cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2014)" : 30 Documents clear
Implementasi Organisasi Pembelajaran dalam Pengembangan Penguatan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Studi tentang Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization di Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang) Dian Catur Wulansari Ningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of Learning Organization In The Development Of strengthening financial management of public sector (Studies On The Australia Indonesia Partnership Program for Decentralization In Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). An organization in achieving the desired objectives needs employees or an apparatus of competent resources. Considering the necessity of capacity building Resources Apparatus (SDA), implementation of a learning organization is needed for strengthening  the public sector financial management. Thus the Government of Indonesia conducted in cooperation with the australian government program in the form of the implementation of the australian indonesia partnership for decentralization (AIPD). Keywords: Learning Organization, Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralizatin.   Abstrak: Impelementasi Organisasi Pembelajaran Dalam Pengembangan Penguatan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Studi Tentang Program The Australia Indonesia Partnership For Decentralization Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). Suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya pegawai atau sumber daya aparatur yang berkompeten. Mengingat perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA), perlu adanya implementasi organisasi pembelajaran dalam penguatan pengelolaan keuangan sektor publik. Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia berupa implementasi program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD). Kata kunci: organisasi pembelajaran, Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralizatin.
Pengembangan Kapasitas Sekolah Luar Biasa untuk Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi di SDLBN Kedungkandang Malang) Estitika Rochmatul Zulfa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Capacity Building Special School for Improving Education Services for Children with Special Needs (Case Studies in SDLBN Kedungkandang). Capacity building is often overlooked, especially by the special school. It can be seen from the many problems that occur as human resource issues, management of, and service in education system. Therefore, the need to develop the capacity to improve educational services for children with special needs. The findings in the field shows that the ministry of education in SDLBN Kedungkandang based on the method of service, facilities and infrastructure, as well as human resources is good. In addition, the development of institutional capacity by developing its organizational structure have occurred after the MBS (School Based Management), organizational culture was already showing good culture is to cultivate a culture of family. Factors supporting the development of capacity is the ability of teachers. Whereas the inhibiting factor is the leadership style of the Principal and the administrative burden carried by the teacher. Hopes, Principal as leaders in the school about the teacher always share with existing development in the school and want to realize the desire of teachers who want to make the school more developed and to issue administrative burden Principal should consult with the Department of Education for additional personnel in the field of school administration. Keyword: capacity building, educational services, special schools Abstrak: Pengembangan Kapasitas Sekolah Luar Biasa untuk Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di SDLBN Kedungkandang Malang). Pengembangan kapasitas masih sering diabaikan khususnya oleh sekolah luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masalah yang terjadi seperti masalah sumberdaya manusia, tatalaksana, dan sistem dalam pelayanan pendidikannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan yang ada di SDLBN Kedungkandang berdasarkan metode pelayanan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusianya sudah baik. Selain itu, pengembangan kapasitas kelembagaan berdasarkan struktur organisasinya sudah terjadi pengembangan setelah adanya MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), Budaya organisasinya pun sudah menunjukkan budaya yang baik yaitu dengan membudayakan budaya kekeluargaan. Faktor pendukung pengembangan kapasitas yaitu kemampuan guru. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu gaya kepemimpinan Kepala Sekolah dan beban administratif yang dilakukan oleh guru. Harapannya Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah tersebut senantiasa berbagi dengan guru tentang  perkembangan yang ada pada sekolah dan mau merealisasikan keinginan guru yang ingin menjadikan sekolah lebih berkembang dan untuk masalah beban administratif sebaiknya Kepala Sekolah berkonsultasi dengan pihak Diknas untuk penambahan personel di bidang administrasi sekolah. Kata kunci: pengembangan kapasitas, pelayanan pendidikan, sekolah luar biasa
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032) Sugiyanti Puji Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Green open space development in effort for realizing  sustainable city. Green open space is alternative solution to anticipation of future environmental crises. This study aims to provide overview of the development of green space in realizing sustainable city.  Methode used is descriptive the first stage is development of green open space in Nganjuk, Second analysis of green space in realizing of sustainable city and the third analyzes the driving factors and barriers to the sustainable city. Nganjuk Regency results showed of policy legislation Number 26 of 2007 by developing green space landscape, forest city green space, green line, yard, agricultural and plantation that fulfill the function of economy, trade, tourism, participatory and environmental balance. Green Space towards sustainable development of the city affected by natural conditions, system organization, the professionalism of human resources, as well as the interests of stakeholders. The recommendations include the development of green open space can be provided based Agribusiness, cultivation plants, as well as strengthening the monitoring system of environmental protection and to authorize regional development in the area. Keywords : Public Policy, Public and Private Green open space, Scenario and Sustainable City   Abstrak : Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City.  Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan solusi alternatif dalam mengantisipasi krisis lingkungan di masa depan. Berdasarkan pernyataan tersebut penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengembangan RTH dalam mewujudkan sustainable city. Metode penulisan yang digunakan adalah Deskriptif dengan tahap pertama menjelaskan pengembangan RTH di Kabupaten Nganjuk, Kedua melakukan analisa pengembangan RTH dalam mewujudkan sustainable city dan ketiga adalah menganalisis faktor pendorong dan penghambat menuju sustainable city. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk memenuhi Peraturan Perundangan No 26 tahun 2007 mengenai perwujudan 30 persen RTH dengan melakukan pengembangan RTH Pertamanan, Hutan Kota, Jalur Hijau, Pekarangan, Pertanian dan Perkebunan yang memenuhi fungsi ekonomi, wisata, partisipatif serta keseimbangan lingkungan. Pada pengembangan RTH menuju sustainable city terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kondisi alam, sistem organisasi, profesionalitas sumber daya manusia, serta kepentingan para stakeholder. Rekomendasi yang dapat diberikan meliputi pengembangan RTH berbasis Agribisnis, pengembangan RTH Budidaya tanaman/Kebun Bibit, serta penguatan sistem pengawasan terhadap perlindungan lingkungan dan pelimpahan wewenang pembangunan daerah pada daerah.Kata kunci : Kebijakan Publik, RTH Publik & Privat, Scenario, TAIDA dan Sustainable City
Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Bayu Rizky Aditya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Sinergy of Stakeholders in Integrated Waste Management for Democratic Public Administration in the Perspective Governance Theory (Study on Integrated Waste Management Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang) This research was conducted based on the number of services provided by the government to the people are still the concept of Top-Down, which is issued by a government policy without seeing what was needed and required by society, even most of the services provided to the public are the fully responsibility of the government without invite private sector and civil society. This study aims to analyze the process of the establishment and the factors that affect the synergy of stakeholders in integrated waste management for Public Administration in Democratic Governance theory perspective. This study uses qualitative descriptive approach. The results show the process of the establishment of synergy between stakeholders started from trash problems of society and the process of democracy through deliberation is done to find solutions to problems of garbage. Factors supporting that government support in the form of policies, directives and guidance, active role in managing, generating and paying dues trash, trash palm partner's involvement in financing and operating TPSTs limiting factor is the behavior of some people who are pragmatic to waste management. Keywords: public administration, democracy, synergy, governance, stakeholders   Abstrak: Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa banyak pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih berkonsep Top-Down, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat, bahkan hampir seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tanggungjawab penuh pemerintah tanpa melibatkan peran swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjalinnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam perspektif teori Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses terjalinnya sinergitas antar Stakeholders berawal dari permasalahan sampah masyarakat dan adanya proses demokrasi melalui musyawarah yang dilakukan untuk mencari solusi permasalahan sampah. Faktor pendukung yaitu dukungan pemerintah berupa kebijakan, arahan dan bimbingan, peran aktif masyarakat dalam mengelola, menghasilkan dan membayar iuran sampah, keterlibatan rekanan lapak sampah dalam pembiayan operasional TPST dan faktor penghambat adalah perilaku sebagian masyarakat yang pragmatis terhadap pengelolaan sampah.   Kata kunci:  administrasi publik, demokrasi, sinergi, governance, stakeholders
Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) Risa Nur Istiyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effectiveness of Confiscation Against Organizational Taxpayer Asset to Reduce Taxpayer Default (Study of Tax Service Office of Pratama of North Malang). This confiscation against the asset is a final action of collection after the defaulted taxpayer is sent with letter of reprimand, letter of compulsion, and letter of confiscation (SPMP – Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan). Research type is qualitative with descriptive approach using Miles-Huberman’s Analysis Method. Result of research has shown that the confiscation against organizational taxpayer asset is able to force the defaulted taxpayer to make settlement in 2 weeks before the preparation of auction, as long as the confiscation is valid on the predetermined regulation. Confiscation against organizational taxpayer involves two confiscating officers with authority and duty as the tax confiscator. Some factors supporting and constraining the effectiveness of confiscation against organizational taxpayer asset are found. The constraining factors are that organizational taxpayers may not want to sign Confiscation Agenda, the confiscating officers are not allowed to access the asset, and the difficulty to find the asset to be confiscated. Key Words: Confiscation Against,  Organizational Taxpayer Abstrak: Penyitaan Harta Kekayaan milik wajib pajak badan merupakan tidakan penagihan terkhir yang dikarenakan sebelumnya ada surat teguran, surat paksa hingga surat SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan).Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data Miles Huberman.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakannya dalam waktu 2 minggu sebelum persiapan lelang dan proses penyitaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Penyitaan pada wajib pajak badan di lakukan oleh dua juru sita sesuai wewenang dan tugasnya sebagai juru sita pajak, namun masih adanya faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan. Faktor penghambatnya adalah dari pihak wajib pajak badan tidak mau mendatangani BAS (Berita Acara Sita), juru sita tidak diberbolehkan masuk, kesulitan dalam menemukan barang milik Wajib Pajak yang akan disita. Kata Kunci: Penyitaan Harta, Wajib Pajak Badan
Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana PNPM Mandiri untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada BKM "Artha Bhakti Adhi Guna" Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Teddy Persia Wibowo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Performance of Badan Keswadayaan Masyarakat in Fund Management of PNPM Mandiri To Community Empowerment (Study in BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). This study to describe and analyzes the performance of BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” in fund management of PNPM Mandiri to community empowerment at Turirejo village. The methods used in this research is qualitative research. The focuses are divided into four aspects namely input, process, output, the supporting factors and the restricting factors. The results showed that the performance of Badan Keswadayaan Masyarakat to manage the funds of PNPM Mandiri can be said to be good, it can be seen from the apparaturs competency, the ability to accommodate public aspirations, and the mechanism of fund management. Besides that, there are a supporting factors in the implementation of poverty alleviation program on BKM ABA are funding, public participation, the presence of training and availability of guidebook and facilities are complete, while restricting factors are the nature, the attitude of individualist citizens, and a negative perception of the society against the revolving loan of fund. The technique of collecting data on this study uses the technique of interview, observation, and documentation. It can be used to study material that related to the performance of Badan Keswadayaan Masyarakat in fund management of PNPM Mandiri to community empowerment. Keywords: empowerment, rural development, participation. Abstraksi: Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Mengelola Dana PNPM Mandiri Untuk Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Pada  BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kbupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kinerja BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” dalam mengelola dana PNPM Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Turirejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus ini terbagi menjadi 4 aspek yakni, input, proses, output, faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan kinerja BKM ABA dalam mengelola dana PNPM Mandiri sudah baik, hal tersebut dilihat dari segi kompetensi anggota, kemampuan menampung aspirasi masyarakat, dan mekanisme mengelola dana. Disamping itu ada faktor pendukung dalam pelaksanaan program yaitu pendanaan, partisipasi masyarakat, adanya pelatihan, tersedianya buku pedoman dan fasilitas yang lengkap, sedangkan faktor penghambatnya adalah alam, sikap individualis warga, dan persepsi negatif masyarakat terhadap dana pinjaman bergulir. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan kajian yang terkait dengan kinerja badan keswadayaan masyarakat dalam mengelola dana PNPM Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci: pemberdayaan, pembangunan perdesaan, partisipasi
Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo dan Dinas PU Bina Marga Kab, Sidoarjo) Ekil Amas Setiani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Contribution of Local Tax Road Infrastructure Development. Research background is conducted because local tax contribution not optimal to the development road infrastructure is less appropriate to the needs of the community. Road infrastructure is needed in order to improve the community economic growth and public accessibility. The research used qualitative and descriptive approach and analysis of Miles Hubberman models. The result is the development of road infrastructure in Sidoarjo District not optimal, development of road infrastructure are focused only on the main roads while most district roads infrastructure damage was in the alternative roads and link between villages. So, goverment should increase local tax contribution to the development of proper road infrastructure. Keywords: construction, road infrastructure, local tax   Abstrak: Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan. Penelitian ini dilakukan atas dasar belum optimalnya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan yang kurang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan diperlukan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta aksesibilitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data model Miles Hubberman. Hasilnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo belum optimal, pembangunan infrastruktur jalan hanya difokuskan pada jalan-jalan utama Kabupaten Sidoarjo sedangkan kebanyakan kerusakan infrastruktur jalan berada pada jalan-jalan alternatif dan penghubung antar desa. Sehingga perlu adanya peningkatan kontribusi pajak daerah  terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang tepat.   Kata kunci: pembangunan, infrastruktur jalan, pajak daerah
Penerapan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perpajakan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) Nita Rysaka
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Applicetion of Electronic System in Tax Serviee (Study of Tax Service OItrce of Pratama of North Malang). The public service is a form of service in principle be the responsibility of and undertaken by government agencies that can make it easier. Electronic systems technology-based information that can be exploited in the service. The electronic system is also implemented by the Directorate General of Tax to the tax pewajib in conducting the implementation of taxation. Electronic taxation system consists of e-Registration, e-SPT, e-Filing and e-Billing. With the electronic system of the Ministry of taxation expected taxpayers can calculate and report taxes. This study uses qualitative methods with the descriptive approach. The results of this research show the implementation of the electronic system of taxation that made the unfortunate Pratama Tax Service Office North each year experience a rise in the use of E-SPT and E-Filing. One might say electronic systems on KPP Pratama Malang Utara is inseparable from the support and restricting factors in it. It needs to be a partnership Government with taxpayers. Keyword: Electronic system, E-SPT, E-Filing,E-Registration,E-billing Abstrak : Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan  (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Pelayanan publik adalah suatu bentuk jasa pelayanan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah yang dapat mempermudah. Sistem elektronik yang berbasis teknologi informasi inilah yang  dapat di manfaatkan dalam pelayanan. Sistem elektronik juga diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pewajib pajak dalam melakukan pelaksanaan perpajakan. Sistem elektronik perpajakan ini terdiri dari e-Registration, e-SPT, e- Filing dan e-Billing. Dengan adanya sistem elektronik pelayanan perpajakan diharapkan wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan sistem elektronik perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tiap tahunnya mengalami kenaikan dalam penggunaan E-SPT dan E-Filing. Bisa dikatakan sistem elektronik pada KPP Pratama Malang Utara tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat di dalamnya. maka perlu kerja sama pemerintah dengan wajib pajak. Kata kunci: Sistem elektronik, E-SPT, E-Filing,E-Registration,E-billing
Pengembangan Wilayah Hinterland di Kecamatan Kedungkandang sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Wilayah Buring-Kota Malang) Risna Febriyani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Hinterland Regional Development in Sub Kedungkandang for Improving Public Service (Studies in Regional Buring-Malang). This research was conducted on the basis of the presence of development in the city of Malang are not evenly distributed. The implications of these inequalities is that there are areas of low public infrastructure development, namely Buring region. Attempts to overcome these problems is development area. As development efforts, the need for planning, which is the first step of the development of the region. In planning we can see how the circumstances and character of the area. In addition we will be able to figure out what the appropriate public services to be developed in Buring as its hinterland.After the regional planning process is done, then the next step is to outline the government's efforts in developing regions. These efforts come after the government know beforehand Buring region. This was done so that the development of infrastructure and public services on target in accordance with the social conditions of the local community. Malang Government efforts include several development strategies undertaken. Keywords: Development area, Hinterland, Improving Public Services Abstrak: Pengembangan Wilayah Hinterland di Kecamatan Kedungkandang sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Wilayah Buring-Kota Malang) Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya pembangunan di wilayah Kota Malang yang belum merata. Implikasi dari ketidakmerataan tersebut adalah terdapat wilayah yang pembangunan infrastruktur publiknya rendah, yaitu wilayah Buring. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannyapengembangan wilayah. Sebagai upaya pengembangan, maka dibutuhkannya perencanaan, yang mana merupakan langkah awal dari pengembangan wilayah. Dalam perencanaan kita dapat melihat bagaimana keadaan dan karakter wilayah. Selain itu kita nantinya dapat mengetahui layanan publik apa yang cocok untuk dikembangkan di Buring sebagai wilayah hinterland. Setelah proses perencanaan wilayah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah memaparkan upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah. Upaya ini didapat setelah pemerintah mengenal wilayah Buring terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar pengembangan infrastruktur pelayanan publik tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.   Kata Kunci :Pengembangan wilayah, Hinterland, Peningkatan Pelayanan Publik
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang) Franklin Asido Rossevelt
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Supervision of Regional Representatives Council Budgets Of Implementation In Malang. The background of this research is to ensure the efficiency of the delivery of the Government, and also to expanding as well as of the instrument in realizing democracy and public welfare. The Republic of Indonesia’s Law Number 32 Year 2004 on Local Government, and the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2004 on Financial Balance between Central and Regional Government wishes to put a political line Decentralized Autonomous Region by replacing the laws of the Republic of Indonesia Number 25 year 1999. Malang is one of the Regional Otononom Regional set by the central government. A significant problem in the Autonomous Region is a financial problem. To finance the necessities in one fiscal year Regional Revenue and Expenditure (budget) as the regional legislature has the right to supervise budget.   Keyword: Regional Autonomy, The Supervision Budget, The efficiency of the delivery of the Goverment. Abstrak: Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanan APBD Di Kota Malang. Dengan latar belakang Otonomi Daerah diadakan untuk menjamin efisiensi penyelenggaran Pemerintah, juga untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berkehendak meletakan suatu garis politik Otonomi Daerah menurut cara Desentralisasi menggantikan undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Kota Malang adalah salah satu Daerah Otonom yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Masalah yang cukup penting di Daerah Otonom adalah masalah keuangan. Untuk membiayai keperluan-keperluan Daerah dalam satu tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai lembaga legislatif Daerah berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanan APBD.   Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengawasan APBD, Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue