cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 6 (2014)" : 30 Documents clear
Pengaruh Kompetensi Dan Kedisiplinan Tenaga Kependidikan Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora) Rechta Kharisma Abhiseka
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Influence of Competency and Diciplinary of Education Personnel in Quality of Education Service (Case Studi in Senior High School 1 Cepu Blora Regency). The Purpose of this research to know the influence competency and diciplinary of education personnel in quality of education service. Based on the calculation result of multiple linear regression analysis showing the ability of the model to explain the influence  independent variables on the dependent variable is medium, it can be seen in the value of Adj. R. Square (R2) is equal to 0.263. The result of F-test and t-test it can be known partially and simulatance influence of competency and diciplinary have significant effect on the Quality of Education Service. Variable Competency have the most impact in Quality of Education Service compared with diciplinary. based on the result of regression coefisient (b) competency has the value 0,341 and diciplinary has the value 0,321 Keyword : Competency, Dicipline, Quality of Education Service   Abstrak : Pengaruh Kompetensi dan Kedisplinan Tenaga Kependidikan terhadap Kualitas Layanan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan kedisiplinan tenaga kependidikan terhadap kualitas layanan pendidikan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan penaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sedang, hal tersebut dapat dilihat dari nilai Adj R Square (R2) yaitu sebesar 0,263. Hasil uji F dan Uji t dapat diketahui secara parsial dan simultan antara variabel kompetensi dan kedisiplinan, berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu. Variabel kompetensi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas layanan pendidikan dibandingkan dengan kedisiplinan. Dari hasil koefisien regresi (b) kompetensi memiliki nilai 0,341 dan kedisiplinan memiliki nilai 0,321. Kata Kunci : Kompetensi, Kedisiplinan, Kualitas Layanan Pendidikan
Implementasi Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Malang Rosita Devi Milasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Policy in order to Prevent Poverty in Malang Regency (Study of Malang Regent Decree No. 180/121/KEP/421.013/2011 About Establishment of Bupati Menyapa Rakyat Program in Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency). There are a lot of issues faced by developing countries, one of them is poverty issue. Poverty if the issue that becomes main focus in developing countries like Indonesia. To face this issue, both central government and  local government have several programs in preventing poverty in Indonesia. Malang Regency, through Malang Regent Decree No. 180/121/KEP/421.013/2011, about Establishment of Bupati Menyapa Rakyat Program has 3 activities. The activity in that Regent Decree which intends to prevent poverty is Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) activity was conducted based on the criteria of left-behind village. On 27-28 Pebruary 2012, Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) activity was scheduled to be conducted in Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency. Keywords: Implementation, Poverty, Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Abstrak: Implementasi Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Malang (Studi Terhadap Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/Kep/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat Di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Banyak pemasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi fokus utama di Negara berkembang seperti Indonesia. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai beberapa program dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Kabupaten Malang melalui Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011, tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat mempunyai 3 kegiatan. Kegiatan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut yang bertujuan untuk menanggulangani kemiskinan adalah kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dilaksanakan berdasarkan kriteria desa tertinggal. Pada tanggal 27-28 Februari 2012 merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Tanggapan Stakeholders wanda ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Ombudsman of  the Republic of Indonesia of the East Java Provincial Representative waiter Monitoring to Implementation Public Services and Stakeholders Responses. The quality of public services will be fully implemented if the institution/service provider of public officials holds on the legislation. However, they should be willing to be supervised. It takes an independent watchdog organization to encourage the comunity to participate as the object of the service recipient to create the most qualified services product. From these conditions, the regulatory agency named Ombudsman of the Republic of Indonesia are formed which islocated in local and national goverment. The results of this study indicate that the Ombudsman monitoring process were devided into stages of input, process, output, and monitoring. Related to the responses of stakeholders, the public awareness to participate in the monitoring action by reporting the receipt of maladministration has increased. The public service providers has been responsive too, they seek to improve performance when there are complaining about the service. Keywords: Stages of control, ombudsman, response stakeholders Abstrak: Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tanggapan Stakeholders. Pelayanan publik yang berkualitas akan terlaksana sepenuhnya apabila institusi/aparatur penyelenggara layanan publik berpegang teguh pada peraturan perundangan dan kepatutan. Namun juga perlu adanya kerelaan bagi mereka untuk bersedia diawasi. Dibutuhkan suatu lembaga pengawas independen yang mendorong partisipasi masyarakat sebagai objek penerima layanan agar nantinya tercipta produk layanan yang benar-benar berkualitas. Dari kondisi tersebut, maka dibentuklah lembaga pengawas bernama ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di provinsi dan di pusat. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan proses pengawasan, Ombudsman terbagi dalam tahapan input, proses, output, dan monitoring. Terkait tanggapan stakeholders, selama ini masyarakat sudah semakin sadar untuk turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dengan cara melaporkan setiap tindakan maladministrasi yang diterimanya dan penyelenggara layanan publik juga sudah responsif, mereka berupaya memperbaiki kinerjanya ketika ada yang mengeluhkan pelayanannya karena mereka sadar pelayanan yang baik adalah tanggungjwabnya. Kata kunci: Tahapan pengawasan, ombudsman, tanggapan stakeholders
Evaluasi Pelaksanaan Jamkesmas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Studi Di Puskesmas Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) Diany Ratnaningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of JAMKESMAS In Improving Quality of Health Care of the Poor (Studies in the subdistrict health center Prambon Nganjuk). The low degree of Poor Health is one of the problems in Indonesia and needs government intervention one through the Health Policy JAMKESMAS (2008-2013). JAMKESMAS program itself has been implemented in all parts of Indonesia one of them in Sub Prambon Nganjuk through the health center. In general, the JAMKESMAS implementation in Prambon Health Center refers to the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 903/MENKES/PER/V/ 2011. JAMKESMAS implementation in Prambon Health Center also not be separated from the health services for the poor, the communication between the stakeholders involved to enabling and inhibiting factors such programs. JAMKESMAS participant data errors is one of the obstacles that are often experienced by health centers in the implementation of the program in Prambon Health Center. For this reason the utilization of information technology in data collection participants who performed regularly can be used as an alternative solution to minimize data collection errors participants in the future. Keywords: Jamkesmas, Minister of Health Regulation No. 903/MENKES/PER/V/2011 Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Jamkesmas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Studi di  Puskesmas Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Rendahnya derajat Kesehatan Masyarakat Miskin merupakan salah satu permasalahan di Indonesia sehingga memerlukan adanya campur tangan pemerintah salah satunya melalui Kebijakan Kesehatan Jamkesmas yang dilaksanakan mulai tahun 2008-2013. Program Jamkesmas ini sendiri telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk melalui Puskesmas. Secara umum pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Prambon mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011. Pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Prambon juga tidak terlepas dari adanya pelayanan kesehatan bagi warga miskin, komunikasi antar Stakeholders yang terlibat hingga faktor pendukung dan penghambat program tersebut. Kesalahan data peserta Jamkesmas merupakan salah satu penghambat yang seringkali dialami oleh Puskesmas Prambon dalam pelaksanaan program Jamkesmas. Untuk itulah pemanfataan teknologi informasi dalam pendataan peserta yang dilakukan secara berkala dapat dijadikan solusi alternatif untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pendataan peserta dikemudian hari.   Kata kunci: Jamkesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011
Manajemen Pembangunan Twin Road Maospati-Sukomoro Dalam Penyediaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Magetan Rizal Aziz Wendhartama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Management of Maospati-Sukomoro Twin Road Development to Provide Road Infrastructure in Magetan Regency. A road development Twin Road is considered as a method to facilitate the traffic access from Magetan to Madiun. The development starts in 2010 but on September 18 of 2012, The Official of Public Works of East Java Province has decided to stop Twin Road development. A related reason why this 79.5 billions project is stopped because it is disapproved by the regulation. Research method is descriptive analysis with qualitative approach. The analysis model is Miles and Huberman’s qualitative study. Result of research has shown that the management of Maospati-Sukomoro Twin Road Development has involved planning, budgeting, human resource empowerment, the relationship between government and community, and monitoring and control. All these activities are in good condition. However, the governments of the Regency and the Province are lacking of coordination in administering the permission. Other constraining factors are problems related to land clearance and limited budget. Keywords: Management of Development, Infrastructure, Magetan Regency. Abstrak: Manajemen Pembangunan Twin Road Maospati-Sukomoro Dalam Penyediaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Magetan. Pembangunan Twin Road (Jalan Kembar) merupakan salah satu cara untuk memperlancar akses lalu lintas Magetan menuju Madiun. Pembangunan dimulai tahun 2010 tetapi pada tanggal 18 September 2012 Dinas PU Provinsi Jawa Timur menyatakan pembangunan Twin Road tersebut dihentikan. Penyebab proyek senilai 79,5 Miliar ini dihentikan karena menyalahi aturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data Miles Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam manajemen pembangunan Twin Road Maospati-Sukomoro yang meliputi perencanaan, penganggaran, pemberdayaan SDM, hubungan pemerintah dengan masyarakat maupun pengawasan dan pengendalian berjalan dengan baik. Tetapi dalam koordinasi pemerintah kabupaten terkait perizinan dengan Pemerintah provinsi belum berjalan dengan baik. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masalah pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran. Kata Kunci: Manajemen Pembangunan, Infrastruktur, Kabupaten Magetan.
Sertifikasi Kesehatan Pelaut dan Monitoring dalam Menciptakan Keselamatan Pelayaran (Studi pada Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Provinsi DKI Jakarta) sonny setiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Certification of Seafarers Health and Monitoring in Creating a safety voyage (Studies in Occupational Health Center voyage (BKKP) Directorate General of Sea Transportation The Province of DKI Jakarta). This research was conducted based on that there are many number of accidents that occur in the waters, which raised various causes of accidents. One of them about the seafarers's health, which was supposed  the seafarers's health is the basic of seafarers can go down to the sea. With the health certification and monitoring is expected to reduce the number of accidents that occur in the world voyage. This study aims to analyze, process implementation, problems, and problem resolution concerning Certification of Seafarers Health and Monitoring in Creating the Safety voyage. This research used qualitative descriptive approach. The results showed the sailor health certification process and the monitoring carried out in accordance with the regulations of the Director General of Sea Transportation No. HK 103/1/5 / DGLT-13 and still the presence of problems in implementation so BKKP must be responsive in resolving the problem. Keywords: certification, monitoring, voyage, safety Abstrak: Sertifikasi Kesehatan Pelaut dan Monitoring dalam Menciptakan Keselamatan Pelayaran (Studi pada Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Provinsi DKI Jakarta). Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa masih banyaknya jumlah kecelakaan yang terjadi di perairan, sehingga timbul berbagai sebab-sebab terjadinya kecelakaan. Salah satunya mengenai kesehatan pelaut, dimana seharusnya kesehatan pelaut adalah dasar dari seorang pelaut dapat turun ke laut. Dengan adanya sertifikasi kesehatan serta monitoring diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi di dunia pelayaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis , proses penyelenggaraannya, permasalahan, dan penyelesaian masalah mengenai Sertifikasi Kesehatan Pelaut dan Monitoring dalam Menciptakan Keselamatan Pelayaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan proses sertifikasi kesehatan pelaut dan monitoring dilakukan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK 103/1/5/DJPL-13 dan masih terdapatnya permasalahan dalam penyelenggaraannya sehingga BKKP harus tanggap dalam penyelesaian masalah tersebut. Kata kunci: sertifikasi, monitoring, pelayaran, keselamatan
Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Industri Kreatif dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Kelurahan Kroman tentang Industri Kreatif di Sektor Kuliner Makanan/Jajanan Khas Gresik Nur Azizah Febryanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Economic Development (LED) Based on Creative Industry in Order to Increase Society Income (Study at Department of Cooperatives, Industry, Trade, SMEs and Kroman’s Village about Creative Industries in Traditional Culinary Food/Snacks Sector in Gresik Regency). Government of Gresik Regency in order to regional economic development in the creative industries at 2011-2015 using Local Economic Development (LED) approach. The purpose of LED to develop regional potential in form of creative industry in sector of  tradisional food/snacks in order to increase people’s income so that Regional development increases and achieve regional independency. So far the LED based on the creative industries in the traditional food/snacks sector of Gresik in Kroman Village conducted independently by the society. the creative industry is emerging from the creativity of the people who descended from generation to generation, distribution still done conventionally and the commercialization is done by following the exhibitions. The impact of the LED having positive impact in society income increased to 60% -70% and create new job for the people of the Kroman Village. Keywords: Local Economic Development (LED), creative industries, traditional food/snacks of Gresik Abstrak: Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Berbasis Industri Kreatif dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Kelurahan Kroman  tentang Industri Kreatif di Sektor Kuliner Makanan/Jajanan Khas Kabupaten Gresik). Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi daerah di sektor industri kreatif pada tahun 2011-2015 menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Tujuan dari adanya PEL adalah untuk mengembangkan potensi daerah berupa industri kreatif di sektor makanan/jajanan khas Gresik dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga, pembangunan daerah meningkat dan mencapai kemandirian daerah. Sejauh ini PEL berbasis industri kreatif di sektor makanan/jajanan khas Gresik di Kelurahan Kroman dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. industri kreatif ini muncul dari kreatifitas masyarakat yang diturunkan secara terun temurun, distribusi masih banyak dilakukan secara konvensional, sedangkan komersialisasi dilakukan dengan mengikuti pameran. Dampak dari adanya PEL berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat, dimana masyarakat mengalami peningkatan pendapatan hingga 60%-70% dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kelurahan Kroman. Kata kunci :Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), industri kreatif, makanan/jajanan khas Gresik
Sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Gunung Bromo (Studi tentang Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo) Novita Anggraini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Synergy of Local Government and Communities in Disaster Mitigation Mount Bromo. one of the keys to success in natural disasters peminimalisiran Mount Bromo is an attempt of the volcano disaster mitigation is Synergy of Local Government and Community in mitigation efforts. The purpose of this research is to determine the condition and participation, as well as the synergy between governments and communities in disaster mitigation Probolinggo Mount Bromo, as well as provide solutions to existing problems. research carried out by using descriptive qualitative method. The results of this study is the synergy of local governments and communities are still minimal in mitigation of Mount Bromo. one external resistor and the internal synergy of local government and community is the coordination of government agencies is still weak and lack of role Governmental Organization (NGO). Key words: disaster mitigation, synergy, Mount Bromo Abstrak: Sinergitas Pemeritah Daerah dan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Gunung Bromo. salah satu kunci sukses dalam peminimalisiran dampak bencana alam Gunung Bromo yang merupakan upaya dari mitigasi bencana gunung meletus adalah Sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya mitigasinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan partisipasi, serta sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam mitigasi bencana Gunung Bromo, serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada. penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat yang masih minim dalam mitigasi bencana Gunung Bromo. Adapun penghambat dalam sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah koordinasi instansi pemerintah yang masih lemah dan orientasi kerja Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten Probolinggo sebatas bersifat  tanggap darurat/mendadak serta anggaran Penanggulangan Bencana  Pemerintah  Kabupaten Probolinggo Masih Minim. Kata kunci: mitigasi bencana, sinergitas, Gunung Bromo
Implementasi Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Kebijakan Lingkungan (Suatu Studi di BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lamongan) Feni Karuniasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:. The Implementation of Garbage Management Based on Environmental Policy Perspective (A Study at BLH (Life Environment Agency) and The Official of Public Works and Work Creation, Division of Cleanliness and Gardening of Lamongan District). That garbage is a consequence of life because every activity of the community will produce garbage as their discharge. Therefore, the government does making a policy about garbage management, including LGC (Lamongan Green and Clean) and Garbage Bank.This research uses qualitative method by applying descriptive approach. The result of this Result of research indicates that the implementation of both service is well managed and many communities are participated into this activity. Result of this program is LGC (Lamongan Green and Clean) and Garbage Bank. The role of government, community and scavenger are in synergy. They have indeed very strong role such that Lamongan District is awarded Adipura Kencana Throphy for several times. Through these policies, some constraining factors may hinder garbage management. Internal factors are related to government, while external factors are from community. Internal constraining factors are the lack of communication from government and the excessive assignment from The Official of Public Works of Work Creation in Division of Cleanliness and Gardening. External constraining factors are less awareness of the community to provide garbage place and greater dependence of community on the government. Keywords: Implementation of Policy, Garbage Management, Environmental Policy Abstrak: Implementasi Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Kebijakn Lingkungan (Suatu Studi di BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lamongan). Permasalahan sampah yang merupakan bagian dari konsekuensi hidup karena setiap aktifitas masyarakat pasti menghasilkan buangan sampah. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan tentang pengelolaan sampah diantaranya, kebijakan tentang pengelolaan sampah. Yang berupa program LGC (Lamongan Green and Clean) dan Bank Sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi yag dilakukan oleh kedua Dinas ini berjalan dengan baik dan banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hasil dari program pengelolaan ini berupa LGC (Lamongan Green and Clean) dan Bank Sampah. Peran dari pemerintah, masyarakat dan pemulung sangat bersinergi. Peran meraka semua sangat kuat, sehingga Kabupaten Lamongan mendapatkan piala Adipura Kencana untuk yang kesekian kalinya. Dalam adanya kebijakan yang dibuat , maka ada beberapa faktor kendala yang dialami dalam pengelolaan sampah. Baik faktor internal dari pemerintah maupun faktor eksternal atau masyarakat. Faktor internalnya, yaitu : antar pemerintah yang satu dengan yang lain kurang berkomunikasih, tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Bidang Kebersihan dan Pertamanan terlau banyak dan faktor eksternal, yaitu : masyarakat kurang menyediakan tempat sampah, masyrakat banyak tergantung dengan pemerintah Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan sampah, Kebijakan Lingkungan.
Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Industri Kreatif Melalui Interaksi Triple Helix (Studi Kasus Pada Interaksi Triple Helix Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Alas Kaki di Kabupaten Sidoarjo) Ari Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Economic Development Strategies Based on The  Creative Industries Through Triple Helix Interaction (Case Study on The Triple Helix Interaction in the Development of Small and Medium Footwear Industry in Sidoarjo District). Trple helix interaction is the interaction that occurs between three actors, namely universities, industry and government. With the interaction of the triple helix, the expected development of the creative industries can be maximzed because each actor can contribute according to their primary task. From the research, the result showed that the role of the university is still lacking developing smal and  medium footwear industry (SMEs footwear) in Sidoarjo. The role of universites is limited in implementing the Sidoarjo government’s strategies, they haven’t been able to deliver innovation to solve the major problems of SMEs footwear enterpreneur such as in getting raw materials. One of the things that nees to be fixed in a triple helx interactions in the development of SMEs footwear in Sidoarjo is maximazing the role of universities, educational institutes and research institutes in order to innovate to solve the main problems of SMEs footwear enterpreneur in Sidoarjo in getting raw materials. Keywords: Creative Industries, SMEs footwear in Sidoarjo, Triple Helix Interaction. Abstrak: STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS INDUSTRI KREATIF MELALUI INTERAKSI TRIPLE HELIX (Studi Kasus Pada Interaksi Triple Helix Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Alas Kaki di Kabupaten Sidoarjo). Interaksi triple helix merupakan interaksi yang terjadi antara tiga aktor yaitu universitas, industri dan pemerintah. Dengan adanya interaksi triple helix, diharapkan pengembangan industri kreatif dapat lebih maksimal karena setiap aktor dapat memberikan kontribusi yang sesuai dengan tugas utama mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran universitas masih sangat kurang dalam mengembangkan industri kecil menengah alas kaki di Kabupaten Sidoarjo. Peran universitas hanya terbatas dalam melaksanakan strategi-strategi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, universitas belum mampu memberikan inovasi yang dapat mengurangi masalah utama pengusaha IKM alas kaki seperti dalam mendapatkan bahan baku. Salah satu hal yang perlu diperbaiki dalam interaksi triple helix pada pengembangan IKM alas kaki di Kabupaten Sidoarjo adalah memaksimalkan peran universitas atau lembaga pendidikan dan lembaga penelitian agar dapat berinovasi untuk memecahkan masalah utama pengusaha IKM alas kaki di Kabupaten Sidoarjo dalam mendapatan bahan baku. Kata Kunci: Industri Kreatif, IKM alas kaki Sidoarjo, Interaksi Triple Helix.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue