapatkan peraturan yang lebih komprehensif dimasa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa kelemahan yuridis dari peraturan perubahan perilaku serta bagaimana rekontruksi pengaturan perubahan perilaku setelah membandingkan dengan ketentuan Consent Decree pada Antitrust Law Amerika Serikat dan Comitment Decisions pada Antitrust Regulation Eropa. Kata Kunci: Perubahan Perilaku, Consent Decree, Comitment Decisions ABSTRACT The regulation on behavior changes as stated in Article 34 of the Regulation of the Commission for the Supervision of Business Competition Number 1 Year 2019 is one of the procedures for resolving business competition cases. In its implementation, there are several weaknesses that make the regulation still not optimal to encourage business actors to be willing to carry out the behavior change process. The regulation was actually issued for resolving business competition cases effectively and efficiently. Therefore, it is necessary to amend regulations in order to obtain more comprehensive regulations in the future. This study aims to analyze what are the juridical weaknesses of behavior change regulations and how to reconstruct behavior change regulations after comparing with the provisions of the Consent Decree on the United States Antitrust Law and the Commitment Decisions on the European Antitrust Regulation. Keywords: Behaviour Changes, Consent Decree, Comitment Decisions
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG KARYA SENI DIGITALNYA DITERBITKAN TANPA IZIN DALAM BENTUK NON- FUNGIBLE TOKEN (NFT) (KAJIAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) Angelia Ashyira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angelia Ashyira, Yuliati, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: angeliaashyira@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan atas karya seni digital yang diterbitkan tanpa izin dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT). Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai Non-Fungible Token (NFT) sebagai bukti kepemilikan ataupun sebagai suatu ciptaan. Oleh karena itu belum ada kepastian hukum bahwa penerbitan karya seni digital dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT) tanpa izin penciptanya adalah pelanggaran Hak Cipta, meskipun pada kenyataannya pencipta tetap mengalami kerugian. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yakni: (1) Apakah penerbitan Non-Fungible Token (NFT) sebagai bukti kepemilikan atas suatu karya seni digital tanpa izin penciptanya merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta yang karya seni digitalnya diterbitkan tanpa izin dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT)?. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, Interpretasi sistematis, dan Interpretasi Teleologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengakui dan tidak mengatur Non-Fungible Token (NFT) tetapi bukan berarti karya seni digital yang dihubungkan ke Non-Fungible Token (NFT) tidak dilindungi. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penerbitan Non-Fungible Token (NFT) yang dihubungkan dengan suatu karya seni digital tanpa izin dari penciptanya telah melakukan pelanggaran Hak Cipta baik hak moral atau hak ekonomi dari si pencipta. Terkait perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kurang memadai baik dari perlindungan hukum preventif ataupun represif. Sedangkan untuk Non-Fungible Token (NFT) marketplace pada umumnya mengatur mengenai perlindungan represif dan beberapa mengatur mengenai perlindungan preventif. Oleh karena itu, syarat dan ketentuan Non-Fungible Token (NFT) marketplace memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan hukum untuk para pencipta. Kata Kunci: Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Non-Fungible Token (NFT) ABSTRACT Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Indonesia does not regulate Non-Fungible Token (henceforth referred to as NFT) as proof of ownership or creation. Thus, there is no legal certainty suggesting that the issuance of digital artwork in the form of NFT without the consent of the original creator is considered a violation of copyright despite the loss the creator has to take. From this issue, this research aims to investigate: (1) is the issuance of NFT as proof of ownership of digital artwork without consent of the creator a violation of copyright according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? (2) what legal protection can be given to the creator whose digital artwork is issued without consent in the form of NFT? This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretations. The research results conclude that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not recognize and govern NFT, but it does not mean that digital artwork related to NFT is not given legal protection. Therefore, NFT issuance related to digital artwork without the consent of the creator is deemed to violate the copyright in terms of either the moral or economic rights of the creator. Regarding legal protection, Law Number 28 of 2014 does not sufficiently provide both preventive and repressive legal protection. NFT marketplace governs repressive and preventive protections, and, thus, the terms and conditions of the NFT marketplace play a vital role in giving legal protection to the creators of digital artwork. Keywords: Copyright, Violation of Copyright, Non-Fungible Token (NFT)
PENERAPAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2012 TERKAIT PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA BOGOR (Studi Kasus di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor) Aulia Rahman Adjieputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aulia Rahman Adjieputra, Herlindah, Rumi SuwardiyatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: ayiadjieputra3005@gmail.com ABSTRAK Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan suatu hal yang wajib disediakan dalam setiap pembangunan perumahan, hal ini dikarenakan fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dapat digunakan oleh warga di lingkungan perumahan agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, sebagaimana sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tanah dan kekayaan di dalamnya digunakan sebesar – besarnya demi kemakmuran masyarakat.Namun dalam kenyataannya yang terjadi di Kota Bogor masih ada beberapa perumahan yang belum melaksanakan hingga selseai kewajibannya dalam pembangunan perumahan yaitu penyediaan dan penyerahan PSU kepada pemerintah Daerah Kota Bogor yang menyababkan tidak dapat dimanfaatkannya fasilitas PSU yang pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang telah di amanahkan dalam UUD 1945 Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan populasi yang diteliti yaitu perumahan di Kota Bogor dengan sampel yang diambil adalah Perumahan Nusa Indah Residence dan Perumahan Taman Seruni sebagai objek observasi juga dilakukan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai narasumber wawancara untuk mengetahui permasalahan penyerahan PSU di Kota Bogor, peraturan perundang-undangan digunakan untuk dijadikan dasar dalam penyediaan dan penyerahan PSU. Data dianalisis melalui metode normatif kualitatif sehingga dapat mendapat kesimpulan yang diinginkan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan penyerahan PSU di lingkungan Perumahan yang dilakukan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam kegiatan pembangunan perumahan di kota Bogor menhadapi permasalahan terhambatnya pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, dimana trerjadi dikarenakan PSU yang dibangun oleh pengembang perumahan tidak sesuai dengan rencana tapak, makadibutuhkan waktu untuk mengembalikan PSU agar sama dengan rencana tapak, ini lah yang menyebabkan terhambatnya penyerahan PSU perumahan, permasalahan PSU yang diteliti timbul di fase penyediaan Prasara, Sarana dan Utilitas Perumahan yang terjadi dikarenakan kurangnya dana untuk membangun PSU perumahan MBR dan salah satu syarat yang belum terpenuhi oleh pengembang perumahan.Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memberikan peringatan kepada pengembang perumahan hal ini dikarenakan penyelidikan mengenai PSU yang di lakukan oleh KPK agar membujuk pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian penyerahan PSU perumahan sehingga dapat melindungi aset daerah. Kata Kunci: Prasarana, Sarana, Utilitas, Penyerahan, Perumahan ABSTRACT Public infrastructure, facilities, and utilities must be provided in housing development for the prosperity of the dwellers, in compliance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia implying that natural resources are utilized for the prosperity of the entire people. This mandate seems to be contrary to what takes place in Bogor city where the infrastructure, facilities, and utilities are not provided for the prosperity of the dwellers. This research employed empirical-juridical methods, taking place in Nusa Indah Residence and Taman Seruni Development in Bogor city. Data were obtained from interviews to find out the issue going on in the city and legislation serving as the basis to which the transfer of the infrastructure, facilities, and utilities refers. All data were analyzed using qualitative-normative methods to gain a conclusion. The research results have learned that the transfer in this context that serves as one of the requirements in the housing development in Bogor is facing a problem because the development is not relevant to the site plan. This situation indicates that it will be time-consuming to transfer back the infrastructure, facilities, and utilities to fit the site plan. This issue results from insufficient funding for the development of the facilities in the development as the requirement the developer has not met. A warning has been addressed to the developer and an investigation has been conducted by Corruption Eradication Commission to persuade the regional government to expedite the transfer of the housing infrastructure, facilities, and utilities to protect the regional asset. Keywords: infrastructure, facilities, utilities, transfer, housing
PENCEGAHAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH OMBUDSMAN JAKARTA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PERTANAHAN Auxell Putra Tritama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Auxell Putra Tritama, Agus Yulianto, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malange-mail: auxellputra@gmail.com ABSTRAK Salah satu tujuan dari Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah agar Maladministrasi tidak terjadi atau berulang. Namun pada kenyataannya, laporan masyarakat yang diterima Ombudsman berkaitan dengan bidang pertanahan masih tinggi, dan substansi laporan mengenai pelayanan public meliputi penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, serta tidak memberikan pelayanan. Hal tersebut sangat menunda pelaksanaan dari Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan. Dalam hal ini penulis akan melihat Pencegahan Maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman Jakarta Raya Terhadap Pelayanan Publik Dalam Bidang Pertanahan. Penelitian empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasilnya Pertama, Pelaksanaan Pencegahan Maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman Jakarta Raya Terhadap Pelayanan Publik Dalam Bidang Pertanahan belum berjalan dengan efektif dikarenakan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman masih tinggi dan belum dapat ditekan angka penyelesaiannya dan beberapa faktor yang tidak dipenuhi dengan baik dalam teori efektifitas hukum yaitu faktor penegak hukum dan fakor kebudayaan. Kedua, Hambatan dan Penanganan yang dilakukan Ombudsman Jakarta Raya dalam pelaksanaan pencegahan maladministrasi. yang pertama hambatan internal, yaitu Ombudsman tidak memiliki jumlah personil yang tidak terlalu banyak yang membuat tugas-tugasnya tidak dapat terlaksana dengan baik dan beragam jenisnya laporan masyarakat yang diterima Ombudsman membuat petugas-petugas di Ombudsman tidak bisa menyelesaikan ataupun menindak lanjuti laporan-laporan tersebut secara cepat. Kedua, hambatan eksternal yaitu masih belum adanya skema penyelesaian konflik agrarian yang berhasil dan dijadikan sebagai acuan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pertama, Ombudsman melakukan pendistribusian personil, Klasterisasi laporan, kajian berakitan dengan hambatan ombudsman dari permasalahan jumlah personil, durasi yang singkat untuk menyelesaikan masalah, hingga mengenai tidak adanya skema penyelesaian konflik agrarian di Indonesia (dalam bidang pertanahan). Kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan public di bidang pertanahan bisa dilaporkan dan juga diselesaikan oleh Ombudsman Jakarta Raya. Kata Kunci: Pencegahan Maladministrasi, Pelayanan Publik, Pertanahan, Ombudsman ABSTRACT The Regulation of Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 41 of 2019 concerning Procedures to prevent Maladministration in Public Services is intended to avert repeated malpractices in administration, but not like what takes place in reality, the number of complaints sent to the Ombudsman regarding land-related issues is high, including complaints regarding violation of procedures, lengthy delays, and absence of proper services. These issues have slowed public services in land administration. This research aims to observe the preventive measures taken to tackle administrative malpractices carried out by Ombudsman in Great Jakarta regarding poor public services concerning land. This is empirical research employing socio-juridical methods, revealing that the preventing measures taken by Ombudsman Jakarta are not effective since the complaints received by Ombudsman are still high and not yet resolved. Both law enforcers and culture are factors causing this situation. Moreover, Ombudsman is facing internal impeding factors where it does not have enough personnel, leaving the tasks not well performed, and the complaints received are not sufficiently and properly accommodated. The external factor involves the absence of a dispute settlement scheme to resolve agrarian conflicts in Indonesia. Ombudsman needs to distribute more personnel, categorize reports, and conduct studies regarding the issues faced by the Ombudsman regarding the quantity of personnel. Other issues also range from the insufficient duration of tackling the problems to the absence of a scheme to settle agrarian conflicts in Indonesia regarding land administration. Further introduction to the members of the public regarding public services regarding land services can be taken care of by Ombudsman in Great Jakarta. Keywords: Preventing Maladministration, Public Services, Land Sector, Ombudsman
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT HAK MORAL DAN HAK EKONOMI ATAS DESAIN GRAFIS PADA PAKAIAN BERDASARKAN UNDANG-UDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Damar Sanubari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Damar Sanubari, M. Zairul Alam, Shanti RiskawatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: damarsanu7@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pemegang hak cipta terkait hak moral dan hak ekonomi atas desain grafis pada pakaian di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengetahui konsep useful article dan separability di dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas desain grafis pada pakaian. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran atas hak moral belum di atur di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum diatur mengenai perlindungan terhadap desain grafis pada pakaian. Konsep useful article dan separability berperan penting untuk menilai jika desain grafis pada pakaian dinilai dapat memenuhi syarat perlindungan hak cipta atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta melakukan perbandingan terhadap pengaturan perlindungan desain grafis pada pakaian di negara lain dan kasus perlindungan desain grafis pada pakaian dalam sengketa Varsity Brand VS Star Athletica. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hak moral yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mampu memberikan keadilan bagi pencipta karena belum diaturnya sanksi pelanggaran terhadap hak moral. Konsep useful article dan separability di dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas desain grafis pada pakaian menunjukkan bahwa desain grafis pada pakaian yang dapat dilindungi oleh hak cipta adalah desain grafis pada pakaian yang dapat dipisahkan dan berdiri sendiri terpisah dari pakaian di mana desain tersebut berada. Kata Kunci: Perlindungan, Desain Grafis Pada Pakaian, Hak Moral, Hak Cipta, Useful Article, Separability ABSTRACT This study aims to investigate the protection given to copyright holders regarding moral and economic rights in graphic design on clothes according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights and to find out the concepts of useful article and separability in legal protection for copyright holders regarding graphic design on clothes. Sanctions regarding violations of moral rights and the legal protection of graphic design on clothes are not governed in Law Number 28 of 2014. Useful article and separability concepts play a vital role in determining whether or not graphic design on clothes could meet the requirement of copyright protection. This study employed normative-juridical methods, studying Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights and comparing the regulation governing the protection of graphic design on clothes in another country and the case of graphic design protection in the dispute between Varsity Brand and Star Athletica. The study results reveal that the protection of moral rights provided by law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not bring justice to copyright holders since the sanctions of violations of moral rights are not yet regulated. Useful article and separability concepts in the context of legal protection for graphic design on clothes that are protected by copyrights involve the graphic design that is separable and independent from the clothes to which the design is attached. Keywords: protection, graphic design on clothes, moral right, copyright, useful article, separability
ANALISIS RANGKAP JABATAN KOMISARIS DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS DALAM BUMN DAN BUMS DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Fega Vande Sugita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fega Vande Sugita, Sukarmi, Shinta Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fegavande@gmail.com ABSTRAK Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan rangkap jabatan komisaris dan/atau dewan pengawas pada BUMN dan BUMS dalam pasar bersangkutan yang sama atau pada bidang atau jenis usaha yang saling berkaitan erat sehingga dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Mentri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 yang telah melegitimasi dan memperbolehkan rangkap jabatan komisaris di BUMN dan BUMS pada pasar bersangkutan yang sama atau pada bidang atau jenis usaha yang saling berkaitan erat sehingga dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana analsis dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mentri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Jo. Lampiran BAB V Poin A Peraturan Mentri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 terhadap Pasal 26 UU No 5 Tahun 1999 terkait dengan rangkap jabatan dalam BUMN, ditinjau berdasarkan hukum persaingan usaha? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh akan dianalisis penulis dengan menggunakan teknik deskriptif analistis. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa telah terjadi konflik hukum antara Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mentri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Jo. Lampiran BAB V Poin A Peraturan Mentri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 yang telah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pencabutan Peraturan Menteri oleh Kementrian terkait atau dilakukan judicial review di Mahkamah Agung terkait aturan tersebut atau dilakukan revisi dengan menambahkan frasa diluar pasar bersangkutan dan tidak dalam bidang atau jenis usaha yang berkaitan erat baik sesama BUMN ataupun antara BUMN dan BUMS pada waktu yang bersamaan dalam ketentuan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud. Kata Kunci: Komisaris dan/atau Dewan Pengawas, BUMN, BUMS, Jabatan Rangkap ABSTRACT This research studies the double official positions of commissariat and/or supervisory council in State-Owned Enterprises (henceforth referred to as BUMN) and Private Enterprises (henceforth referred to as BUMS) in relevant markets or closely relevant fields or businesses to take over the market share of particular goods and/or services. This research topic departs from the issuance of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10/MBU/10/2020 that has legitimated and allowed such double official positions in relevant markets or closely relevant fields or businesses to allow the control mentioned. With the above problem, this research aims to analyze Article 2 Paragraph (1) of the Minister’s regulation in conjunction with the Annex to Chapter V Point A of the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-10/MBU/10/2020 towards Article 26 of Law Number 5 of 1999 concerning double official positions in BUMN seen from the perspective of business competition law. This research employed normative-juridical methods, statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed in a descriptive method. The research results reveal that there is a conflict of law between Article 2 paragraph (1) of the Regulation of Minister of BUMN Number PER/02/MBU/02/2015 in conjunction with the Annex to Chapter V Point A of the Regulation of the Minister of BUMN Number PER- 10/MBU/10/2020 and the provision of Article 26 of Law Number 5 of 1999. Therefore, the minister's regulation should have been scrapped by the related ministry, or judicial review should take place in the Supreme Court, or revision could be taken into account by adding the phrase outside relevant markets and not in closely relevant fields or businesses between BUMNs or BUMN and BUMS simultaneously in the provision of the Minister’s regulation concerned. Keywords: commissariat and/or supervisory council, BUMN, BUMS, double official positions
KONSISTENSI PENGGUNAAN PENDEKATAN PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON TERKAIT PERJANJIAN TERTUTUP DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Ika Adelia Rinanta Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ika Adelia Rinanta Putri, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: ikaadelia1411@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dari penggunaan pendekatan per se illegal dan rule of reason pada pasal 15. Dalam bunyi pasal 15 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki sifat penerapan pasal yang dirumuskan secara per se illegal, tetapi pada kenyataannya, yang digunakan adalah pendekatan rule of reason. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sebaiknya menggunakan pendekatan rule of reason untuk perjanjian tertutup. Selain itu, Uni Eropa dalam hal perjanjian tertutup juga menggunakan pendekatan rule of reason. Namun, undang-undang Uni Eropa secara eksplisit menyatakan pengecualian terkait dengan perjanjian terlarang. Kata Kunci: persaingan, per se illegal, dan rule of reasons ABSTRACT This research aims to analyze the legal certainty of the use of per se illegal and rule of reason in Article 15 of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which the article emphasizes per se illegal, contrary to the fact that rule of reason is often used. This situation leads to legal uncertainty. This study is normative research employing statutory, case, and comparative approaches, suggesting that rule of reason should apply to exclusive agreements. Moreover, in terms of exclusive agreements, European Union also refers to the rule of reason, but not for proscribed treaties. Keywords: competition, per se illegal, rule of reasons
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME TERHADAP GERAKAN TEROR OLEH PELAKU TUNGGAL (LONE WOLF TERRORISM) (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR) Maya Iswandi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maya Iswandi, Milda Istiqomah, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mayaiswandi@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Gerakan Teror Oleh Pelaku Tunggal (Lone Wolf Terrorism) Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Penelitian ini dilatar belakangi oleh marak nya aksi terorisme yang dilakukan oleh individu atau perseorangan, atau yang biasanya dikenal dengan lone wolf terrorism. Terorisme mengalami beberapa perubahan tujuan dan metode seiring dengan perkembangan globalisasi. Terorisme yang identik dengan sekumpulan kelompok dengan beberapa tujuan yang mengancam jiwa dan keamanan masyarakat, serta lingkungan bahkan politik suatu negara sekarang tidak lagi cukup sampai dalam artian pendefinisian tersebut. Beberapa tipe atau jenis dari terorisme muncul seiring dengan proses globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi. Terorisme mengalami beberapa perubahan tujuan dan metode seiring dengan berkembangannya jaman dan globalisasi. Terorisme yang identik dengan sebuah organisasi serta jaringan dengan tujuan yang mengancam masyarakat, politik ekonomi dan lingkungan suatu negara sekarang telah berubah dan muncul tipe atau jenis baru yaitu lone wolf terrorism sebagai dampak dari proses globalisasi yang didukung kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi dan globalisasi yang terus berkembang juga dapat menyuburkan paham radikalisme yang kemudian menjadi bibit-bibit lone wolf terrorism. Kata Kunci: Terorisme, Lone wolf, Radikalisme ABSTRACT This research title departs from the growing incidence of terrorism committed by an individual, commonly dubbed lone wolf terrorism. Terrorism has been experiencing some changes with varied motives and methods along with the changes of globalization. Terrorism, usually committed in groups with several purposes that threaten the life and security of the members of the public, the environment, and even the politics of the state, has now extended to a wider definition. Varied types and kinds of terrorism are now emerging along with the globalization process and advancement of technology, and so are its purposes and methods. Terrorism, mostly known as a crime that is committed in organizations and networks, has changed and led to another kind, lone-wolf terrorism. Advanced technology and globalization have triggered radicalism to exist, serving as the forerunners of wolf-terrorism. Keywords: Terrorism, Lone Wolf Terrorism, Radicalism
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Perbandingan Putusan Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2018/PT.JMB dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Mbn) Mhd Wahyu Prawira Hrp
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mhd Wahyu Prawira Hrp, Abdul Madjid, Ardi FerdianFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malange-mail: mhdwahyuhrp@gmail.com ABSTRAK Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn dan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb terdapat kasus posisi bahwa anak telah mengalami pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan pada anak yang memiliki vonis berbeda. Pada Pengadilan Negeri, hakim menjatuhkan putusan vonis 6 bulan penjara, sedangkan pada Pengadilan Tinggi, hakim membebaskan anak yang menjadi korban perkosaan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai perbandingan putusan tersebut dengan jenis metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pada putusan Pengadilan Negeri, pertimbangan hakim dapat dibenarkan karena telah melaksanakan pertimbangan yang objektif, dimana hakim menggunakan dasar pertimbangan pada ketentuan Pasal 75 UU Kesehatan. Bahwasanya pada ketentuan tersebut, pembenaran mengenai tindak pidana aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter atau ahli medis lainnya yang diakui serta telah melakukan bimbingan konseling, sedangkan anak korban tidak melakukan tindakan tersebut dan melakukan tindakan aborsi sendiri dengan ibu kandungnya. Berbeda halnya dengan pertimbangan hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi yang menggunakan dasar pertimbangan dari asas kepentingan terbaik bagi anak yang menimbulkan sebuah putusan baru, dimana anak dibebaskan pada orantua kandungnya, tentu hal tersebut juga telah mencederai hukum, dimana ketentuan dalam UU Kesehatan tidak diberlakukan, hakim juga tidak melakukan pertimbangan objektif. Kata Kunci: Tindak Pidana Aborsi, Pemerkosaan Anak, Pertimbangan Hakim ABSTRACT Court Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn and Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb delivered different verdicts over the case of a raped child that has to bear pregnancy. The judge of the District Court sentenced the victim to six-month imprisonment contrary to the court decision delivered by High Court that released the rape victim. This research, departing from this issue, is intended to observe these dissenting court decisions with normative-juridical methods. The research has revealed that the Decision of the District Court is deemed acceptable recalling that the judge referred to Article 75 of Law concerning Health, implying that, in this case, the abortion was performed by a medical professional preceded by a counseling, contrary to what took place in the abortion practice where the child concerned performed an abortion on her own with the help of her biological mother. The dissenting court decision of the High Court of Jambi, however, set the child free from all charges and sent her to her biological mother by referring to the principle of the interest of the child. This seems to have violated the law since it does not set forth such a provision in terms of the condition where the judge failed to demonstrate objective consideration. Keywords: criminal abortion, child rape, judge’s consideration

Page 454 of 563 | Total Record : 5629

 452   453   454   455   456 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue