cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 119   120   121   122   123 
Penerapan Program Surabaya Single Window (SSW) sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Perijinan bagi Masyarakat di Kota Surabaya (Studi pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya) Aris, Mochammad
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 8 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Program Implementasi of Surabaya Single Window (SSW) For Effort To Improved The Licensing Service Quality For Surabaya City Society.(Study in Integrated Service Unit One Roof SurabayaCity) The government public service has using the information technologies to serve for creating a good public service. The information technologies public service who was implemented The method of this research is qualitative research with descriptive approach method. The focus of this research is definition or control the researched problem, focus of this - society based an public policy implementation by George C.Edward III (1980) who was argue that the implementing is affected by 4 variable i.e : 1) communicating, 2) resource, 3) disposition and 4) government structure. The result of this research is show that the implementation of Surabaya Single Windows (SSW) on licensing service for Surabaya city society can be explained as follows: 1) the communication. 2) the resource. 3) disposition, at this related with a) government assignment and b) incentive. 4) goverment structure.   Keywords: Program Surabaya Single Window (SSW) and Licensing Service Quality   Abstrak: Penerapan Program Surabaya Single Window (SSW) sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Perijinan bagi Masyarakat di Kota Surabaya (Studi pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya) Pemerintah dalam pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan untuk teciptanya pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah dikenal sebagai E-Goverment atau Electronic Goverment. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian adalah penentuan atau pembatasan masalah-masalah yang diteliti di lapangan, fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi program SSW (Surabaya Single Windows) di dinas perizinan bagi masyarakat di kota Surabaya berdasarkan model implementasi kebijakan publik menurut George C.Edward III (1980) yang mana implentasi dipengaruhi 4 variabel yaitu : 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi program SSW (Surabaya Single Windows) di dinas perizinan bagi masyarakat di kota Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Komunikasi. 2) Sumber Daya. 3) Disposisi dalam hal ini terkait dengan a) Pengangkatan birokrasi dan b) Insentif. 4) Struktur Birokrasi.   Kata Kunci: Program Surabaya Single Window (SSW) dan Kualitas Layanan Perijinan
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan) Setyobudi, Aris
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 8 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of Policy Planning and the Traditional Market Modern Market (Study of Lamongan Regional Regulation Number 6 of 2012 on Structuring Traditional Market Shopping Centers and Modern Stores in Babat District, Lamongan). The rise of the establishment of the modern market has a negative impact on the development of traditional markets in Indonesia because it cannot compete with modern markets. In response to these problems, Lamongan local government revitalizing Babat  Traditional  Market  and Semando Agrobis Markets  with publishes Regional Lamongan Regulation No. 6 of 2012 on Arrangement of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, which aims to regulate the distance of the establishment of a modern market with traditional markets in order to run side by side. The results showed that the policy implementation of traditional and modern markets planning in the District of Babat, Lamongan has been implemented, although it has not been up overall. The communication among stakeholders is already well established, and the impacts are in conformity with the target. The data source consists of primary data from interviews with 11 people and secondary data from documents and documentation activities. The data analysis is using interactive analysis begins with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The supporting factors are their legal basis, the desire of Lamongan local government to improve traditional markets, adequate infrastructure, and strategic location. The inhibiting factors are the lack of awareness from the modern store owner and expensive infrastructure. Keywords: Evaluation, Implementation Public Policy, Market Structuring Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan). Maraknya pendirian pasar modern berdampak negatif terhadap perkembangan pasar tradisional di Indonesia karena kalah bersaing dengan pasar modern. Menanggapi permasalahan tersebut Pemkab Lamongan melakukan revitalisasi Pasar Babat dan Pasar Agrobis Semando Babat, serta menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang bertujuan untuk mengatur jarak pendirian pasar modern dengan pasar tradisional agar dapat berjalan berdampingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional dan pasar modern di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun secara keseluruhan belum maksimal, komunikasi antar stakeholders sudah terjalin dengan baik, dan dampak yang ditimbulkan sudah sesuai tujuan. Sumber data terdiri dari data primer dari hasil wawancara dengan 11 orang dan data sekunder dari dokumen dan dokumentasi kegiatan. Analisis data peniliti menggunakan analisis interaktif dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Faktor pendukungnya adalah adanya landasan hukum, keinginan Pemkab Lamongan untuk memperbaiki pasar tradisional, sarana prasarana yang memadai, dan lokasi yang strategis. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran dari pemilik toko modern dan mahalnya infrastruktur. Kata kunci: Evaluasi, Pelakasanaan Kebijakan Publik, Penataan Pasar
Kualitas Situs Web Sebagai Pusat Informasi Pemerintah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung) Septiawan, Prihandika Naris
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 8 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Quality Web Site For Information Center of Government Public Service Quality Improvement (Studies in Local Government Website Tulungagung). The local government web sites is the implementation of e-government as a supporter of the performance of community service for 24 hours in order to improve the quality of public services. The results showed that the quality of the website Tulungagung regency administration in terms of eleven parameters are already quite good. Assessment using 11 parameters based on the Local Government website Guidebook Ministry of Communications and inforamsi 2003. Pursuant to 11 the parameters are, the Regional Government website Tulungagung there are still a shortfall in the 5 parameters that context, the size of the quality of interaction, data mobility, public services, hits. Other parameters such as speed, homepage, content, legibility, accuracy and platform has been quite good, but there are some parameters that need to be improved is the content. Found two factors supporting the use of the website as a center of information, namely the factor of leadership and infrastructure. Whereas the inhibiting factor is the factor of human resource constraints and the lack of coordination between agencies so that information is available on the website linked to the existing agencies under the auspices of the Government of Tulungagung still limited.   Keywords: Quality Web Site, Information center, www.tulungagung.go.id Tulungagung   Abstrak: Kualitas Situs Web Sebagai Pusat Informasi Pemerintah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung). Situs web Pemerintah daerah merupakan implementasi e-government sebagai pendukung kinerja pelayanan masyarakat selama 24 jam guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas situs web Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari sebelas parameter sudah cukup baik. Penilaian menggunakan 11 parameter situs web Pemerintah Daerah berdasarkan Buku Panduan Kementrian Komunikasi dan Inforamsi tahun 2003. Berdasarkan 11 paramter tersebut, situs web Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung masih terdapat kekurangan di 5 parameter yaitu konteks, ukuran kualitas interaksi, mobilitas data, layanan publik, hits. Paramater lain seperti kecepatan, hompage, isi, kemudahan dibaca, ketepatan dan platform sudah cukup baik, namun ada beberapa paramater yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu isi. Ditemukan dua faktor pendukung penggunaan website sebagai pusat informasi yaitu faktor kepemimpinan serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya koordinasi antar instansi sehingga informasi yang tersedia di situs web terkait dengan instansi-instansi yang ada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih terbatas.   Kata kunci: kualitas situs web, pusat informasi, www.tulungagung.go.id Tulungagung
Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target Of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study In Local Government of Pasuruan Regency) Larasati, Tika
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Implementasi Kebijakan Peningkatan Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Di Era Outonomy Daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah saat ini menuntut setiap pemerintah daerah untuk bisa mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan menjadi poin positif terhadap perkembangan daerah dan pendapatan asli daerah adalah dalam sektor investasi. Sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat, maka diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan pembangunan, kemandirian dan kemajuan daerah pada sektor investasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara responsif menyadari potensi yang ada untuk dapat terus meningkatkan PAD sebagai modal untuk pembangunan daerah dengan upaya menarik dan mengundang para investor. Bentuk responsif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memformulasikan kebijakan peningkatan investasi, pelaksanaan dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pameran promosi investasi, menyelenggarakan business gathering. Dalam Pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti faktor yuridis, faktor RTRW, dan faktor administrasi. Selain itu terdapat faktor pendukung seperti potensi daerah, keadaan infrastruktur dan fasilitas, iklim sosial dan politik yang kondusif, serta penghargaan investment award yang diberikan dari pemerintah pusat melalui BKPM. Implementasi kebijakan peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan juga memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor investasi. Dampak lainnya yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan UMKM. Selain itu terdapat dampak negatif yaitu kerusakan jalan yang diakibabkan kegiatan-kegiatan produksi dengan melibatkan kendaraan bertonase besar. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut akan menghambat mobilitas ekonomi dikarenakan akses jalan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan nilai investasi. Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Pemerintah Daerah, Investasi, PAD Abstract : Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study in Local Government of Pasuruan Regency). In line with the principle of regional autonomy now requires every local government to be independent and creative, looking for sources of financing , as well as actively seeking various opportunities that could be used as a source of  local revenues. The potential sector of Pasuruan Regency is Investment sector. In line with the policy and program of central government, so it is expected of local government can promote development, independence and progress of the region in the investment sector. The research results obtained that the local government of Pasuruan Regency responsively realize the potential that exist to be able to continues to increase local revenue  as a capital for regional development with efforts to attract and invite the investor come to Pasuruan. The responsive forms that made by local government of Pasuruan Regency are formulating policy of increasing investment with implementing of one-stop service delivery, organized an exhibition of investment promotion and organizing business gathering. During the implementation there are inhibiting factors such as the judicial factors, spatial factors and administrative factors. Besides that there are supporting factors such as regional potential, infrastructure condition, facilities and basic facilities, the conducive of social and political climate also the achievement of investment award that come from central government through BKPM. The policy implementation of increasing investment in Pasuruan regency also give the good enough impact in the development of investment also the increasing of local revenues that derived from investment sector. The others impacts that occur is increased the absorption employment, community income and UMKM. In addition, there are a negative impact which is the road damage that caused the production activities involving large tonnage vehicles. If there are no further treatment and attention it will hamper the economic mobility because the access road is an important infrastructure factors in investment growth.   Keyword : policy,  implementation, local government, investment, local revenues
PERUBAHAN PROSEDUR PENGGUNAAN ANGGARAN SETELAH KELURAHAN MENJADI SKPD (Studi pada Kantor Kelurahan Lowokwaru Kota Malang) Saputra, Nur Risqi
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract Change Of Procedure Usage Of Budget After Sub-District Become SKPD. ( Study At Office Sub-District Of  Lowokwaru Malang City). This research use research type qualitative. As for becoming focus in this research is (1) Change of procedure usage of budget after sub-district become SKPD in Sub-District of Lowokwaru covering (a) Difference of tupoksi officer of sub-district in procedure usage of budget after sub-district become SKPD. (b) Procedure usage of budget after sub-district become SKPD. (2) Factor resistor and supporter of change of procedure usage of budget after sub-district become SKPD. Factor Resistor (a) The lack of socialization change of procedure usage of budget after sub-district become SKPD to officer of Sub-District of Lowokwaru. (b) Resource of aparatur less supporting sub-district change of procedure penggunaa of budget. Supplementary factor cover (a) The existence of governmental support  central government and town. (b) The existence of positive respon of society. Pursuant to result of research can be concluded that after change  realize, public of Sub-District  Lowokwaru feel real evidence of  facility, this matter which yield the existence of active partisipation of society so central for the development of Sub-District of Lowokwaru toward better. But from duty facet and function officer of sub-district still like before existence of difference of procedure usage of budget. Socialization less to each officer of sub-district become factor resistor of change of procedure usage of budget after sub-district become SKPD in Sub-District of Lowokwaru. Of the conclusion given by suggestion for the Chief of village of new duty socialization memeberikan to officer of sub-district concerning difference of procedure usage of budget to increase officer performance to be more effective and is efficient. Besides socialization difference of usage of budget after sub-district become SKPD passed to citizen Sub-District of Lowokwaru so that citizen more active participate in giving input and play a part in development of Sub-District of Lowokwaru. Keyword: Change Of Procedure Usage of Budget,Reform, Sub-District.   Abstrak: Perubahan Prosedur Penggunaan Anggaran Setelah Kelurahan Menjadi SKPD (Studi Pada Kantor Kelurahan Lowokwaru Kota Malang).Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah (1) Perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD di Kelurahan Lowokwaru yang meliputi (a) perbedaan tupoksi pegawai kelurahan dalam prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD. (b) prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD. (2) Faktor penghambat dan pendukung perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD. Faktor penghambat (a) Kurangnya sosialisasi perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD kepada pegawai Kelurahan Lowokwaru. (b) Sumber daya aparatur kelurahan yang kurang mendukung perubahan prosedur penggunaa anggaran. Faktor pendukung meliputi (a) Adanya dukungan pemerintah kota dan pemerintah pusat. (b) Adanya respon positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah perubahan tersebut dijalankan,warga Kelurahan Lowokwaru merasakan bukti nyata perubahan  ini dibidang fasilitasi, hal ini yang menghasilkan adanya partisiapasi aktif dari masyarakat sangat berperan untuk pembangunan Kelurahan Lowokwaru kearah yang lebih baik. Namun dari segi tugas dan fungsi pegawai kelurahan masih tetap seperti sebelum adanya perbedaan prosedur penggunaan anggaran. Kurangya sosialisasi kepada setiap pegawai kelurahan menjadi faktor penghambat perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD di Kelurahan Lowokwaru. Dari kesimpulan tersebut diberikan saran untuk Lurah memeberikan sosialisasi tugas baru kepada pegawai kelurahan mengenai perbedaan prosedur penggunaan anggaran untuk meningkatkan kinerja pegawai agar lebih efektif dan efisien. Selain itu sosialisasi perbedaan penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD diberikan pada warga Kelurahan Lowokwaru agar warga lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan dan berperan dalam pembangunan Kelurahan Lowokwaru.   Kata kunci: Perubahan Prosedur Penggunaan Anggaran,Reformasi,Kelurahan
Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pelayanan Publik Rochmatun, Rochmatun
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The performance of the Ombudsman Representative For East Java External Public Services Supervisory Authority. Public service delivery in East Java is still a lot of colored maladministration practices. In 2013, East Java province ranked second after Jakarta, as most provinces receive reports / complaints of maladministration action as many as 387 reports quoted (report in 2013 ORI). Acts of maladministration is one thing that could cause the service to be less qualified. To encourage improvement of the quality of public services, it is necessary to optimum performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representatives of East Java as an external watchdog of public services. The results showed the performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representatives of East Java in 2014 seen from indicators of inputs, process, outputs and outcomes has been running well but still less than optimal. Keywords: Performance, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, External Monitoring, Public Service Abstrak: Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur masih banyak diwarnai praktek maladministrasi. Pada tahun 2013, provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah D.K.I Jakarta, sebagai provinsi terbanyak menerima laporan/pengaduan tindakan maladministrasi yaitu sebanyak 387 laporan dikutip dari (laporan tahun 2013 ORI). Tindakan maladministrasi tersebut merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan pelayanan menjadi kurang berkualitas. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan kinerja yang optimal dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada tahun 2014 dilihat dari indikator input, process, output dan outcomes sudah berjalan baik akan tetapi masih kurang optimal.   Kata kunci: Kinerja, Ombudsman Republik Indonesia  Perwakilan Jawa Timur, Pengawas Eksternal, Pelayanan Publik
Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi (studi di segitiga emas kabupaten Banyuwangi) Adhytia, Adhytia
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adhytia, 2014, The Implemetation of Regent’s Regulation Policy number 52, 2011 about the Details of Tasks, Functions, and Working Procedures of Culture and Tourism Agency of Banyuwangi (Research at Banyuwangi Golden Triangle). Dr. Mochamad Makmur, Ms dan Dr. Riyanto M.Hum 86 pages + xiv. This research is done because Culture and Tourism Agency is an agency that is related to the development of Tourism Industry, especially in Banyuwangi, based on Regent’s Regulation Policy number 52, 2011 about The Details of Tasks, Functions and Working Procedures of Culture and Tourism Agency of Banyuwangi especially at Banyuwangi Golden Triangle which consists of Ijen Crater, Plengkung Beach and Green Bay.   Keyword(s) : Policy Implementation   Adhytia, 2014, Implementasi Kebijakan Perbub No 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (Studi di Segitiga Emas Banyuwangi), Dr. Mochamad Makmur, Ms dan Dr. Riyanto M.Hum 86 Hal + xiv. Penelitian ini dilakukan karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan instansi yang terkait dengan Pengembangan industri Pariwisata khususnya di Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kebijakan Perbub No 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Khususnya di Segi Tiga Emas Banyuwangi yang mencakup Kawah Ijen, Plengkung dan Teluk Hijau.   Kata kunci: Implementasi Kebijakan
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang) Andaru, Bayu Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: An analysis of community satisfaction index to public services (Case Study of Departmen of Population Civil Registration Malang). Public Service is one of the supporting important image of the government in the eyes of the community, both central and local. Therefore the government shall offer a service that quality, so the level of satisfaction the public have increased and in line with the public trust against the government as service providers services. Community satisfaction levels can be measured through community satisfaction index that is set in the ministerial decision state apparatus empowerment No.25/KEP/M.PAN/2/2004 on the general guidelines index construction of community satisfaction. This research use descriptive research with a quantitative approach. Type and source of the data used was the primary data from the spread of the questionnaire, interview and secondary data from documents obtained in the place of research, the internet and a list of other literature. The variables used in this study was tangibles, reliability, assurance, empathy, responsiveness. The result of this research department for population and civil registry and to poor people gain satisfaction 64.17 conversion of an interval that the service in good category.The impact of the human factor of resources the landscape and among the most dominant factor in influencing the other on IKM. Keyword: Satisfaction index society, public service, service quality and community satisfaction   Abstrak: Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang). Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting penunjang citra pemerintah dimata masyarakat, baik pusat maupun daerah. Maka dari itu pemerintah haruslah memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat dan sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia jasa layanan. Tingkat kepuasan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dari penyebaran kuesioner, wawancara dan data sekunder dari dokumen yang diperoleh di tempat penelitian, internet dan daftar pustaka lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bukti Langsung (Tangibles), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance), Empati (Emphaty), Daya Tanggap (Responsivenes). Hasil dari penelitian ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk tingkat kepuasan masyarakat memperoleh nilai interval konversi sebesar 64.17 artinya kinerja pelayanan dalam kategori baik. Faktor faktor yang berpengaruh ialah faktor sumberdaya manusia, lingkungan dan peraturan yang paling dominan di antara faktor yang lain dalam mempengaruhi penilaian IKM.   Kata Kunci: Indeks Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, kualitas pelayanan dan Kepuasan Masyarakat
Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung (Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang) Putra, Alfian Prasadana
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstact: Evaluation Of Waste Management Program At Final Disposal Place Edutainment Of Talangagung (Study in Department of Human Settlements and Spatial Plan- ning Malang Regency). Trash known as useless things and Final Disposal Place known as a place that should never be visited. Yet all those stereotype is invalid when it comes to Final Disposal Place Edutainment of Talangagung that has waste management program which environmental friendly and has benefit for peo- ple as well. Final Disposal Place Edutainment of Talangagung has comfortable and beautiful environment, the place has playground, gazebo and Methane Converter. While the visitors enjoying the comfortable place, they also given education about waste management for environmentally friendly purpose, as well as how the methane converter works and get financial benefit by joining Waste Bank Program. Final Disposal Place Edutainment Talangagung well known as one of the best in Indonesia, that’s proven by so many visitor from another local government and student for comparative study or research purpose. No wonder that Final Dis- posal Place Edutainment of Talangagung get award each year.   Keywords: Evaluation, Program, Waste Management, Edutainment   Abstrak: Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung. (Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabu- paten Malang). Sampah dikenal sebagai barang yang tidak berguna dan TPA dikenal sebagai tempat yang tidak layak dikunjungi, namun hal itu tidak berlaku di TPA Wisata Edukasi Talangagung, TPA Talangagung memiliki program pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan juga bermanfaat bagi masyarakat. TPA Talangagung memiliki lingkungan yang asri dan sejuk bahkan memiliki arena bermain anak, gazebo dan alat peraga pengelolaan gas menjadi gas metan. Selagi menikmati TPA yang nyaman, pengunjung diajarkan cara pengelolaan sampah dan juga pengelolaan gas metan sehingga dapat berguna bagi masyarakat sebagai peng- ganti LPG. Selain itu di sini juga terdapat program bank sampah yang memberikan manfaat secara finansial kepada masyarakat. TPA Talangagung dikenal sebagai TPA percontohan di Indonesia terbukti dari banyaknya kunjungan dari kalangan pemerintah daerah dan mahasiswa, tidak heran apabila TPA ini telah menerima berbagai macam penghargaan setiap tahunnya.   Kata kunci: Evaluasi, Program, Pengelolaan Sampah, Edutainment
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata (Studi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali) Niarta, Putu Agus
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Provincial Government Policy of Tourism Accommodation Development Moratorium Evaluation (Study at Denpasar City, Badung Regency, and Gianyar Regency, Bali Province). Bali is known as one of the tourist destinations in Indonesia with it’s attraction of rich and beauty nature, not to mention the unique art and culture. The fame of Bali across the world affect the number of tourism, thus increasing tourism accommodation. As a matter of fact, development of tourism accommodation is centralized in the South Bali area. In order to create equitable development of tourism accommodation, the Provincial Government of Bali issued Circular No.570/1665/BPM dated 27th of December 2010 about temporary suspension of principle approval issuing for tourism accomodation service. This study show that moratorium policy which has been aimed at Denpasar City, Badung Regency and Gianyar Regency is not well implemented. Construction permits continue to be issued and the development disparity is still persist. Keywords: Public Policy, Local Government, Tourism   Abstrak: Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata (Studi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali). Pulau Bali merupakan salah satu lokomotif destinasi wisata andalan Indonesia dengan daya tarik utama yakni kekayaan dan keindahan alam serta seni budaya yang unik dan berkarakter. Karena terkenalnya Bali di mata dunia maka jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pun meningkat yang akhirnya berimbas pada peningkatan penyediaan akomodasi pariwisata. Kondisi di lapangan menyatakan bahwa pembangunan akomodasi di Bali selama ini hanya terkonsentrasi di wilayah selatan. Guna mewujudkan pemerataan pembangunan akomodasi di seluruh wilayah Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali No.570/1665/BPM tanggal 27 Desember 2010 tentang penghentian sementara penerbitan persetujuan prinsip untuk bidang jasa akomodasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ditujukan kepada Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar tidak serta merta dilaksanakan dengan baik. Rekomendasi tetap diterbitkan dan ketidakmerataan pembangunan masih tetap terjadi.   Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemerintahan Daerah, Kepariwisataan

Page 121 of 268 | Total Record : 2676

 119   120   121   122   123 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue