cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 93   94   95   96   97 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) Sari, Risya Novita
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.967 KB)

Abstract

Abstract: Management of “Alokasi Dana Desa” in Perspective of Community Empowerment (Studies in Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). “Alokasi Dana Desa” is the one of the most important things of a village to run the programes of Government. It’s include the programe to welfare the society in this area. The result of this research is contained some stage on managing “Alokasi Dana Desa” (ADD),egg : planning, implementation, monitoring and accountability. These steps has done with not good enough. On implementation have some supporting factors, egg : Policy Supports from the Local Government and Quality of Human Resource. But, also faced some fences, egg : Less Synchronization Between Village and Sub District’s Planning, Restrictiveness “Alokasi Dana Desa” (ADD) as Operational Supporting Village Administration, Less Socialization to Society about “Alokasi Dana Desa” (ADD). Keywords: financial management, village allocation fund, community empowerment Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya.Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban atau pelaporan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan kurang baik. Pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar dan kualitas sumber daya manusia. Namun, juga menemui beberapa faktor penghambat, yaitu: Rendahnya Sinkronisasi antara Perencanaan di Tingkat Desa dan Kecamatan, Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Penunjang Operasional Administrasi Pemerintah Masih Terbatas, dan Kurangnya Intensitas Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Masyarakat. Kata kunci: manajemen keuangan, alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri) Astuti, Lifa Indri
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.808 KB)

Abstract

Abstract: Community Empowerment in Sustainable Agricultural Development (Study at Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri). One of the duties of the nation is to provide the prosperity for the citizen through a development. The development is conducted by the government in order to reach the economic growth by utilizing all agriculture potentials and by organizing community development. In this study has yhe purpose is to know, describe and analyze the empowerment of the community in the village of Asmorobangun in sustainable agricultural development. Type of research is descriptive with qualitative approach data analysis uses Creswell’s model.  Asmorobangun Village has a resource potential that is needed can apply sustainable agriculture development for community welfare. Through empowerment which involves several stages such as enlightenment, capacity building, and enforcement, hereby, the awareness, capacity, skill and strength of the community can be improved to exploit all potentials. The support given to the community in sustainable agriculture development is already not maximum. Despite this support, there are factors constraining community empowerment in sustainable agriculture development. These constraints may come from community, very few numbers of agriculture counselor, natural resource inadequacy, and also weather factor at Asmorobangun Village such that the empowerment process cannot be made maximum. Keywords: community empowerment, development, sustainable agriculture Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat  Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri). Salah satu tugas negara adalah mensejahterakan warga negaranya yang dapat diwujudkan melalui pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi pertanian yang dimiliki melalui pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis model Creswell. Desa Asmorobangun memiliki potensi sumber daya dapat menerapkan pembangunan pertanian berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui proses pemberdayaan yang dilakukan dengan tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, keahlian dan kekuatan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki. Dukungan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan pertanian berkelanjutan belum maksimal. Selain dukungan masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Hambatan yang dihadapi berasal dari masyarakat, kuantitas penyuluh pertanian, keterbatasan sumber daya alam yang belum mencukupi serta faktor cuaca di Desa Asmorobangun sehingga proses pemberdayaan kurang maksimal. Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pertanian berkelanjutan
Pelaksanaan Program KINERJA Dalam Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan United States Agency For International Development Tentang Perbaikan Iklim Usaha Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Adji, Aditya Fajrul Ahmad
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.943 KB)

Abstract

Abstract:Implementation Program of KINERJA In Cooperation Relations Between Government of East Java Province with the United States Agency for International Development About Business Climate Improvement Through Licensing One Stop Services (Study on Investment and Licensing Office Probolingg). Provinsi Jawa Timur mention a few priorities and direction of development policy whose aim is to improve the business climate/investment by the empowerment of cooperatives, micro, small and medium enterprises. In order to improve the business climate, East Java Provincial Government to build a relations of cooperation with international institutions United States Agency for International Development (USAID) with the involvement local government of Probolinggo. In this cooperation relations, USAID created a program, called program "KINERJA". Kabupaten Probolinggo has a licensing service providers with the OSS system named Office of Investment and Licensing (KPMP). There were some achievements of the program should be improved the side of  implementation licensing services for the create of improving the business climate through One Stop Services (OSS) in the KINERJA program, among others on the Standard Operational Procedure (SOP) and the handling of complaints licensing , Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), the implementation of a series of socialization licensing services through the local media.In this study can be concluded that the implementation of the Program KINERJA in KPMP Probolinggo work as expected. which is evident by the applicant community's response has been a lot of sense changes in, among others, has no clear procedure of licensing services, the estimated completion time of licensing, and the transparency of costs. Keywords:Local Government, Cooperation Relations, One Stop Services, Business Climate Abstrak: Pelaksanaan Program KINERJA Dalam Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan United States Agency For International Development Tentang Perbaikan Iklim Usaha Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Studi pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo).Provinsi Jawa Timur menyebutkan beberapa prioritas  pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki iklim usaha dengan cara pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Provinsi Jawa timur menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional United States Agency for International Development(USAID) dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Dalam hubungan kerjasama yang terjalin ini, USAID membentuk sebuah program, bernama program “KINERJA”. Kabupaten Probolinggo memiliki penyelenggara pelayanan perijinan dengan sistem PTSP bernama Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP) Kabupaten Probolinggo. Ada beberapa program yang telah dicapai pada sisi pelaksanaan pelayanan perijinan demi terciptanya perbaikan iklim usaha melalui Program KINERJA. Hal tersebut tidak terlepas oleh peran Bupati Probolinggo yang menginisiasi pembuatan regulasi baru, antara lain tentang Standard Operational Procedure (SOP) dan penanganan pengaduan perizinan, pelimpahan wewenang perijinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terlaksananya serangkaian sosialisasi pelayanan perijinan melalui media lokal. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program KINERJA pada KPMP Kabupaten Probolinggo berjalan sesuai yang diharapkan hal tersebut terbukti dengan respon masyarakat pemohon ijin telah banyak merasakan perubahan antara lain, sudah ada kejelasan prosedur pelayanan perijinan, estimasi waktu penyelesaian perijinan, dan transparasi biaya. Kata kunci:Pemerintah Daerah, Kerjasama, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Iklim Usaha
Implementasi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Terkemuka (Studi pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta) Rusdiananingtyas, Eva
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.232 KB)

Abstract

  Abstract: The Implementation of Local Government Strategy in Creating The Notable Culture-Based Tourism (A Study in Tourism Department of Daerah Istimewa Yogyakarta). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) has wealth and potency of tourism such as culture inheritance and the beauty of nature that can be featured to be a tourism objective both in Indonesia and foreign countries. The tourism sector becomes excellent sector in economy of DIY, however the tourism development of DIY also produces various challenges and constraints so that the effort of the tourism development need to be done seriously and by using an appropriate strategy. From the result of the research can be known that there are three strategies used by DIY Tourism Department that are the strategy in increasing the quality and quantity of tourism destination, the strategy in creating effective and efficient marketing, and also the strategy to optimize the expansion of cooperation. The strategy implementations are explained into three primary programs that are destination development program, marketing development program, and cooperation development program. The effectiveness of the strategy implementation can be seen from the reachable target in settled indicators. In the process of implementation this strategy there are proponent factors such as estimate availability, tourism potency, infrastructure availability, the role of society and social-safety condition. Meanwhile, the obstacle factors are apparatus sources that are inadequate, and also the cooperation between stakeholders that still cannot be synergic.   Keyword: strategy implementation, tourism development, culture of tourism Abstrak: . Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kekayaan dan potensi pariwisata berupa warisan budaya maupun keindahan alam yang dapat diunggulkan menjadi tujuan wisata terkemuka baik di Indonesia maupun Mancanegara. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan perekonomian DIY, namun demikian pembangunan pariwisata DIY juga memunculkan berbagai tantangan dan kendala, sehingga upaya pengembangan pariwisata perlu dilakukan dengan serius dan strategi yang tepat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat tiga strategi yang diterapkan Dinas Pariwisata DIY yaitu strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, strategi mewujudkan pemasaran yang efektif dan efisien, serta strategi mengoptimalkan perluasan jaringan kerjasama. Implementasi strategi dijabarkan dalam tiga program utama yaitu program pengembangan destinasi, program pengembangan pemasaran, dan program pengembangan kemitraan. Efektivitas implementasi strategi dapat dilihat dari tercapainya target dalam indikator yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung yang meliputi ketersediaan anggaran, potensi pariwisata, ketersediaan sarana prasarana, peran serta masyarakat dan kondisi sosial-keamanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya aparatur yang kurang memadai, serta kerjasama antar stakeholders yang  belum sinergis.   Kata Kunci: implementasi strategi, pengembangan pariwisata, wisata budaya
Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektrinik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan) Nugroho, Rahmawan Satriyo
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.72 KB)

Abstract

Abstract: The INFLUENCED OF ELECTRONICAL PROCUREMENT SYSTEM (E-PROCUREMENT) TO THE GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES (Study on The Magetan District Working Units Area). E-procurement is an auction system in acquiring government goods and services by using technology, information and communication based on the internet in carry out stages or all of procurement processes with purpose the government procurement of goods and services can run effectively, efficient, open, and accountable. There are several factors that influenced to the implementation of e -procurement in order to meet with the main purpose of implementing. This study is using of explanatory research by using 45 employees that involved in the procurement process as samples. The result of the research shows that e-procurement implementation  system has a positive direction and influence significantly to government procurement of goods/services fraud. An influence that was expected from e-procurement implementation in Magetan District working unitsarea is can be preventive efforts again government goods/services fraud.  Keywords: goods and service procurement, fraud, e-procurement implementation   Abstrak: Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektrinik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). E-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet dalam melaksanakan tahapan atau semua proses pengadaan dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi e-procurement agar dapat sesuai dengan tujuan digunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan sejauh mana pengaruh implementasi sistem e-procurement terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini memakai jenis explanatory research dengan menggunakan 45 pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-procurement berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaruh yang diharapkan dari implementasi e-procurement pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Magetan adalah upaya pencegahan terhadap tindakan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah.   Kata kunci: pengadaan barang/jasa, kecurangan, implementasi e-procurement
Pengelolaan Dana Sharing Produksi Kayu untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi tentang Penerapan Co-management pada ‘Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu Kabupaten Blora) Kurniawati, Andry
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.276 KB)

Abstract

  Abstract: Management of Wood Production Sharing Fund to Improve Forest Village Community Empowerment (Study on Implementation Co-management in the Forest Resources Management System Collaborative in Perhutani KPH Cepu Kabupaten Blora)Indonesia as a country that has a fairly large forest area certainly has a great potential of forest resources . As a developing country , the forest is positioned as the natural resources exploited by the forest villagers . Forests need to be maintained and managed as well as the welfare of forest villagers . Blora has a large area of ​​forest that is 49.66 % of the total Blora Regency . Perum Perhutani KPH Cepu as one of KPH in Blora implement PHBM system in co-management since 2002. PHBM is inseparable from the production sharing timber that is the result of forest villagers. Management of timber production sharing collaborative co-management means between forest villagers and Perum Perhutani KPH Cepu. Besides sharing the use of funds carried out by mutual agreement to realize the empowerment of forest villagers .   Keywords : co-management, community empowerment, sharing of wood production Abstrak: Pengelolaan Dana Sharing Produksi Kayu untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi tentang Penerapan Co-management pada Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat’ di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu Kabupaten Blora) Indonesia sebagai negara yang memiliki luas hutan cukup besar tentu memiliki potensi sumberdaya hutan yang besar. Sebagai negara berkembang, hutan diposisikan sebagai sumberdaya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa hutan. Keberadaan hutan perlu untuk dijaga dan dikelola serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Kabupaten Blora memiliki luas hutan yang besar yaitu 49,66% dari luas Kabupaten Blora. Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu sebagai salah satu KPH Kabupaten Blora melaksanakan sistem PHBM secara co-management sejak tahun 2002. PHBM tidak terlepas dari sharing produksi kayu yaitu bagi hasil untuk masyarakat desa hutan. Pengelolaan sharing produksi kayu dilakukan secara co-management artinya kolaboratif antara masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani KPH Cepu. Selain itu penggunaan dana sharing dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa hutan.   Kata kunci: pengelolaan kolaboratif, pemberdayaan masyarakat, sharing produksi kayu
Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Sistem Pelayanan Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan Transportasi Udara (Studi Pada Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang) Adrianto, Muhammad Affan
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.644 KB)

Abstract

Abstract: The Influence Of Employee Performance And Service System Of Air Transportation Service Quality Levels (Study on Garuda Indonesia at Abdul Rachman Saleh Airport, Malang). Service quality is an important element in the effort to improve a public service. There are several factors that affect the service quality may be said to be good, namely the performance of employees and service system. This research aims to analyze and explain the extent of the influence of employee performance and service system of the service quality of the airline Garuda Indonesia. This study is using  explanatory research by using the 76 passengers as research samples. The result of the research shows that employee performance and service system has a positive direction and influence significantly to service quality. Employee performance and service system partially able to exert influence on service quality and service system is having an influence greater than the employee performance of the service quality of the airline Garuda Indonesia. Keywords: employee performance (X1), service system (X2), service quality (Y), Garuda Indonesia   Abstrak: Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Sistem Pelayanan Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan Transportasi Udara (Studi Pada Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang). Kualitas pelayanan merupakan unsur yang penting dalam usaha untuk meningkatkan suatu pelayanan publik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut dapat dikatakan baik yaitu kinerja pegawai dan sistem pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan sejauh mana pengaruh kinerja pegawai dan sistem pelayanan terhadap kualitas pelayanan maskapai Garuda Indonesia. Penelitian ini memakai jenis penelitian eksplanatori dengan menggunakan 76 penumpang sebagai sampel penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dan sistem pelayanan memiliki arah yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan. Kinerja pegawai dan sistem pelayanan secara parsial mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan dan diketahui bahwa sistem pelayanan merupakan faktor yang memiliki pengaruh lebih besar daripada kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan maskapai Garuda Indonesia.   Kata kunci: kinerja pegawai (X1), sistem pelayanan (X2), kualitas pelayanan (Y), Garuda Indonesia
Inovasi Pemerintah Kota Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mendukung Pengembangan Kota Surabaya Yang Berbasis Ramah Lingkungan (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya) Ramadhan, Ericksa Rivqie
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The City Government Innovation in Green Open Space Management to Support Development of Surabaya City-Based Environmental Friendly (Studies in the Department of Hygiene and Gardening Surabaya). Green Open Space City is a part of city that did not built and overgrown by plant that serve to support the security, prosperity, environmental quality improvement, and nature conservation. The increasing pace of development in the city of Surabaya pose a potential shrinking amount of green open space. To prevent these conditions, the Goverment of Surabaya must have innovation and creativity in the management of green open space that is expected to keep the existence of open green space in the city of Surabaya.. The results of this research claim that goverment of Surabaya have developed and implemented a variety of innovative programs in the management of green open spaces. The advice given is, that Dinas Kebersihan Pertamanan Surabaya continue to invite the private sector to participate actively in the management of green open spaces, socialize and harder campaign about the importance of green open space to the whole society in the city of Surabaya. Keywords: Green Open Space, Management, Innovation. Abstrak: Inovasi Pemerintah Kota Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mendukung Pengembangan Kota Surabaya Yang Berbasis Ramah Lingkungan (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya).Ruang Terbuka Hijau adalah bagian kota yang tidak terbangun dan ditumbuhi oleh tanaman yang berfungsi menunjang keamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pelestarian alam.. Meningkatnya laju pembangunan di Kota Surabaya menimbulkan potensi penyusutan jumlah ruang terbuka hijau. Untuk mencegahnya maka Pemerintah Kota Surabaya harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya..Hasil dari penelitian ini. Pemerintah Kota Surabaya telah membuat dan melaksanakan berbagai program inovatif pengelolaan ruang terbuka hijau. saran yang disampaikan adalah, agar Dinas Kebersiahan Pertamanan  terus mengajak pihak swasta untuk ikut aktif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, mensosialisasikan dan mengkampayekan lebih giat lagi tentang pentingnya ruang terbuka hijau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Surabaya Kata kunci :Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan, Inovasi.
Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Masyarakat Desa Hutan) (Studi kerjasama Masyarakat Desa Hutan dengan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate Kabupaten Tuban) Sabila, Ayu Novawana
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.108 KB)

Abstract

Abstrack: The Implementation of Collaborative Forest Management with Communities Program in creating Sustainable Development of Forest Village Communities (A Studi in Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan with Communities of Desa Hutan Bate Kabupaten Tuban) Along with dinamycs development of Indonesia, the role of forest is important in supporting toincrease the nation’s economy. Forest management should be based on Sustainable Development to balance economic aspec, social aspec, and environment aspec. Perum Perhutani BKPH Bate using the Collaborative Forest Management Program ( PHBM) to managethe forest. Implementation of this program involving forest communities through LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). The research aims are to determine, describe and analyze how Perum Perhutani BKPH Bate manage the forest with Collaborative Forest Management princip that involving forest communities.In this study,researcher prefer to use aqualitative method research with a descriptive approach and also use a Miles Huberman methods of analysis. And suggestion from the researcher to Forest Communities is to improve the participation in Collaborative Forest Management Program Keywords: sustainable development, implementation of program Abstrak: Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Masyarakat Desa Hutan (Studi Kerja Sama Masyarakat Desa Hutan dengan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate Kabupaten Tuban). Seiring dengan dinamika perkembangan pembangunan Indonesia, peran kawasan hutan menjadi penting dalam mendukung peningkatan ekonomi bangsa. Pengelolaan Hutan harus didasarkan pada pembangunan secara berkelanjutan agar terjadi keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perum perhutani BKPH Bate melakukan pengelolaan hutan dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat sekitar hutan melalui suatu lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga inilah yang mewadahi masyarakat sekitar hutan dalam melakukan hubungan kerjasama dengan pihak perum perhutani  BKPH Bate dalam rangka PBHM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana PerumPerhutani BKPH Bate mengelola hutan dengan prinsip PHBM yang melibatkan masyarakat sekitar hutanSaran peneliti untuk  masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam program PHBM. Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, implementasi program
Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang) Setianingsih, Budhi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 11 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.387 KB)

Abstract

Abstrack: Effectiveness Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Study on Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Local development planning is a guideline for the implementation of development and become a benchmark for the success of local development. One important aspect for the success of local development plan is the presence of the institution or working unit as well as the information systems that support.Application based information systems used in local development planning is Simrenda. Simrenda existence is expected to improve the quality of local development planning, so that the realization of development can be achieved optimally. These results indicate that the application of Simrenda still not effective. This is caused by minimum identification of the problems of regional development efforts, the limited ability of human resources in BAPPEDA and the level of people's satisfaction with the results of regional development in the city of Malang are still low. Keywords: effectiveness, sistem perencanaan pembangunan daerah Abstrak: Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Aplikasi berbasis sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerahadalah Simrenda. Keberadaan Simrenda diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga realisasi pembangunan dapat tercapai secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaplikasian Simrenda masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya upaya identifikasi permasalahan pembangunan daerah, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di BAPPEDA serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah di Kota Malang yang masih rendah.   Kata Kunci: efektivitas, sistem perencanaan pembangunan daerah

Page 95 of 268 | Total Record : 2676

 93   94   95   96   97 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue