cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 84   85   86   87   88 
Revitalisasi Angkutan Massal Terintegrasi melalui Layanan Bus APTB dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi (Studi pada Layanan Bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway) Natalia, Ruth
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Revitalization of Integrated Mass Transport through APTB Bus Service to Improve the Public Transport Service (Study on APTB Bus Service). It contributes to the increase of the traffic jam at Jakarta city. This research aims to explain the revitalization  of integrated mass transportation through APTB bus which is conducted by the government in order to improve transportation service at DKI Jakarta to stimulate society’s interest to take public transportation, and to find out whether the service of APTB bus is already appropriate to the minimum service standard which is applied. This research utilizes descriptive research method with qualitative approach. The data analysis technique is interactive model by Miles & Huberman which consists of data collecting, data reduction, data display and conclusion. According to the research results, in creating the service of APTB bus, the government  is cooperating with the other actors as the provider of bus service. The success of the service of APTB bus is noticed from 6 aspects, those are: Security, Safety, Comfort, Equalization, Affordability and Regularity. Keywords: revitalization, transport service Abstrak; Revitalisasi Angkutan Massal Terintegrasi melalui Layanan Bus APTB dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi (Studi pada Layanan Bus APTB). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan revitalisasi angkutan massal terintegrasi melalui bus APTB yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan transportasi di DKI Jakarta sehingga merangsang minat masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum. Dan mengetahui apakah layanan bus APTB sudah sesuai dengan SPM yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data  model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan,  proses revitalisasi yang baik didukung dengan adanya pengembangan institusi, dalam mencanangkan program layanan bus APTB pemerintah bekerja sama dengan aktor lain sebagai penyedia layanan bus. Keberhasilan program layanan Bus APTB dapat diukur dari kesesuaian pelayanan bus dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Jenis pelayanan bus APTB dapat dilihat dari 6 aspek yaitu : Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Kesetaraan, Keterjangkauan, dan Keteraturan.   Kata kunci: revitalisasi, pelayanan transportasi 
Mekanisme Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang) Anshori, Zainul
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Mechanism of information service of social complaint (Study at Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. One of manifestation of a quality service is to give freedom to the people in a complaint or complaints, when there is a gap between the expectations and reality of the matter. Expectations of the people in the public service of course expect quality service, the service is able to meet the public's right to obtain public services. In accordance with article 8, paragraph 1 and 2 in the law No.25 of 2009 concerning the public service, explained that the organization of public service providers are obliged to implement the service, one of which must have the management of public complaints. At City Integrated Service Agency unfortunate own licensing mechanism, and information services in the public complaint process pengaduanannya dialkukan services through the stages that have been determined such as registration or data collection process complaint information, identification and clarification, problem analysis, documented, then at the end of the process after a solution to the complaint was made and after fed back to the people who complained and then the complaints, problems can be declared over Keywords: public service, social complaint Abstract : Mekanisme dalam bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. Salah satu wujud dari pelayanan yang berkualitas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduannya, ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Harapan dari masyarakat dalam pelayanan publik tentu saja mengharapkan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang mampu memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang No.25 Tahun 2009 yang menjabarkan mengenai pelayanan publik, diterangkan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan yang salah satunya harus memiliki pengelolaan pengaduan publik. Pada Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kota malang sendiri mekanisme pelayanan informasi serta pengaduan masyarakat dalam proses pelayanan pengaduanannya dialkukan melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan seperti pendaftaran atau Pendataan sebagai proses informasi pengaduan, identifikasi dan klarifikasi, Analisa masalah, yang didokumentasikan, kemudian pada proses akhir setelah solusi atas pengaduan tersebut dibuat dan setelah diumpan balik kepada masyarakat yang mengeluhkan dan kemudian Keluhan, Masalah dapat dinyatakan selesai Kata Kunci: pelayanan publik, pengaduan masyarakat
Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu) Priskilia, Yuricka
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:A Participatory Planning In The Rural Develompent Trough The Planning Of Develompent Forum (Musrenbang)(Case Study In Pesanggrahan, Batu) Through the Government Regulation No. 72 Year 2005 about Rural Government explained that the village is obliged to make a plan by referring to the regulation No. 32 Year 2004 about Regional Government. This development planning is done through a forum which is known as the Development Planning Forum (Musrenbang). Musrenbang is carried from village, town, and country in which one of the misin Pesanggrahan, Batu. Never the less, infact, the implementation of Musrenbang in Pesanggrahan hasn't reflected the essence of participatory and dialogic forum. Besides, the process of the development planning in pesanggrahan hasn't started with the activity of problem identification, potential, and the people's need inavalid way. The resultt of there search shows that the people's participation in joining musrenbang in pesanggrahan is good enough, but it hasn't worked optimally. It is seen from the ideasof the people which are hard enough to be delivered to the higher level of Musrenbang. It is caused by less ability of the people to identify the problem that happens in level RT/RW and less of the involvement of SKPD (Satuana Kerja Perangkat Daerah) in socializing an urban program in the forum of Musrenbang Desa. Keywords: planning, Rural Development Planning Forum (Musrenbang). Abstrak: Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Studi Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa menjelaskan bahwa desa berkewajiban membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).Musrenbang dilakukan dari tingkat desa/ kelurahan, kota, hingga nasional, salah satunya di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan Musrenbang di Desa Pesanggrahan belum mencerminkan musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Selain itu, proses perencanaan pembangunan di Desa Pesanggrahan belum diawali dengan kegiatan identifikasi masalah, potensi, maupun kebutuhan masyarakat secara valid. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang tingkat desa di Desa Pesanggrahan cukup baik namun belum optimal.Hal tersebut terlihat dari usulan-usulan masyarakat yang cukup sulit untuk diakomodir ke tingkat Musrenbang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mampu mengidentifikasi masalah khususnya di tingkat RT/RW dan kurangnya keterlibatan SKPD (Satuan Kinerja Perangkat Daerah) dalam melakukan sosialiasi program kota di forum Musrenbang Desa.   Kata kunci: Perencanaan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)
Analisis Daya Dukung Wilayah (Carrying Capacity Ratio) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Dalam Perencanaan Pertanian Daerah (Studi Tentang Daya Dukung Wilayah Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Belu) Manek, Januarius Meinaldo
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Analysis of Regional Support (Carrying Capacity Ratio) As One Analysis Tools In the Regional Agricultural Development Planning (Studies on the Carrying Capacity of Regional Agriculture in Belu Regency East Nusa Tenggara Province). CCR analysis is one tool in the analysis of agricultural development planning area that can describe the state of the carrying capacity of the area agricultural region. CCR analysis has never been used in Belu that this analysis needs to be done in order to give a picture of the carrying capacity of agricultural areas for the preparation of the Belu district agricultural planning in the future .. The results of this study indicate that the carrying capacity of agricultural land in Belu for: rice crop (rice) and soybeans in Belu district has not been able to meet the needs of the population and does not have a soybean crop farms. As for the bearing capacity of agricultural land plant sweet potatoes, peanuts, corn, cassava, and green beans are still very able to meet the needs of the population Belu district. Keywords: Carrying Capacity, Regional Agricultural Development Planning, Plant Food. Abstract: Analisis Daya Dukung Wilayah (Carrying Capacity Ratio) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah (Studi Tentang Daya Dukung Wilayah Pertanian Tanaman Pangan Di Kabupaten Belu Provinsi  Nusa Tenggara Timur). Analisis CCR merupakan salah satu alat analisis dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah yang dapat menggambarkan  keadaan daya dukung wilayah pertanian daerah. Analisis CCR belum pernah digunakan di Kabupaten Belu sehingga analisis ini perlu dilakukan agar dapat memberikan gambaran keadaan daya dukung wilayah pertanian bagi penyusunan perencanaan pertanian Kabupaten Belu ke depannya.. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Belu untuk tanaman padi (sawah) dan kedelai yang ada di Kabupaten Belu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan tidak memiliki lahan pertanian tanaman kedelai. Sedangkan  untuk kemampuan daya dukung lahan pertanian tanaman ubi jalar, kacang tanah, jagung, ubi kayu,  dan kacang hijau masih sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Belu.
Analisis Seleksi Terbuka Jabatan Camat Dan Lurah Dalam Perspektif Reformasi Birokrasi (Studi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) Pietro, George Zinsky
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Analysis of Open Selection for Camat and Lurah Position Under Bureaucratic Reform Perspective (Study of The Government of DKI Jakarta Province). Bureaucracy is the important substance for a nation because it is a main driver for governmental implementation. Indonesia bureaucracy is still challenged by bureaucratic disease (bureaucratic pathology) which may lead to suboptimal governmental performance. A measure taken to deal with bureaucratic pathology is through bureaucratic reform. One of such local governments in Indonesia that concern to the implementation of bureaucratic reform is the government of DKI Jakarta Province. The Government of DKI Jakarta Province has attempted to implement bureaucratic reform by holding open selection for camat and lurah position.  It is done to fill into the positions of camat and lurah in transparent and accountable ways. The implementation of open selection for camat and lurah position felt deliver positive change in terms of changes in recruitment and promotion proceduresas well as changes in the performance of camat and lurah in DKI Jakarta Province. Keywords: Open Selection, Camat, Lurah   Abstrak: Analisis Seleksi Terbuka Jabatan Camat dan Lurah Dalam Perspektif Reformasi Birokrasi (Studi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Birokrasi adalah unsur penting bagi suatu negara karena merupakan penggerak utama dari penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi di Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa permasalahan penyakit birokrasi (patologi birokrasi) sehingga seringkali menimbulkan kinerja pemerintahan yang tidak optimal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan patologi birokrasi adalah dengan melakukan upaya reformasi birokrasi.Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang concern terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan upaya reformasi birokrasi dengan mengadakan seleksi terbuka bagi jabatan camat dan lurah. Hal tersebut dilakukan agar dalam proses pengisian jabatan camat dan lurah bisa transparan dan akuntabel. Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan camat dan lurah dirasakan memberikan perubahan positif dalam hal perubahan prosedur rekrutmen dan promosi serta juga perubahan kinerja camat dan lurah di Provinsi DKI Jakarta   Kata kunci: Seleksi Terbuka, Camat, Lurah 
Perencanaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Yang Partisipatif (Studi pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Fatmawati, Dewi Ulfa
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Participative Planning and Management of Village Fund Allocation (ADD) (Study in  Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang). One of the revenues received by the village is Village Fund Allocation (ADD). The village government should be able to manage one of the revenue sources properly and in accordance with the mandate of the legislation. Planning as a first step and the basis for the achievement of rural development must be supported by public. The involvement of the community must be involved in the governance villages one of which is the management of ADD from planning to accountability. Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang manage ADD based mandate Peraturan Bupati Malang Nomor  13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang ADD. Participatory planning with community involvement carried out in consultation aspiration for rural development. But the village government gives less direct engagement with drops in construction activity and the lack of transparency in providing reporting on the financial management of the village. It should be noted that the community is a priority in obtaining service, it should always be involved in any participatory governance and transparent.   Keywords: Village Fund Allocation (ADD), village government, participative   Abstrak: Perencanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang Partisipatif (Studi pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Salah satu pemasukan yang diterima oleh desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa harus mampu mengelola salah satu sumber penerimaan tersebut secara baik dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Perencanaan sebagai langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat harus diikut sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pengelolaan ADD mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawabannya. Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang mengelola ADD berdasarkan amanat Peraturan Bupati Malang Nomor  13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang ADD. Perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan secara musyawarah untuk menjaring aspirasi. Namun Pemerintah Desa kurang memberikan keterlibatan dengan turun langsung dalam kegiatan pembangunan dan kurang terbuka dalam memberikan pelaporan atas pengelolaan keuangan desa. Perlu diperhatikan bahwa masyarakat menjadi prioritas dalam mendapatkan pelayanan, maka sebaiknya selalu dilibatkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif dan transparan.   Kata kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintahan desa, partisipatif 
Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri (Studi Di Dinas Perindagkoppar dan UMKM Kota Madiun) Suhartini, Hidayati
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Local Goverment strategies for UMKM Empowerment to Increase The Competing Ability of Trade and Industrial Sectors (Study at PERINDAGKOPPAR of Madiun City. Most industries in Madiun City are high-cost production such that they cannot compete in price basis against import products with more comparative values over local product. Therefore, local goverment strategies for the empowerment of micro, small, medium enterprises (MSME) are truly important to increase the competing ability of trade and industrial sectors in Madiun City. Result of research reveals that local government strategies for MSME (micro, small and medium enterprises) empowerment to increase the competing ability of trade and industrial sectors in Madiun City are by increasing the capitalization, developing the markets for MSME (micro, small and medium enterprises), improving the quality of human resource, and improving the quality of technology. Main determinant indicators for these strategies are effectiveness,efficiency and innovativeness. Keywords: Strategy, MSME (micro, small and medium enterprises) Empowerment, Competing Ability, Trade and Industrial Sector.   Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri (Studi di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun). Industri-industri di Kota Madiun pada umumnya menggunakan pola produksi biaya tinggi (high cost production) sehingga kurang mampu bersaing di dalam harga dengan produk-produk import yang bisa memberikan nilai perbandingan lebih daripada produk lokal. Oleh karena itu, diperlukannya strategi pemerintah daerah untuk  meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun melalui pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara peningkatan permodalan, pengembangan pasar UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kualitas teknologi. Indikator utama penentu strategi tersebut yaitu efektifitas, efisiensi, dan inovatif. Kata Kunci: Strategi, pemberdayaan UMKM, daya saing, sektor perdagangan dan industri
Pengembangan Industri Kecil melalui Program Produk Unggulan Industri Kecamatan “Putri Kencana” (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar) Perdana, Lutfi Rizqia
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Small Industry Development Programme for Competitive Products Industrial District “PUTRI KENCANA” (Study at Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar). This study examines the development of small industries with putri kencana’s program , it means Blitar district government program through the department of industry and trade for develop small industries that process typical of superior products Blitar. Putri kencana’s  program consists of three industrial clusters , namely cluster Manggarsari , sari raos cluster and java atsiri cluster.  The problem of this research is the development of small industries through industry leading product program districts and driving and inhibiting factors affecting the nets of small industries development program in Blitar . The results showed that the development of small industries through the putri kencana’s program in Blitar not run well because only in a particular field are executed. Continuous monitoring necessary for the activities in the putri kencana’s program can be run overall . Keywords: development, small industry, Putri Kencana   Abstrak: Pengembangan Industri Kecil melalui Program Produk Unggulan Industri Kecamatan “PUTRI KENCANA” (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar). Kajian penelitian ini tentang pengembangan industri kecil melalui program putri kencana yaitu program pemerintah kabupaten blitar dimana kegiatanya berfokus pada pengembangkan industri kecil yang mengolah  produk unggulan khas Kabupaten Blitar. Program putri kencana terdiri dari tiga klaster industri yaitu klaster manggarsari, klaster sari raos dan klaster java atsiri. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pengembangan industri kecil melalui program produk unggulan industri kecamatan dan faktor pendorong maupun penghambat yang mempengaruhi jalanya program pengembangan industri kecil di Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri kecil melalui program putri kencana di Kabupaten Blitar belum berjalan dengan baik karena hanya pada bidang tertentu saja yang dijalankan. Diperlukan monitoring yang berkelanjutan agar kegiatan dalam Program Putri Kencana dapat dijalankan secara keseluruhan.   Kata kunci: pengembangan, industri kecil, Putri Kencana
Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target Of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study In Local Government of Pasuruan Regency) Larasati, Tika
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementasi Kebijakan Peningkatan Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Di Era Outonomy Daerah. Sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat, maka diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan pembangunan, kemandirian dan kemajuan daerah pada sektor investasi. Hasil penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara responsif menyadari potensi yang ada untuk dapat terus meningkatkan PAD sebagai modal untuk pembangunan daerah dengan upaya menarik dan mengundang para investor. Bentuk responsif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memformulasikan kebijakan peningkatan investasi, pelaksanaan dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pameran promosi investasi, menyelenggarakan business gathering. Dalam Pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti faktor yuridis, faktor RTRW, dan faktor administrasi. Selain itu terdapat faktor pendukung seperti potensi daerah, keadaan infrastruktur dan fasilitas, iklim sosial dan politik yang kondusif, serta penghargaan investment award yang diberikan dari pemerintah pusat melalui BKPM. Dampak lainnya yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan UMKM. Selain itu terdapat dampak negatif yaitu kerusakan jalan yang diakibabkan kegiatan-kegiatan produksi dengan melibatkan kendaraan bertonase besar. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut akan menghambat mobilitas ekonomi dikarenakan akses jalan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan nilai investasi. Kata Kunci: kebijakan, implementasi, Pemerintah Daerah, investasi, PAD Abstract: Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study in Local Government of Pasuruan Regency). In line with the policy and program of central government, so it’s expected of local government can promote development, independence and progress of the region in the investment sector. The research results is local government of Pasuruan Regency responsively realize the potential that exist to be able to continues to increase local revenue  as a capital for regional development with efforts to attract and invite the investor come to Pasuruan. The responsive forms that made by local government of Pasuruan Regency are formulating policy of increasing investment with implementing of one-stop service delivery, organized an exhibition of investment promotion and organizing business gathering. During the implementation there are inhibiting factors such as the judicial factors, spatial factors and administrative factors. Besides that there are supporting factors such as regional potential, infrastructure condition, facilities and basic facilities, the conducive of social and political climate also the achievement of investment award that come from central government through BKPM. The others impacts that occur is increased the absorption employment, community income and UMKM. In addition, there are a negative impact which is the road damage that caused the production activities involving large tonnage vehicles. If there are no further treatment and attention it will hamper the economic mobility because the access road is an important infrastructure factors in investment growth.   Keyword: policy,  implementation, local government, investment, local revenues 
Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Biogas Sebagai Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan (Studi Pada Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang) Budianti, Devi Sri
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 9 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Biogas Utilization Policy as the Efforts to Reduce Environmental Pollution (A study in Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang). Environmental damage is now one of them caused by industrial waste, household. One area that has the environmental damage caused by industrial waste household is in the Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Seeing the state of the environment is ultimately the Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jombang make policy toward industrial waste in the Dusun Bapang by implementing policies biogas. This biogas policy began diterapkan in Dusun Bapang in 2012. the form of its policy is to the development of biogas installations with the aim to reduce environmental pollution Biogas policy been in Dusun Bapang because this area is the central areas of industries that do not have waste management. Until 2014 for the implementation of biogas policy is still only 5 units of biogas installations.Challenges in the implementation of biogas policy in the Dusun Bapang namely the low public response to the  policy of biogas, limited land for construction of biogas, the public mindset and socialization. Keywords: public policy, model of policy implementation   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Biogas Sebagai Upaya mengurangi Pencemaran Lingkungan (Studi pada Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang). Kerusakan Lingkungan salah satunya disebabkan oleh limbah industri rumah tangga. Salah satu daerah yang memiliki kerusakan lingkungan yang disebabakan oleh limbah industri rumah tangga adalah di Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Melihat keadaan lingkungan tersebut akhirnya pemerintah dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jombang membuat kebijakan terhadap limbah industri di Dusun Bapang yaitu dengan menerapkan kebijakan biogas. kebijakan biogas ini mulai diterpakan di Dusun Bapang pada tahun 2012. Bentuk kebijakannya yaitu dengan pembangunan instalasi biogas dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kebijakan ini dipilih karena merupakan daerah sentra indutri yang tidak memiliki pengelolaan limbah. Sampai dengan tahun 2014 untuk instalasi biogas masih hanya lima unit. Tantangan dalam pelaksanaan  kebijakan biogas di Dusun Bapang  yaitu rendahnya respon masyarakat terhadap kebijakan biogas, keterbatasan lahan  untuk pembangunan biogas, pola pikir masyarakat dan sosialisasi.   Kata kunci: kebijakan publik, model implementasi kebijakan

Page 86 of 268 | Total Record : 2676

 84   85   86   87   88 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue