cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,675 Documents
 2   3   4   5   6 
Persepsi Pekerja Terhadap Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) (Studi di Kecamatan Sukun Kota Malang) Widi, Gabriella Ayu Fajar Titahing
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.266 KB)

Abstract

Abstract: Perception of Worker to Implementation a City Minimum Wage Policy (UMK) (Study at Sukun Subdistrict, Malang City). Policy of City Minimum Wage (UMK) is the Government's attempt to protect worker and improve the welfare of worker subject to the ACT. No. 13 Year 2003. However, many of these entrepreneurs did not implement this policy, so as to bring up a different perception and outcry from worker, especially worker in Sukun Subdistrict, Malang City. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of policy UMK Malang, perception of worker, and the impact of the implementation of UMK to the welfare worker. This research was qualitative research with the descriptive approach. The focus of the problem is that (1) the implementation of UMK policy in Malang, (2) perception of worker in Sukun Subdistrict  to UMK Malang, and (3) the impact of the implementation of UMK to the welfare worker in Sukun Subdistrict, Malang City. The results of this study are UMK implementation is good enough but not optimal so as to bring up a different perception of the worker. Only the worker wages above the UMK can be said to prosper. Keywords: Perception, Worker, City Minimum Wage (UMK), Welfare.   Abstrak: Persepsi Pekerja terhadap Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) (Studi di Kecamatan Sukun Kota Malang). Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) merupakan upaya pemerintah untuk melindungi pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang diatur dalam UU. No.13 Tahun 2003. Namun, banyak dari pengusaha tidak melaksanakan kebijakan ini, sehingga memunculkan persepsi yang berbeda hingga kecaman dari para pekerja khususnya pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan UMK Malang, persepsi pekerja, dan dampak pelaksanaan UMK terhadap kesejahteraan pekerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus permasalahannya adalah: (1) implementasi kebijakan UMK Malang, (2) persepsi pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang terhadap UMK Malang, dan (3) dampak pelaksanaan UMK terhadap kesejahteraan pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi UMK Malang sudah cukup baik namun belum optimal sehingga memunculkan persepsi berbeda dari para pekerja. Hanya pekerja yang upahnya di atas UMK dapat dikatakan sejahtera. Kata Kunci: Persepsi, Pekerja, Upah Minimum Kota (UMK), Kesejahteraan.
Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove (Studi Tentang Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Rehabilitasi Hutan Mangrove di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo) Pribadiningtyas, Dian Kurnia
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.482 KB)

Abstract

Abstract: Society Participation Towards the Rehabilitation of Mangrove (Study about Government Roles to Improving the Society Participation for Mangrove Forest Rehabilitation in Environmental Agent at Probolinggo City). Mangrove forests in Probolinggo City are increasingly degraded and damaged because of the construction and activities of the local community. The Government of Probolinggo through the Environmental Agent rehabilitates the mangrove forest based on the society participation. The focus of this research are 1) to know the role of Probolinggo Government in improving society participation in conserving mangrove forests, 2) to know the results achieved in the implementation of efforts to preserve mangrove forests 3) to know the supporters and restricting factors in increasing the participation of the community in the rehabilitation of mangrove forests. The results of this research were to increase community participation through some strategies that build community participation, do nursery and infrastructure development. BLH Probolinggo had acted properly by running its role as a modernists, regulator, catalysts, stabilizers, dinamisator and as a pioneer. The results obtained in the implementation of rehabilitation were the positive impacts for the participation of the community, the livelihood of fishermen and the conservation of mangrove forests. Keywords: society participation, rehabilitation of mangrove forests, environmental degradation. Abstrak: Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove (Studi tentang Peran Pemerintah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo). Hutan mangrove di Kota Probolinggo semakin terdegradasi dan mengalami kerusakan  akibat pembangunan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo melalui BLH melakukan rehabilitasi hutan mangrove dengan berbasis partisipasi masyarakat.  Fokus penelitian ini adalah 1) Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk rehabilitasi hutan mangrove, 2) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan upaya-upaya melestarikan hutan mangrove 3) Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove. Hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui beberapa strategi yaitu membangun partisipasi masyarakat, melakukan pembibitan, dan membangun infrastuktur. Kota Probolinggo sudah berperan dengan baik yakni dengan menjalankan perannya sebagai modernisator, regulator, katalisator, stabilisator, dinamisator dan sebagai pelopor.  Hasil dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah dampak positif bagi partisipasi masyarakat, penghasilan nelayan dan kelestarian hutan mangrove. Kata kunci : partisipasi masyarakat, rehabilitasi hutan mangrove, kerusakan lingkungan.
Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca) Rizzana, Sylfia
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.202 KB)

Abstract

Abstract: Policy Analysis of Street Child Protection in Order to Alleviate All Exploitation Forms: The phenomenon of street child Malang city is an phenomenon which not cannot be underestimated, especially with the existence of various exploitation cases which is very close with street child. Besides that, the number of street child in Malang city also increasing in each year. As a manifestation of attention on street child problem, government of Malang City has policy related with this problem, one of them is Keputusan Walikota No.88 Year 2011 about Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Research purposes are to analysis the implementation of street child protection policy in Malang City, to analysis the impact of implementation of street child protection policy in Malang City, and to analysis the alternative effort in overcoming barriers from implementation of street child protection policy in Malang City. This study used descriptive study with qualitative approach. the implementation of street child protection policy in Malang City was assessed not yet quite successful, It can be seen from the program implementation in overcoming this problem. Less success of this policy implementation also can be seen from the program implementation in overcoming this problem. In addition, the aid program (stimulant) for street child, was not being used properly. Keywords: Public Policy Analysis, Street Child, Child Protection Policy , Government. Abstrak: Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan dalam rangka Pengentasan dari Segala Bentuk Eksploitasi: Fenomena anak jalanan di Kota Malang merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan adanya berbagai kasus eksploitasi yang dekat dengan kehidupan anak jalanan. Selain itu, jumlah anak jalanan di Kota Malang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai wujud perhatiannya dalam penanganan masalah anak jalanan, Kota Malang mempunyai kebijakan-kebijakan terkait masalah perlindungan anak jalanan, salah satunya adalah Keputusan Walikota No.88 Tahun 2011 tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang, menganalisis dampak implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang, dan  menganalisis upaya alternatif dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang dinilai belum cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program-program pananganan terhadap anak jalanan. Selain itu juga pada program pemberian bantuan (stimulant) pada anak jalanan, dimana bantuan yang diberikan seringkali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.   Kata Kunci: Analisis Kebijakan Publik, Anak Jalanan, Kebijakan Perlindungan Anak, Government.
Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kecamatan Mojoroto Kota Kediri) Lestari, Reni Puji
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.376 KB)

Abstract

Abstrak: Kepemimpinan camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kinerja pegawai pemimpin lebih menerapkan teori kepemimpinan situsional dan mengkombinasikanya dengan tipe kepemimpinan yang demokratis. Dan hal ini dapat dilihat dari proses partisipasi pengambilan keputusan yang selalu melibatkan bawahan, pendelegasian wewenang yang sudah diterapkan, pengasawan kerja, serta komunikasi yang terjalin antara pimpinan dan bawahan. Penilaian kinerja pegawai pada instansi tersebut lebih menerapkan gaya kepemimpinan yang situsional dimana untuk proses penilaian kinerja lebih memberikan tanggung jawab kepada pegawai sebagai bentuk rasa percaya kepada bawahan. Selain itu pada kecamatan Mojoroto pemimpin dituntut untuk memberikan motivasi untuk mengatasi kendala yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, salah satunya seperti kendala yang muncul baik secara internal dan eksternal. Kata kunci: Kepemimpinan, Kinerja Pegawai Abstract: The Leadership of Subdistrict in Improving Employe Performance. The results showed that in improving the employee performance, the leader tend to implement the situational leadership theory  and combined it with democratic leadership. In this case can be seen in the decision making that always involve the employees, authority delegation, work control, and communication between leader and subordinate. The employee performance valuation in the institution give more emphasis  to situational leadership where in the performance valuation  tend to give responsibility to employee as the trust feeling to the subordinate. Beside that at the Mojoroto sub district, the leaders are  demanded to give motivation to influence the subordinates performance when there is obstacle internally or externally. Keywords : Leadership, Employee Performance
Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Jalin Kesra Sebagai Upaya Mendukung Pencapaian Target MDG’s di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Crisis Center Pendampingan Provinsi Jawa Timur) Husna, Auliya
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.032 KB)

Abstract

Abstract: Poverty Alleviation Program of Other Way to People Welfare (Jalin Kesra–Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) is a program sponsored by Governor East Java. This program represents a poverty alleviation concept by name, by address and by character. Poverty Alleviation Program of Other Way to People Welfare is a contribution of the Government of East Java Province to support MDG’s (Millenium Development Goals) program. It is planned to reduce the percentage of the poor population into a half by 2015. It has been specifically written in the first goal of MDG’s, which is to cope against poverty and hunger. The objective of the research is to understand, to describe, and to evaluate the implementation of Jalin Kesra Program. Research method is descriptive study with qualitative approach. Result of the research indicates that Jalin Kesra Program has given national contribution to the effort of reducing poverty rate in East Java as the effort to support the achievement of main goal of MDG’s. Keywords: Policy Evaluation, Poverty, Jalin Kesra, RTSM, MDG’s Abstrak: Program Penanggulangan Kemiskinan Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra) adalah program yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur, di mana program ini merupakan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan sasaran utama Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan konsep pengentasan kemiskinan by name, by addres, dan by character. Program Penanggulangan Kemiskinan Jalin Kesra juga sebagai suatu bentuk kontribusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Program MDG’s (Millenium Development Goals)  khususnya dalam hal mengurangi presentase penduduk miskin menjadi setengahnya pada tahun 2015, yang secara lebih spesifik tertuang di dalam tujuan pertama MDG’s, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program Jalin Kesra. Sementara metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Program Jalin Kesra telah memberikan kontribusi nasional dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur sebagai upaya dalam mendukung pencapaian tujuan pertama dari MDG’s. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan, Jalin Kesra, RTSM, MDG’s
Analysis of Local Economic Potential and Competitiveness Economic Sector in Improving Local Economic Development (Study in Batu City) Puspaningtyas, Anggraeny
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.311 KB)

Abstract

Abstract: Analysis of Local Economic Potential and Competitiveness Economic Sector in Improving Local Economic Development. Batu as the youngest autonomy region in East Java, is one of the city that formed in 2001 as a breakaway from Malang Regency. Since 2006-2010 Batuis a city which has faster economic growth compared to East Java and its PDRB per capita is lower than the average of PDRB per capita of East Java. Moreover, from this point of view, the researcher aims to analyze the best sector (superior potential) and competitive potency of Batu which able to support its economic development.The purpose of this study is to analyze and describe the superior potential and competitiveness sector in 2007-2010 period and the contribution of superior sector to PAD Batu City. This study uses qualitative and quantitative approach. After using quantitative approach, the researcher will continue the analysis using qualitative approach as a supporting method for the previous one. For quantitative analysis, the researcher uses analytical tools such as Location Quotient (LQ) and Shift Share (SS) method. For qualitative analysis, the researcher use descriptive qualitative approach. The results of this study areBatu has three superior sector during 2007-2010, there are services sector; trade, hotel and restaurant sector; and agriculture sector. The competitiveness sector are trade, hotel and restaurant sector; services sector and construction sector. The superior sector that contributed to PAD are services, hotel and restaurant sector. Agriculture sector since 2007-2011 not became competitiveness sector and indirectly has contribution to PAD. The suggestions to develop agriculture sector which begins to drop its production and empowerthe people who work in each sectors especially in agriculture. Keywords: LQSS, Potential Sector, Competitiveness Sector, PAD Abstrak: Analisis Potensi Ekonomi Daerah dan Sektor Ekonomi yang Berdaya Saing dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah. Batu sebagai daerah otonomi termuda di Jawa Timur, merupakan salah satu kota yang dibentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sejak2006-2010 Batu adalah sebuah kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan Jawa Timur dan PDRB perkapitanya lebih rendah dari rata-rata PDRB perkapita Jawa Timur. Selain itu, dari sudut pandang ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis sektor terbaik (potensi unggulan) dan potensi yang berdaya saing di Kota Batu yang dapat mendukung tujuan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan potensi unggulan dan daya saing dalam sektor periode 2007-2010 dan kontribusi sektor unggulan terhadap PAD Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Setelah menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitiakan melanjutkan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode pendukung yang sebelumnya.Untuk analisis kuantitatif, peneliti menggunakan alat analisis dengan metode Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SS). Untuk analisis kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini, Batu memiliki tiga sektor unggulan selama 2007-2010, yaitu sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan pertanian. Sektor yang berdaya saing adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa dan sektor bangunan/konstruksi. Sektor unggulan yang memberikan kontribusi terhadap PAD adalah jasa-jasa, hotel dan sektor restoran. Sektor pertanian sejak 2007-2011 tidak menjadi sektor daya saing dan secara tidak langsung memiliki kontribusi terhadap PAD. Saran untuk mengembangkan sektor pertanian yang mulai turun produksinya dan orang-orang yang bekerja di setiap sektor terutama di bidang pertanian. Kata Kunci: LQSS, Sektor Ungulan, Sektor yang Berdaya Saing, PAD
Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development Di Kabupaten Sampang (Studi Pada Bappeda Kabupaten Sampang) Marliana, Dian
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.954 KB)

Abstract

Abstract: This study aimed to describe the implementation of coastal areas policy management based on sustainable development in Sampang Regency. It is because the coastal area is an area with big potential to be developed and be maintaned its preservation by utilization of coastal resources and the use of function areas in a planned, rational, responsible, harmonious and balanced with environmental preservation to improve the welfare of the people. With the spatial planning will provide the regularity in the implementation of developmnet and will avoid the occurrence of abuse in the allocation of space and excessively use of resources without regard to aspect of sustainability.The research method is descriptive qualitative approach, with focus on (1) coastal area management policies based on sustainable development in Sampang regency (2) impact of policy implementation of those policy. The result of this research that in terms of coastal area management in Sampang regency referring to article 7 The Regional Spatial Planning 2010-2029, which is the policy development of coastal areas and small island in Sampang regency in a sustainable with 4 strategies in it. So far the implementation of the strategy set out only three that have been well realized. Keywords : Policy, the Regional Spatial Planning, Coastal Areas Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis sustainable development di Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijaga kelestariannya dengan melakukan pendayagunaan sumber daya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya perencanaan penataan ruang maka akan memberikan adanya keteraturan dalam pelaksanaan pembangunan dan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam peruntukan ruang dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan.Metode dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif, dengan fokus (1) kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis sustainable development di Kabupaten Sampang (2) dampak implementasi kebijakan mengenai kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan wilayah pesisir, Kabupaten Sampang mengacu pada pasal 7 Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2029, yang merupakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Sampang secara berkelanjutan dengan 4 strategi di dalamnya. Sejauh ini implementasi dari strategi yang telah ditetapkan tersebut hanya tiga yang telah terealisasi dengan baik.   Kata Kunci : Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Wilayah Pesisir
Pemekaran Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan (Studi pada Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri) Fitri, Laila Sabeita El
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.073 KB)

Abstract

Abstract:The District Expznsion in Improvement Population Service. The district expansion at Gampengrejo District in Kediri Regency based on  The Law Number 22 in 1999 about Local Governance and then clarified again by  the Ministerial Decision In 2000 Number 4 about The Guidelines of District Formation. The district expansion at Gampengrejo District in Kediri Regency had been implemented because it has a lot of population, total  territory, and the number of villages. District expansion implemented is to give service to society optimally and to give district offices closer to the people. So this thesis describes the implementation of district expansion in order to improve public services and service population after the real location of district. Became the requirement for the implementation of district expansion had been fulfilled accordance with applicable regulation and  increase in service to the population after the implementation of district expansion is the  distance of the village to the district office become  nearly. Keywords: District expansion, Public Service, Population Abstrak: Pemekaran Kecamatan dalam  Peningkatan Pelayanan Kependudukan. Pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dilaksanakan karena memiliki jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang sangat luas, dan jumlah desa bawahan yang banyak. Pemekaran Kecamatan Gampengrejo dilaksanakan bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal dan lebih mendekatkan kantor kecamatan lebih dekat dengan masyarakat. Tulisan ini mendiskripsikan pelaksanaan pemekaran kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kependudukan serta mendiskripsikan peningkatan pelayanan kependudukan setelah adanya pemekaran kecamatan. Syarat untuk pelaksanaan pemekaran kecamatan sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan menyebabkan jarak tempuh desa terhadap kantor kecamatan semakin dekat.   Kata kunci: Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik, Kependudukan
Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep) Ratnasari, Deasy Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.213 KB)

Abstract

Abstract: Optimization the Role of Women in Improving Welfare Cooperative Members. Related many Women's Cooperative in East Java, especially Sumenep, Women's Cooperative in 2011 Potre Koneng members reach 1,158 people. Women's Cooperative existence is not optimal because it does not include all residents in the District City Sumenep women, there is no regeneration of the chairman of the cooperative and the store only to members. The purpose of writing is decrypt and analyze the impact of the optimization efforts and the role of Women's Cooperative Potre Koneng. This research uses descriptive qualitative research method using a model of interactive data analysis Spradley. Role in the optimization of the Women's Cooperative Potre Koneng existing efforts through capacity development (capacity building) include human resource development, organizational strengthening, institutional reform, participation of members and business diversification. Optimization the impact of the role that the number and activity of members, business development, of net income (SHU) and the surrounding environment. In this case, it still remains on the development of members through training/case study and the business environment as well as to shop in addition to members of the public. Keywords: Women's Cooperative Potre Koneng, Roles, Optimization and Capacity Building Abstrak: Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Terkait banyaknya Koperasi Wanita di Jawa Timur khususnya Kabupaten Sumenep, Koperasi Wanita Potre Koneng tahun 2011 anggotanya mencapai 1.158 orang. Keberadaan Koperasi Wanita ini belum optimal karena belum mencakup semua penduduk perempuan di Kecamatan Kota Sumenep, tidak ada regenerasi ketua koperasi dan toko hanya untuk anggota. Tujuan penulisan yaitu mendekripsikan dan menganalisis upaya dan dampak optimalisasi peran Koperasi Wanita Potre Koneng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis data interaktif Spradley. Dalam optimalisasi peran Koperasi Wanita Potre Koneng ini sudah ada upaya melalui pengembangan kapasitas (capacity building) meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan, partisipasi anggota dan diversifikasi usaha. Dampak optimalisasi peran yaitu jumlah dan aktivitas anggota, pengembangan usaha, sisa hasil usaha (SHU) dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini masih perlu ditekankan pada pengembangan anggota melalui diklat/studi banding dan lingkungan yaitu usaha toko selain anggota juga untuk umum. Kata Kunci: Koperasi Wanita Potre Koneng, Peran, Optimalisasi dan Capacity Building
Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang) Maghfiro, Ima
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.569 KB)

Abstract

Abstract : an Analysis of the Government’s Role to Overcome the Problem of Industrial Waste in Tjoekir Sugar Factory (a Study on the Environmental Protection Agency of Jombang) : PG Tjoekir is a subsidiary of PTPN X that changes/processes sugar cane to turns into a crystal-form sugar, to fulfill the sugar's self-supporting, are being demanded to operate well in cast for UKL-UPL. But in the reality, the problem of factory's waste management is still bothering the neighboors around. The appears of solids, liquids ,and air waste from the factory makes conflict. The society demands must be good waste management's made so that the freshness could be felt. Therefore, the government should take part to solve the problem. The points of this study are 1)government role on solving industrial waste of PG Tjoekir, 2)government programs to support their role to solve PG Tjoekir's industrial waste, 3) supporting and resisting factors on solving the PG Tjoekir industrial waste. By using descriptive method with qualitative approach, research has shown that the government have been play they role according to the SOP, but practically, there is obstacle such as lack of society participation and also the sugar factory. And also with the late program, got unwell responses. The human errors or lack of care to the surrounding has been the obstacles. Synergyislessgo hand in handis what causes theperceivedrole of governmentis not maximized. Keyword: the government’s role analysis, the industrial waste, the environmental protection agency. Abstrak : Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang). PG Tjoekir merupakan anak perusahaan PTPN X yang mengolah bahan baku tebu menjadi gula kristal dalam upaya memenuhi swasembada gula dituntut mampu beroperasi dengan baik sesuai UKL-UPL. Tetapi pada kenyataannya permasalahan pengelolaan limbah PG Tjoekir sampai sekarang dirasa masih menganggu warga sekitar. Timbulnya limbah padat, cair, gas dari perusahaan memicu konflik. Masyarakat menuntut adanya pengelolaan limbah yang benar sehingga rasa nyaman dapat dirasakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pula peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fokus penelitian, 1) peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, 2)program pemerintah untuk mendukung perannya dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, 3)Faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan SOP yang ada tapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya peran dari masyarakat maupun pihak PG Tjoekir. Begitu pula dengan program yang dibuat, kurang mendapat respon yang baik. Human Error maupun sikap kurang peduli terhadap lingkungan menjadi kendalanya. Sinergi yang kurang berjalan dengan baik menyebabkan peran pemerintah dirasa belum maksimal.   Kata kunci: analisis peran pemerintah, limbah, BLH

Page 4 of 268 | Total Record : 2675

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue