cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 52   53   54   55   56 
Ecologically Sustainable Development in Modern Suburban Community (A Study at Bintaro Jaya, South Tangerang) Ilahude, Septian
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi: Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Masyarakat Suburban Modern (Studi di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan). Perkembangan pesat Jakarta memberi berdampak terhadap sekitarnya Tangerang Selatan salah satunya, kini bertransformasi menjadi kota modern dengan fasilitas publik yang lengkap bagi penduduknya. PT. Jaya Real Property sebagai salah satu pengembang besar di kota ini memprioritaskan aspek lingkungan demi menciptakan wilayah yang liveable dan sustainable bagi masyarakat. Studi ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis perencanaan pembangunan, penerapan pembangunan berwawasan lingkungan di Bintaro Jaya, dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis riset ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data riset ialah data primer dan sekunder diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tangerang Selatan menjadi lokasi riset ini. Hasil studi menunjukkan dalam pengembangan wilayah, PT. Jaya Real Property menerapkan konsep pengembangan lahan seperti mixed-use dan garden city. Pengembang meluncurkan ECOmmunity, sebagai kerangka pembangunan wilayah yang mengajak masyarakat untuk hidup ramah lingkungan. Faktor penghambatnya antara lain persoalan sumberdaya manusia, lingkungan fisik disekitar Bintaro Jaya dan gaya hidup. Kreatifitas pengembang dan respon baik masyarakat menjadi sebagai faktor pendukung.   Kata Kunci: perencanaan perkotaan, keberlanjutan lingkungan, bintaro jaya   Abstract: ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MODERN SUBURBAN COMMUNITY (A Study At Bintaro Jaya, South Tangerang). Jakarta rapid development gives big impact to its suburbs. South Tangerang as one of the suburbs has transformed into a modern city that provides various public facilities to support the mobility of its people. PT. Jaya Real Property, big developers in the city, attempts to put ecological aspect as priority in its development process to create a livable and sustainable area for suburban community. The study aims to know, to describe, and to analyze development planning, the application of ecologically sustainable development and its constraining and supporting factors in Bintaro Jaya. The research type is descriptive with qualitative approach. Research data are primary and secondary data which are collected by interview, observation and documentation. The city is the location of the research. Result of the study shows that in the development of Bintaro Jaya area, the developer applied mixed-use land and garden city concept. The developer also has a program called ECOmmunity that invite its people to apply eco-friendly lifestyle. The constraining factors are human resources, physical environment outside Bintaro Jaya and lifestyle of the people itself. The creativity of the developer and good respond from the community contribute as supporting factors.   Keywords: urban planning, ecological sustainability, bintaro jaya
Kemitraan Perum Perhutani Kph Malang Dengan Lmdh Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus (Studi pada LMDH Samudro Wono Lestari Kecamatan Donomulyo) Imam, Dinar Ruhul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Partnership Perum Perhutani KPH Malang with LMDH in Program Collaborative Forest Management (CBFM) Plus (Studies in LMDH  Samudro Wono Lestari Kecamatan Donomulyo). In order to achieve the Vision and Mission of Perum Perhutani and in accordance with the new paradigm of Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, empowerment and increase community involvement and or interested parties in the management of forest resources is important. Based on the analysis of data obtained from the LMDH  Sustainable Wono Samudro kecamatan Donomulyo. A partnership between KPH Malang with LMDH Samudro Wono Lestari in Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus seen from the basic concept of partnership has not been fully demonstrated the concept of equal partnership. Because there are roles that each party can not be implemented, although this has been contained in the partnership objectives and benefits for each party. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat success is determined by the intensity and quality of empowerment and advocacy activities on LMDH. Keywords : partnership, Corporate Social Responsibility (CSR), Forest Management Program Abstrak: Kemitraan Perum Perhutani KPH Malang dengan LMDH dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus (Studi Pada LMDH Samudro Wono Lestari Kec. Donomulyo). Dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi Perum Perhutani dan sesuai dengan paradigma baru pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari LMDH Samudro Wono Lestari Kecamatan Donomulyo. Pola kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam program PHBM Plus dilihat dari konsep dasar kemitraan belum menunjukkan sepenuhnya konsep kemitraan sejajar. Karena masih terdapat peran masing-masing pihak yang belum dapat dilaksanakan, walaupun dalam kemitraan ini telah terdapat tujuan dan manfaat bagi masing-masing  pihak. Keberhasilan PHBM ditentukan dengan intensitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan dan pendampingan pada LMDH.   Kata kunci: kemitraan, Coorporate Social Responsibility (CSR), Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
Pelaksanaan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur) Bhaswari, Faradita Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Computer Assisted Test System (CAT) for Recruitment of Civil Servants in2013Year (Study at Local Personnel Agency of Sidoarjo Regency, East Java  Province). The purpose of this research was to identify and analyze the implementation of CAT systems for recruitment of civil servants in local personnel agency of Sidoarjo -2013, and to knowing of support factors alsoinhibiting factors, when using CAT system recruitment of civil servants. The concept of CAT system is a computer-based system where the participants will answer questions directly on the computer screen and the values obtained will appear directly on the screen so it will be more transparent. There search method used qualitative with data collection from interviews, observation and documentation. The results of the study showed, if the implemented CAT system by Local Personnel Agency of Sidoarjo still need for improvement such as the availability of a limited budget, a less efficient, and committee structures are still fat. Regarding some of the shortcomings of the need for attention and improvement so that the process of appointment civil servants using the CAT system in the future will provide a wider impact in terms of efficiency, effectiveness, and transparency of the public and government are perceived. So with the CAT system, issues Resources Government Agencies can be followed up with either. Keywords: local personnel, civil servants,recruitment Abstrak: Pelaksanaan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di BKD Kabupaten Sidoarjo, dan mengetahui faktor pendukung juga faktor penghambat, terhadap penggunaan sistem CAT dalam penerimaan CPNS. Konsep dari sistem CAT tersebut adalah sistem berbasis komputer dimana peserta akan menjawab soal secara langsung pada layar komputer dan nilai yang diperoleh akan tampak langsung pada layar sehingga akan lebih transparan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem CAT yang diterapkan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo masih perlu adanya perbaikan seperti ketersediaan anggaran yang masih terbatas, waktu yang kurang efisien, dan struktur panitia yang masih gemuk. Mengenai beberapa kekurangan tersebut perlu adanya perhatian dan perbaikan sehingga proses pengangkatan CPNS dengan menggunakan sistem CAT dikemudian hari memberikan dampak yang lebih luas baik dari segi efisiensi, efektifitas, dan transparansi yang dirasakan masyarakat dan pemerintah sehingga dengan adanya penelitian ini, permasalahan Penerimaan CPNS dapat di tindak lanjuti dengan baik.   Kata kunci: BKD, PNS, rekrutmen
Penerapan Fasilitas Drop Box Sebagai Wujud Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang) Alfalakh, Aulia Rezan
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Application of Drop Box Facility as The Realization of Tax Administration Reformation to Improve Public Service Quality (Study at Tax Service Office (KPP) of Madya Malang). Tax administration reformation is an improvement or a finishing of administration performance either within individual, group or organization, toward more efficient, economic, and faster manners. It seems that tax administration is reformed to increase the quality of service given to taxpayers which is then growing taxpayers’ awareness and trust in conducting tax obligation. An innovation considered is by improving tax acceptance through the submission of Annual Letter of Tax Payment (STP Tahunan) through drop box facility. The objective of research is to describe the effectiveness of drop box facility as the structure of SPT Tahunan for improvement of the quality of public service given at KPP Madya Malang. Result of research indicates that the facility can deliver primary service to taxpayers. Indeed, taxpayers are still enthusiastic to welcome drop box facility because drop box facility successfully provides effectiveness to taxpayers. What means by effectiveness is as follows: (1) STP Tahunan can be submitted in nearby places during daily activities of taxpayers; (2) It gives time flexibility; (3) It shortens the queue line in the SPT Tahunan counter. The supporting factors to drop box facility are reliable structure and infrastructure, socialization to the community about submission schedule, code of conduct for reporting, and selection for a potential location which is affordable by taxpayers. Keywords: tax administration reformation, drop box facility, public service Abstrak: Penerapan Fasilitas Drop Box sebagai Wujud Reformasi Administrasi PepajakanDalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang). Reformasi administrasi perpajakan perlu dilakukan untuk penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi dalam memberikan pelayanan baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Perbaikan pelayanan administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP melalui KPP untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, DJP perlu melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada WP yang nantinya akan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan WP dalam melaksanankan kewajiban perpajakannya. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui fasilitas drop box. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ekektivitas fasilitas drop box sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada KPP Madya Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas drop box mampu memberikan pelayanan prima kepada WP. Fasilitas drop terbukti mampu memberikan keefektivitasan bagi WP. Efektivitas tersebut adalah : 1) pelaporan SPT Tahunan dapat disampaikan ditempat-tempat terdekat dari aktivitas harian WP; 2) memberikan fleksibilitas waktu; 3) mempersingkat waktu antrean di loket penerimaan SPT. Selain ketiga hal tersebut, dalam pelaksanaannya fasilitas drop box didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang sudah mencakup seluruh kebutuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunannya, sosialisasi kepada masyarakat tenteng waktu pelaksanaan, tata cara pelaporan, dan pemilihan lokasi pelaksanaan yang mudah dijangkau oleh WP. Kata kunci : reformasi administrasi perpajakan, fasilitas drop box, pelayanan publik
Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Rahmawati, Ayu Dela Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of the Village Program Action of Food Self-Sufficient at Pangkatrejo Village, Sugio Subdistrict, in the Regency of Lamongan. Remain many phenomena of poverty in rural areas who find difficult to meet basic need such as food its causing food insecurity. Lamongan Regency Administration first time implementing socialization Village Program Action of Food Self-Sufficient in 2009 at Pangkatrejo Village, Sugio Subdistrict, in the Regency of Lamongan. Purpose of this study is to describe and analyze how the policy implementation process and the factors constraining policy implementation of the Village Program Action of Food Self –Sufficient at Pangkatrejo Village, Sugio, Subdistrict, in the Regency of Lamongan. The research used qualitative method, data analyisis is Miles and Huberman model. The research show that Policy Implementation of the Village Program Action of Food Self-Sufficient at Pangkatrejo Village, Sugio Subdistrict, in the Regency of Lamongan has been going well. Although has been going well, but in practice there are several constrains which is associated with humam resources, social and cultural conditions and funding. Research suggestion that that can be given  is additional time RUK more intensive training, mentoring by promoting socio-cultural aspects of the poor, given fines of late payments, as well as local governments provide financial assistance for program sustainability. Keywords: policy implementation, village program action of food self-sufficient, poverty, food security   Abstrak: Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Masih banyaknya fenomena kemiskinan yang terjadi di pedesaan menyebabkan masyarakat sekitar kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti pangan sehingga menimbulkan kerawanan pangan. Kabupaten Lamongan pertama kali melaksanakan sosialisasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan pada tahun 2009 di Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan serta kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan  adalah analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan secara keseluruhan berjalan dengan baik. Kendati telah berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala yaitu terkait dengan sumberdaya manusia, kondisi sosial budaya, serta pendanaan. Dari kendala diatas, saran yang bisa diberikan adalah perlunya penambahan waktu pelatihan RUK yang lebih intensif, melakukan pendampingan dengan mengedepankan aspek sosial budaya dari miskin, diberikan denda yang memberatkan jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, serta pemerintah daerah memberikan bantuan berupa dana untuk keberlanjutan program.   Kata kunci: implementasi kebijakan, program aksi desa mandiri pangan, kemiskinan, ketahanan pangan
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang) Pamadi, Gunawan
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Policy of Pengelolaan Hutan Bresama Masyarakat (Study in LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang). Government policy during this basically aims to prosper society. However, the policy influences of the negative form of global warming and environmental damage forest especially. Then to fix it Government, with communities and Perhutani creating a policy Collaborative Forest Management, This policy aims to safeguard forests, and maximize the potential of the forest. to maximize these then formed Community Institution of Forest Village, so in the implementation of Collaborative Forest Management run well and have a positive impact on society with this policy is expected to be in the area of round forests will continue to maintain and utilize the functions of forests as where appropriate. Keywords: government policy, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi di LMDH Giri Wana Sakti Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang). Kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini  pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi dari kebijakan tersebut menimbulkan dampak negative berupa pemanasan global dan kerusakan lingkungan khusunya hutan. Maka untuk mengatasi hal tersebut  pemerintah bersama masyarakat serta pihak perhutani membuat suatu kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga hutan, serta memaksimalkan potensi hutan. untuk memaksimalkan hal tersebut maka dibentuklah Lembaga Masyarakat desa Hutan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, dengan kebijakan ini diharapakan masyarakat yang berada didaerah sekitar hutan akan terus menjaga serta memanfaatkan fungsi hutan sebagai mana mestinya. Kata kunci: kebijakan pemerintah, Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat 
Manajemen Penyaluran Tenaga Kerja dalam Rangka Mengurangi Pengangguran (Studi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun) Putra, Langgeng Rachmatullah
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management of workforce Distribution to Decrease Unemployment (Studiy in Department of Social, Manpower and Transmigration of Kabupaten Madiun). The purpose of this study was to determine, describe and analyze the distribution of manpower management conducted by the Department of Social, Manpower and Transmigration of Kabupaten Madiun in order decrease unemployment. The results of this study is Planning function as alternatives decision-making related to the problem of unemployment. Organizing directed as the principal means of moving the existing activities in the department. Staffing is a process for obtaining the right personnel in the distribution of manpower. Directing is performed in the distribution of manpower is useful to prevent employment issues. Coordinating conducted in order to be able to monitor the workers who had been working at the company. Reporting the channeling of manpower focus by providing labor market information. Budgeting funds aimed at multiple strategic objectives related to the problem of unemployment. Keywords: management, unemployment, distribution of manpower   Abstrak: Manajemen Penyaluran Tenaga Kerja dalam Rangka Mengurangi Pengangguran (Studi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis manajemen penyaluran tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun dalam rangka mengurangi pengangguran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan difungsikan sebagai alternatif-alternatif pengambilan keputusan terkait masalah pengangguran. Pengorganisasian diarahkan sebagai alat pokok menggerakkan kegiatan. Pengadaan staff merupakan suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat dalam penyaluran tenaga kerja. Pengarahan yang dilakukan dalam penyaluran tenaga kerja berguna untuk mencegah permasalahan ketenagakerjaan. Koordinasi dilakukan guna dapat memantau para pekerja yang telah bekerja pada perusahaan. Pelaporan pelaksanaan penyaluran tenaga kerja fokus dengan memberikan informasi pasar kerja. Penganggaran dana ditujukan pada beberapa sasaran strategis terkait masalah pengangguran.   Kata kunci: manajemen, pengangguran, penyaluran tenaga kerja
Implementasi Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian dalam Peningkatan dan Pemgembangan Komoditas Unggulan Daerah (Studi pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek) Efendi, Muhammad Farid
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Assistance Program Increasing Agricultural Commodity Production and Regional Development (Study at the Trenggalek Departement of Agriculture, Forestry and Plantation) This research is motivated by the strong desire of local governments to acquire alternative revenue and increasing revenue for the economic welfare of the community from other sectors, because during the many areas that depend only on the sector tax revenue and tourism. While many other sectors that should be used, from this foundation then local government of Trenggalek make an innovation to increase revenue and social welfare through agriculture. Finally, the suggestions in this research is to improve aid delivery system. If during this time the agency directly providing assistance future be done first survey, observation through agencies or groups who are experts in the field so that the assistance provided can be utilized effectively. Keywords: progam implementation, facilities of agriculture production and agriculture commodity Abstrak: Implementasi Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian dalam Peningkatan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah (Studi pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek) Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk memperoleh alternatif PAD serta penambahan penghasilan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dari sektor lain, karena selama ini banyak daerah yang hanya menggantungkan PAD pada sektor pajak dan pariwisata. Padahal banyak sektor lain yang seharusnya bisa dimanfaatkan, dari landasan ini kemudian pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek membuat suatu inovasi untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Terakhir, saran dalam penelitian ini adalah memperbaiki sistem pemberian bantuan. Apabila selama ini dinas langsung memberikan bantuan maka kedepannya dapat dilakukan terlebih dahulu survei, pengamatan melalui badan-badan atau kelompok yang ahli dalam bidangnya agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efektif. Kata kuci: implementasi program, sarana produksi pertanian dan komoditas pertanian
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Malang (Studi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Mustofa, Tamtowil
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Waste Management Policy in Malang Regency (A Study on the Community-Based TPST 3R Program in TPST Mulyoagung Bersatu, Dau District, Malang Regency). Waste management system that is not optimal in Malang Regency makes the government must find a solution so that waste can be managed properly. Community-based TPST 3R Program is a solution conducted by the government of Malang Regency in order to overcome waste management problems that exist today.  TPST Mulyoagung Bersatu is one of the results of Community-based TPST 3R Program implementation in Malang Regency. The results of this research showed that the implementation of this program has been implemented in accordance with the procedures. However, in practice there are several problems that could hamper community-based waste management in TPST Mulyoagung Bersatu. Operational activities of waste management has done well because of the availability of adequate infrastructure. The high operating cost that is not proportional to the acceptance become a major obstacle in the implementation of this program. Overall, this program has been able to overcome the problems of waste in the Mulyoagung Village and the surrounding area.   Keywords: policy implementation, waste management Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Malang (Studi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Sistem pengelolaan sampah yang belum optimal di Kabupaten Malang mengharuskan Pemerintah harus mencari solusi agar sampah bisa dikelola dengan baik. Program TPST 3R Berbasis Masyarakat merupakan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada saat ini. TPST Mulyoagung Bersatu merupakan salah satu hasil dari implementasi Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu. Kegiatan operasional pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan baik karena tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan penerimaan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini. Secara keseluruhan program ini telah mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada di Desa Mulyoagung dan sekitarnya. Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolan sampah
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Kota Kediri (Studi pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri) Kristian, Arman Danang
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Regional Finance Management Information System to Create Accountability in Kota Kediri Government (Study in Public Welfare Administration Office Division Kota Kediri Secretariat Regional Government). The demand of regional finance management that is more effective, efficient and economical gives encouragement to the regional government to carry on the central government’s program SIMDA, a financial with E-Government basic. The implementation of SIMDA in Kota Kediri government is expected to be able to create the transparency and accountability in managing the finance. This research used a qualitative approach descriptive method and using an interactive model of data analysis from Miles Huberman. The results showed that the implementation procedures clearly in the presence of a clear legal basis. Accountability hierarchically good accountability, administrative, political, and public. However, the inhibitors, namely the Internet, natural, and human resources. Advice given is the need for the development of application programs SIMDA more complex. There needs to be accountability are published on the internet. As well as ongoing training for employees SIMDA operators. Keywords: implementation, Management Information System, SIMDA, accountability Abstrak: Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Kota Kediri (Studi Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri). Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien dan ekonomis memberikan dorongan pada pemerintah daerah untuk melaksanakan program dari pemerintah pusat dalam program SIMDA Keuangan yang berbasis E-Government. Pelaksanaan SIMDA pada Pemerintah Kota Kediri diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dan menggunakan analisis data model interaktif  dari Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaanya melalui prosedur dengan jelas dengan adanya landasan hukum yang jelas. Akuntabilitas secara hierarkis baik akuntabilitas, administratif, politik, dan publik. Namun yang menjadi penghambatnya yaitu jaringan internet, alam, dan sumber daya manusia. Saran yang diberikan adalah perlu adanya pengembangan aplikasi program SIMDA yang lebih kompleks. Perlu adanya akuntabilitas yang dipublikasikan di internet. Serta pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai operator SIMDA. Kata kunci: implementasi, Sistem Informasi Manajemen, SIMDA, akuntabilitas

Page 54 of 268 | Total Record : 2676

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue