Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang) Franklin Asido Rossevelt
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Supervision of Regional Representatives Council Budgets Of Implementation In Malang. The background of this research is to ensure the efficiency of the delivery of the Government, and also to expanding as well as of the instrument in realizing democracy and public welfare. The Republic of Indonesia’s Law Number 32 Year 2004 on Local Government, and the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2004 on Financial Balance between Central and Regional Government wishes to put a political line Decentralized Autonomous Region by replacing the laws of the Republic of Indonesia Number 25 year 1999. Malang is one of the Regional Otononom Regional set by the central government. A significant problem in the Autonomous Region is a financial problem. To finance the necessities in one fiscal year Regional Revenue and Expenditure (budget) as the regional legislature has the right to supervise budget.   Keyword: Regional Autonomy, The Supervision Budget, The efficiency of the delivery of the Goverment. Abstrak: Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanan APBD Di Kota Malang. Dengan latar belakang Otonomi Daerah diadakan untuk menjamin efisiensi penyelenggaran Pemerintah, juga untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berkehendak meletakan suatu garis politik Otonomi Daerah menurut cara Desentralisasi menggantikan undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Kota Malang adalah salah satu Daerah Otonom yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Masalah yang cukup penting di Daerah Otonom adalah masalah keuangan. Untuk membiayai keperluan-keperluan Daerah dalam satu tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai lembaga legislatif Daerah berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanan APBD.   Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengawasan APBD, Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
REFORMASI BIROKRASI MELALUI PROSES PELAYANAN SURAT KEMATIAN DAN RETREBUSI PEMAKAMAN DI DESA PATUMBAK I MELALUI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG Geby Theresia; Mutia Febriana; Elsya Sonia; Dilpra Amartia; Wilson Albiner; Franklin Asido Rossevelt
Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2022): Histeria : Jurnal Ilmiah Soshum dan Humaniora
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.797 KB) | DOI: 10.55904/histeria.v1i1.119

Abstract

The purpose of this study was to determine the Bureaucratic Behavior in Death Certificate Services at the Office of Population and Civil Registry, and to find out the Funeral Retribution Service in Patumbak I Village, Deli Serdang. This study used descriptive qualitative method. While the data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Bureaucratic Behavior in Death Certificate Services has referred to the Public Service Act Number 25 of 2009 concerning the Implementation of Public Services. However, the Deli Serdang Regency funeral retribution does not apply because it is not regulated in Deli Serdang Regency Regional Regulation No. 2 of 2012 concerning Public Service Retribution.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR PADA JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Fajar Siddik; Agnes Yohana Silalahi; Indri E Y Napitupulu; Zahwa Alya Azzahra Nst; Putri Nurul Afifah Bangun; Hannah Selly Melinda Sagala; Franklin Asido Rossevelt
Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2022): Histeria : Jurnal Ilmiah Soshum dan Humaniora
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.391 KB) | DOI: 10.55904/histeria.v1i1.120

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) through the Smart Indonesia Card (KIP) policy in Medan City. Through this policy, researchers analyze whether educational equity can be achieved with the program. The research method used in this research is descriptive research method using a qualitative approach through research data in the form of words and quotes from interviews and secondary data, namely collecting several literature sources. The result is that the Smart Indonesia Card assistance program has so far been right on target. However, there are still violations committed by irresponsible persons. The Education Office as the coordinator in the implementation of the provision of KIP assistance as much as possible and as firmly as possible to continue to oversee the implementation of the provision of this assistance to every elementary school student who has been registered as a recipient of KIP assistance.
Pelatihan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Medan Franklin Asido Rossevelt; Hamdi Hamdi; Simson Ginting
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.12361

Abstract

Modal pedagang kaki lima melibatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan bentuk modal yang diberikan kepada UMKM dimaksudkan agar dapat memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan produksi baik yang berbentuk modal maupun investasi. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan bagi pedagang kaki lima di Kota Medan. Metode ceramah, tutorial dan diskusi akan dilakukan untuk memberikan pemahaman pengelolaan keuangan bagi pedagang kaki lima. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima akan kredit usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan modal usaha . Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa masih banyak pedagang kaki lima penerima KUR yang masih kurang memahami apa sebenarnya fungsi KUR dan bagaimana pengelolaan dana KUR yang tepat. Dibutuhkan kejelasan dan transparansi terkait para penerima KUR dan dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh oleh pemerintah Kota Medan. Sosialisasi dan pendampingan secara menyeluruh ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa para penerima memahami betul fungsi KUR dan tidak menyalahgunakannya.
Pelatihan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Medan Franklin Asido Rossevelt; Hamdi Hamdi; Simson Ginting
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 1 (2023): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i1.88

Abstract

Modal pedagang kaki lima melibatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan bentuk modal yang diberikan kepada UMKM dimaksudkan agar dapat memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan produksi baik yang berbentuk modal maupun investasi. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan bagi pedagang kaki lima di Kota Medan. Metode ceramah, tutorial dan diskusi akan dilakukan untuk memberikan pemahaman pengelolaan keuangan bagi pedagang kaki lima. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima akan kredit usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan modal usaha . Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa masih banyak pedagang kaki lima penerima KUR yang masih kurang memahami apa sebenarnya fungsi KUR dan bagaimana pengelolaan dana KUR yang tepat. Dibutuhkan kejelasan dan transparansi terkait para penerima KUR dan dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh oleh pemerintah Kota Medan. Sosialisasi dan pendampingan secara menyeluruh ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa para penerima memahami betul fungsi KUR dan tidak menyalahgunakannya.
Development of Sharia Monetary Policy in the Indonesian Economic System (Study of Islamic Bank Interest Monetary Policy): Studi Kebijakan Moneter Bunga Bank Syariah Hermawan, Daniel; Helmi, Hamdi; Sihotang, Desjantri; Pratama, Rahmadiansyah; Rossevelt, Franklin Asido
Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Management Analytical and Solution
Publisher : TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/jomas.v3i2.11130

Abstract

Monetary policy issued by the central bank is useful for realizing the economic aspirations expected by a country, namely realizing and maintaining the stability of currency values. Monetary policy in the definition of Islam adheres to the basic principles of Islamic economics, namely having the highest power to Allah SWT, where everything that is owned by humans on earth is with the permission of Allah SWT. The purpose of this study is to explain the development of Islamic monetary policy in the Indonesian economic system. This study uses the literature review method, which examines theories related to the problems in this research. Literature review is done through data collection or relevant journals.
Analysis Of Village Direct Cash Assistance (BLT) Program Evaluation In An Effort To Improve Community Welfare In The Village Of Simpang Kiri, Tenggulun District, Aceh Tamiang Regency: - Rossevelt, Franklin Asido
Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS) Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Of Management Analytical and Solution
Publisher : TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/jomas.v3i3.13280

Abstract

Village funds are funds sourced from the APBN which are distributed to villages and transferred to village accounts. Village funds are used for organizing and implementing community development and empowerment. Covid-19 entered Indonesia in early 2020 which had an impact on the decline in the economy of both the country and its people. This resulted in people coming from the middle to lower economy increasingly difficult to meet their daily needs. Therefore, government assistance is needed in meeting the obligatory needs of the community. The method used in this research is descriptive method. The data collection technique is done by conducting interviews and documentation. The research location was carried out in Lestari Dadi Village, Pengajahan District, Deli Serdang Regency. The focus of this research is the evaluation of BLT Dana Desa. Globally, the problem regarding BLT village funds is related to the community receiving assistance. From the evaluation, the distribution of Village BLT Funds in Lestari Village was not on target, as a result, it was found that people who received assistance were not on target, namely Village Fund BLT recipients who were still classified as capable.
Kapasitas Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam Implementasi Rehabilitasi bagi Pecandu Dewasa Hasibuan, Nazlia Rahmidiani; Rossevelt, Franklin Asido
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15673

Abstract

Pecandu narkotika merupakan korban penyalahgunaan yang terpengaruh dari lingkungan tempat tinggal, teman sebaya, kehidupan sehari-hari, dan kurangnya pemahaman mengenai pengaruh negatif dari penggunaan narkotika yang menjadi penyebab penyalahgunaan menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi langsung, wawancara mendalam, studi kepustakaan dan analisis dokumen terperinci. Lokasi penelitian terletak di BNNP Sumatera Utara Kota Medan yang beralamat di Jalan Williem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A Medan Estate1. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini meliputi wawancara, observasi dimana wawancara. Homogenitas dalam konteks penelitian kualitatif merujuk pada kesamaan karakteristik atau sifat dari sampel yang diambil sehingga hasil penelitian bisa lebih mudah dianalisis dan lebih representatif untuk kelompok yang lebih besar. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Hasil peneliti menyimpulkan bahwa kapasitas badan narkotika nasional provinsi sumatera utara dalam implementasi rehabilitasi pecandu dewasa belum maksimal. Kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki belum ideal dari segi kuantitas. Kapasitas keuangan yang dimiliki masih bersumber pada APBN sehingga anggaran yang diperoleh masih belum cukup untuk melaksanakan rehabilitasi pecandu narkotika dewasa dengan baik. Kapasitas perencanaan dan pengembangan dalam implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dewasa juga masih belum efektif sehingga masih terdapat residen yang di rehababilitasi karena keterpaksaan dan belum memiliki skill untuk mengembangkan untuk bekerja sehinggga mengakibatkan residen yang telah di rehabilitasi berkemungkinan untuk menyalahgunakan narkotika kembali.
Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pada Aplikasi Siskeudes di Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Nosa, Ica Perbina Seri; Rossevelt, Franklin Asido
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18237

Abstract

Kapasitas organisasi merupakan suatu hal yang penting dalam melihat kemampuan organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuan. Kapasitas diperlukan oleh pemerintah desa dalam mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan pada aplikasi siskeudes di desa kutalimbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan basis analisis kapasitas yang dikemukakan oleh Kapucu (2012) meliputi kapasitas aspirasi, kapasitas strategi, kapasitas organitational skill, kapasitas human resources, kapasitas infrastruktur dan sistem, kapasitas struktur dan kapasitas budaya. Berdasarkan hasil penelitian kapasitas aspirasi pemerintah desa kutalimbaru memiliki visi dan misi yang jelas, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan yang direalisasikan dengan penggunaan aplikasi siskeudes. Kapasitas strategi organisasi yang dilakukan dalam menghadapi perubahan tata kelola keuangan dari manual ke aplikasi yaitu menetapkan pegawai yang paling mudah memahami teknologi menjadi operator siskeudes, saat penginputan data dilakukan secara teliti dan mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Kapasitas organizational skill hal planning dapat dilihat dari pendekatan bottom up, ketersedian sumber daya manusia dilakukan dengan dibentuk tim penjaringan, dan menjalin kerja sama (networking) dengan pemeritah kabupaten. Kapasitas human resources masih belum optimal karena bimbingan teknis hanya dilakukan saat aplikasi siskeudes update. Kapasitas infrastuktur dan sistem masih diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam hal sarana jaringan internet. Kapasitas struktur organisasi setiap perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Kapasitas budaya pemerintah desa kutalimbaru menerapkan prinsip transparan dan kerterbukaan kepada masyarakat.
Pembinaan dan Pengabdian Masyarakat Mengenai Strategi Kewirausahaan Bagi Pedagang Ice Cream Di Kawasan Universitas Sumatera Utara Hamdi, Hamdi; Rossevelt, Franklin Asido; Ginting, Simson; M. Syafii; Trimurni, Februati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v5i2.2407

Abstract

Proyek pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan pedagang es krim di kawasan Universitas Sumatera Utara (USU) dengan meningkatkan keterampilan kewirausahaan mereka. Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan ini menghadapi tantangan utama seperti keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran yang efektif, serta inovasi produk. Untuk mengatasi tantangan tersebut, proyek ini memberikan pelatihan praktis mengenai manajemen keuangan yang baik, pemasaran digital yang tepat sasaran, serta pengembangan produk yang menarik dan sesuai dengan tren pasar. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan teknologi dalam pemasaran dan manajemen usaha juga dilakukan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Pendampingan intensif diadakan untuk memastikan bahwa pedagang dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam operasional sehari-hari mereka. Dengan demikian, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan membantu pedagang dalam mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan berkelanjutan. Diharapkan, dengan pemberdayaan ini, perekonomian lokal akan semakin kuat, dan tercipta lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan yang ada di lingkungan kampus dan sekitarnya.