cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 450   451   452   453   454 
EFEKTIVITAS PASAL 36 AYAT (1) PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERKAIT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Audina Fitria Dellavega
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Audina Fitria Dellavega, Tunggul Anshari S.N., Lutfi Effendi Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: audinafitriadellavega@gmail.com ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 66 Tahun 2017 dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya kendala pada Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Lumajang.Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan solusi agar tidak terjadi lagi kebocoran dan kendala dalam pemungutan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Lumajang. Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 66 Tahun 2017 masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum dan Masyarakat yang mengurus perpajakan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan SKAB di wilayah Lumajang yang masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal laporan dan pembayaran. Hambatan yang paling umum terjadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama penambang pasir dan batu, adanya penambang ilegal, dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pajak oleh pemerintah lumajang. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis diperlukan upaya dari Pemerintah yaitu dengan pembinaan dan sosialisai secara berkala agar aturan yang ada dapat dilaksanakan secara baik dan benar serta memperketat pengawasan keluar masuk kendaraan tambang dititik perbatasan Lumajang. Kata kunci : Efektivitas, SKAB,Tambang Pasir Lumajang ABSTRACT This research studies the difference between Article 36 Paragraph (1) of Regent Regulation of the Regency of Lumajang Number 66 of 2017 (das sollen) and the reality (das sein) specifically regarding impeding factors faced in tax collection for non-metallic mineral and stone quarrying in Lumajang. This research is aimed to provide a solution to prevent leaks and issues in the tax collection. The research reveals that the provision of Article 36 Paragraph (1) of Regent Regulation of the Regency of Lumajang Number 66 of 2017 has not been effectively implemented by the structure of law and the members of society dealing with the taxation. This is obvious in the implementation of SKAB in Lumajang where irrelevance between report and payment is often found. The main impeding factors are related to lack of people’s awareness of sand and stone mining, illegal mining, and lack of human resource to supervise and control tax in Lumajang. Thus, measures from the government should be given through regular training and workshop to allow appropriate implementation of regulations and to allow strict supervision over the traffic of mining vehicles at the border of Lumajang. Keywords: effectiveness, SKAB, sand mining in Lumajang
ANALISIS AGAMA PEWARIS DALAM PERKARA WARISAN DIPUTUS NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD (Analisis Amar Putusan Nomor 8/Pdt.G/2010/PA.Pkj) Adelia Verdianti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adelia Verdianti, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: adellia_verdianti@yahoo.co.id ABSTRAK Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim yang kurang memperhatikan penerapan hukum acara perdata sebagaimana dalam Putusan No. 8/Pdt.G/2010/PA.Pkj. Di dalam permasalahan ini akan mengutamakan mengenai keadaan hukum bahwa pewaris saat meninggal tidak beragama Islam tetapi tetap dalam pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tidak mempertegas keadaan agama pewaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kata Kunci: dasar pertimbangan hukum, agama, pewaris ABSTRACT This study discusses the basic considerations of judges who do not pay attention to the application of civil procedural law as stated in Decision No. 8/Pdt.G/2010/PA.Pkj. In this matter, the emphasis would be on the legal situation that the heirs at the time of death was not Muslim, but still under legal considerations and the judge's decision did not emphasize the religious condition of the heirs. This study applied a normative juridical research using statute and case approaches. Keywords: legal considerations, religion, heirs
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA PAGELARAN WAYANG TIMPLONG KABUPATEN NGANJUK (Studi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk) Syarah Yolanda Komaruddin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syarah Yolanda Komaruddin, Lutfi Effendi, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: syarahyolanda29@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk pemahaman masyarakat terhadap budaya asli daerah terkait Implementasi pasal 7 ayat (2) huruf A peraturan daerah kabupaten Nganjuk nomor 7 Tahun 2016 tentang pelestarian kebudayaan tradisional tak benda pagelaran wayang timplong, penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Empiris, yakni merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan kenyataan yang telah terjadi di lapangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang di dapat dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi di dinas pariwisata kabupaten Nganjuk. Dalam penerapan Pasal 7 ayat (2) huruf a peraturan daerah kabupaten Nganjuk belum terlaksana secara maksimal dari hasil penelitian yang ada hampir seluruh masyarakat tidak mengetahui mengenai adanya wayang Timplong. Sebaiknya dalam hal ini pemerintah daerah lebih aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar timbul kesadaran diri untuk bisa melindungi warisan budaya yang ada di daerah. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Budaya Tak Benda ABSTRACT This research aims to investigate the understanding of the local people about the local culture in connection to the implementation of Article 7 Paragraph (2) letter A of Regional Regulation of the Regency of Nganjuk Number 7 of 2016 concerning Intangible Cultural Heritage Preservation. This research employed empirical-juridical methods intended to analyze and study how the law works in society in dealing with the issue discussed by relating the facts taking place in real life. Primary and secondary data were obtained from observation, interviews, and documentation in a tourism agency in Nganjuk Regency. This research reveals that Article 7 Paragraph (2) letter a of the Regional Regulation of the Regency of Nganjuk has not been optimally implemented since most members of the community were not aware of the existence of wayang Timplong. That is, the local government should be more actively involved in informing the community to encourage its members to protect the local cultural heritage. Keywords: implementation, regulation, intangible cultural heritage
URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI ASURANSI KEPADA PENONTON PERTANDINGAN SEPAKBOLA Muhamad Bayu Aji Pradana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Bayu Aji Pradana, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskhawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: bayu.pradana49@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian kali ini, penulis mengangkat isu kepastian perlindungan penonton sepakbola dalam menyaksikan secara langsung pertandingan sepakbola di stadion untuk mendukung klub sepakbola yang di cintainya melalui mekanisme Asuransi Kepada penonton Sepakbola. Penulis melihat belum adanya perlndungan yang pasti bilama terjadi hal yang tidak di inginkan kepada penonton sepakbola dalam menyaksikan pertandingan sepakbola, baik dala paying hukum terdapat kekosongan hukum sekaligus sistem perlindungan yang diberikan oleh penyelenggara pertandingan sepakbola. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis serta yang telah dipaparkan pada bab di atas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa karakteristik hukum dari asuransi sendiri mencangkup kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang ditunjukkan untuk mengikatkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi (penanggung dan tertanggung). Maka, bisa dikatakan bahwa asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian dimana harus memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, KUHD dan KUHPerdata. Mekanisme pembayaran dijadikan satu dengan tiket yang mana dalam tiket tersebut didalamnya terdapat sejumlah premi yang mana akan di setorkan pihak penyelenggara kepada perusahaan asuransi guna dijadkan premi asuransi untuk mengasuransikan penonton sepakbola. Selanjutnya penerapan pemberian santunan pada penonton sepakbola ditujukan kepada penyelenggara yang mana selanjutnya dana ganti kerugian akan disalurkan kepada penonton sepakbola yang mengalami kejadian kecelakaan/hal yang tidak terduga yang bertiket resmi. Kata Kunci: Asuransi, Sepakbola, Penonton Sepakbola ABSTRACT This research topic departed from the absence of certain protection in case of unwanted accidents happening to football spectators either in terms of the legal protection amidst legal loopholes or the system of protection provided by a football event organizer. This research has learned that the legal characteristics of insurance include a set of written and unwritten regulations addressed to two parties (insurer and insured) involved in an insurance contract. That is, insurance involves an agreement that has to meet the requirements outlined in Law Number 40 of 2014 concerning insurance, Indonesian Commercial Code, and Civil Code. This insurance may be included in the ticket price, in which the insurance premium will be paid to an insurance company. Following this procedure, in case of an accident, compensation could be paid to the spectator who bought the ticket with insurance. Keywords: insurance, football, football spectator
EFEKTIFITAS PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN (Studi Penelitian di Dinаs Sosiаl P3AP2KB Kota Malang) Ahmad Fadhila Afif
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Fadhila Afif, Lutfi Effend, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: ahmadfadhilaafif@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam terkait Efektifitas pasal 13 ayat (1) peraturan daerah kota malang tentang ketertiban umum dan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Empiris, yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas berdasar pada aturan-aturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi di dinas sosial P3AP2KB dan pengemis di lapangan. Dalam penerapan Pasal 13 ayat (1) peraturan daerah kota malang tentang ketertiban umum dan lingkungan belum terlaksana secara maksimal karena selama ini dalam mengatasi masalah pengemis di kota malang dinas sosial P3AP2KB kota malang hanya merazia lalu membina, tanpa adanya tindakan preventif. Seharusnya pemerintah memberikan tugas dan fungsi kepada lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pengemis dan lebih tegas dalam penegakan saknsi administratif. Kata Kunci: Peraturan, Dinas Sosial, Pengemis ABSTRACT This study aims to identify and examine in depth the effectiveness of Article 13 Paragraph (1) of Regional Regulation of Malang City Number 2 Year 2012 Concerning Public Order and the Living Environment. This research was conducted using the empirical legal method, namely in solving the problems discussed based on the applicable rules by connecting the reality that had occurred in the field. The data used are primary and secondary data obtained through interviews, observations, and documentation in the Social Agency-P3AP2KB, Malang City and beggars in the field. In the implementation of Article 13 Paragraph (1) of Regional Regulation of Malang City Number 2 of 2012 concerning Public Order and the Living Environment, it has not been implemented optimally, because so far in overcoming the problem of beggars in Malang City, the Social Agency-P3AP2KB, Malang City only raids and fosters, without any preventive actions. The government should give duties and functions to the institutions concerned to increase socialization about beggars and be more assertive in enforcing administrative sanctions. Keywords: Regulations, Social Agency, Beggars
PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA TANPA PEMBERATAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018) Claudia Chintya Debby
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Claudia Chintya Debby, Nurini Aprilianda, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: debclauu@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam terkait Pertimbangan Hakim memutus Pidana Tanpa Pemberatan Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018). Dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah secara jelas memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak akan mendapatkan hukuman yang berat. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas berdasar pada metode penelitian yang berfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini menejelaskan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harusnya dapat dipertimbangkan kembali dalam menjatuhkan sanksi pidana dan denda. Tentunya putusan Hakim dalam perkara ini diharapkan dapat memberikan hukuman semaksimal munkin agar terdakwa merasa jera melakukan perbuatan yang sama mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan kepada tiga orang anak dibawah umur sesame jenis yang dapat berdampak psikologis, menimbulkan trauma berkepanjangan dan dapat merusak masa depan korban. Dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak dua kali pada kasus yang berbeda. Kata Kunci: Pencabulan, Pidana, Tentara ABSTRACT This research aims to seek further to the judge’s consideration of a criminal verdict without any aggravation against a soldier over the molestation of an underage child (A case study of Decision Number 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018). The judge referred to Article 82 Paragraph 1 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, implying that any molestation certainly leads to aggravated criminal sentencing. This research employed normative-juridical methods, focused on principles and norms of positive law. This research has revealed that what has been committed by the defendant should be re-considered regarding the criminal sanctions and the fines imposed. However, the judge’s decision is expected to deter and seriously punish the molester, recalling how serious this crime was since it took three boys as victims who may suffer psychologically. This may also cause serious trauma and ruin the children’s future. The defendant committed molestation twice in a different case. Keywords: molestation, crime, soldier
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2022 PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HAL TERJADI PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) PADA PEMBIAYAAN PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN (Studi di PT Pegadaian (Persero) Nabila Ismi Fahira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Ismi Fahira, Reka Dewantara, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: nabilaismif123@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah (NPF) pada pembiayaan produk arrum haji di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik, mengetahui kendala yuridis dan non yuridis dalam pelaksanaan penyelesaian, dan mengetahui upaya yuridis dan non yuridis terhadap kendala yang dihadapi. Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan menggunakan upaya restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data primer serta sekunder akan dianalisis menggunakan analisis bahan hukum yaitu dengan teknik wawancara dan teknik dokumen. Teknik wawancara adalah kegiatan dengan mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan kepada narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Teknik dokumen adalah pengumpulan data yang bersumber dari fakta dan data yang telah di dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah pada produk arrum haji di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik masih belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan adanya kendala yang menghambat pelaksanaan penyelesaian yang disebabkan baik dari pihak nasabah maupun dari Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik. Kata Kunci: Wanprestasi, Pembiayaan Bermasalah, Pegadaian, dan Arrum Haji ABSTRACT This research aimed to find out how breach of contract is settled over non-performing financing (NPF) in financing hajj program of arrum haji at Pegadaian Syariah (sharia pawnshop branch office of Kebomas, Gresik), juridical and non-juridical issues in settling the problem, and juridical and non-juridical measures regarding the hindrances faced. This issue could be settled by implementing re-structurization according to the provision in Article 1 point 7 of the Regulation of Bank Indonesia Number 13/9/PBI/2011 concerning Amendment to the Regulation of Bank Indonesia Number 10/18/PBI/2008 concerning the Re-Structurization of Sharia Financing for Sharia Bank and Sharia Enterprise Unit. This research employed empirical-juridical methods, juridical and sociological approaches. Primary and secondary data were obtained from interviews and documents. Interviews were conducted by raising questions to get intended information while documentation involved relevant facts and data. The research results revealed that the dispute settlement has not been effective due to impeding factors coming from both the customers and the pawnshop. Keywords: breach of contract, non-performing financing, pawnshop, Arrum Haji
ANALISA PENOLAKAN DAN PENCABUTAN STATUS TEMPAT TINGGAL PENGUNGSI SURIAH OLEH PEMERINTAH DENMARK Alaikha Annan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alaikha Annan, Sukarmi, Fransiska Ayulistya Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: alaikhaannan@student.ub.ac.id ABSTRAK Negara Denmark pada beberapa tahun terakhir telah melakukan penolakan dan telah mencabut status tempat tinggal pengungsi Suriah. Kebijakan dan tindakan negara Denmark telah dianggap melanggar prinsip Non-Refoulement yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam Hukum Pengungsi Internasional yang dimana mengatur bawasannya sebuah negara tidak dapat melakukan pemulangan terhadap pengungsinya tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan dalam Hukum Pengungsi Internasional. Prinsip Non-Refoulement sendiri sudah dianggap sebagai Jus Cogens dalam perkembangannya. Tulisan ini menganalisa secara yuridis apakah tindakan yang dilakukan negara denmark bertentangan dengan prinsip Non-Refoulement serta bagaimana penyelesaian hukumnya dengan cara menganalisa terhadap instument hukum pengungsi internasional dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Kata Kunci: Non-Refoulement, Pengungsi Suriah, Denmark ABSTRACT In recent years, Denmark has rejected and revoked the residence status of Syrian refugees. Denmark’s policies and actions have been deemed as a violation of the principle of NonRefoulement which is one of the basic principles in International Refugees Law. NonRefoulement regulates that a country shall not expel refugees without reasons that allowed in International Refugees Law. The principle of Non-Refoulement itself has been considered as Jus Cogens in its development. This paper analyzes juridically whether the actions taken by the Danish government are contrary with the principle of Non-Refoulement and how to resolve using legal instruments by analyzing international refugee law instruments and the facts on the ground. Keywords: Non-Refoulement, Syria Refuges, Denmark
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil) Anaka Ahsanu Mayasha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anaka Ahsanu Mayasha, Agus Yulianto, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kamayasha@gmail.com ABSTRAK Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas mengenai pemberdayaan pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pembudidaya ikan air tawar setelah berlakunya Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis bentuk upaya penerapan peraturan yang efektif menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam implementasi pemberdayaan pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung. Selama masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi, sehingga memutuskan untuk menjadi pembudidaya ikan air tawar karena dapat dilakukan dari rumah dan meminimalisir untuk berkegiatan diluar yang beresiko. Pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang hanya sekedar memulai tanpa melihat aspek-aspek penting dalam berbudidaya ikan air tawar yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Maka dari itu dibutuhkan pernanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung selaku pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang perikanan dibutuhkan dalam memberdayakan pembudidaya ikan air tawar sebagaimana yang tertera dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Tulisan hukum ini merupakan tulisan sosio legal dengan menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris maka Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil tulisan adalah Dari hasil analisis tersebut dapat disebutkan bahwa implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemberdayaan pembudidaya ikan air tawar ini belum berjalan dengan baik sesuai karena adanya keterbatasan dalam sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran, anggaran yang didapat oleh Dinas Perikanan dirasa belum cukup dan sangat terbatas, sehingga berdampak pada belum mampunya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung untuk menyentuh atau menjangkau para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung secara merata dan keseluruhan. Kata kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Pembudidaya Ikan Air Tawar, Dinas Perikanan ABSTRACT This research studies the responsibility of the Regional Government of Tulungagung regarding freshwater fish rearing following the effectuation of Article 2 of Regional Regulation of the Regency of Tulungagung Number 3 of 2019 concerning the Empowerment of Small Fish farmers. This research specifically identifies and analyzes the implementation of effective regulations of Article 2 of Regional Regulation of the Regency of Tulungagung Number 3 of 2019 concerning the Empowerment of Small Fish Farmers and impeding factors and measures taken by the regional government in the implementation mentioned. Covid-19 has affected the economy of the people, and this condition has encouraged them to decide to rear fresh water at home and minimize their risky activities outside during the pandemic. However, most people rear fish without taking into account the aspects required in fish rearing, and, consequently, they have to face losses. Therefore, this condition requires the role of the Fishery Agency in Tulungagung Regency to implement one of the agendas of the regional government in fisheries in the empowerment of freshwater fish farmers, as outlined in the provision of Article 2 of Regional Regulation of the Regency of Tulungagung Number 3 of 2019 concerning the Empowerment of Small Fish Farmers. This is a socio-legal study employing empirical-juridical methods with primary and secondary data that were further analyzed in a qualitative method. The results indicate that the implementation of Article 2 is not optimal due to a lack of sources of funds that have not covered entire fish farmers in the Regency of Tulungagung. Keywords: Implementation, Public Service, Freshwater Fish rearing, Fishery Agency
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SLOGAN PRODUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Dewi Indriani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewi Indriani, Yuliati, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dewiindriani694@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Slogan Produk Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparasi (comparative approach). Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu, serta dapat menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis tidak diatur secara eksplisit terkait slogan produk. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum slogan produk ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Kata Kunci: Slogan, Hak Cipta, Hak Merek ABSTRACT This research aims to investigate and analyze the legal protection of product slogans seen from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights and Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications according to normative-juridical methods and statutory, case, and comparative approaches. A slogan is defined as a short written or spoken sentence intended to attract customers to the products advertised or sold, or it represents the ideology of a certain group, organization political party, and many more. Product slogans, however, are not explicitly governed in both of these laws. Thus, it is essential to further analyze the legal protection of slogans according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights and Law number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Keywords: slogan, copyright, brand

Page 452 of 563 | Total Record : 5629

 450   451   452   453   454 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue