cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 97   98   99   100   101 
PEMBERDAYAAN EKONOMI PENGUSAHA TAHU ( Studi Tentang Pemberdayaan Pengusaha Tahu melalui Peran Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri). Ferdiansyah, Muhamad Bagus
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.914 KB)

Abstract

abstract: ECONOMIC EMPOWERMENT OF ENTREPRENEURS TOFU (Studies Empowering Entrepreneurs Tofu through the role of the Department of Cooperatives, Industry and Trade Kediri District). Empowerment of Cooperatives, Industry and Trade of the Tofu Businessmen. Is a cold process kindness achieved by the government and the private sector need to be empowered in order to achieve an independent local community welfare. Department of Cooperatives, Industry and Trade, empowering entrepreneurs tofu the ways in accordance with the decree, that in the study, there are three main points in the empowerment implemented by Cooperative Agency, industry and trade, that empowerment in the areas of capital, which the Department of Cooperatives, industry, trade and often provide grants that are usually replaced immediately in the form of items required, coaching or giving knowledge to entrepreneurs to learn more about the types of business, and administrators who monitor the Tofu Businessmen that once there is a connection with the Department of Cooperatives, industry and trade as Tofu Businessmen who never get a grant. So expect from the district administration, there is a good relationship between the private sector that Tofu Businessmen the government agencies that the Department of Cooperatives, industry and trade. Constraints and Implementation Support Empowerment Cooperative Agency, industry and trade to entrepreneurs know. Constraints in the implementation of the empowerment arises because, lazily most entrepreneurs know in following training activities and associations of Micro Small and Medium Enterprises District, Kediri. So that products and marketing for entrepreneurs who are inactive to grow. Supporting factors that I know in the field is the board's role PMKM at the Department of Cooperatives, Industry and Commerce which supports the welfare of Tofu Businessmen. Apparatus existing Resources. Further supporting factor in achieving the welfare of the Tofu Businessmen, tofu Culinary Kediri is well-known, so that adds to the interest of marketing. Just how entrepreneurs know how to package products that many consumers demand widely. Keywords: Economic Empowerment, Entrepreneur Tofu Abstrak: PEMBERDAYAAN EKONOMI PENGUSAHA TAHU (Studi Tentang Pemberdayaan Pengusaha Tahu melalui Peran Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri). Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan terhadap pengusaha tahu. Merupakan proses kebaikan yang dingin dicapai oleh pihak pemerintah dan swasta yang perlu diberdayakan agar mencapai kesejateraan masyarakat daerah yang mandiri. Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, memberdayakan pengusaha tahu dengan cara-cara sesuai dengan Peraturan Bupati, yakni dalam kajian tersebut terdapat tiga poin utama didalam pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, industri dan perdagangan, yakni pemberdayaan dalam bidang Permodalan, dimana pihak Dinas Koperasi, Industi dan perdagangan sering memberikan dana hibah yang biasanya diganti langsung berupa barang yang dibutuhkan, Pembinaan atau memberikan pengetahuan kepada pengusaha untuk lebih mengenal jenis-jenis usahanya, serta pengurus yang memantau usaha tahu yang pernah ada hubungan dengan pihak Dinas Koperasi, industri dan perdagangan misalnya pengusaha tahu yang pernah mendapatkan dana hibah. Sehingga diharapkan dari pemerintah kabupaten, ada hubungan baik antara pihak swasta yakni pengusaha tahu dengan pihak pemerintahan yakni Dinas Koperasi, industri dan perdagangan. Kendala dan Pendukung Penyelenggaraan Pemberdayaan Dinas Koperasi, industri dan perdagangan terhadap pengusaha tahu. Kendala dalam penyelenggaraan pemberdayaan muncul karena, malasnya sebagian besar pengusaha tahu dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan perkumpulan Usaha Kecil Menengah Mikro Kab, Kediri. Sehingga produk dan pemasaran bagi pengusaha yang tidak aktif sulit berkembang. Faktor pendukung yang penulis ketahui di lapangan adalah Peran pengurus PMKM pada Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan yang mendukung kesejahteraan pengusaha tahu. Sumber Daya Aparatur yang ada. Faktor pendukung selanjutnya didalam mencapai kesejahteraan para pengusaha tahu adalah Kuliner tahu Kediri yang sudah terkenal, sehingga menambah minat pemasaran. Tinggal bagaimana cara pengusaha tahu mengemas produk agar banyak diminati konsumen secara luas.     Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Pengusaha Tahu
PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA HUTAN MELALUI LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi pada LMDH Salam Jati Luhur KPH Nganjuk) Choiria, Ida
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.933 KB)

Abstract

  Abstract : Forest Village Community Empowerment Through Forest Village Community Organization (LMDH) As Revenue Increases Efforts Society (Studies in Jati Luhur Greeting LMDH Regency Nganjuk). Forest Village Community Empowerment Through Forest Village Community Institute (LMDH) Sebgi to Increase Community Income (Studies in LMDH Salam Jati Luhur KPH Nganjuk). The potential that can be developed by the district nganjuk one of them is through the forestry sector. If the forestry sector can grow well in the region's economy Nganjuk especially in forest villages would also have been increased. This study aimed to describe and analyze the empowerment msyarakat forest villages through LMDH an effort to increase people's income. This study focuses on the steps, results and inhibiting factors in the empowerment of forest villagers. The results showed that the implementation of the forest village community empowerment can be said is not maximized because there are still some issues that have not been resolved properly, namely the inclusion of moneylenders and owners of capital that could hamper economic growth in the country, especially in LMDH Salam  Jati Luhur. Keywords : forest, village, society, organization, Kabupaten Nganjuk   Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebgi Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada LMDH Salam Jati Luhur KPH Nganjuk). Potensi yang dapat dikembangkan oleh kabupaten nganjuk salah satunya adalah melalui sektor kehutanan. Jika sektor kehutanan bisa berkembang dengan baik maka perekonomian di daerah Kabupaten Nganjuk khususnya di desa hutan juga pasti mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai pemberdayaan msyarakat desa desa hutan melalui LMDH sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada langkah, hasil dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat dikatakan belum maksimal karena masih ada beberapa persoalan yang belum diselesaikan dengan baik yaitu mengenai masuknya rentenir dan pemilik modal yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi pada desa Salamrojo khususnya pada LMDH Salam Jati Luhur.   Kata kunci: hutan, desa, organisasi, Kabupaten Nganjuk
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar) Putra, Dhion Gama
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.206 KB)

Abstract

Abstract: Effect on the Quality of Public Satisfaction (Studies in the Department of Population and Civil Registration of Blitar City). Quality of service orientation emphasizes on meeting customer expectations that society. In this study, the quality of service becomes the main focus in an effort to seek an influence on people's satisfaction. This study uses a quantitative approach with survey data collection procedures. Location of the research carried out in offices of Population and Civil Registration of Blitar City. The scale of measurement used in this study is the Likert. Method of determining the number of samples in this study using the formula slovin with tolenrasi value of 10%, thus obtained 95 samples of 985 population in the department of Population and Civil Registration of Blitar City. Based on the results of research and discussion of existing data, simultaneous testing to the conclusion that the five variables consisting of physical evidence (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), and empathy (X5) effect significant public satisfaction. Of test Determination (R2) obtained yield was 0.867, which means 86.7% of service quality is influenced by independent variables studied, namely physical evidence (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), and empathy (X5) while the remaining 13.3% is influenced by other variables not examined in this study. Keywords: Quality of care [physical evidence (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), and empathy (X5)], public satisfaction.   Abstrak: Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar). Kualitas pelayanan ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan yaitu masyarakat. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan menjadi fokus utama dalam upaya untuk mencari pengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan prosedur pengumpulan data survei. Lokasi penelitian dilakukan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Metode penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan nilai tolenrasi 10%, sehingga didapatkan 95 sampel dari 985 populasi di wilayah dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang ada,  pengujian secara simultan memberikan kesimpulan bahwa dari kelima variabel yang terdiri bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) berpengaruh secara signifikan kepuasan masyarakat. Hasil uji determinasi 0,867 yaitu mempunyai artian kualitas pelayanan sebagaian besar di pengaruhi variabel bebas yaitu 86,7% yang meliputi bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) sedangkan sisanya sebesar 13,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   Kata Kunci : Kualitas pelayanan [bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5)], kepuasan masyarakat.
PENGEMBANGAN WISATA ALAM BERBASIS EKOWISATA DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK ( Studi Pada Disparbud Kabupaten Nganjuk ) Ferdinan, Yoki
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.871 KB)

Abstract

Abstract : Nature Based Ecotourism Development in the Perspective of Public Services (Studies in the Department of Culture and Tourism District Nganjuk). Nganjuk is one area in East Java that has the potential to develop tourism in the region one Destinations Water Propagating Roro Kuning. Nganjuk Travel offers tourism objects with each appeal, including Air Propagating Roro Kuning but in the event of natural disasters in 2010 major landslides that hit the sights consequently supporting infrastructure of these attractions were destroyed not be as exposed to the brunt of stone besar.Kejadian also killed one victim and caused a lot of facilities damaged infrastructure. Until finally closed in late 2010 until mid-2011, about seven months and a cleaning cap over the remnants of tourism longsor.Sektor requires a good tourism development. that could have potential in developed and obtain maximum results. From these explanations the author uses descriptive research using qualitative research methods with a focus on research 1. Development of nature-based ecotourism in the perspective of public services in Nganjuk 2. Factors affecting the development of nature-based ecotourism in the public service perspective.Keywords: development, ecotourism, public serviceAbstrak : Pengembangan Wisata Alam Berbasis Ekowisata Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang berpotensi untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya salah satunya Obyek Wisata Air Merambat Roro Kuning. Wisata Nganjuk menawarkan obyek wisatanya dengan daya tarik masing-masing termasuk Air Merambat Roro Kuning namun di tahun 2010 terjadi bencana alam tanah longsor besar yang melanda obyek wisata tersebut akibatnya sarana prasarana penunjang obyek wisata tersebut hancur tak berupa karena terkena terjangan batu batu besar.Kejadian tersebut juga menewaskan 1 korban dan mengakibatkan banyak fasilitas sarana dan prasarana yang rusak. Hingga akhirnya di tutup di 2010 akhir sampai pertengahan 2011, sekitar 7 bulan tutup dan masa pembersihan ulang sisa-sisa longsor.Sektor pariwisata memerlukan suatu  pengembangan kepariwisataan yang baik. agar potensi yang di miliki bisa dikembangkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari penjelasan tersebut penulis     menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian 1. Pengembangan wisata alam berbasis ekowisata dalam perspektif pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata alam berbasis ekowisata dalam perspektif pelayanan publik.Kata kunci : pengembangan, ekowisata, pelayanan publik
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK), ELEKTRONIK RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya) Pratama, Rizky Hersya
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.75 KB)

Abstract

  Abstract : Public Service-Based Information Technology and Communication (ICT), Electronics Neighborhood / Pillars of Citizens (e-RT / RW). (Study of e-Government inward Ketintang District Gayungan Surabaya City Government). This study is based on the new way to manage public sector, a management-oriented to promote community service, rather than the interests of the government. With supported centralized information technology (information technology center), which then forms the service is known as e-Government. One of the e-Government program is the program e-RT / RW city of Surabaya. The research objective was to determine how the program e-RT / RW in the Village Ketintang, Gayungan Surabaya as sub pilot project, and what are the factors supporting and inhibit factors. The method used is descriptive research, which is known as a search for the facts with proper interpretation. This study aimed to describe the phenomenon that exist, both are natural and engineed. Then the data analysis method used is interactive analysis, which has four procedures that collect data, reduce the data, presenting data, and then the last, draw conclusions.The results showed the program e-RT / RW sourced from the Mayor of Surabaya. The Model policies that use is top down and bottom up since the policy came from the superiors, but the public is also involved to provide participation. Factors supporting the e-RT / RW in the ward Ketintang district, Gayungan, Surabaya is the full support of the government and related parties, their basic service standards and infrastructure are qualified. While inhibiting factor that is of public interest, the lack of internal support, and lack of maintenance of facilities and infrastructure. From these results, the researchers suggest that the necessary socialization harder, but not merely socialization but also training to people to operate them online. Accountability transparent funding. Holding intense communication forum, adding website content, and control of the technical constraints with a thorough evaluation. Keywords : e-Government, e-RT/RW, programs .   Abstrak: . Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW). (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya). Penelitian ini dilandasi oleh cara pandang baru dalam mengelola sektor publik, pengelolaan yang berorientasi mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, ketimbang kepentingan pemerintahan. Dengan ditunjang teknologi informasi terpusat (information technology center) yang kemudian bentuk pelayanan ini dikenal sebagai e-Government. Salah satu program e-Government ini adalah program e-RT/RW kota Surabaya. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana program e-RT/RW di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya sebagai sub pilot project, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa. Kemudian metode analisa data yang digunakan adalah analisa interaktif, yang memiliki empat prosedur yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, lalu yang terakhir, menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan program e-RT/RW bersumber dari Walikota Surabaya Faktor pendukung program e-RT/RW di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya adalah support penuh dari pemerintah dan pihak terkait, adanya standar pelayanan baku dan infrastruktur yang mumpuni. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu animo masyarakat, kurangnya dukungan pihak internal, dan kurangnya maintenance sarana prasarana,. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan bahwa diperlukan sosialisasi lebih giat, namun tidak sekedar sosialisasi namun juga pelatihan kepada masyarakat untuk mengoperasikan secara online. Akuntabilitas pendanaan yang transparan. Mengadakan forum komunikasi yang intens, penambahan konten website, dan pengendalian kendala teknis disertai evaluasi secara menyeluruh.   Kata kunci: e-Government, Program, e-RT/RW
IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDISTRIBUSIAN AIR (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang) Puri, Djanthi Kumala
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.095 KB)

Abstract

Abstrak : Implementasi Strategi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Peningkatan Pelayanan Pendistribusian Air (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang). PDAM Kota Malang merupakan Perusahaan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan atas pengadaan air di Kota Malang sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi strategi PDAM Kota Malang dalam peningkatan pelayanan pendistribusian air di Kota Malang dan untuk mendeskripsikan hambatan PDAM Kota Malang dalam mengimplementasi strategi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan metode Miles dan Hubberman serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Strategi PDAM dalam Peningkatan Pelayanan Pendistribusian Air telah sesuai dengan apa yang tertera pada strategi yang ada, namun belum sepenuhnya maksimal karena adanya intervensi dari pemerintah daerah untuk sumber air, juga karena dana yang terbatas sehingga kuantitas alat yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan belum sepenuhnya tersebar di Kota Malang.   Kata kunci: implementasi strategi, pelayanan, PDAM Kota Malang Abstract: implementation of corporate strategy Area drinking water (PDAM) in the improvement of Water Distribution Services (study on Regional water supply Company of Malang). PDAM Malang is the company responsible for providing service over the procurement of water in the city of Malang so that the goal of doing this research intended to find out which implementation strategies PDAM Malang in the improvement of water distribution services in the city of Malang and to describe barriers PDAM Malang in implementing the strategy. This research is a descriptive qualitative approach to research with data analysis using the method of Miles and Hubberman and techniques of collecting data through observation, interview, documentation and library. The results of this research show that the implementation of the strategy of improving the services in the Distribution PDAM of Water were in accordance with what is stated on the existing strategy, but have not fully maximized because of the intervention. Keyword: implementation strategy, service, PDAM of Malang
PELAYANAN PERIJINAN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA MALANG Studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Atmaja, Restu Surya
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.147 KB)

Abstract

Abstract: Licensing Services Use of Certain Places government Mastered Malang (Studies in Finance and Asset Management Agency Regional Malang). Licensing Service use certain places controlled by the municipal government is basically poor service that regulates the permission and addressed to the people who will want to put on the ground or a specific place in poor control of the city government. It is set to minimize the problems that can arise because of some friction between the interests of the applicant's license and license holders. The problems which have already occurred include regulation and the system is not perfect, yet competent Human Resources, Presentation data is not accurate, control, supervision and sanctions are weak, undisciplined people. The aim of this study was to identify and analyze service usage licensing certain places controlled by the city government becomes poor and the factors that supporting and licensing services as intended. This study is a qualitative study with a descriptive approach. Data were analyzed using analysis techniques Creswell models. Results from this study is that the use permit has been running since periodization before and / or after 1945 with various developments and changes in the rules governing the use of the license in question. Permit the use of certain areas controlled by the city government for the poor becomes a potential asset poor city areas and become one of the principal main requirement for the city poor. Suitability licensing services with the development is indispensable for example the need for human resources for local government qualified and sufficient in number, the accuracy of data held, modern services, and public order in the care of licensing and so forth. Keyword: services, licensing, certain places, controlled Abstrak: Pelayanan Perijinan Pemakaian Tempat-tempat Tertentu Yang Dikuasai pemerintah Kota Malang (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang). Pelayanan Perijinan pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai pemerintah kota malang pada dasarnya merupakan layanan yang mengatur tentang ijin dan ditujukan kepada masyarakat yang akan hendak memakai tanah atau tempat tertentu yang dalam penguasaan pemerintah kota malang. Hal ini diatur untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang bisa timbul karena beberapa gesekan kepentingan antara pemohon ijin dan pemegang ijin. Permasalahan yang selama ini sudah terjadi diantaranya Peraturan dan sistem yang belum sempurna, Sumber Daya Manusia belum kompeten, Penyajian data yang belum akurat, Pengendalian, pengawasan dan sanksi yang lemah, ketidakdisiplinan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa pelayanan perijinan pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai pemerintah kota malang serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat layanan perijinan sebagaimana dimaksud. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model creswell. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ijin pemakaian sudah berjalan sejak periodesasi sebelum dan/atau sesudah tahun 1945 dengan berbagai perkembangan dan perubahan aturan yang mengatur mengenai ijin pemakaian yang dimaksud. Ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai pemerintah kota malang menjadi potensi aset bagi daerah kota malang dan menjadi salah satu pokok kebutuhan utama bagi masyarakat kota malang. Kesesuain layanan perijinan dengan perkembangan jaman sangat diperlukan misal kebutuhan akan SDM bagi pemerintah setempat yang berkualitas dan cukup dalam jumlahnya, keakuratan data yang dimiliki, layanan yang modern, serta ketertiban masyarakat dalam mengurus perijinan dan lain sebagainya. Kata kunci: pelayanan, perijinan, tempat-tempat tertentu, dikuasai
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG Sudrajat, Raharwindy Kharisma
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.415 KB)

Abstract

Abstract: The Effectiveness Of The Implementation Of E-Government Program Integrated Permit Service Malang City. Traditional government identical with long queues and maladministration the demands of the transformation of the bureaucracy of government to develop electronic government. Although the government has developed a new program to improve service, there are always many problems which occurs both in the sphere of internal or the community. The type of research that is used in this study is the type of research descriptive with a qualitative approach while data collection techniques conducted through interviews , observation , and documentation of using data analysis model interactive Miles and Huberman (2013,h.31-32). The the study results of the effectiveness of the implementation of e-government program on a institution of service integrated permit handling Malang City is quite effective if the purpose of which the convention of e-government program adapted to the purpose of e-government program national of President Instruction no 3 in 2003 about policy and national strategy the development of e-government program. The barrier is the licensing on integrated permit handling services agency Malng City is still conventional spring, there was no legal provision regarding the e-government program at Malng City And still lack of appropriate infrastructure that supports and free of charge to the community in implementing the e-government program On a body of service integrated permit handling the Malang City.   Keywords: performance appraisal, Civil Servant Abstrak: Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Traditional government yang identik dengan antrian yang panjang dan juga maladministration sehingga menuntut adanya transformasi birokrasi pemerintahan untuk mengembangkan electronic government. Walaupun pemerintah selalu mengembangkan program baru untuk memperbaiki pelayanan, tetap selalu ada permasalahan yang terjadi baik di lingkup internal maupun dari masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data model Interaktif Miles (2013, h.31-32). Hasil penelitian dari efektivitas penyelenggaraan e-Government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang sudah cukup efektif bila mana tujuan dari diselenggarakannya e-Government disesuaikan dengan tujuan e-Government nasional Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Faktor penghambat yaitu penyelenggaraan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang masih semi konvensional, belum ada ketetapan hukum berkaitan dengan e-Government di Kota Malang dan masih kurang lengkapnya infrastruktur yang menunjang dan gratis untuk masyarakat dalam menyelengarakannya e-Government pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Malang.   Kata kunci: Efektivitas, e-Government, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang
Pelayanan Ekspor Impor Melalui Sistem Indonesia National Single Window (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak) Aisha, Saras
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Service Export-Import through the System Of Indonesia National Single Window (Studies on Study On Supervision and the Office of Customs and Excise Type Madya Tanjung Perak). Indonesia's commitment to the ASEAN agreement at the regional level and efforts in improving service export-import encourage Indonesia to implement the system INSW. INSW an integrated system of public services, the availability of facilities filing, the exchange and all the standard information processing is computerized. Writing is expected to be able to describe and analyze the execution of INSW system along with the factors that influence. Writing type used is qualitative descriptive approach. Based on the results of the writing in the implementation INSW indicate if there is a target time that should be running the NSW system in Indonesia as well as the limitations of the resources owned by the Indonesian Preparatory Team NSW both human resources and technology, so that the implementation of the NSW system in Indonesia is done gradually. The advice given in this paper are: to form a strong network system, thereby minimizing disruption or the system can make an input schedule, because the number of importers / PPJK input simultaneously which resulted in the INSW network trouble. Keyword: export-import services, Indonesia National Single Window   Abstrak: Pelayanan Ekspor Impor Melalui Sistem Indonesia National Single Window (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak). Komitmen Indonesia dalam kesepakatan ASEAN di tingkat regional dan upaya dalam meningkatkan pelayanan ekspor-impor mendorong Indonesia untuk menerapkan sistem INSW. INSW merupakan sistem layanan publik yang terintegrasi, tersedianya fasilitas pengajuan, pertukaran dan segala pemrosesan informasi standar dilakukan secara komputerisasi. Penulisan ini diharapkan dapat untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaaan sistem INSW beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis Penulisan yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penulisan menunjukkan jika dalam pelaksanaan INSW ada target waktuyang harus segera menjalankan Sistem NSW di Indonesia serta adanya keterbatasan dari sumber daya yang dimiliki oleh Tim Persiapan NSW RI baik sumberdaya manusia maupun teknologi, sehingga pelaksanaan sistem NSW di Indonesia dilakukan secara bertahap. Saran yang diberikan dalam penulisan ini adalah: membentuk sistem jaringan yang kuat, sehingga meminimalisir terjadi gangguan sistem atau bisa membuat suatu jadwal input, dikarenakan banyaknya importir/PPJK menginput secara bersamaan yang mengakibatkan jaringan INSW itu trouble.   Kata kunci: Pelayanan Ekspor Impor, Indonesia National Single Window
Analisis Kinerja Keuangan Daerah sebagai Wujud Penyelenggaraan Desentralisasi Fiskal (Studi Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2009-2012) Sabilana, Arsidna
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Analysis of Regional Financial Performances a Form of Decentralization (Study of Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar, Budget on 2009-2012). The implementation development of fiscal decentralization certainly has obstacles and challenges, as well Kabupaten Blitar. Therefore, need analysis of the financial performance of a region. This study use descriptive qualitative approach. The result of this study showed that the degree of decentralization of Blitar regency is too low, which its high fiscal dependence. The supporting factor and the resistance decentralization performance fiscal are SDA potential, SDM potential, the potential of artificial and the potential of institutional. Kabupaten Blitar should be improved in make use of the potential resource and the potential resource that already optimal should be maintained. In addition, its needed to make the optimal of capital spending which more productive than operational spending. Keywords: performance of financial region, fiscal decentralization Abstrak: Analisis Kinerja Keuangan Daerah sebagai Wujud Penyelenggaraan Desentralisasi Fiskal (Studi Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2009-2012). Penyelenggaraan pembangunan melalui desentralisasi fiskal tentu memiliki hambatan dan tantangan, demikian halnya dengan Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kinerja keuangan daerahnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan derajat desentralisasi Kabupaten Blitar masih sangat kecil dengan ketergantungan fiskal tinggi. Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan desentralisasi fiskal antara lain potensi SDA, potensi SDM, potensi sumber daya buatan, dan potensi sumber daya kelembagaan. Kabupaten Blitar hendaknya lebih ditingkatkan dalam mendayagunakan sumber daya yang berpotensi, serta sumber daya yang sudah optimal hendaknya dipertahankan. Selain itu, perlu lebih dioptimalkan lagi dana yang ada untuk mengadakan belanja modal yang sifatnya lebih produktif daripada belanja operasi. Kata kunci: kinerja keuangan daerah, desentralisasi fiskal

Page 99 of 268 | Total Record : 2676

 97   98   99   100   101 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue