cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 453   454   455   456   457 
URGENSI PENGATURAN MEKANISME GUGATAN DERIVATIF (DERIVATIVE ACTION) OLEH PEMEGANG SAHAM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERBUATAN DIREKSI YANG MERUGIKAN Mochammad Abizar Yusro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Abizar Yusro, Sihabudin, Amelia Sri Kusumadewi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: abizar.yusro@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini meninjau permasalahan terkait Urgensi Pengaturan Mekanisme Gugatan Derivatif (Derivative Action) Oleh Pemegang Saham Sebagai Upaya Perlindungan Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Direksi Yang Merugikan yang mana hanya diatur dalam 1 (satu) pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi tidak ada aturan spesifik mengenai tata cara dalam proses persidangan. Adanya legal issue ketidaklengkapan norma (incompleteness of norm), menjadi basis penyusuan penelitian skripsi ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (normative law research), dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang digunakan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analitis dengan cara interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Yang mana nantinya menjadi alat untuk mengidentifikasi dan menentukan isi serta makna ketentuan hukum terkait dengan pengaturan mekanisme derivative action oleh pemegang saham sebagai upaya perlindungan perseroan terbatas terhadap perbuatan direksi yang merugikan. Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban dengan cara menguraikan dan menganalisis urgensi pengaturan mekanisme derivative action oleh pemegang saham sebagai upaya perlindungan perseroan terbatas melalui berbagai perspektif, di antaranya: perspektif filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomis dan historis. Selain itu, penelitian ini meninjau terkait kesalahan berlogika (logical fallacy) yang umum terjadi di penelitian sebelumnya terkait konsep derivative action. Lalu peneliti juga menguraikan terkait pertanggungjawaban Direksi Perseroan ats perbuatan yang merugikan Perseroan, yang mana Direksi telah diberikan kepercayaan (fiduciary duty) untuk mengurus dan mewakili Perseroan. Pertanggungjawaban Direksi ini juga ditinjau melalui parameter fiduciary duty yakni Duty of Good Faith, Duty of Loyalty, dan Duty of Care sekaligus doktrin-doktrin korporasi seperti: Piercing of the Corporate Veil, Ultra Vires dan Self-Dealing. Pertanggungjawaban Direksi melalui derivative action inilah, diharapkan mampu memberikan pemulihan dan ganti kerugian terhadap Perseroan. Kata Kunci: Gugatan Derivatif, Sengketa Organ Perseroan, Pemegang Saham, Perlindungan Perseroan Terbatas, Perbuatan Direksi Yang Merugikan ABSTRACT This research studies the issue regarding the urging regulation of the mechanism of derivative action performed by a shareholder as a measure to protect a limited liability company from any disadvantaging conduct done by the company director, which is only governed in one article in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, and there is no specific regulation concerning trial procedures at court. The legal issue regarding the norm incompleteness serves as the basis of this study. This study employed normative law research, statutory, and conceptual approaches. Primary secondary, and tertiary legal materials were analyzed using descriptive analyses, grammatical, systematic, and teleological interpretations. These interpretation techniques aim to identify and determine the content and the meaning of the legal provision regarding the regulation of the derivative action mechanism by a shareholder to protect the company from the advantaging director. This study delved into the answer to this problem through several perspectives such as philosophical, juridical, sociological, economic, and historical perspectives. This study also delved into the logical fallacy commonly happening in earlier studies on derivative action and elaborates on the liability of the director regarding his/her disadvantaging action, while the director is given the fiduciary duty to take care of the company. This liability is also seen from fiduciary parameters such as the duty of good faith, the duty of loyalty, and the duty of care andseveral corporate doctrines such as piercing of the corporate veil, ultra vires, and self-dealing. The derivative action as the liability held by the director is believed to facilitate recovery and provide compensation for the company. Keywords: Derivative Lawsuits, Company Organ Dispute, Shareholders, Limited Liability Company Protection, Adverse Actions of Directors
KONSTITUSIONALITAS SKEMA KONTRAK COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN PRINSIP EFISIENSI BERKEADILAN DAN HAK MENGUASAI NEGARA Muhammad Irfan Himy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Irfan Himy, Indah Dwi Qurbani, Ria Casmi Arrsa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: irfanhilmy37@gmail.com ABSTRAK Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah skema kontrak cost recovery dan gross split ditinjau dari prinsip efisiensi berkeadilan dan hak menguasai negara. perbedaan skema antara kedua kontrak tersebut dalam hal pengawasan dan pembagian hasil yang menyebabkan perbedaan pemenuhan hak menguasai negara dan prinsip efisiensi berkeadilan. Atas permasalahan tersebut adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstitusionalitas skema kontrak cost recovery dan gross split ditinjau dari prinsip efisiensi berkeadilan dan hak menguasai negara dan Bagaimana implementasi prinsip efisiensi berkeadilan dan hak menguasai negara dalam skema kontrak cost recovery dan gross split? Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perbedaan dalam pemenuhan unsur hak menguasai negara pada kontrak cost recovery dan gross split. Pada kontrak cost recovery ditemukan bahwa unsur hak menguasai negara dipenuhi semuanya, sedangkan pada kontrak gross split unsur hak menguasai negara khususnya pengawasan tidak dipenuhi secara penuh karena dalam pembiayaan operasi hulu tidak dilaksanakan pengawasan dalam skema kontrak gross split. Sedangkan dalam hal prinsip efisiensi berkeadilan ditemukan bahwa kontrak gross split tidak memenuhi ketentuan tersebut karena didalamnya terdapat ketentuan yang melahirkan ketidakpastian hukum terkait split rate sehingga berpotensi besar dalam pelanggaran keadilan. Sedangkan dalam skema kontrak cost recovery ditemukan bahwa prinsip efisiensi berkeadilan relatif terpenuhi karena bila melihat dari indikasi kepastian hukum, semuanya tertulis secara jelas dan tegas pada klasula kontrak maupun peraturan. Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Prinsip Efisiensi Berkeadilan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi ABSTRACT This research investigates problems regarding cost recovery and gross split contract schemes from the perspective of justice efficiency and the right to manage the state. The differing schemes in terms of supervision and profit distribution have led to different portions of the fulfillment of the right to manage the state and the principle of justice efficiency. Departing from this problem, this research aims to find out how the constitutionality of cost recovery and gross split schemes is from the perspective of the principle of justice efficiency and the right to manage the state and how this principle is implemented in cost recovery and gross split contract schemes? This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary data were obtained from library research. The research has found that the proportions of the fulfillment of the right to manage the state are different in both contracts. Cost recovery, for example, indicates that this right is fully fulfilled, while supervisory right in gross split is not fully met since the funds spent on upstream operation do not indicate any supervision in the gross split scheme. In the principle of justice efficiency, the gross split contract fails to meet this provision since there is an indication of legal uncertainty in the split rate, possibly leading to the violation of justice. In the cost recovery scheme, the justice efficiency principle is relatively met since points are outlined in both contract clauses and regulations. Keywords: the right to manage the state, justice efficiency principle, gas and oil contract
EKSTENSIFIKASI PENENTUAN POSISI DOMINAN TERHADAP PERUSAHAAN GRUP KONGLOMERASI Rama Halim Nur Azmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rama Halim Nur Azmi, Sukarmi, Amelia Sri Kusuma Dewi Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail halimrama16@gmail.com ABSTRAK Perusahaan grup konglomerasi merupakan entitas bisnis di Indonesia dengan diversifikasi usaha yang masif. Melalui anak perusahaannya perusahaan grup konglomerasi melakukan aktivitas usahanya di beberapa pasar sekaligus. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mengatur mengenai aktivitas bisnis perusahaan grup dalam konteks horizontal dan vertikal saja. Pada praktiknya perusahaan grup konglomerasi di Indonesia melakukan integrasi barang dan/atau jasa antar anak perusahaannya untuk menciptakan satu ekosistem bisnis yang mana hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Penentuan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya menitikberatkan pada penguasaan satu pangsa pasar saja dan berkaitan dengan perilaku pelaku usaha hanya terbatas aspek tertentu. Pada penelitian ini penulis menganalisis mengenai penentuan posisi dominan di Indonesia dalam kaitannya dengan perusahaan grup konglomerasi. Kemudian penulis melakukan perbandingan dengan pengaturan di Uni Eropa dan Australia guna menelisik penentuan posisi dominan terhadap perusahaan grup konglomerasi. Bahwa dalam hukum positif di Indonesia belum adanya pengaturan mengenai penentuan posisi dominan grup konglomerasi dan melihat pengaturan di Uni Eropa dan Australia salah satu indikator untuk melihat posisi dominan perusahaan grup konglomerasi adalah berdasarkan integrasi barang dan/atau jasa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Adapun dalam pengumpulan bahan hukum penulis melakukan studi kepustakaan. Kata Kunci: Integrasi Barang dan/atau Jasa, Multi Pasar, Perusahaan Grup Konglomerasi, Posisi Dominan ABSTRACT Conglomerate group represents business entities in Indonesia with massive business diversification. Through its subsidiaries, the conglomerate group performs activities in several markets simultaneously. Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition only governs business activities performed by a business group within horizontal and vertical purviews, while the practices carried out in a conglomerate group in Indonesia involves the integration of both goods and/or services between subsidiaries to establish business ecosystems that may lead to unfair business competition. Determining the dominant position as in Law Number 5 of 1999 only emphasizes the dominance over one market share, and it is only related to the behavior of business people according to particular aspects. This study aims to analyze the setting of the dominant position in Indonesia in a conglomerate group by comparing the regulatory provisions in European Union and those in Australia to find out that the positive law in Indonesia does not govern any dominant position in a conglomerate group and to figure out the dominant position of a conglomerate group according to the integration of goods and/or services. This study employed normative-juridical methods, statutory, comparative, and conceptual approaches and obtained the research materials from library research. Keywords: integration of goods and/or services, multi-markets, conglomerate group, dominant position
ANALISI YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI CORONA Raymond Marulitua Manik
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raymond Marulitua Manik, Abdul Rachmat Budiono, Syahrul Sajidin Faculty of Law Universitas Brawijaya e-mail: raymanik05@student.ub.ac.id ABSTRAK Pandemi Corona sangat berdampak bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak sektor yang terkena imbasnya termasuk produktivitas kegiatan perekonomian yang akhirnya menurun dalam kurun beberapa waktu belakang. Penelitian ini menganalisis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha dengan Pandemi corona sebagai alasan Force Majeure dan kebijakan-kebijakan hukum yang berkaitan dengan PHK di masa pandemi corona. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penggunaan pandemi corona sebagai force majeure serta perlindungan hak pekerja atau buruh yang terkena PHK. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan bahan data sekunder. Penelitian ini menyatakan bahwa Pandemi Corona dapat digunakan sebagai alasan force majeure dalam melakukan PHK dan perlunya perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang terkena PHK. Kata Kunci: Pandemi Corona, Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeure ABSTRACT Covid-19 has posed great impacts almost in all sectors, hampering economic productivity and causing the economy to have slumped recently. This research analyzes layoff taking place in companies amidst the pandemic, which is regarded as force majeure, and policies regarding layoff during the pandemic. This research aims to find out the position of the pandemic as force majeure and the protection of the rights of laborers or workers discharged from their jobs. With normative-juridical methods, primary and secondary data, this research has found out that the pandemic can be regarded as force majeure as the basis for layoff, but protection for workers or laborers discharged from their jobs should also be taken into account. Keywords: Corona, layoff, Force Majeure
KRIMINALISASI PERBUATAN CABUL TERHADAP MAYAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Sharon Myranda Gala
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sharon Myranda Gala, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i Fakultas Hukum Universtias Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sharonmyranda@student.ub.ac.id ABSTRAK Skripsi ini mengangkat tentang kekosongan hukum terkait perbuatan cabul terhadap mayat. Perbuatan cabul terhadap mayat seharusnya termasuk dalam pelanggaran terhadap kesusilaan yang secara khusus melanggar kehormatan kesusilaan mayat. Karena perbuatan cabul terhadap mayat termasuk kejahatan kesusilaan karena adanya dorongan hawa nafsu yang bersifat seksual. Namun nyatanya perbuatan tersebut belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Dalam RKUHP terdapat pasal 269 RKUHP yang menggunakan frasa memperlakukan jenazah secara tidak berdadab, namun frasa tersebut mengandung makna yang luas dan multitafsir serta sulit menjerat pelaku perbuatan cabul terhadap mayat. Sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada, penulis membandingkan antara peraturan di Indonesia dengan Negara Inggris dan Negara Nevada yang telah mengatur perbuatan cabul terhadap mayat dalam Sexual Offences Act 2003 (Section 70) dan Nevada Revised Statute (Section 201.450). Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menghasilkan 2 (dua) jawaban yaitu, Pasal 269 RKUHP dengan frasa memperlakukan jenazah secara tidak beradab tidak memenuhi asas lex certa karena frasa tersebut masih tidak jelas, multitafsir dan belum dapat mengatasi kekosongan hukum atas perbuatan cabul terhadap mayat. Kedua, Berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Negara Inggris dan Nevada, perbuatan cabul terhadap mayat merupakan perbuatan penetrasi seksual seperti memasukkan bagian tubuh pelaku (seperti, kelamin laki-laki atau perempuan, jari atau benda lain) ke dalam bagian tubuh mayat (seperti, kelamin laki-laki atau perempuan, mulut atau anus). Kata Kunci: Krimanalisasi, Perbuatan Cabul terhadap mayat, Pembaharuan Hukum Pidana ABSTRACT This research delves into the legal loopholes regarding the molestation of a corpse, and this is considered immoral conduct violating the dignity of the deceased. This kind of molestation is triggered by sexual desire and is not governed in the positive law in Indonesia. In Draft Criminal Code, Article 269 of the Draft Criminal Code, the phrase ‘violating the dignity of the corpse in an immoral way. However, this phrase implies extensive meaning and may lead to multi-interpretations, causing confusion in sentencing the perpetrators. In terms of the legal loopholes, this research compares the law in Indonesia and that in Great Britain and Nevada, both of which regulate molestation of a corpse in the Sexual Offenses Act 2003 (Section 70) and Nevada Revised Statute (Section 201.450). This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that the phrase stated in Article 269 of the Draft Criminal Law mentioned above does not meet lex certa principle since this phrase is deemed murky, leading to multi-interpretations and failing to fill the legal loopholes over the molestation concerned. Moreover, the legal provisions in both Great Britain and Nevada imply that molestation of a corpse involves sexual penetration (of the penis, finger, or another object) into the openings of the corpse (female genital, mouth, or anus). Keyword: Criminalization, Molestation Of A Corpse, Reform Of Criminal Law
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEALPAAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Blitar) Vinaria Rahayu Ning Retno
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vinaria Rahayu Ning Retno, Setiawan Nurdayasakti, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: vinariarahayu@student.ub.ac.id ABSTRAK Salah satu permasalahan yang sering muncul terjadi di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Blitar selama tahun 2020 tercatat 99 korban meninggal dunia. Sehingga pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatanya dengan harapan pelaku merasa jera dan lebih berhati-hati. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana kealpaan pengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia serta terkait kendala yang dihadapi penyidik Satuan lalu lintas Kepolisian Resort Blitar dalam melakukan proses penyidikan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yuridis empris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana teknik memperoleh data dalam melakukan penelitian ini melalui wawancara secara langsung dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatnnya apabila benar-benar terbukti memenuhi adanya unsur kesalahan dalam mengemudikan kendaraan yang dapat menjadi penyebab adanya perinstiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan seseorang/pelaku tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut berupa harus menjalani proses hukum dan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku yang bersalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan penulis dalam melakukan penelitian ini, menemukan beberapa Kendala/hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Satuan lalu lintas Kepolisian Resort Blitar dalam melakukan proses penyidikan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Kata Kunci: Pertanggungjawban Pidana, Kealpaan, Kecelakaan Lalu Lintas ABSTRACT There were 99 death cases due to traffic accidents within the area of the Sub-Regional Police Department of Blitar in 2020. These incidences have led to the demand for liability of the negligent drivers, which is intended to encourage the drivers to take their liability and to be more careful. This research aims to analyze the liability of the drivers due to the negligence causing the death of another and the impeding factors faced by enquirers in the traffic unit of the police department in Blitar in the process of inquiry into road accidents. This research employed empirical juridical methods and socio-juridical approaches. The data were obtained from direct interviews and library research. The research results reveal that the drivers concerned could take their liability when they are proven guilty of road accidents that cause another person’s death, and this liability is inevitable. The liability may involve legal process and judicial decisions imposed on the drivers concerned according to the laws in place. Enquirers also face some issues in conducting the inquiry into the case. Keywords: liability, negligence, road accident
ANALISIS PENERAPAN AJARAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn) Davin Javier Herdyar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Davin Javier Herdyar, Abdul Madjid, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: davinjavier@student.ub.ac.id ABSTRAK Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai penegak hukum yang memosisikan ZA dalam perkara ini sebagai anak dan pengabaian perbuatan pidana ZA sebagai alasan pembelaan terpaksa oleh PN Kepanjen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa landasan yuridis memosisikan ZA sebagai anak dalam perkara ini adalah karena usia ZA yang masih berusia 17 tahun. Berdasarkan keterangan dari ZA kepada Penuntut Umum ia mengakui telah menikah dan memiliki anak, namun mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim memosisikan ZA sebagai anak karena ketentuan tersebut tidak menyebutkan pengecualian terhadap anak yang sudah menikah. Putusan dalam perkara ini juga didasari pertimbangan bahwa rentang waktu pertemuan ZA bersama dengan korban sekitar 3 jam, dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hakim tidak melihat perbuatan korban yang dapat menghalangi ZA untuk melarikan diri karena tidak menyentuh atau menahan paksa secara fisik. Memosisikan ZA sebagai anak adalah hal yang tepat dilakukan secara hukum karena memang UU SPPA tidak mengatur pengecualian terhadap anak yang sudah menikah. ZA dijatuhi hukuman karena perbuatan ZA memang tidak memenuhi pembelaan terpaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Pembelaan terpaksa merupakan upaya pembelaan yang sah menurut hukum karena seseorang mendapat serangan yang seketika dan melanggar hukum, namun orang tersebut harus berusaha terlebih dahulu untuk meniadakan serangan tersebut. Inilah yang tidak dilakukan oleh ZA dalam kasus ini. Kata Kunci: anak, alasan penghapus pidana, Pengadilan Negeri Kepanjen ABSTRACT This research studies law enforcement positioning ZA as a minor and the situation that overlooked the criminal offense committed on the grounds of necessary defense by ZA as the defendant in the District Court of Kepanjen. The juridical principle that positioned ZA as a minor in this case is because the defendant was 17. As reported by the General Prosecutors, ZA was married and had a child, but despite this marital status and the child, the enquirer, the prosecutors, and the judge, referring to Article 1 point 3 of Law concerning Judicial System of Juvenile Crime (UU SPPA), positioned the defendant as a minor, while this provision does not mention marital status in a minor. This decision was also based on the consideration implying that a three-hour confrontation between ZA and the victim still gave the possibility of escaping. The judge did not see any chance where the victim held up ZA from escaping since there was no physical force involved. The position given by the judge is deemed appropriate since the law does not mention a married minor. ZA was sentenced since the offense he committed does not meet the principle of necessary defense, as provided in Article 49 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. The necessary defense is valid before the law since this is related to the situation where a person is abruptly attacked, and this action violates the law. However, the person concerned should have hampered the attack and this is what ZA did not perform. Keywords: children, excuse of the punishment abolition, Kepanjen District Court
PERLINDUNGAN ATAS HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DALAM APLIKASI MOVIE STREAMING YANG MENYEDIAKAN FITUR DOWNLOAD GRATIS Rafi Faisal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rafi Faisal, Afifah Kusumadara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: ferafi18@gmail.com ABSTRAK Era globalisasi memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi, termasuk dalam informasi tentang film. Dahulu, masyarakat harus mendatangi bioskop untuk menonton film terbaru. Namun, kini banyak masyarakat yang memilih untuk praktis dengan download dan streaming illegal yang sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Keberadaan pelanggaran Hak Cipta ini telah membawa dampak kerugian yang cukup besar bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kerugian tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan riset yang dilakukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), pembajakan film di Indonesia mengakibatkan hilangnya pendapatan pada usaha perfilman sekitar Rp 31.000.000.000 (tiga puluh satu milyar rupiah) hingga Rp 636.000.000.000 (enam ratus tiga puluh enam milyar rupiah) per tahun. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini digunakan untuk menelurusuri permasalahan yang terdapat dalam perlindungan atas hak cipta karya sinematografi dalam aplikasi movie streaming yang menyediakan fitur download gratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas Hak Cipta Karya Sinematografi dalam Aplikasi Movie Streaming yang menyediakan fitur download gratis dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia belum optimal. Kondisi demikian dikarenakan penindakan atas situs dan aplikasi dilakukan berdasarkan pada Permenkominfo dan Peraturan Bersama,Menkominfo dan Menkuman yang mana keduanya tidak dapat menjadi landasan dalam melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan dalam sebuah aplikasi yang dapat dioperasikan melalui smartphone melainkan hanya sebatas pada situs, sehingga dalam pemenuhan perlindungan hukum atas karya cipta sinematografi, diperlukan perubahan dalam regulasi terkait. Kata Kunci: Hak Cipta, Film, Sinematografi ABSTRACT Globalization has opened access for people to get countless information, including through films. Back in the past, people had to go to the cinema to enjoy new movies, contrary to what these days can offer where the audience could practically download movies for free and illegally watch movies online, all of which are considered violations of copyrights. This tendency has caused a significant loss for the parties concerned, reaching trillions of rupiah. Research conducted by Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) and Economy Investigation Agency (LPEM) regarding film industries reveals that the loss could reach up to 31,000,000,000 to 636,000,000,000 annually. This research employed normative-juridical approaches, referring to written rules and official documents (secondary data) sourced from related books. This research aims to delve into issues regarding copyrights of cinematography on movie streaming apps providing free downloading features. The research results indicate that the legal protection for cinematography as copyright regarding movie streaming apps with free downloading features in the legislative framework in Indonesia is not optimally provided because the regulation concerning websites and applications is based on the minister’s regulation, joint regulations, the Ministry of Communication and Informatics, and the Ministry of Law and Human Rights, in which they should not serve as the bases to deal with the violations of smartphone applications but only the applications on websites. This situation indicates that the legal protection for cinematography requires an amendment in the related regulation. Keywords: copyright, film, cinematography
HAMBATAN PEMENUHAN PIUTANG KREDITUR KONKUREN DALAM KASUS PEMBATALAN PERDAMAIAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kantor Hukum Andra Reinhard Pasaribu & Co. Law Office) Yusrifat Taqirozan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusrifat Taqirozan, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yusrifat@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk meneliti faktor yang menghambat pemenuhan piutang terhadap kreditur konkuren sebagai nasabah dari perusahaan sewa guna usaha yang telah mengambil hak opsi dan telah dilunasi dimana debitur merupakan perusahaan sewa guna usaha kendaraan bermotor yang jatuh pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hambatan yang dihadapi oleh debitur dalam memenuhi piutang kreditur konkuren serta upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang bersifat kualitatif menggunakan metode wawancara serta dokumentasi dari dokumen bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh pihak yang berperan penting dalam kasus ini memberikan faktor penghambat. Seperti kurator yang masih lemah dalam melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan boedel pailit, debitur yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana proposal perdamaian, serta kreditur yang tidak bertanggung jawab atas boedel pailit yang berada di bawah kuasanya. Selain itu perundang-undangan juga dinilai belum kuat dalam memberi pengaturan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh kurator serta belum memberi ruang bagi debitur secara kuat untuk berinisiatif mengajukan rapat kreditur yang dinilai penting untuk upaya pelunasan utang. Upaya yang dilakukan juga terbukti belum efektif dalam memenuhi piutang kreditur konkuren. Kata kunci: hambatan, kreditur konkuren, pembatalan perdamaian, perusahaan pembiayaan ABSTRACT This research aims to study the impeding factors in settling accounts receivable paid by a concurrent creditor as a client of a leasing company that took an optional right and received the full amount of the money while the company went into bankruptcy. These impeding factors faced by the debtor to meet the accounts receivable of the concurrent creditor and the measures taken to tackle these factors were further studied by employing empirical-juridical methods involving interviews and documentation. The research reveals that all parties with their important roles contribute to the impeding factors. The trustee, in this case, is not capable of conducting supervision over the bankruptcy estate, the debtor committing a breach of contract by not complying with the statement in the reconciliation proposal, and the creditor being not responsible for the bankruptcy estate under his/her control. Moreover, the legislation is also deemed to have its weak position in regulating the supervision performed by the trustee, and it fails to give the debtor a chance to propose for creditor meeting that is considered vital to help pay off the debt. The measures are also seen as ineffective in meeting the accounts receivable of the concurrent creditor. Keywords: impeding factors, concurrent creditor, reconciliation cancellation, finance company
IMPLIKASI YURIDIS KEBIJAKAN DEFORESTASI OLEH PEMERINTAH BRAZIL DITINJAU DARI PARIS AGREEMENT Jeremy Joel
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jeremy Joel, Rika Kurniaty, Agis Ardiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169, Malang e-mail: jeremyjoel@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis Paris Agreement terhadap kebijakan deforestasi Pemerintah Brazil dan bentuk pertanggungjawaban Brazil terhadap kebijakan deforestasi Pemerintah Brazil. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normative legal research atau penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif untuk menganalisis apa akibat hukum yang dapat terjadi kepada Brazil sebagai akibat dari tindakan Pemerintahnya yang mengakibatkan adanya kebakaran Hutan Amazon dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Pemerintah Brazil. Dari hasil penelitian dan riset, ,Penulis berkesimpulan bahwa implikasi yuridis Paris Agreement terhadap kebijakan deforestasi Pemerintah Brazil adalah Pemerintah Brazil wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran Hutan Amazon sesuai dengan semangat Paris Agreement dalam mengurangi emisi karbon dunia. Kemudian, bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang merasa dirugikan karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan mengikat dalam Paris Agreement. Kata Kunci: Paris Agreement, Deforestasi, Pemerintah Brazil ABSTRACT This research aims to analyze the juridical implication of the Paris Agreement related to the deforestation policy made by the Government of Brazil and the government’s liability regarding the policy according to normative-juridical methods that analyze the legal consequences caused by the government’s policy that may lead to amazon forest fire and the type of the liability that the government of Brazil can give. The results indicate that the juridical implication of the Paris agreement implies that the government of Brazil, regarding the deforestation policy, is responsible for the Amazon forest fire in line with the spirit implied in Paris Agreement to reduce global carbon emission. This responsibility can be given according to the agreement among the aggrieved parties recalling that there are no clear and binding responsibilities stated in Paris Agreement. Keywords: Paris Agreement, deforestation, the government of Brazil

Page 455 of 563 | Total Record : 5629

 453   454   455   456   457 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue