cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 147   148   149   150   151 
Kemitraan Antara Puskesma dengan Sekolah Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Puskesmas Wlingi dan Sekolah Taman Kanak-kanak di Kabupaten Blitar) Zulmi Rukhmana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Partnerships in the health sector is also needed because of health problems is a shared responsibility of individuals, communities , governments and swasta.Pemerintah in this case the Ministry of Health is the sector most responsible for the front , but in the implementation of policies and intervention programs should be together with other sectors , both public and private . One of the health problems in Blitar is considered the most important is the problem with the Pre- School Age Children ( APRAS ) . Given the number of Pre- School Age Children ( APRAS ) in Region Blitar regency quite a lot , certainly needs attention in addressing existing problems . The purpose of the study was to assess and describe the partnership program between the School of Public Health Center analyzed the factors supporting and inhibiting the Self Managed Care Programs in improving the quality of public health researchers in conducting this research using this type of research kualititatif . because in this research study does not control and manipulation of variables penelitian.And studied as an object of research is in partnership with the School of Public Health Center Community Health Insurance Program ( Managed Care ) Mandiri To Improve Quality of Public Health . From the results of research conducted showed an increase in specialization of participation Community Health Insurance ( Managed Care ) Independent. It can be used as one piece of evidence that Self Managed Care program is very beneficial , both for the schools and the general public when viewed from the aspect of health and economic aspects . Because of low cost public will be able to generate a healthy school conditions and guaranteed . Besides the benefits especially for parents of students , among others will arise interest and willingness to improve their quality of life through improving the civilizing clean and healthy lifestyle . Because of all that is taught by schools and health centers to line course students will always want to apply in daily life - today .   Keywords: Partnership,Public health center community health insurance program ( Managed Care ) independent, ,   Abstrak: Kemitraan Antara Puskesma dengan Sekolah Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Kemitraan di bidang kesehatan juga sangat diperlukan karena masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta.Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan memang merupakan sektor yang paling depan dalam bertanggung jawab, namun dalam mengimplementasikan kebijakan dan program intervensi harus bersama-sama dengan sektor lain, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu permasalahan kesehatan di Kabupaten Blitar yang paling di anggap penting adalah masalah yang ada pada Anak Usia Pra Sekolah (APRAS). Mengingat jumlah Anak Usia Pra Sekolah (APRAS) di Wilayah kabupaten Blitar cukup banyak ,tentunya perlu perhatian dalam menangani permasalahan yang ada. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Program Kemitraan antara Puskesmas dengan Sekolah menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada Program JPKM Mandiri dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Peneliti di dalam melakukan penilitian ini menggunakan jenis penelitian kualititatif. karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.Dan yang diteliti sebagai obyek penelitian adalah Kemitraan Puskesmas dengan Sekolah Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan peminatan dari kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) Mandiri. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu bukti  bahwa program JPKM Mandiri ini sangat besar manfaatnya , baik bagi masyarakat sekolah maupun masyarakat umum bila dipandang dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Karena biaya yang murah akan dapat menghasilkan kondisi masyarakat sekolah yang sehat dan terjamin. Disamping itu manfaat yang diperoleh khususnya bagi orang tua siswa antara lain akan timbul minat dan kemauan untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui upaya peningkatan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena semua yang diajarkan oleh jajaran sekolah dan Puskesmas untuk siswa tentunya akan selalu ingin diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. Kata kunci: kemitraan. jaminana pemeliharaan masyarakat (JPKM) mandiri
Sistem Rekrutmen Pejabat Struktural Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Studi di Kabupaten Ponorogo) Dinar Romadhona Aprilia Praja
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Official Recruitment System in order to Apparatus Resource Quality Improvement. Regarding to government apparatus readiness on serving society, a structural position mechanism of Civil Officers recruitment system must be done professionally and appropriately with the legal rules, so it can shape good credibility official behavior, so it can make a clean and tidy government. The purpose of this study is to investigated structural official recruitment system, official quality and the problems occurred during recruitment implementation in District Government of Ponorogo. This research uses descriptive study with qualitative approachment. The conclusion retrieved during research time is, the role of Local Government in apparatus resource improvement through structural officer recruitment is not qualified enough with applied rules in Indonesia.  But, District Government of Ponorogo trying to solve this problem with doing apparatus human resources through diklat PIM so with this effort, structural apparatus officer resource can be improved. Keywords : Local Government, Human Resources Management, Structural Position Recruitment. Abstrak Sistem Rekrutmen Pejabat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur. Sehubungan dengan kesiapan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat maka mekanisme dalam sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural perlu dilakukan dengan professional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga membentuk perilaku pejabat yang memiliki kredibilitas yang baik, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem rekrutmen pejabat struktural, kualitas pejabat struktural dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui rekrutmen pejabat strukutual di Kabupaten Ponorogo masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian kesempatan penyelenggaraan diklat PIM. Dengan adanya usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pejabat struktural.   Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Rekrutmen Jabatan Struktural.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KPE (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang) Rizki Ismaulidiah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation Regulation Head BKN number 7 in 2008 About KPE (case study on Regional Staffing Agency Malang). In the regulation aims to improve the quality of service to be provided to civil servants based electronic government where the received more efficiently. Implementation of the KPE was issued by in which then coordinate with each area (each BKD). So did staffing agency with the Malang Region is also implementing the regulation. This research uses qualitative descriptive study types. In the implementation of this programme of KPE also involves several parties include: Bank Jatim, Jamsostek, and Askes Taspen Office. For the future, this program can be expected to increase the efficiency of service of civil servants especially in the region of Malang. But until now, the implementation of the KPE is still limited to the distribution phase of the KPE. So, civil servants have not been able to access existing services by using the KPE. By seeing it becomes the task of BKN to better monitor, evaluate, and conduct more intense coordination patterns with the parties involved. Keywords: implementation of regulation, KPE Abstrak: Implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang KPE (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Di dalam peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang nantinya diberikan kepada PNS berbasis electronic government dimana pelayanan yang diterima lebih efisien. Implementasi tentang KPE ini dikeluarkan oleh BKN yang kemudian berkoordinasi dengan tiap-tiap daerah (tiap-tiap BKD). Begitu pula dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang juga mengimplementasikan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam implementasi program KPE ini juga melibatkan beberapa pihak diantaranya: Bank Jatim, Jamsostek, Askes, dan Taspen. Untuk ke depannya diharapkan program ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan terhadap PNS khusunya di wilayah Kabupaten Malang. Namun sampai saat ini, implementasi mengenai adanya KPE ini masih sebatas sampai tahap pembagian KPE tersebut. Jadi PNS belum bisa mengakses pelayanan-pelayanan yang ada dengan menggunakan KPE. Dengan melihat hal tersebut menjadi tugas Badan Kepegawaian Negara untuk lebih mengawasi, mengevaluasi, dan melakukan pola koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak yang terlibat. Kata Kunci: implementasi peraturan, KPE
Strategi Pengembangan Learning Organization dalam Menignkatkan Kinerja Organisasi Shoffi Yulita Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: Development Strategy of Learning Organization In Improving The Employee's Performance (Study at Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang). The background of this research is the importance of learning organization to adapt in response to organizational environment and improving the work of employee to serve the customer. Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang is local government agency that served the society which is dealing with employee or worker terms. In order to make the serving of the employee congruence with the main duty and its own function, then it needs specific strategies for giving out the best quality serving for society which later will also influence the quality of every employee in Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang to be better. Generally, the working and serving quality of Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang’s employee is not maximal yet. This research aims to give the implication strategy which can be used through the SWOT analysis model. The result of research shows us that the position of employee’s work is on the third quadrant of SWOT quadrant. In case where the provided opportunity is convincing but it did not managed well, because there is no enough fervency to deal with. Then the recommended strategy is overcoming the weakness which is explained in the discussion to do the provided opportunity. Keywords: Strategy, Learning Organization, Employee Performance Abstrak: Strategi Pengembangan Learning Organization dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya learning organization untuk menyesuaikan diri dalam merespon perubahan lingkungan organisasi dan meningkatkan kinerja pegawai untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang kepegawaian. Agar pelayanan yang dilakukan pegawai dapat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka dibutuhkan strategi-strategi khusus agar pelayanan pada masyarakat tersebut berkualitas dan nantinya akan memperbaiki kualitas kinerja dari masing-masing pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Secara umum kinerja dan tingkat pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang belum sepenuhnya maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan implikasi strategi yang dapat digunakan melalui model analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh bahwa posisi kinerja pegawai dalam kuadran SWOT berada pada kuadran III. Dimana peluang yang tersedia meyakinkan namun tidak dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk mengelolanya. Strategi yang direkomendasikan adalah mengatasi kelemahan yang diuraikan dalam pembahasan untuk mengerjakan peluang yang ada. Kata Kunci: Strategi, Learning Organization, Kinerja Pegawai
Implementasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya Herdani Setiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of Health Insurance Society (Case Study In RSUD. Dr. Soetomo Surabaya) One of the government's policy to provide health care to the poor manifested by Community Health Insurance program (JAMKESMAS). Researchers here discuss how the implementation process of the implementation of public health care insurance program, the factors supporting and inhibiting factors that exist in hospitals. Dr. Soetomo Atopic Dermatitis in implementing the program in order to optimize JAMKESMAS Health Services. In this study the researchers used the descriptive method with qualitative approach and using the theory of George Edward III as well as health services. Analysis of the data used is an interactive model of Miles and Huberman. Results of the study showed that the implementation JAMKESMAS in hospitals. Dr.. Soetomo already well underway and further enhanced. as well as of the government to equip officers jamkesmas managers to be more observant and careful in looking for the data to people who truly deserve health card so that people helped by this program so that an increase in the quality of life in the community Keywords: health card, health care. Abstrak Implementasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) (Studi Kasus Di Rsud. Dr. Soetomo Surabaya) Salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga miskin diwujudkan dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta memakai teori dari George Edward III serta pelayanan kesehatan. Analisis data yang dipakai adalah model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jamkesmas di RSUD. Dr. Soetomo sudah berjalan dengan baik dan lebih ditingkatkan. Adapun faktor penunjang lainnya yaitu keterkaitan antar pihak dan peran masyarakat, sedangkan penghambatnya adalah sumber daya manusia dan peran aparatnya. Saran dari peneliti yaitu agar pihak RS lebih sering mengadakan sosialisasi untuk jamkesmas agar masyarakat tahu bagaimana alur pelayanan dan persyaratan yang harus dipenuhi, dari  pihak pemerintah agar membekali aparat pengelola jamkesmas agar lebih jeli dan teliti dalam mencari data untuk masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan kartu jamkesmas sehingga masyarakat terbantu dengan adanya program ini agar terjadi peningkatan kualitas hidup di masyarakat   Kata kunci: jamkesmas, pelayanan kesehatan.
Sistem Perencanaan Mass Rapid Transit (MRT) Sebagai Transportasi Massal di Provinsi DKI Jakarta (Studi Pada Program Perencanaan MRT Di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Qurota Aini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Mass Rapid Transit (MRT) Design System As Mass Transport At DKI Jakarta Province (Studi At MRT Design Program Dinas Perhubungan Province DKI Jakarta). Transportation especially about mass transport on the city like Jakarta is importance function. Now, transport problem at Jakarta more and more complex. That condition make people chose private vehicles as her transport and make congestion on the main road of jakarta. Pola Transportasi Massal (PTM) policy is the long term solution on transportation system regulation and overcome the congestion. Mass Rapid Transit (MRT) is one of efforts to implement the development of public transport systems at Jakarta. The expectation from this project was MRT can give convenience of the public to use public transport a safe, comfortable and fast. MRT design system was based on governor rule number 103, 2007. Conceptually, the establishment of the MRT system is going according to plan on the basis of theory, only in practice, there are some things that hinder the plan to be implemented. Thing holding that hinder is change of government positions that cause changes in the system of planning, funding, agree and disagree of the public who make design system needs to be studied further. Keywords: MRT design system, transportation, mass transport at DKI Jakarta. Abstrak: Sistem Perencanaan Mass Rapid Transit (MRT) Sebagai Transportasi Massal Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Pada Program Perencanaan MRT Di Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta). Sarana transportasi terutama yang bersifat massal pada suatu kota yang salah satunya adalah Jakarta fungsinya sangat penting. Saat ini masalah transportasi yang ada di Jakarta semakin kompleks. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi yang kemudian menyebabkan kemacetan di ruas-ruas jalan utama di Jakarta. Kebijakan Pola Transportasi Massal (PTM) merupakan solusi jangka panjang dalam penataan sistem transportasi dan mengatasi kemacetan. Upaya pelaksanaan pengembangan sistem transportasi umum massal di Jakarta salah satunya yaitu Mass Rapid Transit (MRT). Harapan dari pembangunan MRT dapat memberikan kenyamanan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman dan cepat. Sistem perancanaan MRT didasari atas Peraturan Gubernur No 103 tahun 2007. Secara konseptual, pembentukan sistem perencanaan MRT sudah berjalan sesuai dengan dasar teori, hanya saja dalam prakteknya, terdapat beberapa hal yang menghambat perencanaan tersebut diantaranya adalah pergantian posisi pemerintahan yang menyebabkan perubahan sistem perencanaan, dana, pro dan kontra dari masyarakat yang membuat sistem perancanaan perlu dikaji lagi. Kata Kunci: sistem perencanaan MRT, sistem transportasi, transportasi massal di DKI Jakarta.
Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Catur Prihanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: . Terms of Increasing Service Payment  Through Mobile Tax in Mobile SAMSAT Service ( The study of the implementation of SAMSAT Keliling in  Jombang Regency ). The Government has provided public services needed by the community. To improve service to the public organization do the repair systems and procedures services through innovative programs that are oriented on the needs and satisfaction of the people. One of the public organizations that innovate in public service is a SAMSAT Jombang Office. SAMSAT Jombang has some excellent service one of which is motor vehicle tax payment service with services that provide the ease of  SAMSAT Keliling (Mobile SAMSAT) payment of motor vehicle tax for people far from the location of his SAMSAT Jombang Office. In the current study qualitative methods will be used with the descriptive approach. The results of the research indicate that Itinerant SAMSAT service system in Ticino is arguably improved after service SAMSAT tour. This is demonstrated by the Ministry to be more effective and efficient in the service of payment of taxes or a tour, due to hold service for taxpayers who live far away. The quality of human resources, a strategic location, service and sosialisai are made to provide payment information to tax motor vehicle has a circumference of being an Itinerant Ministry passes in support of SAMSAT. On the other hand there are some obstacles in this service such as that is the complete lack of infrastructure and lack of public awareness of the importance of the terms of service and ethics in getting services Keyword: Public services, vehicle tax payment, Mobile SAMSAT.     Abstrak: Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan SAMSAT Keliling (Studi pada Pelaksanaan Layanan SAMSAT Keliling di Kabupaten Jombang). Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat organisasi publik melakukan perbaikan sistem dan prosedur layanan melalui program-program inovatif yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Salah satu organisasi publik yang melakukan inovasi dalam pelayanan publik adalah Kantor Bersama SAMSAT Jombang. SAMSAT Jombang memiliki beberapa layanan unggulan salah satunya adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan layanan SAMSAT Keliling yang memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berjauhan dari lokasi Kantor Bersama SAMSAT Jombang. Dalam penelitian ini akan digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan SAMSAT Keliling di Kabupaten Jombang bisa dikatakan terjadi peningkatan setelah adanya layanan SAMSAT Keliling. Hal ini ditunjukkan dengan pelayanan yang menjadi lebih efektif dan efisien pada pelayanan pembayaran pajak bersistem Keliling, karena mendekatkan pelayanan bagi wajib pajak yang bertempat tinggal jauh. Hambatan yang muncul adalah hambatan yang bersifat sementara dan mampu diatasi dengan pendekatan secara berkelanjutan oleh Kantor Bersama SAMSAT Jombang.   Kata kunci: Pelayanan Publik, Pajak Kendaraan Bermotor, SAMSAT Keliling.
Transparansi Informasi dalam Rangka Good Corporate Governance pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Aldilah Ambar Kusuma
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Information Transparency in order to Good Corporate Governance in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (A Study on PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya). From the results of the research we can conclude that: 1) Information transparency in order to Good Corporate Governance on PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya involves availability of information on the legal framework of transparency on PT. KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya, Availability of media as public access to information transparency on PT. KAI DAOP 8 Surabaya, Availability information by PT. KAI DAOP 8 Surabaya to society; 2) Factors that influenced information transparency in order to Good Corporate Governance on PT. KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya involve supporting factor and inhibiting factors that comes from the internal factor of the company or external factor of PT. KAI  (Persero) DAOP 8 Surabaya. Keywords:Transparency of Information on BUMN, Good Corporate Governance on BUMN. Abstrak: Transparansi Informasi Dalam Rangka Good Corporate Governance Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Transparansi informasi dalam rangka Good Corporate Governance pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya dapat dilihat melalui aspek: Ketersediaan kerangka hukum transparansi informasi pada PT. KAI DAOP 8 Surabaya, Ketersediaan media sebagai akses masyarakat terhadap transparansi informasi pada PT. KAI DAOP 8 Surabaya, Ketersediaan informasi oleh PT. KAI DAOP 8 Surabaya untuk masyarakat; 2)  Faktor- faktor yang mempengaruhi transparansi informasi sebagai langkah mewujudkan Good Corporate Governance pada PT. KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat yang berasal dari internal perusahaan, maupun eksternal perusahaan PT. KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya. Kata kunci : Transparansi informasi pada BUMN, Good Corporate Governance pada BUMN
Kemitraan Sinergis Stakeholder dalam Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam Rangka Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (Studi Pada Daerah Irigasi Toraut Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara) Firman Setiadi Dilapanga
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Synergistic partnerships stakeholders meeting planning in optimization in the context of development and participatory irrigation management system. Musrenbang implementation involving all stakeholders is very important and necessary to balance and disseminate information on common strategic issues, resource availability, and alternative collective action that must be built through development cooperation. This activity has the legal basis to be implemented nationally that have strategic value because if goes well will significantly increase community empowerment and improving the chain of national development planning process. In Musrenbangdes implementation, lack of public understanding of the benefits Musrembang and the lack of participation of all groups of people causing Musrenbang dominated only by certain people only. In the village musrenbang Musrenbang not all go well but there are still some villages that lack of stakeholder participation in planning forums that some villagers are less maximize the musrenbang in the village. Keywords: Synergy Partnership Stakeholders, Optimizing Musrenbang, Participatory Irrigation Management SystemAbstrak: Kemitraan sinergis stakeholder dalam optialisasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan diperlukan untuk menyeimbangkan dan menyebarluaskan informasi tentang isu strategis bersama, ketersediaan sumber daya, serta alternative tindakan kolektif yang harus dibangun melalui kerja sama pembangunan. Kegiatan ini memiliki basis legal untuk dilaksanakan secara nasional sehingga memiliki nilai yang sangat strategis Karena jika berjalan dengan baik akan sangat signifikan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memperbaiki mata rantai proses perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes, lemahnya pemahaman masyarakat akan manfaat Musrembang dan kurangnya partisipasi seluruh kelompok masyarakat menyebabkan Musrenbang hanya didominasi oleh orang-orang tertentu saja. Pada musrenbang desa tidak semua Musrenbang berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa desa yang stakeholdernya kurang berpartisipasi dalam musrenbang sehingga beberapa desa tersebut kurang memaksimalkan adanya musrenbang di desa tersebut. Kata Kunci: Kemitraan Sinergi Stakeholder, Optimalisasi Musrenbang, Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Dan Bantuan Dana Pendampingan Pemavingan Jalan PNPM Mandiri Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung 2013) Rochandani Istifar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effect of The Direct Public Funding PNPM Mandiri And Assistance Fund Pavement Road PNPM Mandiri  Against Poverty Alleviation (Studies in Karangrejo Village Boyolangu District Tulungagung Regency). The purpose of this research is to know how big influence. of The Direct Public Funding PNPM Mandiri And Assistance Fund Pavement Road PNPM Mandiri  Against Poverty Alleviation in Karangrejo Village Boyolangu District Tulungagung Regency. Data in this research used data of year 2005-2011. Analysis used is linear regression of multiple with the help of spss. The analysis of linear regression analysis of multiple showed value adjusted r square as that of 0,519 it means 51,9 % variable poverty reduction has been affected of The Direct Public Funding PNPM Mandiri (X1) and Assistance Fund Pavement Road PNPM Mandiri (X2) while 47,1 % variable poverty alleviation affected by variable of another variable that out of this research. From this research it is known that the direct public funding PNPM Mandiri and assistance fund pavement road PNPM Mandiri there are influence simultaneously ( together ) against poverty alleviation. While the test partial, about poverty alleviation showed t count = 8,487, that this showed variable the direct public funding PNPM Mandiri (X1) the dominant variable variable against poverty allevation. Keywords: development, community development, PNPM Mandiri, poverty. Abstrak: Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Dan Bantuan Dana Pendampingan Pemavingan Jalan PNPM Mandiri Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh PNPM Mandiri yakni Bantuan Langsung Masyrakat dan Bantuan Dana Pendampingan Pemavingan Jalan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2005-2011. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Dari hasil analisis dari analisis regresi linier berganda menunjukan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,519 artinya 51,9% variabel pengentasan kemiskinan telah dipengaruhi dari variabel dana bantuan langsung masyarakat (X1) dan variabel dana bantuan pendampingan pemavingan jalan (X2), sedangkan 47,1% variabel pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh variabel variabel lain yang diluar dari penelitian ini. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel dana bantuan masyarakat (X1) dan variabel dana bantuan pendampingan pemavingan jalan (X2) terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama). Sedangkan dari hasil uji parsial, mengenai pengentasan kemiskinan menunjukan t hitung = 8,487, maka hal ini menunjukan variabel dana bantuan langsung merupakan variabel dominan terhadap variabel pengentasan kemiskinan.Kata kunci: pembangunan, pembangunan masyarakat, PNPM Mandiri, kemiskinan.

Page 149 of 268 | Total Record : 2676

 147   148   149   150   151 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue