cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 56   57   58   59   60 
Implementasi Kebijakan Promosi Kesehatan (Studi pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) Wibawati, Indah Pratiwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.159 KB)

Abstract

Abstract: The Implementation of Health Promotion Policy (A study in Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang City). Health has been seen as one of main elements of public prosperity that has to be embodied. Health improvements required the existence of information about health which can be obtained from health promotion as provided by Decree of The Minister of Health of Republic Indonesia Number 585/MENKES/SK/V/2007 about The Implementation of Health Promotion in Local Government Health Clinics Manual. The result obtained from this study is found that the implementation of health promotion is run inside Puskesmas Dinoyo area while in the outside is sharing knowledge about health information in the nearest area. Strategies used by Puskesmas Dinoyo to execute the policy are empowerment, social support and advocacy supported by media promotion. The supporting of the implementation of the policy in Puskesmas Dinoyo is that the special officer will get a training of health promotion and supporting media. But there is also inhibiting factor as the policy being implemented, such as society empowerment which is not optimally done yet, referred to officer’s statement that there is not enough health volunteer to share information for the society in some area. Keywords: implementation, Health Promotion Policy, Puskesmas Dinoyo   Abstrak: Implementasi Kebijakan Promosi Kesehatan (Studi pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Kesehatan dipandang sebagai salah satu unsur dalam kesejahteraan umum yang harus diwujudkan. Peningkatan kesehatan dibutuhkan adanya informasi mengenai kesehatan yang dapat diperoleh dari promosi kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan promosi kesehatan Puskesmas Dinoyo melaksanakan di dalam puskesmas dan diluar puskesmas untuk memberikan pengetahuan bidang kesehatan diwilayah kerjanya. Promosi kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Dinoyo  menggunakan strategi pemberdayaan, bina suasana dan advokasi dengan didukung media promosi. Dari implementasi promosi kesehatan di Puskesmas Dinoyo didukung dengan adanya  petugas khusus promosi kesehatan yang mendapatkan pelatihan untuk promosi kesehatan dan media pendukung hasil dari petugas puskesmas. Walaupun begitu terdapat pula penghambat dalam implementasi promosi kesehatan, seperti pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal yang dilihat dari keterangan petugas mengenai daerah yang belum terdapat kader kesehatan untuk lebih memudahkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.   Kata kunci: implementasi, Kebijakan Promosi Kesehatan, Puskesmas Dinoyo
IMPLEMENTASI PERMENKOMINFO NOMOR: 19/12/2010 TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN (Studi Tentang Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kabupaten Malang) Mandiri, Ardhy Satria
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Policy Implementation Permenkominfo No.19/12/2010 on the procision of Internet Access Services Telecommunication Universal Service Area District of the Internet Service in the Context of District ( Study of Mobile Internet Service Center in Kabupaten Malang). Prociding acces to information, especially in disadcantaged areas, planting, rural, borderand remote areas is the right solution to accelerate the region’s economic growth and reduce the digital devide. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) which is a product of Regulation 19/ PER/ M.KOMINFO/ 12/ 2010 has not gone up. this is because MPLIK cars in Malang has not reached the border areas, remote, or region lagging in Malang. Program MPLIK is not equipped with standard Operational Procedure is clear, so the program was not   controlled. and does not have a clear purpose. In the application Mobile Internet Service Center districts only settle in one place, due to insufficient operating funds to operate. Keywords: policy implementation, internet service, Kabupaten Malang   Ringkasan: Implementasi Kebijakan Permenkominfo No.19/12/2010 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Dalam Rangka Layanan Internet Kecamatan ( Studi tentang mobile pusat layanan internet kecamatan di Kabupaten Malang). Penyediaan akses informasi khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, perintisan,  maupun wilayah terpencil merupakan solusi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah serta mengurangi kesenjangan teknologi dan informasi. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan yang merupakan produk dari Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika No.19/12/2010 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan Program ini di Kabupaten Malang belum menjangkau pada wilayah perbatasan, terpencil, maupun pada wilayah tertinggal di Kabupaten Malang. Program ini belum dilengkapi Standart Operational Prosedur yang jelas, sehingga program ini tidak terkontrol, dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Dalam penerapannya Mobil program dari kementrian Komunikasi dan Informatika ini menetap pada satu tempat, dikarenakan dana operasional tidak cukup untuk beroperasi.   Kata kunci: implementasi kebijakan, internet kecamatan, Kabupaten Malang
Non-Governmental Organization As Control Function (Study at Malang Corruption Watch in Controlling Policy Implementation of School Operational Assistance in Malang City) Wicaksono, Pandu
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Non-Governmental Organization (NGO) Sebagai Kontrol Publik (Studi di Malang Corruption Watch dalam Mengawal Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang). Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dimulai pada Juli 2005 memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat target program pendidikan dasar 9 tahun. Di balik program BOS sebagai usaha dari pemerintah dalam mewujudkan program pendidikan 9 tahun, masih banyak penyimpangan yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Kelemahan pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan membutuhkan peran kontrol masyarakat untuk mengisi ruang tersebut. Dalam konteks Kota Malang, penyelewengan masih ditemui dalam implementasi kebijakan BOS. Oleh karena itu, peran NGO dibutuhkan dalam proses pengawasan ini. Malang Corruption Watch (MCW) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam melakukan pengawasan kebijakan di bidang pendidikan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan peran dari MCW sebagai fasilitator, katalisator, dan negosiator di dalam proses pengawasan kebijakan BOS. Sedangkan, faktor pendukung dalam proses pengawasan kebijakan adalah kontribusi media massa dan dukungan publik.  Namun, ada beberapa kendala yang ditemukan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan eksistensinya, serta politicall will dari eksekutif dan legislatif yang masih sangat lemah di dalam mendukung proses ini.   Kata kunci: Kota Malang, Bantuan Operasional Sekolah, pengawasan, pendidikan   Abstract: Non-Governmental Organization as Control Function (Study at Malang Corruption Watch in Controlling Policy Implementation of School Operational Assistance in Malang City). Bantuan Operasional Sekolah (BOS), which began in July 2005, has a significant role in accelerating the achievement of 9-year compulsory education program. Behind the BOS program as the government's efforts in the compulsory 9 years, there are still many irregularities due to weak oversight of the government. The weakness of government in performing control functions require social control of the public. In the context of Malang City, violations are often found in the implementation of BOS. Therefore, NGOs in Malang expected to oversee the process. MCW is a civil society organization engaged in the monitoring of policy in the field of education. The results of this study illustrate the MCW role in monitoring policy implementation BOS is as facilitator, catalyst, as well as a negotiator. Public participation in the policy control pressure point in the study. Support from many parties, including the mass media to be one contributing factor in this process. However, a number of weaknesses in the oversight of this. Firstly, the problem of limited human resources and consistency. Secondly, the political will of the executive and legislature are very weak in carrying out each task anyway. Both then performed oversight and hold these policies.   Keywords: Malang City, Bantuan Operasional Sekolah, controlling, education
Policy Implementation of Revitalitation in Supporting the Management Market of Traditional Market (Study at Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo) Nirmolo, Rissandi Satyo
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Implementasi Kebijakan revitalisasi dalam Mendukung Pasar Manajemen traditionl Market (Studi di Dinas Pasar di Kabupaten  Sidoarjo). Manusia ,seperti yang terlihat dari sisi sejarah, telah akrab dengan aktivitas perdagangan sebagai kebutuhan mereka, karena mereka telah mengakui peradaban. Dalam kegiatan perdagangan, kehadiran pasar adalah salah satu hal yang paling penting. Ini adalah tempat untuk menampung kegiatan tersebut ,sehingga pasar merupakan salah satu indikator yang paling jelas dari kegiatan social ekonomi di wilayah tertentu. Pasar tradisional tidak hanya fungsi dan tempat pemasaran tetapi juga. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mencoba untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang fenomena tanpa mencari hubungan antara pengaruh dua variable atau lebih. Teknik data kualitatif Analisis model Spradley dalam seluruh proses penelitian terdiri dari: pengamatan deskriptif , Analisis domain, pengamatan terfokus, Analisis taksonomi, pengamatan terpilih, Analisis komponen makna dan berakhir dengan analisis tema. Kata kunci : pasar tradisional dan pemenrintah daerah   Abstrak: Policy Implementation of Revitalitation in Supporting the Management Market of Traditionl Market (Study at Market Office in DistrictSidoarjo). Human, as viewed from historical sides, has been familiar with trading activities as their needs, since they have recognized civilization. In trading activities, the presence of market is one most necessary thing. It is a place to accommodate such activities, so market is one most obvious indicator of social economic activity in certain region. As other nations, Indonesian has been familiar with market, especially the traditional market. In this research the author uses  descriptive research Method with qualitative approach. descriptive research is type of research trying to describe or giving overview about a phenomenon without looking for relationship between influence of two variables or more.Technique of qualitative data Analysis by Spradley model in the whole process of research consist of:  descriptive observation, domain Analysis,  focused observation, taxonomy Analysis, selected observation,  componential Analysis and ended with theme analysis.   Keywords: traditional market, local government
PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR UMBULAN KABUPATEN PASURUAN DALAM PEMENUHAN PELAYANAN AIR MINUM (Studi tentang Peran UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dalam Pemanfaatan Air Umbulan di Kabupaten Pasuruan) Sari, Ony Nurtika
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Umbulan Use in Spring Meeting of Water Services (Study on Role of UPT (Technical Execution Unit) in Water Utilization Umbulan in Pasuruan) The pattern of the government remains aligned with the Private Water utilization Umbulan. This is because the number of agencies involved led to a lack of coordination impressed, even though it is set in a regulation, all parties should be able to understand the roles and duties of each, the high funds expended for Umbulan projects, land acquisition, and the selling price agreement between the government and private . Results of the government by cooperating parties are an implementation effort Umbulan water utilization. However the results of these partnerships still require public participation which will be fed as a source of clean water fountain Umbulan. Keywords: Drinking water services, water utilization, compliance with drinking water services, the implementation of cooperationAbstrak: Pemanfaatan Sumber Mata Air Umbulan Dalam Pemenuhan Pelayanan Air Minum (Study  Tentang Peran UPT (Unit Pelaksanan Tekhnik) Dalam Pemanfaatan Air Umbulan di Kabupaten Pasuruan) Pola Pemerintah dengan Swasta masih belum sejajar dalam pemanfaatan Air Umbulan. Hal ini dikarenakan banyaknya instansi yang terlibat menyebabkan terkesan kurangnya koordinasi, padahal sudah diatur dalam suatu regulasi, semestinya semua pihak dapat memahami peran dan tugasnya masing-masing, tingginya dana yang dikeluarkan untuk proyek umbulan, pembebasan lahan, dan kesepakatan harga jual antara pemerintah dan swasta. Hasil yang dilakukan pemerintah oleh pihak-pihak yang berkerjasama merupakan suatu upaya pelaksanaan pemanfaatan Air Umbulan. Namun hasil-hasil kemitraan tersebut masih membutuhkan peran serta masyarakat sebagai yang nantinya akan dialiri sumber air bersih Mata Air Umbulan.   Katakunci: Pelayanan air minum, pemanfaatan air bersih, pemenuhan pelayanan air minum, pelaksanaan kerjasama.
Implementasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja(PKPR) Pada Puskesmas Dalam Meningkatkan Kesehatan Remaja (Studi Kasus pada UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar) Kusumawati, Marsela Harum
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation Service of Health Care Adolescent (PKPR) in Improving Adolescent Health on Clinic (Study at UPTD Health Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). Service of Health Care Adolescent (PKPR) represents a governmental program about health to increase adolescent health. Law of number 36th, 2009 and Law of number 23th, 2002 represent base forming Service of Health Care Adolescent (PKPR) program. The Government of Blitar city cope to apply the program in overcoming the problem of adolescent health. Adolescent represent the generations router of nation who have an important role in a country, where in the future can become the part of service public implementation. Because of the next generation’s router of good nation, it can make the country more certain quality. In this case, Service of Health Care Adolescent (PKPR) program can help to overcome the problems of adolescent health which so far free adolescent association progressively. This program has been applied by UPTD Health of Sukorejo District since 2010 years. However, Because of this program was undeveloped so that there was some schools in Sukorejo District didn’t get service of health care yet. The Government of Blitar city improves performance maximal with meetings sector utilize to study Service of Health Care Adolescent (PKPR) program in order to work better and it can increase performance from year to year. Keywords: The role of government, The Implementation Service of Health Care Adolescently Program.   Abstrak: Implementasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Pada Puskesmas Dalam Meningkatkan Kesehatan Remaja (Studi Kasus pada UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan suatu program pemerintah tentang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan remaja. Dimana pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan dasar pembentukan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Pemerintah kota Blitar berupaya menerapkan program tersebut dalam mengatasi masalah kesehatan pada remaja. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai peran penting dalam suatu negara, dimana suatu saat nanti dapat menjadi bagian dari pelaksanaan pelayanan publik. Karena dengan adanya bibit-bibit generasi penerus bangsa yang baik, dapat menjadikan negara lebih berkualitas. Dalam hal ini, adanya program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dapat membantu mengatasi masalah kesehatan remaja yang sejauh ini pergaulan remaja semakin bebas. Program ini diterapkan oleh UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo sejak tahun 2010. Namun belum meluasnya program ini,  menjadikan beberapa sekolah yang terdapat di Kecamatan Sukorejo belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah kota Blitar memaksimalkan kinerjanya dengan mengadakan pertemuan lintas sektor guna membahas program PKPR agar dapat berjalan lebih baik dan adanya peningkatan kinerja pelayanan dari tahun ke tahun.   Kata kunci : Peranan Pemerintah, Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja     
Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang) Wirawan, Muhammad
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.205 KB)

Abstract

Abstrak: The Evaluation Over School Operational Grant (BOS) Funding Policy To Improve Education Quality (study at Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Malang City).School Operational Grant (BOS) Program is aimed to relieve the burden of community in paying education cost to fulfill 9-year mandatory learning program. This grant policy must be monitored to ensure that the target is achieved. Malang City has been an education city to implement BOS. To ascertain that the error in the use of BOS is minimized, evaluation must be conducted over School Operational Grant (BOS) Funding Program. Research type is descriptive with qualitative approach. Data collection techniques include observation and interview. Result of research indicates that the implementation of BOS funding policy at city or school levels, including at SDN Percobaan 1 of Malang City, has been favorable and based on the procedure as stated in technical guide of BOS funding. The participation of community is needed to provide the input or even the surveillance over BOS funding program   Keywords: evaluation over policy, school operational grant funding, education quality   Abstrak: Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang).Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meringankan biaya masyarakat dalam menjalankan wajib belajar 9 tahun.Agar tepat sasaran dalam pelaksanaanya perlu dilakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.Kota Malang termasuk Kota Pendidikan yang juga melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah. Dalam penggunaanya agra tidak terjadi kesalahan, maka sangat perlu ada evaluasi kebijakan dana Bantuan Opersaional Sekolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan dana BOS dari tingkat kota serta tingkat sekolah di SDN Percobaan 1 Kota Malang telah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Juknis dana BOS. Serta peran masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai masukkan serta pengawasan akan program dana BOS. Kata Kunci: evaluasi kebijakan, dana bantuan operasional sekolah,  mutu pendidikan
Analisis Kebijakan Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang) Purnomo, Diyan
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.74 KB)

Abstract

Abstract: Analysis of HIV and AIDS Policy in Malang (Study Implementation Regional Regulation Number 14 Year 2008 Malang). In the area of Malang found cases of HIV and AIDS with the high numbers. To prevent the development of HIV and AIDS, Malang Regency Government issued a policy to tackle the problem, but the rate of HIV transmission in this area is still not under control. This study aims to analyze the implementation, analyze stakeholders in the HIV and AIDS policy , and analyze the factors enabling and inhibiting of policies on HIV and AIDS in Malang. The results of this study indicate combating HIV and AIDS policy in Malang has been implemented properly and in accordance with the policy-making purposes. The number of stakeholders involved in every process of this policy shows a good partnership between the government, NGOs (Non Government Organizations), and the community in a policy. The results of this study also indicate the presence of factors that make the support and constraints in the implementation of this policy. Keywords: analysis of policy, Human Immunodeficiency Virus (HIV),Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), implementation   Abstrak: Analisis Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang.(Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Kabupaten Malang). Di daerah Kabupaten Malang didapati kasus HIV dan AIDS dengan angka yang tinggi. Untuk mencegah perkembangan HIV dan AIDS, Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi masalah tersebut, tetapi angka penularan HIV di daerah ini masih belum bisa dikendalikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, stakeholder (pemangku kepentingan) kebijakan, dan faktor pendukung dan penghambat  kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan penaggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang sudah diimplementasikan sesuai tujuan pembuatan kebijakan. Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam setiap proses kebijakan  menunjukkan hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah, NGO (Non Government Organization), dan masyarakat. Hasil peneletian ini juga menunjukkan adanya faktor-faktor yang menjadikan dukungan dan kendala dalam implementasi kebijakan ini. Kata kunci: analisis kebijakan, Human Immunodeficiency Virus (HIV),Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), implementasi
Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek) Dahlan, Mahmud Suyuti
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Program Pengelolaan Tanaman Terpadu (in English refer to Integrated Crop Management Program) Toward Sustainable Development. This research was conducted with the aim to describe the implementation of program pengelolaan tanaman terpadu using the study of sustainable development on Singgih Makmur Farmers Group Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Researcher used the assessment  program implementation of Charless O. Jones consisting three aspects; organization, interpretation, and application. Aspects of sustainable development which reviewed are environmental, social, and economic aspect. Researcher used a qualitative research method and descriptive approach, data collection techniques used are interview and documentation. The results showed generally program implementations done insufficient. This is due to minimal funding so that ideal criteria is not met from organization, interpretation, and application aspects. Viewed from study of sustainable development social aspect of Farmers Group Singgih Makmur was done well although farmer is still too puts revenues and not fully aware of environmental importance. Keywords: program Implementation, integrated crop management, sustainable development Abstrak: Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan ttujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pengelolaan tanaman terpadu menggunakan kajian pembangunan berkelanjutan pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Peneliti menggunakan penilaian implementasi program dari Charless O. Jones yang terdiri dari tiga aspek, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Aspek pembangunan berkelanjutan yang ditinjau adalah aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program berlangsung kurang maksimal. Hal ini dikarenakan dana yang minim sehingga tidak terpenuhi kriteria ideal dari aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan. Dilihat dari kajian pembangunan berkelanjutan, aspek sosial Kelompok Tani Singgih Makmur berjalan baik walaupun begitu petani masih terlalu mengedepankan pendapatan dan belum sepenuhnya sadar akan kepentingan lingkungan. Kata kunci: pelaksanaan program, pengelolaan tanaman terpadu, pembangunan berkelanjutan 
Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development (Studi pada Pembangunan Lingkungan di Kampung Terapi “New Camp” RW 3 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang) Marthasari, Amelia Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Against Public Participation Development Environment In Order To Achieve Sustainable Development (Studies in Development Environment In Kampung Therapy "New Camp" Rw 3 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang). The research is conducted on the basis of the importance of community participation, in accordance with Law 32 of 2009 on environmental management Article 67. Malang Government is represented by the Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang has facilitated community involvement to support participatory environmental management program. This study uses descriptive qualitative research, and use methods of data analysis Cresswell. The results of the study, public participation in environmental development in community participation, on average reached 96% involvement of RW 3 in the implementation of activities that have been formulated. Result of public participation in RW 3 is 75%. It goes to waste management and litter separation dry waste, dry waste to use and wet. Public participation in accordance with the theory Arnstein and Hoofsteede participation, that participation has the form and the appropriate levels of participation portion. Society in general need to increase awareness and build together to achieve sustainable development. It is because the sustainable development can only be realized if the integration and alignment between government and society. Keywords: public participation, environmental development, sustainable development   Abstrak: Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development (Studi Pada Pembangunan Lingkungan Di Kampung Terapi “New Camp” Rw 3 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya partisipasi masyarakat, sesuai UU No.32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan pasal 67. Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan dengan program partisipatif.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan analisis data Cresswell. Hasil penelitian menjelaskanpartisipasi masyarakat, jika dirata-rata mencapai 96% diukur dari keterlibatan warga RW 3 dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan. Sedangkan untuk hasil partisipasi masyarakat di RW 3 adalah 75% pengelolaan sampah berjalan dengan pemisahan sampah kering dan sampah, hingga pemanfaatan sampah kering dan basah. Partisipasi masyarakat sesuai dengan teori partisipasi Hoofsteede dan Arnstein, bahwa partisipasi memiliki bentuk dan tingkatan-tingkatan sesuai porsi partisipasinya. Masyarakat pada umumnya perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian membangun bersama untuk mewujudkan sustainable development, karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika adanya integrasi dan keselarasan antara pemerintah dan masyarakat. Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan lingkungan, sustainable development

Page 58 of 268 | Total Record : 2676

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue