cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 55   56   57   58   59 
Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah) Irawanti, Garnis
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Partnership Program of Farmer Community Based Palm Oil Plantation (Study at PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bita Maju Bersama at Pondok Damar Village, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Central Kalimantan Province). The development of palm oil plantation enterprises in Kotawaringin Timur District is an important agenda because their existence in Kotawaringin Timur District has been the guarantee economic development and dramatic opportunities for employment. However, in other hand, the presence of oil palm plantation enterprises has triggered a conflict of land or environment. The government of Kotawaringin Timur District, therefore, sets a policy functioned to act as the deterrent of conflict between the society and palm oil plantation enterprises. This policy is the Local Regulation of Kotawaringin Timur District No. 20 of 2012 about Plantation Enterprises through Partnership Pattern. This research is aimed to describe the implementation of partnership program in the farmer society-based  palm oil  plantation by PT.Mustika Sembuluh and Cooperative Bita Maju Bersama in Pondok Damar Village. Research type is qualitative descriptive. The implementation of partnership program by PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bita Maju Bersama in Pondok Damar Village can be said as successful and has been suitable to the collectively agreed MoU. Keywords: implementation public policy, partnership, palm oil plantation Abstrak: Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah). Perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini menjadi agenda penting. Hal ini dikarenakan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjamin pertumbuhan ekonomi dan peluang tenaga kerja yang pesat. Namun disatu sisi keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit menimbulkan konflik lahan ataupun lingkungan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur  membuat sebuah kebijakan yang berfungsi untuk peredam konflik, yaitu Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bita Maju Bersama di Desa Pondok Damar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar telah berhasil dan berjalan sesuai dengan MoU yang telah disepakati bersama.   Kata Kunci: implementasi kebijakan publik, kemitraan, perkebunan kelapa sawit 
Penggunaan Asas Diskresi Oleh Pejabat Publik Terhadap Pelayanan Administratif (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang) Trilaksono, Deni
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Implementation Principle of Discretion by Public Officials for Public Service (Study in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang). Discretion becomes alternative in implementation public service to fill lack and weakness in practice of discretion’s principle. Discretion provide moving space for public officials to take action without having to be fully bound by Act. The results showed that public officials have not fully understand about the discretion’s principle. Discretionary forms that have been made between another deed of mass bleaching program in commemoration, E-KTP Reccording performed wherein national E-KTP has been declared over, witness must be one of  village,  people who have authority must have realtionship of blood. The reason public officials are doing discretion because existing regulations pose new problems for people, nothing regulations about witness. Discretion give satisfaction  to public officials who do it, public understands administrative process. Discretion that public officials do cause resistance from  public. Keywords: discretion, public service, population and civil registration Abstrak: Penggunaan Asas Diskresi oleh Pejabat Publik terhadap Pelayanan Administratif (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang). Diskresi menjadi alternatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Diskresi memberikan ruang bergerak bagi pejabat publik untuk melakukan tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat publik belum sepenuhnya memahami tentang adanya asas diskresi. Bentuk diskresi yang telah dilakukan antara lain program pemutihan akta massal, perekamaan E-KTP yang masih dilakukan dimana secara nasional sudah dinyatakan selesai, kebijakan mengurus akta kelahiran dimana saksi harus satu desa, kuasa harus satu nasab. Alasan pejabat publik melakukan diskresi adalah karena peraturan yang ada menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat, belum ada peraturan yang mengatur tentang saksi. Diskresi memberikan kepuasan bagi pejabat publik yang melaksanakannya, masyarakat mengerti proses administrasi. Diskresi yang dilakukan pejabat publik menimbulkan perlawanan. Kata kunci: diskresi, pelayanan publik, kependudukan dan pencatatan sipil  
Perencanaan Skenario (Scenario Planning) Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat) Faqih, Muhammad
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Scenario Planning of the Development of Marine and Fisheries Sector Based On Local Potency (Case Study In East Lombok Regency,West Nusa Tenggara Province). Development approach in national and regional stage today is more oriented on development on its land rather than on the marine. The marine itself contains big potency that is the marine and fisheries sector especially in region like East Lombok Regency. Marine and fisheries sector in East Lombok Regency generally in good condition and potential to be developed in the future, whether in cathing, cultivation, processing and marketing, but there are such problems like the lack of budget and the low qualit of human resources. To make the local potency managed well, effective, efficient, and has a clear objective, it is needed a scenario planning wihich done through the formulation of visions, missions, and strategies of marine and fisheries are formulated in 5 to 20 years of term which integrated into 4 scenarios alternative. Besides, optimalization of local resources strength is needed through the improvement the role of stakeholders in the development process in East Lombok with the local concept, in order to achieve the fair prosperity.   Keywords: scenario planning, marine and fisheries of east lombok, local potency, LERD (Local Economic Resources Development)   Abstrak: Perencanaan Skenario (Scenario Planning) Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Pendekatan pembangunan di pusat maupun di daerah saat ini lebih berorientasi pada pembangunan daratan daripada lautan. Padahal lautan menyimpan potensi besar, yaitu potensi sektor kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur sebagian memiliki kondisi yang cukup baik dan berpotensi untuk dikembangkan kedepannya, baik dari bidang penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasarannya, namun sebagian lagi memiliki kondisi pengelolaan yang belum optimal karena kurangnya anggaran pembangunan dan belum memadainya sumberdaya manusia yang dimiliki. Agar potensi lokal tersebut terkelola dengan baik, efektif, efisien dan memiliki tujuan yang jelas, maka dibutuhkan perencanaan skenario yang ditempuh melalui pembentukan visi, misi dan strategi bidang kelautan dan perikanan dengan waktu capaian 5 sampai 20 tahun yang diinterintegrasikan kedalam empat pilihan skenario. Selain itu, perlu adanya optimalisasi kekuatan dari sumberdaya lokal melalui peningkatan peran stakeholder pembangunan di Kabupaten Lombok Timur saat ini dengan konsep-konsep lokal, sehingga terwujud kesejahteraan yang berkeadilan. Kata kunci: perencanaan skenario, sektor kelautan dan perikanan lombok timur, potensi lokal, LERD (Local Economic Resources Development)/ PSEL (Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal)
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pagelaran) Puteri, Laksmi Anindya
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation 0f the Policy on the Allocation of Funds for Village Infrastructure Development Programs in Villages (Study of Pagelaran Village Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). This research aims to find out and describe the implementation of the policy in terms of the utilization of funds for village infrastructure development programme in the Pagelaran village, Pagelaran Subdistrict,  Malang Regency. In this study, the concept used is the implementation of policy, the allocation of funds for the village, and the builders of the infrastructure, while the qualitative approach uses research methods. One of the results obtained from this research is not all used throughout the village fund allocation, only 30%-40% annually. The main target of ADD (allocation of funds for the village) is a form of infrastructure development and infrastructure. For the achievement of the objectives of Government policy will use village deliberations (musrenbangdes) as a tool of reasoning. Activities in sustainable infrastructure development, the Government of the village does not move on its own, but will instead involve the NGOS (non-governmentalof  society) like the PNPM, as well as good local Government District or Province. Keywords: implementation of the policy, the allocation of funds, the infrastructure developmentAbstrak: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pagelaran). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan dalam hal pemanfaatan dana desa terhadap program pembangunan infrastuktur di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Penelitian ini, mengunakan konsep implementasi kebijakan, alokasi dana desa, dan pembangun infrastruktur,  sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah tidak semua alokasi dana desa digunakan seluruhnya, hanya 30%-40% setiap tahunnya. Sasaran utama ADD (Alokasi Dana Desa) adalah pembangunan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana. Untuk pencapaian sasaran kebijakan pemerintah desa akan mengunakan musyawarah (musrenbangdes) sebagai alat pertimbangannya. Kegiatan dalam  pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah desa tidak bergerak sendiri, melainkan akan melibatkan LSM (Lembaga Swadaya Maysarakat) seperti PNPM, serta Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi. Kata kunci: implementasi kebijakan, alokasi dana desa, pembangunan infrastruktur
Pengaruh Model Evaluasi Program CIPP Terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH (Studi di KUA Kecamatan Taman dan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo) Permata, Intania Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effect of CIPP Program Evaluation Model of Service Quality-Based Registration of Marriages SIMKAH (Studies in KUA Kecamatan Taman and Kecamatan Gedangan of Kabupaten Sidoarjo). Ministry of Religious Affairs is implementing MIS to cope the long procedure of marriage registration. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) also reduces the presence of dual identity, such as a person can get married a second time with a different identity. This program or system has been implemented, it’s necessary to evaluate. From the results obtained by multiple linear regression analysis of F value of 10.499, while the F table at significant level of 0.05 indicates a value of 2.612. Means of F value > F table so Ho is rejected and Ha accepted, which means that the independent variables have a significant influence on the quality of service simultaneously. To determine the effect of partially independent variable (context evaluation (X1), input evaluation (X2), process evaluation (X3), and product evaluation (X4)) on the quality of services performed by t-test.  Suggestions given is to improve the indicator in the variable context,input, processs, and product evaluation in the marriage registration services at KUA.   Keyword: program evaluation, CIPP, SIMKAH Abstrak: Pengaruh Model Evaluasi Program CIPP terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH (Studi pada KUA Kecamatan Taman dan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo). Kementerian Agama menerapkan sistem informasi manajemen untuk menanggulangi panjangnya prosedur pencatatan nikah. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) juga mengurangi identitas ganda, seperti seseorang bisa menikah kedua kalinya dengan identitas yang berbeda. Saat sebuah program atau sistem telah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai Fhitung sebesar 10,499, sedangkan Ftabel pada taraf signifikan 0,05 menunjukan nilai sebesar 2,612. Berarti Fhitung > dari Ftabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kualitas pelayanan. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas (context evaluation (X1), input evaluation (X2), process evaluation (X3), dan  product evaluation (X4)) terhadap kualitas pelayanan  dilakukan dengan pengujian t-test. Saran yang  perlu dilakukan meningkatkan pelayanan pencatatan nikah yang sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. Kata kunci: evaluasi program, CIPP, SIMKAH 
Implementasi Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Suatu Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung) Arief, Putri Faradilla
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Peraturan Daerah No.18 Year 2012 on Protection of Suistainable Agricultural Land (A Study Case at Badan Perencanaan dan Pemvangunan Daerah and Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung). At present, there are many conversion of productive agricultural land to be unproductive agricultural land which is they are changed be housing and industries area. So that, the government required to made an effort to control this conversion of agricultural land in Tulungagung Regency. The result from this research shown the implementation of sustainable agricultural land are not carried out well yet, it’s known from some of the stage activities also aren’t carried out yet. The number of agricultural land based on before and after this regulation came out shown there are so many conversion of irrigation agricultural land being rural and urban housing. In addition, the regulation of regent about protecting the sustainable agricultural land is not available yet, so it’s being the main difficulty from the regulation implementation, and the main goodness factor from this implementation is the reward from the government likes distributing fertilizer and agricultural technologies tool for the farmers. Therefore, the government should be make the regent regulation about protection of agricultural land until this regulation can work well. Keywords: implementation, protection of agricultural land, land conversion   Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah No.18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (suatu studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung). Dewasa ini telah banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif menjadi kawasan non pertanian yaitu berupa perumahan dan industri. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum dilaksanakan dengan maksimal dengan belum dilaksanakannya beberapa aspek dalam ruang lingkup. Data lahan sebelum dan sesudah terbitnya peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menunjukkan bahwa banyak terjadi alih fungsi lahan dari lahan irigasi teknis menjadi permukiman desa dan kota. Belum terbitnya peraturan bupati terkait perlindungan lahan pertanian menjadi faktor penghambat terbesar dan pemberian bantuan kepada petani berupa alat-alat pertanian dan pupuk adalah faktor pendorong yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Tulungagung segera menerbitkan peraturan bupati yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga setelah itu tahap-tahap kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera dilaksanakan.   Katakunci: implementasi, perlindungan lahan pertanian pangan, alih fungsi lahan 
Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu) Nurina, Devi Listya
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Strategy Management Optimization Local Asset to Increase Revenues (Study on Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Batu City). The implementation of autonomy regional gives greater authority to local government to organize the area, in accordance with PP No. 58 of 2005 Section 1 Clause 5 about the Local Financial Management. This research used the kind of descriptive research with qualitative approach. Local financial management is not only to optimize the potential taxes and fees, but may be of local asset management effective and efficient. the local asset management strategy and contribution local asset to region income for implement the task of governance in finance and assets are expected to increase PAD. Local asset management in Batu city has not optimal, because there are many local assets do not have status, and utilization of local asset can be effects to region income. Advice can be given that the potential of the asset continues to explore the region, in cooperation with relevant parties to curb the region's assets are still irregular, better utilize forms of the use of assets in order to increase the contribution of assets to the PAD.   Keywords: local financial, local asset, revenue Abstrak: Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, sesuai dengan PP No.58 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 5 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dan retribusi saja, namun dapat dari pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah serta kontribusi aset daerah terhadap PAD guna melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan PAD. Pengelolaan aset daerah di Kota Batu belum berjalan secara optimal, karena masih banyak aset-aset daerah yang belum memiliki status yang jelas, dan kurangnya pemanfaatan aset daerah sehingga dapat mempengaruhi kontribusi aset daerah terhadap PAD. Saran yang dapat diberikan yaitu menggali terus potensi aset daerah, bekerjasama dengan pihak terkait guna menertibkan aset-aset daerah yang masih tidak beraturan, lebih memanfaatkan bentuk-bentuk pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan kontribusi aset daerah terhadap PAD.   Kata kunci: keuangan daerah, aset daerah, Pendapatan Asli Daerah
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Rusunawa Gulomantung Kabupaten Gresik (Studi pada Implementasi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 08 Th. 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Rusunawa Kabupaten Gresik Maghfiroh, Fatikhatul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Management Policy of Rumah Susun Sederhana Sewa in Rusunawa Gulomantung Gresik (Study on Implementation of Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 08 Year 2007 on Guidelines for Management of Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Gresik). Rusunawa Gulomantung that has been declared habitable requires a good management for prevention in order to avoid the transfer of slums from horizontal to vertical and sustain Rusunawa function as a comfortable dwelling and viable and affordable for low-income people (MBR). Gresik regency government is responsible for the implementation of management policies Rusunawa Gulomantung based Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  No. 08 of 2007 through the Technical Implementation Unit (UPT). The results show that UPT as the manager Rusunawa Gulomantung has been good in terms of provision of infrastructure and facilities for the comfort of the occupants, but not yet consistent and also lack of firmness in enforcing the rules that have been set. One of them is the range of the target groups that are less precise. In addition, the involvement of all residents in the management is not evenly distributed because there is no empowerment that has been done. Keyword: policy implementation, Rusunawa management, Rusunawa Gulomantung Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Rusunawa Gulomantung Kabupaten Gresik (Studi pada Implementasi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Gresik). Rusunawa Gulomantung yang telah dinyatakan layak huni memerlukan suatu pengelolaan yang baik sebagai upaya pencegahan agar tidak menimbulkan pemindahan kawasan kumuh horizontal ke vertikal dan menjaga keberlangsungan fungsi Rusunawa sebagai tempat hunian yang nyaman dan layak serta terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah Kabupaten Gresik bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Rusunawa Gulomantung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2007 melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT sebagai pengelola Rusunawa Gulomantung sudah baik dalam hal penyediaan prasarana dan sarana untuk kenyamanan penghuni namun belum konsisten dan kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu jangkauan kelompok sasaran yang kurang tepat. Selain itu keterlibatan seluruh penghuni dalam pengelolaan belum merata karena tidak ada pemberdayaan yang dilakukan.   Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan Rusunawa, Rusunawa Gulomantung   
Implementasi Good Corporate Governance dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Bumn (Studi pada PT Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang) Ardianti, Ressa
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.977 KB)

Abstract

Abstract: The Implementation of Good Corporate Governance in Order to Increase Performance of BUMN (Study at PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang City). One of the efforts to improve the company performance is by applying a Good Corporate Governance (GCG). One of a company is applying GCG is PT Pupuk Kalimantan Timur located in Bontang City. Implementation of GCG in Pupuk Kaltim realized through the application of the principles of good corporate governance is expected to support performance Pupuk Kaltim. Therefore, it is necessary to the performance assessment for the implementation of GCG in Pupuk Kaltim, one through the Balanced Scorecard approach (BSC) is through the perspectives of BSC.This study using descriptive qualitative. Based on the research the implementation of GCG in Pupuk Kaltim has been running well, through it capable of supporting the creation of a good performance in Pupuk Kaltim. But in practice there are still problems concerning policy on a company so need of socialization regarding the policy. Therefore PT Pupuk Kalimantan Timur had to make various efforts in the framework of the achievement of an effective performance so that the Chief and company targets can be achieved. Keywords: Good Corporate Governance, Balanced Scorecard, performance Abstrak: Implementasi Good Corporate Governance dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BUMN (Studi pada PT Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang). Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Salah satu perusahaan yang menerapkan GCG adalah PT Pupuk Kalimantan Timur yang terletak di Kota Bontang.Implementasi GCG di Pupuk Kaltim diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang diharapkan mampu menunjang kinerja Pupuk Kaltim. Oleh karena itu diperlukan adanya penilaian kinerja dalam rangka implementasi GCG di Pupuk Kaltim, salah satunya melalui pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dilihat melalui persektif BSC. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG di Pupuk Kaltim telah berjalan dengan baik, melalui hal tersebut mampu mendukung terciptanya kinerja yang baik di Pupuk Kaltim. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan kebijakan perusahaan sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan tersebut. Oleh karena itu Pupuk Kaltim perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian kinerja yang efektif sehingga strategi dan target perusahaan dapat tercapai dengan maksimal.   Kata Kunci: Good Corporate Governance, Balanced Scorecard, kinerja
Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar Sujarwo, Mizhar Anton
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.261 KB)

Abstract

Abstract: Policies Impact Evaluation of Development of Tamperan Coastal Fishery Ports (PPP) against Social Change around the Coastal Economy (Case Studies in Kab. Pacitan, Tamperan PPP). Indonesia as a maritime country has a seaocean area of more than 3.5 million km ², which is twice bigger than the land area. The very broad seas have potentially huge fish resources. To explore this potential, it will require port as the ship berths, landing fish, facilitate fishing operations, and marketing.By the development of PPP Tamperan, surrounding coastal communities sought a positive impact on the socio-economic changes in the society by utilizing existing economic opportunities of PPP Tamperan development.The research findings show that, the government policies of development of PPP Tamperan has relation with economic impact and social changes to coastal communities. The impact of the changes experienced by the surrounding coastal communities is that there is a physical change in port facilities and infrastructure which is better than before. Another change is that with the employment of public enterprises and an increase in total revenues when compared with the pre-existing policy. Keywords: policy, development, impact, sosisal economic Abstrak: Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar(Studi Kasus pada PPP Tamperan Kabupaten Pacitan).Indonesia sebagai Negara maritim mempunyai wilayah laut seluas lebih dari 3,5juta km², yang merupakandua kali luas wilayah daratan. Perairan yang sangat luas tersebut mempunyai potensi sumberdaya ikan yang besar. Untuk menggali potensi tersebut diperlukan pelabuhan sebagai tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, memperlancar operasi penangkapan, dan pemasaran. Dengan adanya pembangunan PPP Tamperan tersebut diupayakan masyarakat pesisir sekitar mendapatkan dampak positif terhadap perubahan kehidupan social ekonomi masyarakatnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dari pembangunan PPP Tamperan. Dari hasil penelitian ini diketahui, adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembangunan PPP Tamperan memberikan dampak perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir sekitar. Dampak perubahan yang dialami oleh masyarakat pesisir sekitar adalah adanya perubahan fisik sarana dan prasarana pelabuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang lain adalah dengan adanya penyerapan tenaga kerja dari usaha masyarakat dan peningkatan jumlah pendapatan bila dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan tersebut. Kata kunci: kebijakan, pembangunan, dampak, sosisal ekonomi

Page 57 of 268 | Total Record : 2676

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue