cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 246   247   248   249   250 
Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar ( Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang ) Aldinur Armi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 10 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Social and Economy Impact on Market Relocation Policy (Case Study on Relocation of Dinoyo Traditional Market Kota Malang). Purpose of the relocation policy at Dinoyo Traditional Market to Merjosai Temporary Market is to revitalize Dinoyo Traditional Market to be more modern. This policy is temporary until revitalizing old market is done. On the implementation of this policy, there will be social and economic impacts occur that influence stakeholders Dinoyo Traditional Market. Research type is descriptive with qualitative approach, this research aim to describe the implementation of relocation policy Dinoyo Market to Merjosari Market  before implementation on progress, during implementation progress, and after the implementation finish also describing social and economic impacts that happen in this implementation of relocation policy. Keywords: social impact, economic impact, relocation policy, traditional market Abstrak: Dampak Sosial Ekonomi Keijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Pasar Merjosari Kota Malang). Kebijakan relokasi pasar dari Pasar Dinoyo ke Pasar Penampungan Sementara Merjosari yang bertujuan untuk merevitalisasi Pasar Dinoyo yang tradisional menjadi lebih modern. Kebijakan Pemerintah Kota Malang ini merupakan relokasi sementara. Dalam implementasi kebijakan tersebut akan timbul dampak-dampak sosial dan ekonomi yang mempengaruhi stakeholder Pasar Tradisional Dinoyo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan relokasi Pasar Dinoyo Ke PPS Merjosari, baik saat sebelum relokasi berjalan, sedang relokasi, dan setelah relokasi selesai juga menjelaskan dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi di dalam implementasi kebijakan relokasi pasar ini.   Kata kunci: dampak sosial, dampak ekonomi, kebijakan relokasi, pasar tradisional
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Optimalsiasi Pelayanan Publik (Studi pada UPTD Puskesmas Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) Rosmitha Asmaraning Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Application Of Standartds Of Minimal Service (SPM) For Public Service Optimazation (Studies in UPTD Puskesmas Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). This Research used qualitative method and descriptive approach. In this Research, data was obtanaide by observation, interview and documentation. Through that, researcher gets general description of Research location, primary data and secondary data hat appropriate with Research location,  primary data and secondary data that appropriate with research focus. The amis of this paper are addressed by comparing it with he theories which contained in literatur review. We also used interactive Model of miles and Hubberman in this Research. Findings of the study revealed that Application of Minimum Standard Service service in UPTD Puskesmas Kepanjen was implemented well. It can be proved by the existence of Networks service in UPTD Puskesmas Kepanjen that includes: pustu, pusling, posyandu, and hospital. Three also kinds of healthcare service like polyclinic and adminisrative Health services such as JKN to use as a reference and fee waivers. Health services in UPTD Puskesmas Kepanjen have been going well according to principle of service standards. However, Three are some inhibiting factors such as Limited funds, attitude of service users and differences in access to local government clinic (Puskesmas). In order to solven the problem, it needs further coordination among stakeholder about duties and responsibilities of Health services. Budget adjustments are also needed in order to provide healthcare service. Keywords: puskesmas, Standartds Of Minimal Service (SPM)   Abstrak: Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Optimalsiasi Pelayanan Publik (Studi pada UPTD Puskesmas Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian berupa penyajian data umum lokasi dan instansi terkait, serta data-data primer dan sekunder sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian dilakukan analisis dengan cara menyanding-bandingkan dengan teori-teori yang telah ada pada tinjauan pusaka. Serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Hubberman. Hasil dari penelitian dan analisis terhadap penerapan standar pelayanan minimal, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar pelayanan minimal ditunjukkan dengan adanya pihak terkait atau jaringan pelayanan pada Puskesmas Kepanjen meliputi: pustu, pusling, posyandu dan rumah sakit. Serta jenis pelayanan kesehatan medis berupa poli dan pelayanan kesehatan administratif meliputi: pengadaan JKN sebagai surat rujukan dan keringanan biaya. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berjalan dengan baik di mana sesuai dengan prinsip standar pelayanan. Namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai faktor penghambat diantaranya terbatasnya jumlah dana, sikap penggunaan layanan dan perbedaan akses pada puskesmas. Sehingga perlu ada solusi untuk mengatasi maslah yaitu mengadakan koordinasi lebih lanjut mengenai tugas pelayanan, penyesuaian alokasi dana untuk penyediaan pelayanan kesehatan.   Kata kunci: puskesmas, Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Arteri Sebagai Optimalisasi Aksebilitas Pasca Bencana Lumpur Sidoarjo Putri Widiarti Fatimah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of Arteri Road Development As An Optimally Accessibility After Mud Disaster In Sidoarjo. The impacts of this disaster have a complicated social problem until made the quality of area around in and damaged of infrastructure facilities around in. The government take outside President Civilization umber 13 years 2006. The government also make a team of Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur in Sidoarjo to solve the problem of mud disaster until the work’s period end, so the government based on President Policy number 14 years 2007 about Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS). BPLS have any duties for solve the social problem of mud disaster, operational cope with in mud disaster, and doing a remedial for infrastructure in around of disaster that doing appropriate with obligation and professional. The method used in this research is descriptive qualitative method approach to analyzing the stage of operational implementation policy The finding of the study shows that stages of implementation have any stages in operational implementation that taken from theory of Joko Widodo. Based on domain analysis, that is stage in implementation policy arteri road as an optimally accessibility after mud disaster in Sidoarjo and then supporting factor and inhibiting factor. Based on taxonomy analysis that is an interpretation stage of organization, stage of application, stage of internal supporting, external and observation who taken from BPLS and people around in arteri road Porong. Based on regulation of theme analysis interview and observation who taken, appropriate with the real condition in there, supporting of arteri road building in Porong, and inhibiting arteri road building in Porong. Keywords: Disaster, Policy of Public, Implementation Policy,  Arrange of Implementation Operational. Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Arteri Sebagai Optimalisasi Aksebilitas Pasca Bencana Lumpur Sidoarjo. Bencana luapan lumpur Sidoarjo berdampak sangat komplek seperti permasalahan sosial hingga penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan fasilitas infrastukur sekitar bencana. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 13 Tahun 2006 membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo untuk menatasi permasalahan semburan lumpur disaat masa tugas berakhir dikeluarkan Peraturan  Presiden  No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. BPLS menangani permasalahan luapan lumpur dari sosial, operasional untuk mengatasi luapan lumpur, infrastruktur perbaikan fasilitas sekitar bencana yang dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab dan profesional sesuai dengan bidangnya. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis tahapan operasional implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan implementasi mempunyai beberapa tahapan dari tahapan operasional implementasi yang diambil dari teori Joko Widodo. Berdasarkan analisis domain yakni tahapan implementasi kebijakan pembangunan jalan arteri sebagai optimalisasi aksesbilitas pasca bencana lumpur Sidoarjo dan faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan analisis taksonomi yakni tahapan operasional implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan analisis komponensial dari wawancara dan observasi yang diambil dari BPLS dan warga sekitar jalan arteri Porong. Berdasarkan analisis tema, peraturan yang sesuai dengan keadaaan dilapangan, dukungan pembangunan jalan arteri Porong, terhambatnya pembangunan jalan arteri Porong. Kata Kunci: Bencana, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Tahapan Opersaional Implementasi.
Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang) Muhammad Ramang Hidayatullah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Resilient Village Development In Tsunami Disaster Mitigation (Studies in Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang). One of the areas of Lumajang district located in the southern coast that has the potential tsunami threat is in the village of Bades, District Pasirian. At the stage of pre-disaster, BPBD Lumajang implement disaster resilient rural development program which is a solution for creating the conditions that the village is ready to face the threats of disaster. Society as the first face of disaster territory believed to be more effective in reducing the risk of disasters and to use its ability to address and confront a catastrophe. This study discusses the development of the village and its strong supporting factors and obstacles in its implementation. The research use descriptive research with a qualitative approach. The results showed that the development of rural respite in the village Bades conducted by BPBD Lumajang already implemented, because it involves all parties and conducting structural or non-structural mitigation. But still there are activities that need to be optimized and the need for a sustainable program, so that self-reliance in tackling the threats of disaster can be achieved. Keywords: resilient village development, disaster mitigation, tsunami Abstrak: Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang). Salah satu wilayah di Kabupaten Lumajang yang berada di pesisir pantai selatan yang memiliki potensi ancaman bencana tsunami yaitu di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Pada tahap pra bencana, BPBD Kabupaten Lumajang menerapkan program pengembangan desa tangguh bencana yang merupakan solusi untuk menciptakan kondisi kampung yang siap dalam menghadapi ancaman bencana. Masyarakat sebagai pihak pertama yang menghadapi bencana diwilayahnya dipercaya lebih efektif untuk mengurangi resiko bencana serta mampu menggunakan kemampuannya untuk mengatasi dan menghadapi suatu bencana. Penelitian ini membahas tentang pengembangan desa tangguh beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa tangguh di Desa Bades yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan dengan baik, karena melibatkan semua pihak serta melaksanakan kegiatan mitigasi struktural maupun non struktural. Namun masih ada kegiatan yang perlu dioptimalkan serta perlunya program berkelanjutan, sehingga kemandirian masyarakat dalam mengatasi ancaman bencana dapat tercapai.   Kata Kunci: pengembangan desa tangguh, mitigasi bencana, tsunami
Strategi Penerapan E-Government Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui E-Complaint (Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Blitar) Elga Goesman Vrtdiansyah Miftahul Hudha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of E-Government Strategy to Improve Public Services Through E-Complaint (Studies in the Department of Transportation, Communications and Information Technology Government of Blitar). One of the functions of e-Government in the public service through the Complaint Service Unit and the Information Society (ULPIM). Results of analysis showed that the strategy of implementation of e-government in improving public services through e-complain on Dishubkominfo Blitar is to establish the superstructure (policy), establishes the superstructure (the policy), the development of Apparatus Resources (SDA) The Government of Blitar, providing network infrastructure that is the provision of free Internet access, providing Internet access Government of Blitar and provision of Mail Server, providing Infrastructure Application System through the manufacturing sites across the Local Government Unit (SKPD) Government of Blitar, providing funding in connectedness with the handling of complaints and information and conduct the evaluation process also carried out by the department in order to provide assurance that the e-Gov can improve public services through e-complain Keywords: Strategy Implementation of E-Government, Public Services and E-Complaint Abstrak: Strategi Penerapan E-Government Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui E-Complaint (Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Blitar) Salah satu fungsinya e-Government dalam pelayanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM). Hasil analisis dapat diketahui bahwa strategi penerapan e-government dalam meningkatkan pelayanan publik melalui e-complaint pada Dishubkominfo Blitar yaitu dengan menetapkan suprastruktur (kebijakan), menetapkan suprastruktur (kebijakan), pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) Pemerintah Kota Blitar, menyediakan infrastruktur jaringan yaitu dengan penyediaan akses internet gratis, penyediaan akses Internet Pemerintah Kota Blitar dan penyediaan Mail Server, menyediakan Infrastruktur Sistem Aplikasi melalu pembuatan situs di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Blitar, menyediakan Pendanaan dalam keterhubungan dengan penanganan pengaduan dan informasi dan melakukan proses evaluasi juga dilakukan oleh dinas dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa e-Gov dapat meningkatkan pelayanan publik melalui e-complaint. Kata Kunci :Strategi Penerapan E-Government, Pelayanan Publik dan E-Complain
Penyediaan Fasilitas Perpustakaan Sekolah (Studi Tentang Minat Baca Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Malang) Roositha Ayuwigati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 8 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Provision of School Library Facilities (Study about Student’s Reading Interest at State Vocational School (SMKN) 4 Malang). Reading interest of students in the school could be seen from the library utilization as a means of reading which has an obvious source of the information. In Indonesia, the school library is obliged to have the building and room facilities, collection facilities, search facilities, and service facilities in accordance with national standards library. State Vocational High School (SMKN) 4 Malang has a library that follows national standard library. In the 2014-2015 school years the library had only 40% of visitors and 30% of borrowers. This research was conducted to describe and analyze standardization the provision of SMKN 4 Malang library facilities in accordance with national standard library as well as to describe and analyze the SMKN 4 Malang student’s reading interest in the utilization of library. The results showed that the building and room facilities has the leak on the roof of the building while the collection facilities has far below 30% of a fiction collection. Meanwhile other facilities such as search facilities and service facilities are already comply national stamdard library. Furthermore, student’s reading interest which assessed by the frequency of visits and the frequency of loan collection may be expressed low. Students relatively rarely use the library as their reading means. Keywords : library facilities, student’s reading interest, SMKN 4 Malang   Abstrak: Penyediaan Fasilitas Perpustakaan Sekolah (Studi Tentang Minat Baca Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Malang. Minat baca siswa disekolah dapat terlihat dari pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana membaca yang jelas sumber informasinya. Di Indonesia perpustakaan sekolah wajib memiliki fasilitas gedung dan ruang, fasilitas koleksi, fasilitas penelusuran, dan fasilitas layanan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Malang memiliki perpustakaan yang mengikuti standar nasional perpustakaan. Pada tahun ajaran 2014-2015 perpustakaan hanya memiliki 40% pengunjung dan 30% peminjam. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis standarisasi penyediaan fasilitas perpustakaan SMKN 4 Malang sesuai standar nasional perpustakaan serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis minat baca siswa SMKN 4 Malang dalam pemanfaatan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa fasilitas gedung dan ruang terjadi kebocoran pada atap gedung sementara fasilitas koleksi memiliki koleksi fiksi masih jauh dibawah 30%. Sementara dua jenis fasilitas lainnya yaitufasilitas penelususran dan fasilitas layanan dinilai sudah memenuhi standar. Selanjutnya minat baca siswa yang dinilai melalui frekuensi kunjungan dan frekuensi peminjaman koleksi dapat dinyatakan rendah. Siswa tebilang jarang memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana membaca mereka.   Kata kunci: fasilitas perpustakaan,  minat baca siswa, SMKN 4 Malang
Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Krebet Baru) Epritamala Pradika Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 8 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of a performance management system to improve the quality of employee performance (case study in sugar factory krebet baru at malang district). An employee's performance is an important factor to achieve organizational goals both public and private. Similarly, in the company New Krebet Sugar Factory in Malang area. Through a performance management system to improve and maintain the performance of its employees. Communication goes in two directions, namely top-down bottom-up as well, so that information can be collected accurately. The main resources used are human and infrastructure which means that all employees involved in this system. Disposition here is the employees who have positions in the factory or in a level with authorized managers to assess the employees below. For organizational structure, New Krebet  Sugar Factory has a simple structure with a clear chain of command. So that through this performance management system employees can determine the level of performance, and the company can be used as reference material for future planning. Keyword: Performance management system, employee’s performance, performance quality Abstrak: Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dalam Meingkatkan Kualitas Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Krebet Baru). Kinerja seorang pegawai adalah faktor penting untuk mencapai suatu tujuan organisasi baik itu pemerintah maupun swasta. Sama halnya yang terjadi di perusahaan pabrik gula krebet baru yang ada didaerah malang. Melalui sebuah sistem manajemen kinerja untuk dapat meningkatkan dan menjaga kinerja pegawai.dalam system. Komunikasi berjalan secara dua arah yaitu top-down juga bottom-up, sehingga informasi dapat dikumpulkan dengan akurat. Sumberdaya utama yang digunakan adalah manusia dan prasarana pendukung artinya seluruh pegawai terlibat dalam system ini.Disposisi disini yaitu para pegawai yang memiliki jabatan di pabrik atau setingkat manajer yang berwenang untuk menilai para pegawai dibawahnya. Untuk struktur organisasi, PG Krebet baru memiliki struktur yang sederhana dengan rantai komando yang jelas. Sehingga melalui system manajemen kinerja ini para pegawai dapat mengetahui tingkat kinerjanya, dan bagi perusahaan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk perencan kedepan.   Kata kunci: Sistem manajemen kinerja, kinerja pegawai, kualitas kinerja
Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) (Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik) Dina Ayu Shofiyanah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 8 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of a id policy-implemented toward religious school and privat teacher (BPPDGS) (Study in Ujungpangkah and Panceng distric of Gresik regency). The deeply concerned of East Java province in enhancing the quality of religious school has been shown by the aid program of education which is BPPDGS. BPPDGS is a program which is shared-funding of East Java Province and Gresik regency that has been hold since 2010 and go on. The BPPDGS policy is made for preventing the dropped-out of school in elementary and senior high school of religious and for increasing the weliare of the teachers who are non-civil servant in private school and religious school. The output of this research shows DISPENDIK of Gresik regency sufficiently understands the BPPDGS policy, however in which the implementors cannot show the opened-information and less honesty-attitude, fortunetly for the respond of the implementors is well-sufficiened and incredibly pro the BPPDGS policy. The implementor, toward KEMENAG of Gresik regency, is lack of cognitive. Obviously, they are eiiective enough in disposition intension and the respond of implementor is good enough. The BPDGS team of institute/school is less-cognitive aspect in BPPDGS. Then, the disposition of intention is regardless of good whether bad and about the respond of implementors is either acceptance or neutrality.   Keywords: Policy Implementation, BPPDGS, Gresik Abstrak: Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) (Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan diniyah ditunjukan melalui kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Kebijakan BPPDGS merupakan sharing dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terealisasikan mulai tahun 2010 hingga saat ini. Kebijakan BPPDGS ini dibuat untuk mencegah putus sekolah di jenjang Madrasah Diniyah Ula dan Wustho (SD dan SMP) serta peningkatan kesejahteraan Guru Swasta Non PNS di Lembaga Sekolah Swasta dan Madrasah Diniyah. Hasil penelitian menunjukan DISPENDIK Kabupaten Gresik cukup memahami kebijakan BPPDGS, namun dalam intensitas disposisi implementor dari kejujuran sikap, terkesan kurang terbuka dengan informasi yang ada, sedangkan untuk respon implementor sudah cukup baik dan sangat pro dengan kebijakan BPPDGS. Pada KEMENAG Kabupaten Gresik kurang dalam hal kognisi implementor, sedangkan cukup baik dalam intensitas disposisi. Untuk Respon Implementor juga sudah cukup baik. Pada Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah kurang dalam aspek kognisi BPPDGS. Intensitas disposisi juga ada yang baik dan ada yang kurang, serta untuk respon implementor juga ada yang menerima (acceptance) dan ada yang acuh tak acuh (neutrality). Kata kunci: Implementasi Kebijakan, BPPDGS, Gresik
Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Uun Meisa Bekti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 8 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Strategy of Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) (Studies on Micro, Small and Medium Production Opaque Jambangan Villlage District Dampit Malang Districts). Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) to be the center of attention for a large contribution to economic gwrowth. One of the efforts of Malang Regency Government in addressing social problems in the community, through the Department of Cooperatives and SMEs one with empowerment Industry Peel Village Jambangan Dampit District of Malang. The purpose of this study is to describe and analyze the strategy of empowerment of SMEs Production of Peel Village Jambangan Dampit District of Malang. Supporting factors and obstacles encountered in opaque empowerment strategy. Based on this research strategy of empowerment of SMEs production of Opaque Village Jambangan District of Dampit Malang include (1) grow the business climate, (2) the development of result production in order to thrive and compete with other product, (3) financing and guarantees, (4) the parthnership. The Department of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) need to conduct continuous assistance to facilitate SMEs. As well as the need to involve other stakeholders in the  empowerment of SMEs in Malang. Keywords: strategy, empowernment, micro, small and medium enterprises (SMEs) Abstrak: Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pusat perhatian karena kontribusinya yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi permasalahan sosial pada masyarakat, melalui Dinas Koperasi dan UMKM salah satunya dengan pemberdayaan Industri Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam strategi pemberdayaan opak. Berdasarkan hasil penelitian strategi pemberdayaan UMKM produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang meliputi (1) menumbuhkan iklim usaha, (2) pengembangan hasil produksi agar dapat berkembang pesat dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya, (3) pembiayaan dan penjaminan, (4) kemitraan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu melakukan pendampingan secara terus menerus untuk memfasilitasi UMKM. Serta perlunya melibatkan stakeholder lainnya dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Malang.   Kata Kunci: strategi, pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Strategi Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Terintegratif Guna Meningkatkan Pendapatan Petani Dalam Persepektif Good Governance (Studi di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun) Nindyari Dewanti Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 8 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development Strategy of Integrated Food Crops to Increase Farmers’ Income in the Persepective of Good Governance (Studies in Jiwan Sub district, Madiun Regency). Jiwan Sub-district has a land area of 1,791 hectares of rice fields with food crops most superior production so that farmers become the main livelihood for the people of this sub-district. However, farmers' income is still relatively low, for the Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura and Badan Ketahanan Pangan Madiun Regency implement the development strategy of food crops. But it remains the case the difference in income between rice, soybeans and green beans farmers. After the study showed that farmers' income differences occur because of the failure of the strategy facilities and infrastructures provided to farmers and the majority of farmers do not want to implement the Sub-district Jiwan cropping index provided by the Government of Madiun Regeny. Also based on the perspective of good governance through the role of government, private and community farmers have been appropriate in the implementation of the strategy. Keywords: Strategy, Crops, Farmers Income, Good Governance Abstrak: Strategi Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Terintegratif Guna Meningkatkan Pendapatan Petani Dalam Persepektif Good Governance (Studi di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun). Kecamatan Jiwan memiliki luas lahan sawah sebesar 1.791 Ha dengan subsektor tanaman pangan yang paling unggul produksinya sehingga petani menjadi pencaharian utama bagi masyarakat kecamatan ini. Namun pendapatan petani masih tergolong rendah, untuk itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun melaksanakan strategi pengembangan tanaman pangan. Tetapi tetap terjadi adanya perbedaan pendapatan antara petani padi, kedelai dan kacang hijau. Setelah adanya penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan petani terjadi karena ketidakberhasilan strategi sarana prasana yang diberikan kepada petani dan sebagian petani Kecamatan Jiwan tidak mau melaksanakan Indeks Pertanaman yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Selain itu berdasarkan persepektif good governance melalui peran pemerintah, private dan masyarakat petani telah sesuai pada pelaksanaan strategi tersebut. Kata kunci: Strategi, Tanaman Pangan, Pendapatan Petani, Good Governance

Page 248 of 268 | Total Record : 2676

 246   247   248   249   250 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue